Senin, 21 November 2016 - 05:37:04 WIB
KKA Bocor, Inspektur BerangKategori: Bekasi - Dibaca: 719 kali

Baca Juga:Ketua Umum Persatuan Petani dan Koperasi Serumpun Petani Jambi Akan DipolisikanPeserta Pemilihan DLH Kunjungi Kantor BupatiBupati Karawang Hadiri Wisuda STIKES KarawangTerganggu Kerjanya Saat Razia, Satlantas Pelabuhan Belawan Usir Wartawan

Bekasi, Jaya Pos

Pengadaan sarana mobilitas tahun anggaran 2015 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bekasi senilai Rp10,702 milar, DPA No 1.20.1.20.06.29.51.5.2, menimbulkan kerugian negara hingga Rp 221,539 juta. Berdasarkan audit Inspektorat, kerugian tersebut akibat kurang pungut dan kurang setor PPn dan PPh22.

Hasil pemeriksaan berdasarkan SPT Walikota Rahmat Efendi No 700/4446-ITKO tanggal 5 Agustus 2015 dengan objek pemeriksaan BPKAD Kota Bekasi itu, disusun pada Kertas Kerja Audit (KKA) periode 2014-2015.

Dalam KKA tersebut, setidaknya ada tiga kegiatan yang diaudit Inspektorat, yakni: pengadaan kendaraan roda 2 paket 1, pengadaan roda 4 paket 1 dan pengadaan roda 4 peket 1 (pengadaan Roda 4 paket 1 terdiri dari 2 kegiatan).

Kerugian tersebut terdiri dari pengadaan kendaraan roda 2 paket 1 dengan perjanjian kerjasama No 602.1/SPK.04-ASET tanggal 1 April 2015 penyedia CV Mitra Jaya dengan nilai kontrak Rp 1.683.800.000, terdapat kurang bayar PPn dan pengembalian PPh-22 sebesar Rp 34,514 juta.

Pengadaan kendaraan Roda 4 paket 1 dengan surat perjanjian kerjasama No 602.1/SPK.01-ASET tanggal 6 Maret 2015 penyedia PT Astra International Tbk-TSO Auto 2000 Bekasi Timur, dengan nilai kontrak Rp 6,644 miliar, terdapat kerugian negara akibat kurang setor PPn dan pengembalian PPh-22 sebesar Rp 138,640 juta.

Kerugian negara pada pengadaan Roda 4 ini berdasarkan audit Inspektorat karena PPh22 sebesar Rp 82 juta plus PPn sebesar Rp 56,511 juta, hingga total Rp 138,640 juta yang seharusnya dipotong dari penyedia, namun oleh Kasda tidak dipotong, tapi disetor menggunakan APBD.

Pengadaan kendaraan Roda 4 paket 1 dengan surat perjanjian kerjasama No 602.1/SPK.12-ASET tanggal (19/06/015). Penyedia PT Astra International Tbk-DSO Narogong, dengan nilai kontrak Rp 2,363 miliar, terdapat kurang setor PPn dan pengembalian PPh22 sebesar Rp 48,384 juta.

Terhadap temuan inspektorat ini, PPID Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi, yang juga Sekretaris Badan, Sulaeman SE MSi dalam suratnya No 027/1048/Set tertanggal 27 Oktober 2015 menjawab surat konfirmasi dari wartawan Kelompok Kerja Kejaksaan dan Pengadilan Negeri menyebut, kegiatan itu telah dilaksanakan 100 persen. Metodenya, penunjukan langsung melalui E-Purchasing. Harga ditentukan berdasarkan harga pada E-Catalog LKPP yang sudah ingklut dengan pajak.

Pembayaran dilakukan dengan diterbitkannya SP2D. Jumlah uang yang masuk ke rekening pihak penyedia sejumlah nilai kontrak, dipotong PPn dan PPh22 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Harga off the rood kendaraan dilakukan pemotongan pajak.

PPID-BPKAD, Sulaeman menegaskan tidak ada kelebihan bayar ataupun kekurangan pungut atas pemotongan PPn dan PPh22 terhadap pembayaran roda 2 maupun roda 4 itu.

