Senin, 31 Oktober 2016 - 07:16:35 WIB
Membongkar Dugaan Konspirasi Antara PT Inhutani Dengan PT BSSKategori: Kalimantan Selatan - Dibaca: 1290 kali

Baca Juga:Tahun 2012, Rampungkan Proyek Terbengkalai, Bupati Natuna Tebus Dosa Dinas PUPemko Tanjungbalai Tingkatkan Minat BacaJampersal Untuk Masyarakat Tidak Mampu dan MiskinWarga Desa Lubuk Batu Tinggal Kecewa Kepada Pemkab Inhu

Kotabaru, Jaya Pos

PT Inhutani II Unit Pulau Laut Kalimantan Selatan awal kekuasaannya di Kabupaten Kota Baru pada tahun 1973 berita lengkapnya telah dimuat pada Jaya Pos edisi 413 September 2016. PT Inhutani II diduga melanggar Kepmenhut No SK 30 MENHUT-II/2006 dan Kepmenhut No SK 193/Menhut-II/2006 serta tidak mengindahkan Surat Edaran Menteri Kehutanan No SE 1/Menhut-II/2012 tanggal 21 Pebruari 2012.

Perusahaan plat merah PT Inhutani II Unit Pulau Laut Kalimantan Selatan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No SK 30 MENHUT-II/2006 tanggal 13 Februari 2006 tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) atas areal Hutan Produksi seluas lebih kurang 48.720 hektar.

Keputusan Menteri Kehutanan No SK 193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) atas areal hutan produksi seluas lebih kurang 40.950 hektar.

Surat Edaran Menteri Kehutanan No SE 1/Menhut-II/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 tentang Pelaksanaan Tata Batas Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan PT Inhutani II Unit Pulau Laut Kalsel hingga ditulisnya berita ini diduga tidak melaksanakan tata batas areal kerja IUPHHK-HT maupun IUPHHK-HA sebagaimana diatur dalam surat keputusan Menteri Kehutanan tersebut dan diduga terjadi juga pelanggaran dalam bentuk lain pada areal kerja PT Inhutani II Unit Pulau Laut Kalsel IUPHHK-HT maupun IUPHHK-HA.

Akibat tidak melaksanakan tata batas areal kerja sehingga terjadi perambahan areal kerja atas tanaman kelapa sawit seluas 276,4 hekter yang dilakukan oleh PT Bersama Sejahtera Sakti (PT BSS) yang berlokasi di Gunung Aru Desa Bekambit Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan berita acara negosiasi dan mediasi penyelesaian permasalahan perambahan areal antara PT Inhutani II (Persero) dengan PT Bersama Sejahtera Saksitanggal 15 April 2014 bertempat di ruang Soka Hotel Millennium Jakarta Pusat. Serta perjanjian penyelesian PT Bersama Sejahtera Sakti dan PT Inhutani II (Persero) melakukan pertemuan untuk negosiasi dengan hasil/kesepakatan diantaranya atas tanaman kelapa sawit seluas 276,4 hektar yang berada di areal kerja IUPHHK-HA PT Inhutani II (Persero) dikonversikan dalam bentuk plasma milik PT Inhutani II yang ada di PT BSS.

Dugaan kongkalikong antara PT Inhutani II (Persero) dengan PT Bersama Sejahtera Sakti adalah kecilnya nilai kompensasi atas indikasi terjadinya perambahan areal lahan milik PT Inhutani II Unit Pulau Laut Kalsel seluas 276, 4 Ha yang dilakukan oleh PT BSS. Dalam proses mediasi itu disepakati oleh kedua belah pihak, jika PT BSS memberikan kompensasi sebesar Rp 15 M atas perambahan areal itu. Uang kompensasi itu akan segera dikirimkan oleh PT BSS ke rekening PT Inhutani II. Nilai kompensasi inilah yang memantik kecurigaan jika telah terjadi aksi ‘main mata’ antara petinggi kedua perusahaan itu.

Selain kecilnya nilai kompensasi, hingga saat ini tidak bisa terkonfirmasi tindakan apa saja yang sudah dilaksanakan oleh PT Inhutani II (Persero) terhadap PT BSS yang diduga merambah tanah negara yang pengelolaannya diserahkan pada PT Inhutani II (Persero) melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 30/MENHUT-II/2006 tanggal 13 Februari 2006 tentang IUPHHK-HT serta Nomor: SK 193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang perpanjangan IUPHHK-HA.

GM Inhutani II Unit Pulau Laut Kalsel Ir Usman Doyo yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, belum lama ini mengatakan masalah konpensasi perambahan areal kerja PT Inhutani II Unit Pulau Laut Kalsel seluas 276,4 hektar tidak mengetahui itu semuanya urusan kantor pusat.

Direkur Utama PT Inhutani II (Persero) Dr Ir Tjipta Purwita MBA yang dikonfirmasi melalui email tanggal 10 Oktober 2016, hingga berita ini dilansir tidak ada niat baik untuk memberikan penjelesan atas masalah ini.(BACHRUDIN)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59701)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52466)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51553)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15043)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14310)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14134)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13852)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13359)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12433)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9334)
Bedah JayaposPembangunan Infrastruktur di Kabupaten Dharmasraya Disinyalir Ada KongkalikongDharmasraya, Jaya Pos Pembangunan yang sudah selesai maupun yang tengah berjalan di Kabupaten Dharmasraya ...


Eksekusi bergaya premanisme, Hendra Laporkan ACC Finance ke BPSK Bukittinggi Kasus Tanah Kas Desa RancaudikTerkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RAB
Laporan KhususBupati H Ade Sugianto Melantik Direktur Operasional Pd BPR Artha Galunggung Kabupaten TasikmalayaTasikmalaya, Jaya Pos Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto, S. IP melantik Direktur Operasional PD Bank ...


Pemdes Sukaramai Jalin Kerjasama Dengan Praktisi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tentang PerikaKetua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliPolsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik