Sabtu, 10 Juni 2017 - 06:30:24 WIB
Hakim PN Dilaporkan ke KYKategori: Jakarta - Dibaca: 234 kali

Baca Juga:Di Bawah Kendali Bonaran Situmeang Keuangan Tapteng Diduga Merugi Rp 2,4 MKasus Hambalang Segera Naik ke Penyidikan, Anas di Ujung TandukIbu boru Sitorus di Kabanjahe: Satu Demi Satu Rongsokan Kupungut Demi Anak-AnakkuCatatan dari Negeri Nan Bertuah Miskin di Negeri Nan Kaya

Jakarta, Jaya Pos

Ir Arofah Ghozali mengajukan laporan kepada Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia terkait tingkah laku beberapa hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN), diantaranya Hakim Ketua Wiwik Suhartono SH MH, Hakim Anggota Jhon Tony Hutauruk SH MH dab Hakim Anggota Eko Sugianto SH MH, dalam perkara putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST, yang tidak objektif dengan pelanggaran pedoman perilaku hakim. Selain itu, Arofah juga mengadukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkahma Agung Republik Indonesia, Bidang Pengawasan.

Saksi Jecky Juhannes Salindeho dan Arofah Ghozali dalam perkara No 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST, dengan alasan majelis hakim dalam perkara PKPU No 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST antara Lay Herdiyanto sebagai pemohon PKPU terhadap PT Multi Structure sebagai termohon PKPU telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum acara.

Dalam putusan PKPU No 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST yang diputus pada tanggal 24 Mei 2017 pada halaman 18 sampai dengan halaman 20 dari 28 lembar halaman pertimbangan Majelis Hakim menghilangkan saksi Jecky Juhannes Salindeho (tidak memuat keterangan saksi) yang telah menghadiri sidang pada tanggal 22 Mei 2017 dan memberikan keterangan dibawah sumpah.

Begitu juga dengan keterangan saksi Ir Arofah Ghozali yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah tidak pernah mengatakan bahwa PT Multi Structure pernah mengadakan sewa alat dari PT Hidup Barunadan Ir Lay Herdiyanto, sebagaimana termuat dalam halaman 19 dari 28 lembar halaman putusan PKPU No 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST, begitu juga setelah diteliti hal 24 dan halaman 25 dari 28 lembar halaman putusan tersebut.

"Adalah jelas mengandung ketidak benaran dan mengada-ada karena kantor cabang PT Multi Structure di Banda Aceh tidak ada, ini membuktikan bahwa majelis hakim adalah tidak objektif, tidak profesional, tidak jujur dan adil dalam penerapan hukum acara", ujar Advokat Senior Gelora Tarigan SH MH di PN/Niaga Jakarta Pusat.

Pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mencantumkan saksi Jecky Juhannes Salindeho di dalam putusan No 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST, sedangkan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah adalah suatu kesalahan berat, apalagi didalam pertimbangannya pada halaman 24 dan halaman 25 dari 28 lembar halaman, menyatakan bahwa termohon harus bertanggung jawab terhadap hutang PT Multi Structure cabang Banda Aceh, sedangkan PT Multi Structure cabang Banda Aceh tidak ada.

Maka Putusan ini adalah suatu yang tidak dapat dilaksanakan. “Oleh karena itu Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan Hakim Pengawas harus memanggil majelis hakim tersebut untuk menanyakan alasan apa yang membuat dalam pertimbangannya tidak mencantumkan saksi Jecky Juhannes Salindeho dan menyebut PT Multi Structure mempunyai cabang di Banda Aceh padahal tidak ikut serta,” ujarnya.

Ditambahkan, untuk itu majelis hakim tersebut harus diberi sanksi dan dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Pengawasan, karena kesalahannya dalam melaksanakan tugas peradilan harus dipertanggungjawabkan karena telah merugikan pihak lain, dimana setiap hakim harus berperilaku adil dan jujur serta menghindari tindakan yang tercela.

Lebih lanjut kata Gelora Tarigan, advokad senior juga dosen praktek pidana di Universitas 17 Agustus 1945, bahwa putusan PKPU tidak ada upaya hukum lain.(Herman)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (18857)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13262)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12658)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (7800)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5165)Dua Siswa Kelas 3 SMKN Tutur Dikeluarkan, Disuruh Buat Pernyataan Pengunduran Diri (3698)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (3505)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (3335)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (2828)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (2755)
Bedah JayaposKomnas PAN Subang Gugat Sertifikat HGB PT.Central Georgente NusantaraSubang, Jaya Pos Sidang gugatan perbuatan melawan hukum atas terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), ...


6 Bulan Tidak Ditindaklanjuti Kejagung Koleksi Laporan Pengaduan?Poktan Penerima Program Kedelai Keluhkan Kualitas BenihPutusan Merasa Tidak Adil, Penggugat Curahkan Kemarahannya Pada HakimBantuan Keuangan Khusus Senilai Rp 2 M Jadi Ajang Bancakan (Bag 3)Bantuan Keuangan Khusus Senilai Rp 2 Milyar Jadi Ajang Bancakan (bag 2)Sering Dilalui Truk Tanah Milik PT Basuki, Jalan Menuju Kompleks Perkantoran Parbaba Rusak ParahDiduga Gunakan Ijazah Palsu, Kadus Dipecat
Laporan KhususStudy KomparasiAcara Study Komparasi dari DPRD Kabupaten Minaha Utara Provinsi Sulawesi Utara diterima dan dipimpin oleh ...


Kegiatan Ketahanan Pangan NasionalKegiatan Peningkatan Kapasitas TP-PKKPisah Sambut Dandim 0307/Tanah Datar, Sekaligus Penyambutan Komandan Secata B dan Ketua PA PadangpanJelang Ramadhan, Harga Bahan Pokok di Depok Masih Stabil Bupati Labuhanbatu Apresiasi Pelaksanaan Isra Mi'raj Yang Diprakarsai Oleh Kodim 0209/LBBupati Instruksikan Warga Pungut Sampah di Deli SerdangKautsar Sarankan Bangun Monumen Reformasi, Walikota: Lokasinya di Banda Aceh