Rabu, 07 Desember 2016 - 05:33:44 WIB
DPPKA Kota Depok Genjot Potensi PajakKategori: Depok - Dibaca: 349 kali

Baca Juga:Kepala SDN 05 Babelan Minta Pekerjaan Gedung Baru DiselesaikanMenggelapkan Uang Perusahaan Akhirnya Asmara Berujung di PenjaraKades Silutung Memperjualbelikan Tanah NegaraMempertahankan Tanah dan Makam Leluhur, Delapan Warga Ditahan, Polres Tapteng Diminta Tidak Berpih

Depok, Jaya Pos

Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar bagi pemerintah daerah melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salahsatu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan ini yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib tersebut memiliki jenis yang terdiri atas Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas DPPKA Kota Depok Nina Suzzana. Menurutnya, sebelas jenis pajak ini yang hanya boleh dipungut oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah diberikan juga kebijakan untuk tidak memungut pajak tersebut apabila potensinya kurang memadai.

Untuk Kota Depok, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dari sebelas jenis pajak yang boleh dipungut, ada dua jenis pajak yang tidak dipungut karena potensinya kurang memadai, yaitu pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan serta Pajak Sarang Burung Walet.

Sembilan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok (DPPKA) pengelolaannya secara teknis berada pada dua bidang, yaitu Bidang Pendapatan I (Bidang PI) untuk jenis pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, penerangan jalan dan air tanah. Sedangkan untuk jenis pajak bumi dan bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikelola oleh bidang Pendapatan II (bidang PII).

Lebih lanjut ia menuturkan, adapun system pemungutan pajak terhadap jenis pajak yang dikelola oleh Bidang PI dan PII, untuk jenis pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, penerangan jalan, BPHTB adalahself assessment system.

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, dengan sistem ini kejujuran dari WP sangat diutamakan karena WP itu sendiri yang menghitung, melapor dan membayar pajaknya.

Sedangkan untuk jenis pajak reklame, air tanah dan PBB adalah official assessment system. Maksudnya, system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah daerah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.(ADV)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (58981)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50855)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14143)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13626)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13294)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12577)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8608)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (7703)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (7469)Sudah 4 Bulan Pegawai Kejaksaan RI Tidak Dapat Dana Remunerasi (6619)
Bedah JayaposGawat! Polisi Diduga Tangkap LepasPekanbaru,Jaya Pos Masyarakat Palamboyan, Kecamatan Tapung membeberkan adanya pe­nangkapan oleh ...


Proyek Pasar Rakyat Namang Diduga BermasalahLelang Proyek Kementerian PU Diduga Terjadi Praktik KKNDikonfirmasi Soal RTLH, Kadis Perkim Banten Jawabnya NgibulPerbaikan Bahu Jalan Link 157,158,160,162,163,164,165 Dikorupsi ?Mantan Kadis Kopumdag Dan Direktur CV Umrah Utama Dijebloskan Ke LapasBappeda Kab. Mojokerto Diduga Kuat Terlibat Penyelewengan Dan Pemalsuan Data Keuangan NegaraMafia Tanah Beraksi Di Bukit Timah Dumai, Jual Lahan Milik M Muhiddin
Laporan KhususBidang Intelijen Kejari Kabupaten Bandung Mendapatkan Penghargaan Terbaik di Wilkum Kejati JabarKab Bandung, Jaya Pos Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menjadi yang terbaik dibidang intelijen untuk ...


Unit Bisnis TAM PDAM Tirtawening Layani Warga Bandung 24 JamDanrem 071/Wijayakusuma Kunjungan Kerja Sambil Olahraga dan Mempererat SilatuhamiAwal Tahun, Padang Panjang Juarai Kategori Kota Kecil Smart CityCapaian 6 Misi Pembangunan Meningkat, Fachrori Ajak Semua Pihak Bersinergi Membangun JambiNatal Sagala Raja Bere Ibebere, Boru Dihadiri DPRD Deli Serdang Rosmawati Sitanggang SHPersit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 071 Ikuti Donor Darah Hari Juang Kartika 2018Mayjen TNI Mochamad Effendi Resmi Jabat Pangdam IV/Diponegoro