Sabtu, 10 Juni 2017 - 06:30:24 WIB
Hakim PN Dilaporkan ke KYKategori: Jakarta - Dibaca: 169 kali

Baca Juga:Di Bawah Kendali Bonaran Situmeang Keuangan Tapteng Diduga Merugi Rp 2,4 MKasus Hambalang Segera Naik ke Penyidikan, Anas di Ujung TandukIbu boru Sitorus di Kabanjahe: Satu Demi Satu Rongsokan Kupungut Demi Anak-AnakkuCatatan dari Negeri Nan Bertuah Miskin di Negeri Nan Kaya

Jakarta, Jaya Pos

Ir Arofah Ghozali mengajukan laporan kepada Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia terkait tingkah laku beberapa hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN), diantaranya Hakim Ketua Wiwik Suhartono SH MH, Hakim Anggota Jhon Tony Hutauruk SH MH dab Hakim Anggota Eko Sugianto SH MH, dalam perkara putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST, yang tidak objektif dengan pelanggaran pedoman perilaku hakim. Selain itu, Arofah juga mengadukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkahma Agung Republik Indonesia, Bidang Pengawasan.

Saksi Jecky Juhannes Salindeho dan Arofah Ghozali dalam perkara No 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST, dengan alasan majelis hakim dalam perkara PKPU No 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST antara Lay Herdiyanto sebagai pemohon PKPU terhadap PT Multi Structure sebagai termohon PKPU telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum acara.

Dalam putusan PKPU No 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST yang diputus pada tanggal 24 Mei 2017 pada halaman 18 sampai dengan halaman 20 dari 28 lembar halaman pertimbangan Majelis Hakim menghilangkan saksi Jecky Juhannes Salindeho (tidak memuat keterangan saksi) yang telah menghadiri sidang pada tanggal 22 Mei 2017 dan memberikan keterangan dibawah sumpah.

Begitu juga dengan keterangan saksi Ir Arofah Ghozali yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah tidak pernah mengatakan bahwa PT Multi Structure pernah mengadakan sewa alat dari PT Hidup Barunadan Ir Lay Herdiyanto, sebagaimana termuat dalam halaman 19 dari 28 lembar halaman putusan PKPU No 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST, begitu juga setelah diteliti hal 24 dan halaman 25 dari 28 lembar halaman putusan tersebut.

"Adalah jelas mengandung ketidak benaran dan mengada-ada karena kantor cabang PT Multi Structure di Banda Aceh tidak ada, ini membuktikan bahwa majelis hakim adalah tidak objektif, tidak profesional, tidak jujur dan adil dalam penerapan hukum acara", ujar Advokat Senior Gelora Tarigan SH MH di PN/Niaga Jakarta Pusat.

Pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mencantumkan saksi Jecky Juhannes Salindeho di dalam putusan No 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST, sedangkan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah adalah suatu kesalahan berat, apalagi didalam pertimbangannya pada halaman 24 dan halaman 25 dari 28 lembar halaman, menyatakan bahwa termohon harus bertanggung jawab terhadap hutang PT Multi Structure cabang Banda Aceh, sedangkan PT Multi Structure cabang Banda Aceh tidak ada.

Maka Putusan ini adalah suatu yang tidak dapat dilaksanakan. “Oleh karena itu Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan Hakim Pengawas harus memanggil majelis hakim tersebut untuk menanyakan alasan apa yang membuat dalam pertimbangannya tidak mencantumkan saksi Jecky Juhannes Salindeho dan menyebut PT Multi Structure mempunyai cabang di Banda Aceh padahal tidak ikut serta,” ujarnya.

Ditambahkan, untuk itu majelis hakim tersebut harus diberi sanksi dan dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Pengawasan, karena kesalahannya dalam melaksanakan tugas peradilan harus dipertanggungjawabkan karena telah merugikan pihak lain, dimana setiap hakim harus berperilaku adil dan jujur serta menghindari tindakan yang tercela.

Lebih lanjut kata Gelora Tarigan, advokad senior juga dosen praktek pidana di Universitas 17 Agustus 1945, bahwa putusan PKPU tidak ada upaya hukum lain.(Herman)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (121533)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (90925)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (62914)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (50282)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (45779)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (45591)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (37444)Perusahaan Martua Sitorus Ngemplang Pajak Rp 7,2 Triliun? (32907)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (31604)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (24022)
Bedah JayaposTutupi Indikasi Persekongkolan Tender, ULP Ketapang Manipulasi Data?Ketapang, Jaya Pos Pasca pemberitaan Jaya Pos pada 2 edisi lalu, terkait indikasi persekongkolan 15 paket ...


Pelaksanaan 2 Proyek Bandara Kuala Kurun, Diduga Tidak Sesuai Kontrak445 Mesin Parkir Jadi Mubazir, Ada Politik Dibalik Pengadaan ?Peningkatan Jalan Coban Blimbing-Wonosari Diduga Asal JadiHasil Kerjaan Amburadul Tanpa Referensi Dan Kemampuan Dasar PT Nasrip Indonesia Menang 3 PaketKanwil DJBC Riau dan Sumbar Musnahkan Barang Selundupan Senilai Rp13 M LebihDiduga Kongkalikong Antara Kontraktor dan Pejabat PU di Proyek Rigit Beton 6 MKerja Proyek Senilai 47,1 Miliar PT CPK Hanya Mampu Sewa Satu Escavator
Laporan KhususTahapan Seleksi Sekda Memasuki Penulisan MakalahDepok, Jaya Pos Tahapan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok ...


Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Tahun 2017Ketua Dewan Pimpin Paripurna Istimewa APBD-P 2017Inovasi Disbun Jatim Untuk Petani KakaoHUT Kabupaten Natuna Bupati Berikan Penghargaan Pada PegawaiJaksa Pangkalpinang Masuk SekolahPDAM Kab Melawi Peroleh Predikat WTPTim Penggerak PKK Depok Wakili Jabar Dalam Lomba B2SA Tingkat Nasional