Selasa, 18 Oktober 2016 - 07:59:17 WIB
Pembangunan Penyediaan Sarana Air Baku Intake Tirawan Rp. 25 M Diduga Melanggar UU No. 32/2009Kategori: Kalimantan Selatan - Dibaca: 850 kali

Baca Juga:PT. CU Masuk Jaringan Mafia Proyek Menang Tender Rp 70 M di SultengTakut Ketahuan Korupsi Kepsek SDN 19 Sungai Nibung Ancam WartawanBupati Tapteng Dicurigai Hancurkan TaptengAnak Presiden SBY Nyaris Diamuk Massa

Kotabaru Kalsel, Jaya Pos

Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistimatis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana dan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Sehubungan dengan itu terkait pembangunan penyediaan sarana air baku ( Intake Tirawan ) yang berlokasi di Desa Tirawan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang mendapat kucuran dana dari Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat Dirjen Sumber Daya Air APBN Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 25.054.000.000 dengan luas lahan mencapai 4,5 hektar diduga dalam pekerjaannya tidak diawali dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Kajian ini adalah rangkaian analisis yang sistimatis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.

Adapun upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) adalah tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Izin lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.

Dalam pembangunan penyediaan sarana air baku intake tirawan yang menghabiskan dana cukup besar diduga telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009. Pembangunan penyediaan sarana air baku Intake Tirawan diduga belum memiliki ijin lingkungan maupun izin usaha dan atau yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan atau kegiatan.

Pembangunan intake Tirawan menjadi kebanggaan pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi kelangkaan air bersih jika musim kemarau akan tetapi penanggung jawab pekerjaan ( instansi terkait ) jangan berandai andai demi kepentingan masyarakat mengabaikan paraturan perundang-undangan yang telah ada.

Instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap pembangunan penyediaan sarana air baku intake Tirawan sebaiknya lebih banyak belajar dengan pengalaman pembangunan Waduk Gunung Bahalang yang sejak awal pembangunannya berdalih demi kepentingan masyarakat mengabaikan peraturan perundang-undangan sehingga berujung proses hukum yang terjadi dan hingga ditulisnya berita ini Waduk Gunung Bahalang yang mendapat bantuan pihak perusahaan yang cukup besar belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Wartawan JP 12/10 konfirmasi dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air yang diwakili oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air M. Adi Noryanto, ST.MT di ruang kerjanya mengatakan bahwa membenarkan pembangunan penyediaan sarana air baku intake Tirawan yang dikerjakan PT. Indoteknik Pembangunan Jakarta saat ini 13/10 belum memiliki ijin lingkungan, tentunya terlebih dahulu diwajibkan adanya dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

Sebenarnya jika mengacu pada Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2009 sebelum dilaksanakan pekerjaan terlebih dahulu harus ada kajian lingkungan, dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL), akan tetapi segala persyaratan tersebut melalui anggaran perubahan tahun 2016 akan dibuatkan dokumen AMDAL atau UKL-UPL (embung Tirawan dan embung Gunung Perak).

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Dirjen Sumber Daya Air sudah mempertanyakan juga tentang ijin lingkungan, ijin usaha kegiatan maupun dokumen AMDAL atau UKL-UPL atas pembangunan penyediaan sarana air baku intake Tirawan tersebut, ucap Adi.(BHD)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59701)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52466)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51553)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15043)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14310)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14134)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13852)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13359)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12433)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9334)
Bedah JayaposPembangunan Infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya Disinyalir Ada KongkalikongDharmasraya, Jaya Pos Pembangunan yang sudah selesai maupun yang tengah berjalan di Kabupaten Dharmasraya ...


Eksekusi bergaya premanisme, Hendra Laporkan ACC Finance ke BPSK Bukittinggi Kasus Tanah Kas Desa RancaudikTerkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RAB
Laporan KhususBupati H Ade Sugianto Melantik Direktur Operasional Pd BPR Artha Galunggung Kabupaten TasikmalayaTasikmalaya, Jaya Pos Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S. IP melantik Direktur Operasional PD Bank ...


Pemdes Sukaramai Jalin Kerjasama Dengan Praktisi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tentang PerikaKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliPolsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik