Selasa, 08 Mei 2012 - 05:47:51 WIB
Nama-nama di K1 Ada Pemalsuan Dokumen, BKD Bangkep Tolak MK 1 MK 2Kategori: Sulawesi Tengah - Dibaca: 3972 kali

Baca Juga:Pembukaan Jalan Luwuk-Asaan Kabupaten Banggai Tersorot Kajian Amdal Akal-akalan Bupati Muba Saksikan Penandatanganan Pakta Integritas Dana Bansos Dinikmati Anggota DewanKades Wangun Jaya ‘Instruksikan Pungli Pembuatan KTP

Bangkep – Sulteng, Jaya Pos


Penantian masyarakat Bangkep untuk bisa masuk dalam kategori 1 dan 2  menuai persoalan panjang. Pasalnya, baru-baru ini dalam Surat Edaran Menpan No 03 Tahun 2012 mengumumkan hasil pengrekrutan database untuk Kabupaten Banggai Kepulauan, MK1 berjumlah 316 sedangkan MK2  masih dalam tahapan Verifikasi. Namun dengan tegas Badan Kepegawaian Daerah Banggai Kepulauan menolak nama-nama yang tercantum.


Hal ini menjadi persoalan dari nama-nama yang masuk dalam K 1 sebagian besar tidak pernah mengabdi, sedangkan mereka yang sudah puluhan tahun tidak masuk dalam K 1. Ini di indikasi ada permainan pada saat pemerintahan yang lalu, telah melakukan manipulasi dokumen.


Yusdin Sekretaris BKD Bangkep katakan, MK 1 yang sudah keluar itu belum sah karena kalau mengacu pada surat edaran Menpan no 03 tahun 2012 dari 316 berhak untuk menjadi CPNS apabila bisa menunjukan dokumen yang asli berupa SK, daftar hadir dan spum gaji,

Yusdin menambahkan dalam K 1 yang mengbdi di bawah tahun 2005 dan minimal 1 tahun tehitung 1 Januari sampai 31 Desember 2005 tidak mencapai 316, kami punya data yang lengkap. Sementara dari Inspektorat Bangkep pun membenarkan ada pemalsuan dokumen, karena nama-nama yang masuk dalam K 1 sebagian besar tidak pernah mengabdi di kantor manapun.


Hasil investigasi, banyak masyarakat yang mengeluh dan tidak setuju 316 nama-nama masuk K 1 dalam tuntutan sejumlah warga yang menggelar aksi demo pada beberapa waktu yang lalu tersbut, meminta Kepada Bupati, BKD dan Inspektorat untuk tidak mengesahkan 316 yang masuk dalam K 1, sekretaris BKD yang menerima aksi demo tersebut mengatakan dari nama-nama yang masuk 316 belum sah dan akan di verifikasi apabila tidak bisa menunjukan dokumen yang asli maka dengan sendirinya akan gugur ini berdasarkan surat edaran Menpan poin 4. 

      
Dimana jelas Pada Poin Empat  no 2.  Jelas tertulis  melakukan Penelitian kembali terhadap dokumen tenaga Honorer yang memenuhi Kriteria (MK I) oleh tim Verifikasi dan Palidasi tersebut terhadap hasil pengumuman dan pengaduan masyrakat. Sedangkan Poin 4.  No 3.  melaporkan hasil pengumuman dan penelitian terhadap Tenga Honorer Kategori I yang memenuhi Kriteria dan di tanda tangani oleh pejabat pembina kepegawaian, atau sekurang –kurang sekretaris jenderal/sekrataris kementriandan sekretaris Daerah kepada kepala badan kepegawaian Negara dan tembusan kepda menteri Pendayagunaan  Negara dan Revormasi Birokrasi.  Pada poin 4.  No 4).laporan sebagaiman dimaksud pada no 3. Khusus kepada Kepala badan kepegawaian Negara (BKN)  disertai dengan daftar nama tenaga honor yang dokumennya terbukti dan telah dipalsukan ,paling lambat 31 maret 2012.


Sercara terpisah Bupati lania mengatakan ini jelas sama saja dengan megambil kebijakan salah, saya tidak akan mempersulit masyarakat saya jika toh 361 orang itu jelas memenuhi kriteria, namun ini ada yang baru sebulan honor sudah masuk penerimaan MK I bahakan ada yang tidak pernah mengabdi masuk MK1 sedangkan yang sudah puluhan tahun mengabdi tidak  masuk.

Ini harus menjadi pehatian serius dari Menpan dan BKN pusat Khusus nya daerah Banggai Kepulauan yang banyak menuai persoaalan tentang pengrekrutan database yang di sebut MK1 dan MK2 jangan sampai nasib dan masa depan masyarakat yang berhak mendapatkan  digagalakan hanya karna kepentingan suatu kelompok. Friets/ST.


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (116537)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (87975)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (42720)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (25751)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (24686)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (22049)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (19443)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (16733)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (14543)Dilaporkan Ke KPK, Pejabat DKI Korupsi Tanah Rp 49 Miliar (12366)
Bedah JayaposTerkait Kasus Gas Elpigi 3 KG, Andar Minta Megawati Batalkan Rapidin Cabup SamosirSamosir, Jaya Pos Dugaan kasus bisnis ilegal gas 3 kg yang melibatkan Rapidin Simbolon, Wakil Bupati Samosir ...


Polres Bogor Selidiki Dugaan Korupsi Lelang Megaproyek GOR PakansariBank BNP Digugat, Tabungan Nasabah Raib Rp 2,3 MPenyebab Anggota Dewan Segel Kantor DPRD OKUProyek Bandara Rahadi Oesman Ketapang TA 2014 Senilai Rp 19 Miliar Diduga DikorupsiPengadaan Mamin Diduga Fiktif di Dinsos Provinsi JatimDana Pemeliharaan Pamsimas Diduga Ditilep Oknum DesaLanggar PP Nomor 109 Tahun 2012, Perusahaan Rokok Pasang Baliho Tanpa Pesan 'Merokok Membunuhmu'
Laporan KhususBayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn Oleh : Alexander Sibarani (Wartawan Harian Jaya Pos) Atas pengakuan Ira pula, diketahui selain penganiayaan, ...


KPUD Musi Rawas Lantik 597 Anggota PPSJelang Pilkada, PPK Se-Kabupaten Musi Rawas dilantikDPD KNPI Lamteng Gelar Audiensi Dengan DPRD KabupatenAku Pulang Membawa Anak Haram (Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn 5)Tanam Pohon, Lingkungan Asri Kerja NyamanBupati Padang Pariaman Diusulkan Dapat Satya Lencana Pembangunan Koperasi dan UMKMAku Kabur Menghindari Nafsu Setan Majikanku (Nestapa Pahlawan Devisa Dinegeri Orang Bgn 4)