Jumat, 25 Mei 2012 - 19:05:19 WIB
Formantara Laporkan PT Mandara Permai ke KPK, Pembangunan Real Estate di PIK Rugikan NegaraKategori: Jakarta - Dibaca: 715 kali

Baca Juga:Dua Jaksa Penyidik Kasus H Riyanto Ditetapkan Sebagai TersangkaDesa Tualang Siap Menjadi Desa PercontohanPemkot Bukit Tinggi Bantu Askes untuk 97 Garin Diduga Bangunan Ruko Tidak Memiliki IMB
Jakarta, Jaya Pos

Kegiatan pengembang, PT Mandara Permai (MP), dinilai telah merugikan negara, sehingga masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Antikorupsi Nusantara (Formantara) berinisiatif untuk melaporkan kegiatan pembangunan realestate itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, (24/5).

Ketua Formantara, Ucok Sitorus yang ditemui usai menyampaikan laporan ke KPK mengungkapkan, perjanjian kerja sama antara Pemprov DKI dan PT MP mengakibatkan kerugian negara. Penerimaan negara yang berasal dari retribusi tata kota tidak dibayarkan sebagaimana mestinya yang tertuang di dalam Perda Nomor 9/1985 tentang Pelayanan Bidang Pembangunan.

Untuk itu, Ucok meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi kembali pembangunan realestate elite Pantai Indah Kapuk (PIK) karena dibangun di atas tanah yang masih bermasalah. "Aturan yang ada di perda untuk komersial tarif 1 persen, bangunan nonkomersial 0,5 persen serta bangunan sosial tarif 0,25 persen. Tapi, dalam perjanjian kerja sama diterapkan hanya 0,006 persen saja retribusinya," kata Ucok.

Berdasarkan perhitungan itu, maka jumlah retribusi yang harus dibayarkan PT Mandra Permai mencapai Rp 534,9 miliar. Sedangkan saat itu, pada 1987 lalu, kurs dolar AS hanya Rp 900. Adapun tahun ini kurs sudah mencapai 9.000 rupiah per dolar AS. Kalau berdasarkan kurs sekarang ini, maka kerugian negara mencapai Rp 5,349 triliun.

Tidak hanya itu, tanah yang dipergunakan untuk membangun realestate itu masih bermasalah. PT Mandara Permai telah menindas warga yang memiliki hak garap tanah seluas 86 hektare atas nama veteran pejuang kemerdekaan Niing bin Sanip. Pengembang ini tetap saja membangun perumahan elite meski tidak mengantongi surat izin peruntukan penggunaan tanah (SIPPT) dan SP3L.

"Persoalan menjadi lebih rumit ketika pengembang telah mengagunkan tanahnya ke pihak Panin Bank dan akhirnya dilelang sekaligus dibeli oleh PT Agung Podomoro yang sejatinya masih satu group usaha," ucap Ucok.

PT Agung Podomoro yang diduga membeli lahan sengketa tersebut dari Bank Panin, lanjut Ucok, dipastikan ilegal karena proses lelang melalui Ketetapan Penadilan Negeri (PN) Jakarta Utara tidak memenuhi prosedur. Sebab, pengumuman yang dikeluarkan oleh Bank Panin melalui sebuah media cetak baru 2 kali dari ketentuan 3 kali pengumaman lelang. Selain itu, proses pengalihan pemilikian juga harus mendapat persetujuan gubernur.

Sehingga dalam hal ini, lanjut Ucok, jelas ada kong kalikong yang dilakukan antara pengembang, BPN, Pemprov DKI, Bank Panin dan PN Jakarta Utara untuk mengelabui masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D (Bidang Pembangunan) DPRD DKI H Zaenudin MH mengatakan, Pemprov DKI harus transparan tentang pemberian izin SIPPT. "Jelaskan saja kepada masyarakat apakah pengembang PIK, PT Mandara Permai, mengantongi izin atau tidak. Era sekarang tidak bisa eksekutif tertutup terhadap masyarakat atas informasi yang dibutuhkan," katanya. 

Untuk diketahui, sesuai informasi yang diperoleh Jaya Pos, persoalan sertifikat HGB di kawasan PIK (No. 3515/Kapuk Muara) dinyatakan bermasalah pada saat dilakukan gelar perkara oleh Deptui Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Drs Aryanto Sutadi, MH MSc yang dihadiri oleh seluruh jajaran BPN RI, Kanwil DKI dan kantor BPN Jakarta Utara, karena terkait adanya tanah seluas 86 ha milik veteran pejuang Kemerdekaan RI, Kapten TNI (Purn) Niing bin Sanip yang belum mendapat ganti rugi dari PT Mandara Permai. HGB bermasah itu lantas dipecah menjadi empat sertifikat baru dimana kurang lebih 12 ha diantaranya diagunkan kepada Bank Panin untuk menarik kredit Rp 825,2 miliar yang akhirnya macet.

Sehingga, kredit macet tersebut terindikiasi ada unsur sengaja untuk mendapatkan ketetapan pengadilan yang nota bene mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi, Ketetapan PN Jakarta Utara terkait sita jaminan dan lelang itu merupakan akal-akalan untuk mencuci status lahan.Pht


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59646)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51494)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (49387)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14977)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14258)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14075)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13805)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13301)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11855)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9274)
Bedah JayaposPunya Beking di Kejagung, Pejabat Masih "Kutip" KontraktorSumber, Jaya Pos Seakan tak pernah jera, sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon diduga ...


Pengelolaan DAK 64 Miliar, Disdik Ketapang Diduga Berkubang di Pusaran KKNTender Dibatalkan, Ada Tekanan Dahsyat ?Proyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?Kasus Suap Mega Proyek Meikarta, Sekda Pemprov Jabar Jadi Tersangka Baru
Laporan KhususAmryatul Anam dan Melan Puspitasari Terpillih Menjadi Pradana Ambalan Pandu-KunthiJawa Tengah, Jaya Pos Amryatul Anam dan Melan Puspitasari terpilih menjadi Pradana Ambalan Pandu-Kunthi pada ...


Sekang Dewek Nggo Dewek Volly Pantai, Staf Teritorial JuaraBupati Tasikmalaya: Teruslah Berkreasi, Berkarya Dalam Gerakan PramukaRaperda Perubahan APBD 2019 Disahkan20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres