Sabtu, 09 Juni 2012 - 06:28:13 WIB
Kasus Pemerasan, Kadiskes Tapteng Diperiksa Bonaran Situmeang Dua Kali Melobi Polisi?Kategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 469 kali

Baca Juga:Praktik Mafia Proyek (Bag 2), Proyek Laboratorium Untad Palu Bermuatan Kongkalikong dan Korupsi Persaingan Pilpres 2014, Ipar SBY Akan Bertarung Dengan Prabowo dan IcalBenyamin Mangkudilaga: Jadikan Satu Atau Melalui Proses IntervensiTerbukti Memeras dan Mengancam, Wijaya Abidin Dihukum 2,6 Tahun Penjara

Pandan-Tapteng, Jaya Pos

Proses penyidikan kasus pidana pemerasan bernuansa korupsi oleh bendahara Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Dinkes Pemkab Tapteng) terhadap seorang bidan pegawai tidak tetap (PTT) terus berkembang. Arahnya, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Tapteng, Margan Sibarani bisa ter­seret, apalagi yang bersangkutan su­dah diperiksa pihak Kepolisian Resort (Polres) Tapteng sebagai saksi minggu lalu.

Selain Margan, penyidik Unit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Tapteng juga memeriksa dua mantan Kadiskes Pemkab Tapteng, berinisial HS dan MDS serta mantan sekretaris berinisial DL dan pegawai berinisial AP.

Tersangka sendiri, AFP yang melakukan pemerasan dengan dalih biaya administrasi perpanjangan Surat Keputusan (SK) masa tugas Bidan PTT sekarang masih dalam tahanan penyidik.

Sikap tegas dan kerja keras Polres Tapteng yang dinahkodai AKBP Dicky Patrianagara tersebut saat ini dalam ujian. Pasalnya, intrik atau lobi permintaan pemutaran arah delik pidana korupsi oleh pihak yang berkepentingan tidak luput dimohonkan menjadi delik tindak pidana umum.

Upaya tersebut adalah patut mengingat selain sanksi pidana tindak pidana korupsi memiliki sanksi denda yang tinggi, minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar juga mengancam eksistensi kepegawaian para tersangka alias terancam pesat.

Sahata Simon Situmorang dari Aliansi Masyarakat Pro Perubahan (AMPP) mengungkapkan, bahwa Bupati Tapteng, Raja Bonaran Situmorang sudah dua kali berusaha melakukan lobi dengan Kapolres Tapteng, AKBP Dicky Patrianagara dengan tujuan agar pemeriksaan jangan terlalu tegas dan diarahkan menjadi tindak pidana umum.

“Saya mendengar ada upaya melemahkan kasus ini dari Bupati. Kita berharap Polres Tapteng bekerja profesional sesuai paradigma baru Polri yang menjadikan hukum sebagai panglima,” kata Sahata kepada Jaya Pos disela-sela aksi damainnya, Jumat (1/6) lalu di Kantor Dinkes Pemkab Tapteng.

Sahata mengakui, saat ini dirinya telah melakukan hubungan dengan elemen masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrat (LSM Gemawasbi) Provinsi Sumatera Utara dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan Sibolga-Tapteng serta Aliansi Bidan PTT Pro Perubahan guna mengawasi proses hukum kasus tersebut.

Menurut mahasiswa Fakultas Hukum salah satu Perguruan Tinggi di Padang Sidempuan itu, penyelesaian kasus tersebut merupakan tolok ukur keseriusan penegakan supremasi hukum di kedua daerah (Kota Sibolga dan Kab. Tapteng-red). JP/SG-86


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59948)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (54326)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51794)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15290)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14562)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14370)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14079)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13640)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (13590)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9584)
Bedah JayaposPAD Dishub Bukittinggi Diduga Terjadi Kebocoran, Oknum ASN Tidak Beretika Perlu PembinaanBukittinggi, Jaya Pos Tingkat kebocoran sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi perparkiran di ...


Kasektor Citata Kramat Jati Diduga Lindungi Bangunan BermasalahProyek Jalan PUPR Lahat AmburadulPT DWK Diduga Produksi CPO Dioplos MikoTiang Oktagonal Segi 8 Bengkok, Dishub Surabaya Lakukan PembiaranKegiatan Pamsimas di Kabupaten Sidoarjo Diduga Mark UpPembangunan Gerai Pusat Oleh-Oleh Diduga Gunakan Bangunan LamaPendataan Dinas Sosial Bukittinggi Diduga Pilih Kasih Pada Warga Miskin
Laporan KhususPemkab Gumas Raih Penghargaan Dari Menkumham RIKuala Kurun, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Bagian ...


Menjelang Hari Jadi Kabupaten Indramayu Lantik WabupWalikota Padang Panjang Kembali Terima Penghargaan Pembina ProklimPemkab Bantaeng Raih Penghargaan STBM Award Tingkat NasionalJumaga Nadeak Kembali Dilantik Pimpin DPRD KepriPimpinan Tiga Daerah ke Bantaeng Ikuti Monev Bersama KPKHari Kesaktian Pancasila Pemkot Manado Gelar Upacara Bendera45 Anggota DPRD Labuhanbatu Periode 2019 - 2014 Dilantik