Rabu, 07 Desember 2016 - 05:33:44 WIB
DPPKA Kota Depok Genjot Potensi PajakKategori: Depok - Dibaca: 150 kali

Baca Juga:Kepala SDN 05 Babelan Minta Pekerjaan Gedung Baru DiselesaikanMenggelapkan Uang Perusahaan Akhirnya Asmara Berujung di PenjaraKades Silutung Memperjualbelikan Tanah NegaraMempertahankan Tanah dan Makam Leluhur, Delapan Warga Ditahan, Polres Tapteng Diminta Tidak Berpih

Depok, Jaya Pos

Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar bagi pemerintah daerah melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salahsatu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan ini yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib tersebut memiliki jenis yang terdiri atas Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas DPPKA Kota Depok Nina Suzzana. Menurutnya, sebelas jenis pajak ini yang hanya boleh dipungut oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah diberikan juga kebijakan untuk tidak memungut pajak tersebut apabila potensinya kurang memadai.

Untuk Kota Depok, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dari sebelas jenis pajak yang boleh dipungut, ada dua jenis pajak yang tidak dipungut karena potensinya kurang memadai, yaitu pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan serta Pajak Sarang Burung Walet.

Sembilan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok (DPPKA) pengelolaannya secara teknis berada pada dua bidang, yaitu Bidang Pendapatan I (Bidang PI) untuk jenis pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, penerangan jalan dan air tanah. Sedangkan untuk jenis pajak bumi dan bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikelola oleh bidang Pendapatan II (bidang PII).

Lebih lanjut ia menuturkan, adapun system pemungutan pajak terhadap jenis pajak yang dikelola oleh Bidang PI dan PII, untuk jenis pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, penerangan jalan, BPHTB adalahself assessment system.

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, dengan sistem ini kejujuran dari WP sangat diutamakan karena WP itu sendiri yang menghitung, melapor dan membayar pajaknya.

Sedangkan untuk jenis pajak reklame, air tanah dan PBB adalah official assessment system. Maksudnya, system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah daerah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.(ADV)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13168)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12610)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (8573)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (7726)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5102)Dua Siswa Kelas 3 SMKN Tutur Dikeluarkan, Disuruh Buat Pernyataan Pengunduran Diri (3638)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (3474)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (3276)PT Jembatan Nusantara Melakukan Pembohongan Terhadap Pelamar Pekerjaan (2265)Menuju Sumut 1 Djarot-Sihar Diunggulkan (2232)
Bedah JayaposPelebaran Jalan Rantepao-Palopo Senilai 141,6 M BermasalahSeharusnya proyek ini sudah berakhir pada Desember 2017 lalu, hingga memasuki tahun 2018, pekerjaan belum ...


Bibit Tanaman Bantuan Diembat Kabid dan PNS Perikanan dan Ketahanan PangaProyek Penataan Halaman Rusun di Kapuas Senilai Rp 1,3 M Terindikasi KKNAbaikan Persyaratan Dokumen Kontrak, CV. MGA Harus Bertanggung JawabPolsek Kualuh Hulu Diduga Tangkap Lepas Pemain JudiAPBDeS Balong Garut Dikorupsi ? (BAG. 3)Geruduk Kantor Bupati dan DPRD, Kampak Tuntut Sekda dan Kepala BPKPSDM Kembalikan Uang PungliBukan Hanya Sarat Pungli, Pengangkatan Pramubakti Di Kantor Kemenag Pandeglang Berbau Nepotisme
Laporan KhususDandim Salim 0304 Agam Lakukan Kegiatan Peduli Lingkungan Danau Maninjau Dan Berbagi KasihAgam, Jaya Pos Program kegiatan Peduli Lingkungan Danau Maninjau Kab.Agam Sumatera Barat dilakukan oleh ...


Rumahnya Dibangun, Napiah Berterimakasih Kepada Tim Wasev Kodam IV/DiponegoroDan TNI AL Adakan Kegiatan Terjun PayungTujuh Dinas Usul Perubahan AnggaranNiat Terpangil Meriahkan Penutupan TMMD Dengan Tari Rampak PurbalinggaKabupaten Ciamis Siap Kembali Meraih Adipura Kali Ke 9 71 Desa di Ciamis Terima Dana DesaBNN Kota Manado Giat Pengembangan Kapasitas P4GN di Instansi Pemerintah