Ketika hasil audit itu dibantah BPKAD, dan dikonfrontir kepada Inspektorat, diperoleh keterangan kalau Kertas Kerja Audit (KKA) yang beredar di masyarakat itu belum valid atau belum hasil akhir. “Disini tidak muncul tanggapan SKPD, jika ada tanggapan, tentu akan ditindak lanjuti hingga muncul LHP,” ujar Indra didampingi Suprianto dan Adi Susatyo dari Irban 2 Inspektorat kota Bekasi.

Indra mengakui ada kesalahan kenapa kertas kerja inspektorat bisa bocor. Padahal, seharusnya tidak ada temuan, hanya salah persepsi karena di dalam audit yang beredar itu dihitung PKB. Terkait beredarnya KKA tersebut, Inspektur Cucu Syamsudin kata Indra berang dan telah menerbitkan Surat Edaran yang isinya: Apabila ada yang menyalahgunakan berkas itu akan dituntut, karena berkas ini tidak resmi.

Ketika ditanya, lalu seperti apa hasil akhir (LHP) kegiatan ini, apakah sama dengan yang beredar di masyarakat, Indra menyebut tidak. Tapi ketika LHPnya kegiatan ini diminta untuk diperlihatkan, dia berusaha mengelak. “Kalau ingin memperoleh LHP silahkan kirim surat resmi ke Walikota atau PPID Pemkot Bekasi,” katanya.

Menurut Indra, ada beberapa tahapan yang dilakukan hingga ditemukan hasil akhir. Diantaranya, jika ada temuan, akan dikonfirmasi ke SKPD, kalau jawaban/penjelasan dari SKPD kurang memuaskan, bisa saja dilakukan konfirmasi kepada penyedia dan LKPP yang menerbitkan E-Catalog. Tapi Indra mengatakan, E-Catalog belum tentu termasuk PPn dan ongkos kirim.

Jika Inspektur pembantu ini mengatakan “belum tentu”, lalu acuan untuk melakukan audit atas kegiatan ini seperti apa kalau kalau dikatakan “belum tentu”. Inspektorat nampaknya berada di posisi sulit akibat bocornya KKA ini sebelum valid, sehingga sulit untuk bicara tegas, dan bahkan terkesan ingin menghapus temuan kerugian negara dalam kegiatan ini. (MANOTAP)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59472)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51339)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (38577)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14816)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14118)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13930)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13682)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13117)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10467)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9111)
Bedah JayaposDana Pokir Desa Bojonegara Diduga Dijadikan Ajang BancakanSubang, Jaya Pos Para pelaku tindak pidana korupsi bukan orang-orang susah yang butuh uang buat bayar sewa ...


Korupsi Dana Desa, Dua Oknum Kades Asal Sukabumi DihukumMasyarakat Minta Bupati Turun Tangan Selesaikan Kasus Penutupan Jalan Pengadaan Alat Timbang DAK Ketapang, Kadisperindag Diduga Lakukan Pembohongan PublikProyek Siluman: Galian C dan Klaser di Desa Treman Diduga Tidak Memiliki Izin Proyek Lapangan Sepak Bola Konvensional Pagesangan Diduga Menyimpang, Dispora Surabaya Lakukan PembMantan Plt Camat Kapuas Murung Divonis 4 Tahun Penjara, Denda 200 JutaPelebaran Jalan Lingkar Samosir Kurang Profesional
Laporan KhususBupati Sergai Gelar Halal Bihalal Bersama Ratusan Masyarakat Perbaungan dan Pantai CerminSergei, Jaya Pos Bupati Sergai, H Soekirman gelar halal bihalal bersama Camat Perbaungan dan Camat Pantai ...


Meriahkan HUT Ke-235 Kota Pekanbaru, SMPN 35 Pekanbaru Gelar Lomba Permainan TradisionalSilaturahmi Masyarakat di Hamparan Perak Berjalan BaikWaasops Panglima TNI Cek Kesiapan Akhir Satgas Yonif 406/Ck Pamtas RI-PNGBupati Banyumas Nominator Penerima Satyalencana PembangunanUhum Dalam Kehidupan Masyarakat BatakFachrori Umar Sebut Danau Sipin Siap Untuk Gelaran Kejurnas DayungKorem 071/Wk Halal Bihalal Pererat Silaturahmi dan Kebersamaan