Sabtu, 30 Juni 2012 - 07:23:58 WIB
Di Bawah Kendali Bonaran Situmeang Keuangan Tapteng Diduga Merugi Rp 2,4 MKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 560 kali

Baca Juga:Kasus Hambalang Segera Naik ke Penyidikan, Anas di Ujung TandukIbu boru Sitorus di Kabanjahe: Satu Demi Satu Rongsokan Kupungut Demi Anak-AnakkuCatatan dari Negeri Nan Bertuah Miskin di Negeri Nan KayaPilkada di Sampang, Hak Pilih Ganda Masih Didapati di Beberapa Tempat

Pandan-Tapteng, Jaya Pos

Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrat (LSM Gemawasbi) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) merilis adanya potensi kerugian negara dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Tahun 2011 sebesar Rp 2,4 miliar. Kerugian akibat praktik korupsi tersebut diduga terjadi pada Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Potensi kerugian keuangan negara tersebut terjadi dalam masa kepemimpinan Raja Bonaran Situmeang yang belum genap berusia setahun. Gemawasbi menilai bahwa pengacara koruptor Anggodo Widjojo tersebut tidak becus mengurusi pengelolaan keuangan daerah bahkan cenderung pada praktik mengambil keuntungan pribadi dan kelompok. Patut diduga bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan atas kerugian keuangan Tapteng tersebut.

Gemawasbi merinci kerugian dengan total Rp 2,4 miliar tersebut terjadi di Disdik Tapteng sebesar Rp 170.840.697. Di Dinkes terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp 458.921.398, Dinas PU berupa denda keterlambatan belum dikenakan senilai Rp 501.569.863 dan Rp 81.592.116 serta sisa uang muka kerja senilai Rp 644.913.561, dan jaminan pelaksanaan senilai Rp 618.507.195.

Pemkab Tapteng juga disinyalir mengkoleksi sistim pengendalian intern yang lemah dalam penyusunan laporan keuangan seperti, penggunaan langsung penerimaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan Tapteng senilai Rp. 3.654.454.009 dan instansi Dinkes senilai Rp 2.46­8.­336.000  serta pengelolaan, pengamanan dan penyajian aset tetap pada neraca Pemkab Tapteng per 31 Desember 2011 belum memadai.

LPJK Cacat

Perseteruan 23 legislator Tapteng dengan melakukan mosi tidak percaya terhadap ketuanya, Sintong Gultom patut diduga merupakan manufer politik Bupati Tapteng, Bonaran Situmeang untuk meloloskan LKPJ mantan pengacara koruptor yang diduga cacat hukum tersebut. Kenapa tidak? Laporan Keuangan Bupati Tapteng yang tersandung dugaan korupsi Pesta Rakyat senilai Rp 5 miliar itu sarat indikasi penyimpangan.

Sikap tegas dari Ketua DPRD Tapteng, Sintong Gultom agar pengesahan LKPJ tahun 2011 dilakukan sesuai mekanisme berdasarkan tatib lembaga wakil rakyat itu sangat tepat. Pasalnya, pengesahan LKPJ Bupati Tapteng mengikat para legislator untuk mempertanggungg jawabkannya baik pada publik maupun secara hukum. JP/SG-86


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (66765)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60963)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52724)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (18451)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16292)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15556)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15270)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14965)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14726)Diduga Mabuk, Tarian Gemulai Siswi SMAN 1 Mojosari Mojokerto Viral (10937)
Bedah JayaposMurkayani S, Terdakwa Penipuan CPNS Dituntut 2 Tahun 6 Bulan PenjaraPekanbaru, Jaya Pos Kasus penipuan yang menjerat Murkayani yang sudah berlangsung 6 tahun lalu, yaitu pada ...


Diduga Gunakan Dana Desa FiktifDiduga Honor Pencegahan Karhutla Tahun 2019 di Ketapang DisunatKejati Babel Usut Dugaan Penyimpangan Pembelian Biji TimahProyek Jl Pelang-Batu Tajam Ketapang Rp 56,4 M Terindikasi Gagal MutuKejari Kabupaten Bandung Setor Uang Pengganti Perkara Tipikor ke Kas NegaraDiduga Lakukan Pungli, Kepala Desa Dan Panitia PTSL Dilaporkan Ke Kejari PandeglangDiduga Belum Kantongi IMB, Pembangunan Tower Pemancar Dari Ratelindo Berjalan Mulus
Laporan KhususKPP Pratama Bukittinggi Bersinergi dengan Pemko PadangpanjangPadangpanjang, Jaya Pos Walikota Padangpanjang Fadly Amran BBA Datuak Paduko Malano menerima tamu dari ...


Desa Sukamulya Maju Dan Berkembang Pesat Berkat Kepemimpinan H. NawawiOrmas LACAK Mengajak Masyarakat Mengawal Terus Anggaran Negara Dalam Pemberantasan KorupsiKerajinan Ijuk Panumbangan Tembus Pasar Tanah AirKesakralan Gunung Pusuk Buhit Perlu DipertahankanDPRD Muba Tanggapi Audiensi Baznas MubaSiap Tanggap Bencana, Kodim 0711 Pemalang Menamam Rumput VertiverPemkab Gumas Gelar Forum Konsultasi Publik Penyempurnaan Rancangan RKPD 2021