Rabu, 14 September 2016 - 06:56:43 WIB
GNPK: Awal Kekuasaan PT Inhutani II SK KepmentanKategori: Kalimantan Selatan - Dibaca: 1104 kali

Baca Juga:Rekayasa Kasus Cabul Anak di Bawah Umur Diduga Dilakukan Polres SimalungunKadis PU Ketapang Diduga Kangkangi Perpres RI No 54 Tahun 2010Mimin Butuh Bantuan DermawanSeorang Pengendara Motor Tertimpa Tiang Listrik

Kotabaru, Jaya Pos

Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) yang berkedudukan di Kab Kotabaru Prov Kalimantan Selatan mengajak jajaran Pemerintah Kab Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan untuk melihat ke belakang kronologis perizinan PT Inhutani II (Unit Pulau Laut) Kalimantan Selatan tidak terlepas dari Surat Keputusan Menteri Pertanian No 237/Kpts/Um/s/1973 tanggal 17 Mei 1973 Jo No 663/Kpts/Um/9/1980 tanggal 15 September 1980, ditetapkan PT Inhutani II mendapat konsesi seluas 404.020 Ha di Kalimantan Selatan yang berakhir pada tanggal 12 November 1995.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 321/Kpts-II/1987 tanggal 12 Oktober l987 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pulau Laut seluas lebih kurang 110.925 hektar yang terletak di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan sebagai kawasan dengan fungsi sebagai Hutan Produksi (HP) seluas lebih kurang 105.625 hektar dan Hutan Lindung (HL) seluas lebih kurang 5.300 hektar.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 118/Menhut-IV/1996 tanggal 30 Januari l996 kepada PT Inhutani II telah diberikan persetujuan prinsip perpanjangan HPH/IUPHHK seluas lebih kurang 128.367 hektar diantaranya seluas lebih kurang 93.867 hektar terletak di Pulau Laut terhitung sejak tanggal 12 November 1995 s/d tanggal 11 November 2015 (selama 20 tahun).

Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan No ND.104/VI-BRPHP/Rhs/2004 tanggal 29 April 2004. Surat Menteri Kehutanan No S.12/Menhut-VI/Rhs/2005 tanggal 14 April 2005 kepada PT Inhutani II Unit Pulau Laut telah diberikan persetujuan prinsip (SP 2) seluas lebih kurang 88.880 hektar diantaranya seluas lebih kurang 38.880 hektar sebagai IUPHHK-HT pada Hutan Alam (HA).

Berdasarkan hasil telaahan Badan Planologi Kehutanan sesuai Surat No S.129/VII-INV/RHS/2005 tanggal 5 Agustus 2005 dan NoS.130/VI-SET/RHS/2005 tanggal 5 Agustus 2005 terhadap areal seluas lebih kurang 38.880 hektar menjadi seluas lebih kurang 40.950 hektar. Rekomendasi Bupati Kotabaru No 522/1416/Eko tanggal 3 Oktober 2001. Rekomendasi Gubernur Kalimantan Selatan No 520/3188/Eko tanggal 28 Oktober 1993 dan No 522/0085/Eko tanggal 13 Pebruari 2002.

Mengacu beberapa Keputusan Menteri Kehutanan, Dirjen Bina Produksi Kehutanan dan Hasil Telaahan Badan Planologi Kehutanan sehingga terbitlah Keputusan Menteri Kehutanan No SK 30 MENHUT-II/2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman kepada PT Inhutani II (Unit Pulau Laut) Kalsel atas areal Hutan Produksi seluas lebih kurang 48.720 hektar untuk jangka waktu 100 tahun berlaku surut sejak tanggal 5 November 1990 maupun Keputusan Menteri Kehutanan No SK.193/Menhut-II/2006 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Inhutani II (Unit Pulau Laut) Kalsel atas areal Hutan Produksi seluas lebih kurang 40.950 hektar untuk jangka waktu 45 tahun berlaku surut sejak tanggal 12 November 1995, sangat jelas kewajiban PT Inhutani II (Unit Pulau Laut) Kalsel sebagai pemegang IUPHHK pada Hutan Alam.

Anggota GNPK yang berkedudukan di Kotabaru M Hafidz Halim mengajak agar duduk bersama untuk memecahkan masalah yang sangat serius dihadapi PT Inhutani II (Unit Pulau Laut) Kalsel karena hingga saat ini belum melaksanakan tata batas sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kehutanan No SK. 30/MENHUT-II/2006 dan No SK. 193/Menhut-II/2006 PT Inhutani II (Unit Pulau Laut) Kalsel yang diharus memenuhi kewajiban diantaranya melaksanakan penataan batas areal kerjanya paling lambat 3 bulan sejak terbitnya SK tersebut dan diselesaikan dalam waktu 3 tahun dan selanjutnya ditetapkan sebagai areal kerja definitif.

Melalui Surat Edaran Menteri Kehutanan No SE. 1/Menhut-II/2012 tanggal 21 Februari 2012 tentang Pelaksanaan Tata Batas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Kayu sangat jelas pemegang IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT diwajibkan untuk dilaksanakan, namun hingga kini sudah lebih kurang 10 tahun PT Inhutani II (Unit Pulau Laut) Kalsel belum melaksanakan tata batas tersebut.

Dengan mengabaikan keputusan dan edaran Menteri Kehutanan berdampak terjadinya perambahan oleh perusahaan perkebunan sawit yang dilakukan oleh PT Bersama Sejahtera Sakti (PT BSS) yang melakukan perambahan tanaman kelapa sawit seluas lebih kurang 276,4 hektar tahun 2013 dan tahun-tahun sebelumnya, sesuai kesepatan yang ditandatangani bersama pada April 2014 dan Mei 2014, PT BSS telah memberikan kompensasi kepada PT Inhutani II (Persero) yang cukup besar.

Direktur Utama PT Inhutani II (Persero) Dr Ir Cipta Purwita dikonfirmasi saat berada di Kotabaru mengatakan, belum ada dana untuk melaksanakan tata batas.

GM Inhutani II (Unit Pulau Laut) Kalsel Ir Usman Doyo ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, (29/8) mengatakan tidak mengetahui adanya kompensasi perambahan oleh PT BSS karena sudah ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kotabaru.(Bhd)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59701)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52466)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51553)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15043)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14310)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14134)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13852)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13359)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12433)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9334)
Bedah JayaposPembangunan Infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya Disinyalir Ada KongkalikongDharmasraya, Jaya Pos Pembangunan yang sudah selesai maupun yang tengah berjalan di Kabupaten Dharmasraya ...


Eksekusi bergaya premanisme, Hendra Laporkan ACC Finance ke BPSK Bukittinggi Kasus Tanah Kas Desa RancaudikTerkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RAB
Laporan KhususBupati H Ade Sugianto Melantik Direktur Operasional Pd BPR Artha Galunggung Kabupaten TasikmalayaTasikmalaya, Jaya Pos Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S. IP melantik Direktur Operasional PD Bank ...


Pemdes Sukaramai Jalin Kerjasama Dengan Praktisi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tentang PerikaKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliPolsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik