Sabtu, 12 November 2016 - 05:51:24 WIB
Kejari Depok Pantau Pemain ProyekKategori: Depok - Dibaca: 193 kali

Baca Juga:Banser NU Beri Dukungan Moral di Tulungagung Badan Publik Diharapkan Optimal Implementasikan KIPRealisasi PNPM di Kecamatan Sukaratu Disambut BaikSMP Budi Mulia Pangururan Samosir Selenggarakan Olimpiade MIPA

Depok, Jaya Pos

Kasie Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Depok Wahyudi mengatakan, berbagai pelanggaran bisa saja terjadi pada saat proses Penunjukan Langsung (PL) digelar oleh Dinas BM dan SDA. Pasalnya, proyek tersebut tidak dilakukan melalui lelang yang harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi oleh calon pelaksana proyek. “Nanti kita telaah lebih dulu, ada kerugian negara gak disitu, nanti kita koordinasi dulu dengan Pidsus,” kata Wahyudi kepada Jaya Pos, belum lama ini.

Wahyu menegaskan, proyek Penunjukan Langsung yang saat ini ramai di Kota Depok sedang dalam pemantauan pihaknya. Namun dirinya saat ini sedang memprioritaskan proyek-proyek yang masih dalam proses pembangunan atau sedang berjalan. “Kalau di Depok banyak sekali dan tidak bisa disebutkan satu persatu, kelemahan yang bisa menjadi peluang terjadinya korupsi dan kolusi, terutama yang sifatnya kegiatan-kegiatan yang menggunakan dana besar,” ungkapnya.

Saat ini, menurut dia, ada beberapa proyek yang sedang dipantau. “Sifatnya dalam pemantauan karena memang sekarang ini kita sedang memantau proyek-proyek besar terlebih dahulu,” tegasnya.

Wahyudi mengatakan, salah satu contoh proyek yang dikerjakan melalui lelang penunjukan langsung, jika kondisinya mangkrak bisa saja terjadi karena pembayaran proyek oleh kontraktor hanya setengahnya saja, atau ada masalah lain seperti yang pernah ditangani pihaknya beberapa bulan lalu.

“Memang, ada juga kontraktor nakal, yang pada akhirnya dari hasil pekerjaannya yang dibayar hanya beberapa persen saja. Artinya gak sampai seratus persen, itu salah satu kerugian negara, proyek tersebut jadi terhambat,” ujarnya.

Wahyudi menuturkan, beberapa program kejaksaan yang baru berjalan setengah tahun ini, masih tahap sosialisasi untuk memberikan pengetahuan terkait proyek-proyek yang memang perlu diprioritaskan guna kepentingan umum, karena terkait anggaran pemerintah yang telah dikeluarkan.

“Kalau BP4T baru berjalan beberapa bulan saja, dimulai dengan sosialisasi, dan baru keluar Inpresnya Januari. Setengah tahun ini memang arah kebijakan diharapkan lebih mempercepat anggaran dari tahun 2015 kemarin. Penyerapan anggaran dipercepat terutama untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan orang banyak, artinya fasilitas umum,” jelasnya.(Joko Warihnyo)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50370)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13454)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12783)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8009)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5335)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (4892)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (4570)Dua Siswa Kelas 3 SMKN Tutur Dikeluarkan, Disuruh Buat Pernyataan Pengunduran Diri (3945)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (3797)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (3616)
Bedah JayaposProgram PPLP di Dispora Jatim Jadi Ajang Korupsi ?Surabaya, JAYAPOS - Pemusatan Pelatihan Pelajar Provinsi Jawa Timur (PPLP) digulirkan sejak tahun ...


Kades Mekar Sari-Panimbang Diduga Manipulasi Data BSPS Kaum MiskinDana DAK Rehab, RKB dan Perpustakaan Sekolah Diduga Dipungli Hingga Ratusan Juta RupiahPerusakan Pagar Beton Diperintah Oleh TerdakwaPenggunaan Anggaran Pendidikan PAUD Mantan Pjs Mekar Jaya Diduga Tidak TransparanPungli di CV BB Travel Catut Nama Polres Penyidik Dilapor Ke Propam Polda KaltengPedestrian Merr-Kalidami Senilai Rp 3 Milyar Terkesan Asal JadiGalian C Desa Treman Kabupaten Minut Diduga Tidak Mengantongi Izin
Laporan KhususBuka Pekan Koperasi, Walikota Jabarkan Tiga Komponen ReformasiPekan koperasi yang digagas oleh DKUM Kota Depok ini mengusung tema koperasi bergerak bersama untuk ekonomi ...


Wagub Berikan Jawaban pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi SumselBupati OKI Minta Polisi Tindak Tegas Pembakaran LahanSrikandi Pasegeran Multi Peran di TMMDSembako Malam Disalurkan Kepada Warga Sasaran TMMD BanjarnegaraPeringatan Harganas XXV Tahun 2018, Bupati Irdinansyah Peroleh Tanda Kehormatan Manggala Karya KencaSuport Ibu-ibu Karanggondang Luar Biasa "Tak Ragu Langsir Material"Pemprov Jambi Dukung Pelestarian Olahraga Tradisional dan Liga Santri