Sabtu, 07 April 2012 - 14:03:17 WIB
Bonaran Berpesta Dengan Dana Siluman Rp 5 M Kategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 416 kali

Baca Juga:Membongkar Proyek Permai Group (6), Pejabat Unsri dan UNJ Tersangka di KejagungPengawas Bangunan di Kecamatan Kalideres Banjir Upeti dari Bangunan Mewah SP3 Kasus Tanah 25.400 Meter DipertanyakanBankamdes di Areal Tambang Emas Peboya Lakukan Pungli.

- Andar Situmorang : Dia Bisa Dipenjara Kerena Gratifikasi

Jakarta, Jaya Pos

Asal usul dana yang digunakan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Bonaran Situmeang untuk mengadakan pesta rakyat pada 12 dan 13 Nopember 2011 lalu menjadi bahasan yang mencolok di tengah masyarakat, para aktivis dan praktisi hukum khususnya masyarakat Tapteng, Sumatera Utara. Apalagi, Bonaran hingga saat ini tidak dapat menjelaskan dari mana dana siluman Rp 5 miliar yang dihabiskan sang Bupati untuk pesta itu.

Dari Jakarta, pengacara sekaligus Direktur Eksekutif Goverment Againt Coruption and Discrimination (GACD), Andar Situmorang berpendapat, kemungkinan besar dana tersebut berasal dari pihak ketiga yang punya kepentingan bisnis di Tapteng.

“Pemberian dari pihak ketiga seperti pengusaha dan kontraktor kepada seorang pejabat publik merupakan tindak pidana suap yang lazim disebut gratifikasi,” tegas Andar kepada Jaya Pos di Jakarta, Jumat (6/4).

Menurutnya, Bonaran bisa terseret ke penjara dengan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bila menerima suap dari pihak pengusaha. “Pasal 11 mengatur tentang tindak pidana menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ancaman hukumannya minimal satu tahun penjara,  dan maksimal lima tahun. Kisaran denda Rp50 juta-Rp 250 juta,” katanya.

Apakah jika Bonaran menerima uang dari pengusaha termasuk delik korupsi? Andar mengatakan ya, karena UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menetapkan sejumlah syarat kapan suatu gratifikasi bisa menjadi delik korupsi, lebih spesifiknya delik suap.

Menurut Pasal 12 B ayat (1), gratifikasi dikatakan suap jika berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya pejabat bersangkutan.

Seperti diberitakan koran ini sebelumnya, total dana Rp 5 miliar untuk pesta rakyat tersebut dibagi menjadi dua bagian. Pertama, biaya akomodasi pesta, makanan dan peralatan ditaksir Rp 2 miliar lebih. Kedua, pengadaan kaos Bosur (Bonaran-Sukran) Rp 2,8 miliar. Dari mana Bonaran mendapatkan dana sebesar itu untuk pesta dua hari? Inilah yang dipertanyakan Zulkarnaen Parinduri, Simon Situmorang dkk dari Asosiasi Wartawan dan LSM (Aswal) Sibolga-Tapteng yang melakukan aksi demo baru-baru ini di Sibolga, Tapteng.

Khusus dalam pengadaan 86.000 potong kaos Bosur, Pantun Banjarnahor, pengusaha industri tekstil di Jakarta yang menyediakan kaos tersebut mengaku bahwa dirinya mendapat pesanan kasus Bosur itu dari Bonaran Situmeang. Untuk 1 potong kaos, Pantun memberi harga Rp 32.000.  “Saya menerima bayaran dari Bonaran Rp 2.832.000.000 sudah termasuk ongkos kirim ke Tapanuli Tengah,” tegas Pantun.

Ketidakjelasan asal usul dana Pesta Rakyat Tapteng khususnya pengadaan kaos Bosur tersebut dengan cepat sudah sampai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Pantun sendiri mengaku siap menunjukkan kepada KPK seluruh dokumen terkait pemesanan dan pembayaran kaos Bosur tersebut dari Bonaran.

Sementara itu pihak KPK, mengamini sudah menerima laporan terkait masalah tersebut. Juru bicara KPK, Johan Budi mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu menelaah laporan tersebut dan bila sudah mantap dilanjutkan ke penyilidikan maka akan dilakukan pemeriksaan.

Bupati Tapteng, Bonaran Situmeang hingga berita ini diturunkan masih bungkam. Mantan pengacara ibukota itu tidak berkenan memberikan konfirmasi. Dua nomor telepon seluler Bupati tersebut tidak dapat dihubungi. red


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59432)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51306)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (36790)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14781)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14082)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13899)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13656)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13083)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10195)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9078)
Bedah JayaposKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MPalangka Raya, Jaya Pos Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng), saat ini tengah menelisik ...


APBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?
Laporan KhususDPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoBukittinggi, Jaya Pos Sidang Paripurna DPRD Kota Bukittinggi yang berlangsung selama tiga hari sejak Rabu ...


Serahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya Bersilaturrahim