Kamis, 21 Januari 2016 - 07:00:31 WIB
Ditengarai Ilegal Polres Gumas Selidiki 3 PBSKategori: Kalimantan Tengah - Dibaca: 485 kali

Baca Juga:MU Menjaga Jarak 5 Poin Dengan Mancherter City setelah Mengalahkan Aston Villa 4-0Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Bohongi Presiden SBY dan GubernurJemaat HKBP Filadelfia Dan GKI Yasmin Menggelar Ibadah di Depan Istana MerdekaGelar Adat Lampung Diberikan Kepada Putri Astrid Kerajaan Belgia

Palangka Raya, Jaya Pos

Hampir 1 tahun lamanya, sejak dilaporkan oleh Focal Point Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Kalimantan Tengah dan Badan Teritorial Telapak Kalimantan Tengah-Barat kasusnya belum juga beranjak lebih maju.

Kasus tersebut menyangkut tiga perusahaan perkebunan besar swasta (PBS) di Kabupaten Gunung Mas (Gumas) yang terindikasi ilegal. Namun dari hasil lacakan Jaya Pos ternyata kasus tersebut hingga kini masih terus diselidiki pihak Polres Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).

Hal itu terbukti dengan adanya surat Polres Gumas No.B/28/XII/2015/Polres, ter-tgl 18 Desember 2015. Perihal: pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tentang indikasi ilegalitas PT. Flora Nusa Perdana, PT.Prasetya Mitra Muda dan PT.Kahayan Agro Plantations, yang ditujukan kepada Focal Point JPIK Kalteng Wancino.

Dalam surat tersebut Polres Gumas menyebut, bahwa penyidik telah melakukan penyelidikan dilapangan dan menemukan Bansaw (Sawmill) di areal perusahaan PT.Flora Nusa Perdana dan PT.Prasetya Mitra Muda. Namun menurut mereka pada saat dilapangan, penyidik hanya menemukan ada 1 unit Bansaw (Sawmill) saja yang masih beroperasi melakukan aktivitas pengumpulan kayu log. Setelah diperiksa dokumen perijinannya, pemilik 1 unit Bansaw (Sawmill) tersebut ada memiliki dokumen perijinan.

Kemudian, dalam poin 2 huruf,d surat tersebut Polres Gumas juga menyebut, terkait dengan laporan yang telah disampaikan tersebut penyidik/penyidik pembantu akan terus melakukan penyidikan dan akan selalu memberitahukan perkembangannya.

Sebagaimana diberitakan Jaya Pos pada edisi lalu, Focal Point JPIK Kalimantan Tengah, Wancino. Dan Badan Teritorial Telapak Kalimantan Tengah-Barat T-227, Johanes Jenito melalui surat tertanggal 26 Maret 2015, yang ditujukan kepada Kapolres Gunung Mas serta tembusan kepada Menteri Lingkungan Hidup (LH), Kapolri, KPK, Kapolda Kalteng, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Bupati Gunung Mas dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas, serta Dinamisator Nasional JPIK dan BPT Telapak, melaporkan ke-tiga perusahaan tersebut diduga telah melakukan pelanggaran serius dan terindikasi ilegal.

Dalam surat tersebut mereka menilai pemerintah Kab Gunung Mas telah gagal melaksanakan menegakan hukum dengan baik, dan juga menilai PT.FNP, PT.PMM dan PT.KAP gagal mematuhi hukum, sehingga berujung pada kerusakan lingkungan yang serius.

Menurut mereka, kegagalan penegakan hukum terhadap perusahaan ini atau pun juga terhadap perusahaan-perusahaan lain yang ada di Kabupaten Gunung Mas, akan merusak kemampuan Kab Gunung Mas pada khususnya dan Provinsi Kalteng pada umumnya, dalam memberikan hasil substantif sebagai provinsi percobaan yang dipilih Presiden untuk REDD. (Mandau)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (121558)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (90934)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (63531)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (50531)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (45785)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (45618)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (37463)Perusahaan Martua Sitorus Ngemplang Pajak Rp 7,2 Triliun? (32919)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (31612)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (24049)
Bedah JayaposKades Stroke, BPD Pertanyakan Sikap Bupati SubangDesakan warga ini murni guna menciptakan kondusifitas pemerintahan dalam pelayanan terhadap warga dan ...


Tutupi Indikasi Persekongkolan Tender, ULP Ketapang Manipulasi Data?Pelaksanaan 2 Proyek Bandara Kuala Kurun, Diduga Tidak Sesuai Kontrak445 Mesin Parkir Jadi Mubazir, Ada Politik Dibalik Pengadaan ?Peningkatan Jalan Coban Blimbing-Wonosari Diduga Asal JadiHasil Kerjaan Amburadul Tanpa Referensi Dan Kemampuan Dasar PT Nasrip Indonesia Menang 3 PaketKanwil DJBC Riau dan Sumbar Musnahkan Barang Selundupan Senilai Rp13 M LebihDiduga Kongkalikong Antara Kontraktor dan Pejabat PU di Proyek Rigit Beton 6 M
Laporan KhususBerhasil Kendalikan Kaki Gajah Depok Raih PenghargaanDepok, Jaya Pos Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meraih penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ...


Tahapan Seleksi Sekda Memasuki Penulisan MakalahBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Tahun 2017Ketua Dewan Pimpin Paripurna Istimewa APBD-P 2017Inovasi Disbun Jatim Untuk Petani KakaoHUT Kabupaten Natuna Bupati Berikan Penghargaan Pada PegawaiJaksa Pangkalpinang Masuk SekolahPDAM Kab Melawi Peroleh Predikat WTP