Minggu, 15 April 2012 - 15:35:58 WIB
Jemaat HKBP Filadelfia Dan GKI Yasmin Menggelar Ibadah di Depan Istana MerdekaKategori: Jakarta - Dibaca: 395 kali

Baca Juga:Gelar Adat Lampung Diberikan Kepada Putri Astrid Kerajaan BelgiaSudin PU Tata Air Jaksel Harus Profesional dan VisionerTerbukti Penipuan dan Pencucian Uang Scot Donovan David Dituntut 13 Tahun PenjaraTerseot-Seot Hadiri Persidangan, Majelis Hakim Sarankan Terdakwa Berobat

Jakarta, Jaya Pos

Diperkirakan Sekitar ratusan orang jamaah HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Filadelfia Bekasi dan GKI (Gereja Kristen Indonesia) Yasmin, Bogor,menggelar ibadah di depan Istana Merdeka. Aksi ini untuk menggugat penyegelan rumah ibadah masing-masing yang tiga tahun terakhir tidak bisa digunakan karena disegel.

"Tadi pagi kami beribadah di jalan seperti yang sudah kami lakukan 3 tahun," kata pendeta HKBP Filadelfia, Palti Panjaitan, di seberang Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Minggu (15/4/2012).

Menurut dia, HKBP Filadelfia telah disegel sejak 12 Januari 2010. Palti menerangkan pihaknya telah menuntut ke PTUN Bandung dan menang pada 2010.

"Lalu bupati (Bupati Bekasi) banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta tapi kami menang lagi pada Maret 2011. Bupati mengajukan kasasi ke MA lalu MA menolak pada Juni 2011. Ini menunjukkan bahwa gereja kami sudah berkekuatan hukum namun pemimpin daerah kami justru tidak mau mematuhi hukum itu sendiri," paparnya.

Pada 13 Februari lalu, Presiden SBY sudah memerintahkan Pemerintah Kota Bogor untuk segera menyelesaikan masalah kasus GKI Yasmin. "Saya serahkan pada Pemkab Bogor dibantu Menteri Agama agar ibadah bisa dijalankan di gereja, sebagaimana umat lain di negeri ini," ujar SBY.

"Saya harap bisa selesai, tuntas, membawa kebaikan untuk semua," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wali Kota Bogor, Diani Budiarto, yakin dengan langkah yang diambilnya terkait GKI Yasmin. Diani merasa telah melaksanakan putusan MA yang memerintahkan Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor mencabut Surat Pembekuan IMB Gereja Yasmin.

Namun, untuk meredam gejolak yang masih muncul di masyarakat pasca keputusan MA, Diani sekaligus membatalkan IMB tersebut karena proses pengajuannya dinilai cacat. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bogor No.265/Pid.B/2010/PN Bogor tanggal 20 Januari 2011, Munir Karta, bekas Kepala RT VII/ RW III, terbukti merekayasa surat pernyataan tidak keberatan dari warga atas pembangunan gereja.

Pencabutan IMB itu diambil dengan mempertimbangkan keputusan hasil rapat Muspida Kota Bogor pada Januari 2011. Ia menawarkan kepada GKI untuk memindahkan lokasi pembangunan gereja dan membantu proses pemindahan, serta mengganti segala kerugian biaya yang sudah dikeluarkan GKI, termasuk tawaran membeli lahan yang menjadi lokasi sengketa.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil Rapat Muspida, dan sudah disampaikan di dalam rapat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bogor. Pemerintah Kota Bogor pun telah menawarkan mengganti lahan atau ruislag dengan tanah milik Pemerintah Kota Bogor di lokasi lain yang representatif.

Atas kasus ini MA sudah mengeluarkan keputusan nomor 127 PK/TUN/2009 pada 9 Desember 2010. MA menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Pemkot Bogor berkait dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja GKI Yasmin Bogor. Ombudsman RI juga telah mengeluarkan rekomendasi bernomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 pada 8 Juli 2011 tentang pencabutan keputusan Wali Kota Bogor tentang IMB GKI Yasmin. Des


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59646)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51494)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (49391)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14977)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14258)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14075)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13805)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13302)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11856)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9274)
Bedah JayaposMaladministrasi Pelayanan Mutasi Kendaraan di Samsat Kota Bekasi Semakin ParahBekasi, Jaya Pos Pelayanan mutasi kendaraan di Samsat Kota Bekasi sarat dengan maladministrasi, dimana ...


Punya Beking di Kejagung, Pejabat Masih "Kutip" KontraktorPengelolaan DAK 64 Miliar, Disdik Ketapang Diduga Berkubang di Pusaran KKNTender Dibatalkan, Ada Tekanan Dahsyat ?Proyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?
Laporan KhususAmryatul Anam dan Melan Puspitasari Terpillih Menjadi Pradana Ambalan Pandu-KunthiJawa Tengah, Jaya Pos Amryatul Anam dan Melan Puspitasari terpilih menjadi Pradana Ambalan Pandu-Kunthi pada ...


Sekang Dewek Nggo Dewek Volly Pantai, Staf Teritorial JuaraBupati Tasikmalaya: Teruslah Berkreasi, Berkarya Dalam Gerakan PramukaRaperda Perubahan APBD 2019 Disahkan20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres