Rabu, 07 Desember 2016 - 05:33:44 WIB
DPPKA Kota Depok Genjot Potensi PajakKategori: Depok - Dibaca: 308 kali

Baca Juga:Kepala SDN 05 Babelan Minta Pekerjaan Gedung Baru DiselesaikanMenggelapkan Uang Perusahaan Akhirnya Asmara Berujung di PenjaraKades Silutung Memperjualbelikan Tanah NegaraMempertahankan Tanah dan Makam Leluhur, Delapan Warga Ditahan, Polres Tapteng Diminta Tidak Berpih

Depok, Jaya Pos

Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar bagi pemerintah daerah melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salahsatu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan ini yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib tersebut memiliki jenis yang terdiri atas Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas DPPKA Kota Depok Nina Suzzana. Menurutnya, sebelas jenis pajak ini yang hanya boleh dipungut oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah diberikan juga kebijakan untuk tidak memungut pajak tersebut apabila potensinya kurang memadai.

Untuk Kota Depok, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dari sebelas jenis pajak yang boleh dipungut, ada dua jenis pajak yang tidak dipungut karena potensinya kurang memadai, yaitu pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan serta Pajak Sarang Burung Walet.

Sembilan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok (DPPKA) pengelolaannya secara teknis berada pada dua bidang, yaitu Bidang Pendapatan I (Bidang PI) untuk jenis pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, penerangan jalan dan air tanah. Sedangkan untuk jenis pajak bumi dan bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikelola oleh bidang Pendapatan II (bidang PII).

Lebih lanjut ia menuturkan, adapun system pemungutan pajak terhadap jenis pajak yang dikelola oleh Bidang PI dan PII, untuk jenis pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, penerangan jalan, BPHTB adalahself assessment system.

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, dengan sistem ini kejujuran dari WP sangat diutamakan karena WP itu sendiri yang menghitung, melapor dan membayar pajaknya.

Sedangkan untuk jenis pajak reklame, air tanah dan PBB adalah official assessment system. Maksudnya, system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah daerah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.(ADV)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50600)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (38119)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13869)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13369)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13003)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12266)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8329)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (6320)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (5733)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5561)
Bedah JayaposDirut Rumah Sakit Diduga Pungli, Massa Berunjuk RasaJambi, Pertemuan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Anggota DPR RI yang berlangsung di Kantor ...


Anggaran DD Desa Cimanis- Sobang Pantas DiauditCatut Nama Emil Dardak Akun FB Pencari Sumbangan DipolisikanTipu Nasabah, Developer KSU Penyang Sangkalemu DipolisikanDamparit Kabupaten Barru Sul-Sel Diduga Tidak Sesuai Bestek Masyarakat Kayuagung Tuntut PT Waskita Perbaiki Jalan RusakHibah Pemprov Jatim 2016 Terindikasi Mark Up Warga GeramOknum Dinas Sosial Agam Diduga Menjual Kapal Boat Bantuan
Laporan Khusus2019, Seluruh Kegiatan di OPD Gumas Terintegrasi Secara OnlineKuala Kurun, Di tahun 2019 mendatang, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Pemkab Gumas) menyiapkan ...


Usai Dilantik, Fadly Amran dan Asrul Resmi Jabat Walikota dan Wakil Walikota Padang PanjangPemkab Gumas Rakor Pilkades Serentak 2018HUT OKI Jadi Energi Tuntaskan PembangunanPemko Tanjungbalai Menerima Kedatangan Kafilah MTQN XXVII Asal Kepri di Bandara Kuala NamuAlat Berat Dalam Pra TMMD Reguler Ke 103 di Desa Duren OmboJaya Baru dan Lueng Bata Juara II dan III Baiturrahman Juara Cerdas Cermat KIG 2018Pemkab Bersama Masyarakat Rayakan HUT Indramayu Ke 491