Rabu, 07 Desember 2016 - 05:33:44 WIB
DPPKA Kota Depok Genjot Potensi PajakKategori: Depok - Dibaca: 255 kali

Baca Juga:Kepala SDN 05 Babelan Minta Pekerjaan Gedung Baru DiselesaikanMenggelapkan Uang Perusahaan Akhirnya Asmara Berujung di PenjaraKades Silutung Memperjualbelikan Tanah NegaraMempertahankan Tanah dan Makam Leluhur, Delapan Warga Ditahan, Polres Tapteng Diminta Tidak Berpih

Depok, Jaya Pos

Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar bagi pemerintah daerah melakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan salahsatu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan ini yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib tersebut memiliki jenis yang terdiri atas Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan Jalan, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Parkir, Air Tanah, Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Demikian dikemukakan Kepala Dinas DPPKA Kota Depok Nina Suzzana. Menurutnya, sebelas jenis pajak ini yang hanya boleh dipungut oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah diberikan juga kebijakan untuk tidak memungut pajak tersebut apabila potensinya kurang memadai.

Untuk Kota Depok, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dari sebelas jenis pajak yang boleh dipungut, ada dua jenis pajak yang tidak dipungut karena potensinya kurang memadai, yaitu pajak Mineral Bukan Logam dan Bebatuan serta Pajak Sarang Burung Walet.

Sembilan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depok (DPPKA) pengelolaannya secara teknis berada pada dua bidang, yaitu Bidang Pendapatan I (Bidang PI) untuk jenis pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, penerangan jalan dan air tanah. Sedangkan untuk jenis pajak bumi dan bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dikelola oleh bidang Pendapatan II (bidang PII).

Lebih lanjut ia menuturkan, adapun system pemungutan pajak terhadap jenis pajak yang dikelola oleh Bidang PI dan PII, untuk jenis pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, penerangan jalan, BPHTB adalahself assessment system.

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, dengan sistem ini kejujuran dari WP sangat diutamakan karena WP itu sendiri yang menghitung, melapor dan membayar pajaknya.

Sedangkan untuk jenis pajak reklame, air tanah dan PBB adalah official assessment system. Maksudnya, system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah daerah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.(ADV)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50370)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13454)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12783)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8009)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5335)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (4892)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (4572)Dua Siswa Kelas 3 SMKN Tutur Dikeluarkan, Disuruh Buat Pernyataan Pengunduran Diri (3945)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (3797)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (3616)
Bedah JayaposProgram PPLP di Dispora Jatim Jadi Ajang Korupsi ?Surabaya, JAYAPOS - Pemusatan Pelatihan Pelajar Provinsi Jawa Timur (PPLP) digulirkan sejak tahun ...


Kades Mekar Sari-Panimbang Diduga Manipulasi Data BSPS Kaum MiskinDana DAK Rehab, RKB dan Perpustakaan Sekolah Diduga Dipungli Hingga Ratusan Juta RupiahPerusakan Pagar Beton Diperintah Oleh TerdakwaPenggunaan Anggaran Pendidikan PAUD Mantan Pjs Mekar Jaya Diduga Tidak TransparanPungli di CV BB Travel Catut Nama Polres Penyidik Dilapor Ke Propam Polda KaltengPedestrian Merr-Kalidami Senilai Rp 3 Milyar Terkesan Asal JadiGalian C Desa Treman Kabupaten Minut Diduga Tidak Mengantongi Izin
Laporan KhususBuka Pekan Koperasi, Walikota Jabarkan Tiga Komponen ReformasiPekan koperasi yang digagas oleh DKUM Kota Depok ini mengusung tema koperasi bergerak bersama untuk ekonomi ...


Wagub Berikan Jawaban pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi SumselBupati OKI Minta Polisi Tindak Tegas Pembakaran LahanSrikandi Pasegeran Multi Peran di TMMDSembako Malam Disalurkan Kepada Warga Sasaran TMMD BanjarnegaraPeringatan Harganas XXV Tahun 2018, Bupati Irdinansyah Peroleh Tanda Kehormatan Manggala Karya KencaSuport Ibu-ibu Karanggondang Luar Biasa "Tak Ragu Langsir Material"Pemprov Jambi Dukung Pelestarian Olahraga Tradisional dan Liga Santri