Sabtu, 30 Juni 2012 - 07:23:58 WIB
Di Bawah Kendali Bonaran Situmeang Keuangan Tapteng Diduga Merugi Rp 2,4 MKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 186 kali

Baca Juga:Kasus Hambalang Segera Naik ke Penyidikan, Anas di Ujung TandukIbu boru Sitorus di Kabanjahe: Satu Demi Satu Rongsokan Kupungut Demi Anak-AnakkuCatatan dari Negeri Nan Bertuah Miskin di Negeri Nan KayaPilkada di Sampang, Hak Pilih Ganda Masih Didapati di Beberapa Tempat

Pandan-Tapteng, Jaya Pos

Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrat (LSM Gemawasbi) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) merilis adanya potensi kerugian negara dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Tahun 2011 sebesar Rp 2,4 miliar. Kerugian akibat praktik korupsi tersebut diduga terjadi pada Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Potensi kerugian keuangan negara tersebut terjadi dalam masa kepemimpinan Raja Bonaran Situmeang yang belum genap berusia setahun. Gemawasbi menilai bahwa pengacara koruptor Anggodo Widjojo tersebut tidak becus mengurusi pengelolaan keuangan daerah bahkan cenderung pada praktik mengambil keuntungan pribadi dan kelompok. Patut diduga bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan jabatan atas kerugian keuangan Tapteng tersebut.

Gemawasbi merinci kerugian dengan total Rp 2,4 miliar tersebut terjadi di Disdik Tapteng sebesar Rp 170.840.697. Di Dinkes terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp 458.921.398, Dinas PU berupa denda keterlambatan belum dikenakan senilai Rp 501.569.863 dan Rp 81.592.116 serta sisa uang muka kerja senilai Rp 644.913.561, dan jaminan pelaksanaan senilai Rp 618.507.195.

Pemkab Tapteng juga disinyalir mengkoleksi sistim pengendalian intern yang lemah dalam penyusunan laporan keuangan seperti, penggunaan langsung penerimaan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan Tapteng senilai Rp. 3.654.454.009 dan instansi Dinkes senilai Rp 2.46­8.­336.000  serta pengelolaan, pengamanan dan penyajian aset tetap pada neraca Pemkab Tapteng per 31 Desember 2011 belum memadai.

LPJK Cacat

Perseteruan 23 legislator Tapteng dengan melakukan mosi tidak percaya terhadap ketuanya, Sintong Gultom patut diduga merupakan manufer politik Bupati Tapteng, Bonaran Situmeang untuk meloloskan LKPJ mantan pengacara koruptor yang diduga cacat hukum tersebut. Kenapa tidak? Laporan Keuangan Bupati Tapteng yang tersandung dugaan korupsi Pesta Rakyat senilai Rp 5 miliar itu sarat indikasi penyimpangan.

Sikap tegas dari Ketua DPRD Tapteng, Sintong Gultom agar pengesahan LKPJ tahun 2011 dilakukan sesuai mekanisme berdasarkan tatib lembaga wakil rakyat itu sangat tepat. Pasalnya, pengesahan LKPJ Bupati Tapteng mengikat para legislator untuk mempertanggungg jawabkannya baik pada publik maupun secara hukum. JP/SG-86


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50370)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13454)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12783)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8009)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5335)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (4892)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (4572)Dua Siswa Kelas 3 SMKN Tutur Dikeluarkan, Disuruh Buat Pernyataan Pengunduran Diri (3946)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (3797)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (3616)
Bedah JayaposProgram PPLP di Dispora Jatim Jadi Ajang Korupsi ?Surabaya, JAYAPOS - Pemusatan Pelatihan Pelajar Provinsi Jawa Timur (PPLP) digulirkan sejak tahun ...


Kades Mekar Sari-Panimbang Diduga Manipulasi Data BSPS Kaum MiskinDana DAK Rehab, RKB dan Perpustakaan Sekolah Diduga Dipungli Hingga Ratusan Juta RupiahPerusakan Pagar Beton Diperintah Oleh TerdakwaPenggunaan Anggaran Pendidikan PAUD Mantan Pjs Mekar Jaya Diduga Tidak TransparanPungli di CV BB Travel Catut Nama Polres Penyidik Dilapor Ke Propam Polda KaltengPedestrian Merr-Kalidami Senilai Rp 3 Milyar Terkesan Asal JadiGalian C Desa Treman Kabupaten Minut Diduga Tidak Mengantongi Izin
Laporan KhususBuka Pekan Koperasi, Walikota Jabarkan Tiga Komponen ReformasiPekan koperasi yang digagas oleh DKUM Kota Depok ini mengusung tema koperasi bergerak bersama untuk ekonomi ...


Wagub Berikan Jawaban pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi SumselBupati OKI Minta Polisi Tindak Tegas Pembakaran LahanSrikandi Pasegeran Multi Peran di TMMDSembako Malam Disalurkan Kepada Warga Sasaran TMMD BanjarnegaraPeringatan Harganas XXV Tahun 2018, Bupati Irdinansyah Peroleh Tanda Kehormatan Manggala Karya KencaSuport Ibu-ibu Karanggondang Luar Biasa "Tak Ragu Langsir Material"Pemprov Jambi Dukung Pelestarian Olahraga Tradisional dan Liga Santri