Selasa, 08 Mei 2012 - 05:47:51 WIB
Nama-nama di K1 Ada Pemalsuan Dokumen, BKD Bangkep Tolak MK 1 MK 2Kategori: Sulawesi Tengah - Dibaca: 3280 kali

Baca Juga:Pembukaan Jalan Luwuk-Asaan Kabupaten Banggai Tersorot Kajian Amdal Akal-akalan Bupati Muba Saksikan Penandatanganan Pakta Integritas Dana Bansos Dinikmati Anggota DewanKades Wangun Jaya ‘Instruksikan Pungli Pembuatan KTP

Bangkep – Sulteng, Jaya Pos


Penantian masyarakat Bangkep untuk bisa masuk dalam kategori 1 dan 2  menuai persoalan panjang. Pasalnya, baru-baru ini dalam Surat Edaran Menpan No 03 Tahun 2012 mengumumkan hasil pengrekrutan database untuk Kabupaten Banggai Kepulauan, MK1 berjumlah 316 sedangkan MK2  masih dalam tahapan Verifikasi. Namun dengan tegas Badan Kepegawaian Daerah Banggai Kepulauan menolak nama-nama yang tercantum.


Hal ini menjadi persoalan dari nama-nama yang masuk dalam K 1 sebagian besar tidak pernah mengabdi, sedangkan mereka yang sudah puluhan tahun tidak masuk dalam K 1. Ini di indikasi ada permainan pada saat pemerintahan yang lalu, telah melakukan manipulasi dokumen.


Yusdin Sekretaris BKD Bangkep katakan, MK 1 yang sudah keluar itu belum sah karena kalau mengacu pada surat edaran Menpan no 03 tahun 2012 dari 316 berhak untuk menjadi CPNS apabila bisa menunjukan dokumen yang asli berupa SK, daftar hadir dan spum gaji,

Yusdin menambahkan dalam K 1 yang mengbdi di bawah tahun 2005 dan minimal 1 tahun tehitung 1 Januari sampai 31 Desember 2005 tidak mencapai 316, kami punya data yang lengkap. Sementara dari Inspektorat Bangkep pun membenarkan ada pemalsuan dokumen, karena nama-nama yang masuk dalam K 1 sebagian besar tidak pernah mengabdi di kantor manapun.


Hasil investigasi, banyak masyarakat yang mengeluh dan tidak setuju 316 nama-nama masuk K 1 dalam tuntutan sejumlah warga yang menggelar aksi demo pada beberapa waktu yang lalu tersbut, meminta Kepada Bupati, BKD dan Inspektorat untuk tidak mengesahkan 316 yang masuk dalam K 1, sekretaris BKD yang menerima aksi demo tersebut mengatakan dari nama-nama yang masuk 316 belum sah dan akan di verifikasi apabila tidak bisa menunjukan dokumen yang asli maka dengan sendirinya akan gugur ini berdasarkan surat edaran Menpan poin 4. 

      
Dimana jelas Pada Poin Empat  no 2.  Jelas tertulis  melakukan Penelitian kembali terhadap dokumen tenaga Honorer yang memenuhi Kriteria (MK I) oleh tim Verifikasi dan Palidasi tersebut terhadap hasil pengumuman dan pengaduan masyrakat. Sedangkan Poin 4.  No 3.  melaporkan hasil pengumuman dan penelitian terhadap Tenga Honorer Kategori I yang memenuhi Kriteria dan di tanda tangani oleh pejabat pembina kepegawaian, atau sekurang –kurang sekretaris jenderal/sekrataris kementriandan sekretaris Daerah kepada kepala badan kepegawaian Negara dan tembusan kepda menteri Pendayagunaan  Negara dan Revormasi Birokrasi.  Pada poin 4.  No 4).laporan sebagaiman dimaksud pada no 3. Khusus kepada Kepala badan kepegawaian Negara (BKN)  disertai dengan daftar nama tenaga honor yang dokumennya terbukti dan telah dipalsukan ,paling lambat 31 maret 2012.


Sercara terpisah Bupati lania mengatakan ini jelas sama saja dengan megambil kebijakan salah, saya tidak akan mempersulit masyarakat saya jika toh 361 orang itu jelas memenuhi kriteria, namun ini ada yang baru sebulan honor sudah masuk penerimaan MK I bahakan ada yang tidak pernah mengabdi masuk MK1 sedangkan yang sudah puluhan tahun mengabdi tidak  masuk.

Ini harus menjadi pehatian serius dari Menpan dan BKN pusat Khusus nya daerah Banggai Kepulauan yang banyak menuai persoaalan tentang pengrekrutan database yang di sebut MK1 dan MK2 jangan sampai nasib dan masa depan masyarakat yang berhak mendapatkan  digagalakan hanya karna kepentingan suatu kelompok. Friets/ST.


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (114595)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (83777)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (16546)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (13784)Dilaporkan Ke KPK, Pejabat DKI Korupsi Tanah Rp 49 Miliar (9775)Demo di Jakarta dan Tapteng Desak Tangkap Bonaran Situmeang (9736)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (9373)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (8825)Masyarakat Tapanuli Tengah Demo Didepan Kantor KPK Minta Ketua KPK Tangkap Bonaran Situmeang (8782)Gurame PJTV Ajang Penyaluran Artis Penyanyi (8208)
Bedah JayaposSawit PT. ALM Ketapang Disegel WargaKetapang, Jaya Pos Sebagian akses ke kebun sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit milik PT. Agro Lestari ...


Menpan Perintahkan Penarikan PNS dari BUMD, Ridwan Kamil Harus Tarik Lima PNS di PDAM TirtaweningPengaspalan Ruas Jalan Bermasalah, PPTK Adrian Muda Diminta BertanggungjawabProyek Abrasi Pantai Tope Jawa dan Cikoang, PPK S&P I Mustafa ST Diminta Tidak Bersembunyi Dari PublPerubahan Jenis Tanaman PTPN VII Unit Usaha Bekri IlegalSelamatkan Danau Toba ( I ), Pembabatan Hutan oleh GDS Ancam Keselamatan Pulau SamosirInfrastruktur di Desa Sei Landak Sangat Minim PengawasanBandar Narkoba Dilepas Kinerja Kapolres Sergai Dipertanyakan
Laporan KhususPelebaran Jembatan Pagirikan Indramayu Disambut MasyarakatIndramayu, Jaya Pos Pelaksanaan rehabilitasi (pe­le­baran) Jembatan Pagirikan Kecamatan ...


Investasi Rp 13 Triliun, BSE Bangun Pembangkit Listrik 600 MWKesederhanaan Dan Revolusi Mental Insan PersPeringatan Hari Jadi Pemprov Kepri Ke-12Hari Jadi Indramayu Ke 487 DiperingatiPimpinan DPRD Batang Hari Periode 2014-2019 DilantikPutra Daerah Kelahiran Sibolga Bangun Jembatan Widasari IndramayuBupati Pali Cup Gelar Kontes Ayam Serama