Rabu, 18 Januari 2017 - 06:50:04 WIB
Aparat Hukum Harus Lebih Profesional Memutuskan Perkara Cah Klitih BantulKategori: Jogjakarta - Dibaca: 683 kali

Baca Juga:Desa Nyalindung Kawasan Pembangunan Agroforestry ModelULP Lakukan Sidak Perusahaan Barang dan JasaKinerja Oknum di Polresta Siantar Makin Meresahkan WargaDalam Rangka Bulan Bhakti Pelayanan Prima 2012, Samsat Jakarta Barat Gulirkan Program Samling Malam

Yogyakarta, Jaya Pos

Proses persidangan kasus penganiayaan dan pengeroyokan hingga menyebabkan seorang siswa SMA Muhammadiyah 1 (Muhi) Yogyakarta tewas, memasuki babak akhir. Menurut rencana, kesepuluh terdakwa akan dijatuhi putusan pada Jumat, (13/1) mendatang.

Sebagaimana ramai diberitakan, penganiayaan dan pengeroyokan terhadap pelajar SMA Muhi Yogyakarta terjadi, Senin 12 Desember 2016 lalu. Saat itu rombongan pelajar SMA Muhi dicegat oleh rombongan pelajar lainnya di Jalan Imogiri-Panggang.

Akibatnya, seorang di antaranya tewas yakni Adnan Wirawan (16) pelajar kelas X IPS 2 SMA Muhi Yogyakarta, pada Selasa 13 Desember 2016 karena luka tusukan benda tajam yang mengenai perut dan menggores ginjalnya.

Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul Khalid Sardi Hatapayo menyampaikan pada nota tuntutannya Jaksa Penuntut Umum (JPU), Senin (9/1) lalu membedakan tuntutan hukuman pada 10 orang pelajar ini. Tuntutan terhadap terdakwa Kev, dan Eme paling berat, keduanya dituntut enam tahun penjara. Sedangkan Pls setahun lebih ringan atau 5 tahun penjara.

Sementara tujuh terdakwa lainnya, yaitu Rob, Stev, Dwik, Math, Neh, Kel, dan Demi hanya dituntut empat tahun penjara. Pertimbangannya, lanjut Khalid, ketujuh terdakwa terbukti hanya turut serta dalam insiden yang terjadi di Jalan Imogiri-Panggang Dusun Lanteng, Selopamioro, Imogiri, Senin 12 Desember 2016 lalu.

“Untuk keduanya (Kev dan Eme) dituntut lebih lama, karena Kev berperan sebagai provokator. Sedangkan Eme yang menusuk korban. Untuk Pls karena terbukti melakukan pembacokan hingga korbannya luka parah,” jelas Khalid kepada Jaya Pos, Selasa (10/1).

Khalid menerangkan bahwa para terdakwa diancam hukuman maksimal Pasal 80 Ayat 3 juncto Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak-anak memang berat, masa hukumannya mencapai 15 tahun penjara.

Meski demikian ada ketentuan khusus dalam perlindungan anak, sehingga ancaman maksimal dikurangi sebagian. “Seharusnya JPU menuntut dengan 7,5 tahun penjara, tetapi ada faktor meringankan. Terdakwa masih sekolah, sehingga tuntutan paling berat hanya enam tahun,” ucapnya.

Khalid mengungkapkan bahwa JPU tidak menerapkan Pasal 170 KUHP sebagaimana penyidik. Ini karena ketentuan undang-undang tentang perlindungan anak mengenai penganiayaan berlaku lex specialis.

Sekjen Koalisi Anak Madani Indonesia (Sekjen KAMi) Ir Soegiharto Santoso yang juga penggiat Anti Kekerasan Terhadap Anak atau disebut dengan ‘Sahabat Anak’ yang baru-baru ini menjalani masa tahanan di Rutan Bantul bersama dengan para tersangka pelaku penganiayaan dan pengeroyokan terhadap pelajar SMA Muhi Yogyakarta yang terjadi Senin 12 Desember 2016 lalu mengatakan, semua orang pasti merasakan keprihatinan yang sama terhadap perilaku Klitih yang marak di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Apalagi para pelaku klitih kebanyakan tergolong dari anak-anak usia sekolah dan di bawah umur.

Menurutnya, para penegak hukum harus lebih berhati-hati dan jangan sampai memberikan keputusan yang terlalu terburu-buru. “Karena selama saya hidup bersama 10 orang anak yang ditahan di Rutan Bantul sejak 15 Desember 2016 lalu, saya mendapati kenyataan bahwa anak anak ini tidaklah sebuas yang digambarkan oleh media kepada publik selama ini. Di dalam rutan mereka berkelakuan baik, tidak bertato, tidak merokok serta tidak mengkonsumsi narkoba,” ujarnya.

Kepada tahanan di dalam rutan, menurut dia, agar anak-anak tersebut jangan sampai diberi tindakan kekerasan, bahkan para tahanan pun yang boleh dikatakan para pelaku kriminal di luar penjara masih dapat melihat anak-anak ini secara lebih manusiawi.

“Memang ada diantara mereka yang menjadi terduga pelaku pengeroyokan yang menyebabkan tewasnya Siswa SMA MUHI 1, namun tidak bisa digeneralisir 10 anak tersebut bersalah. Ada beberapa anak yang memang hanya ikut-ikutan dan tidak sengaja terjebak dalam peristiwa tersebut,” sambung Soegiharto.

Para penegak hukum, lanjutnya harus jeli dan ekstra hati-hati dalam memutuskan hukumannya, jangan sampai ada anak-anak yang memang tidak bersalah ikut dihukum.

Dari pledoi yang disampaikan Tim Penasehat Hukum tersangka Steven Layantara dan Robby Setiawan Sutejo dalam perkara Pidana Anak Nomor: 11/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Btl pada Pengadilan Negeri Bantul dikatakan bahwa Pengadilan Negeri Bantul harus membatalkan tuntutan JPU, kerena prosesnya telah melanggar Perma Nomor 4 Tahun 2014.

Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Peradilan Anak, tidak dijalankan. “Ini saya sebut sebagai “Peradilan Sesat”,” tulis Setyo Hadi Gunawan SH, dalam pledoinya yang dibacakan tanggal 4 Januari 2017 di depan persidangan PN Bantul.(Mus)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59432)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51306)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (36793)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14781)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14082)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13899)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13656)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13083)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10196)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9078)
Bedah JayaposKejati Kalteng Telisik Dugaan Korupsi Proyek Jalan Kapuas Seberang Senilai Rp 5,8 MPalangka Raya, Jaya Pos Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng), saat ini tengah menelisik ...


APBDes Kedungwonokerto Jadi Ajang Cari Untung ?Tim Saber Pungli Kota Banjar Siap Tindaklanjuti Dugaan Pungli di DisdikbudWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikBobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?
Laporan KhususDPRD Lahirkan Perda Inisiatif Kepemudaan dan Mengkritisi Kinerja PemkoBukittinggi, Jaya Pos Sidang Paripurna DPRD Kota Bukittinggi yang berlangsung selama tiga hari sejak Rabu ...


Serahkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Pangkal Duri, Fachrori: Jangan Lama-lama Bersedih, Segeralah Pemkab Labusel Kembali Memperoleh WTP TA 2108 dari Kepala BPK RI Perwakilan SumutPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixLakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya Bersilaturrahim