Sabtu, 10 Juni 2017 - 06:30:24 WIB
Hakim PN Dilaporkan ke KYKategori: Jakarta - Dibaca: 14 kali

Baca Juga:Di Bawah Kendali Bonaran Situmeang Keuangan Tapteng Diduga Merugi Rp 2,4 MKasus Hambalang Segera Naik ke Penyidikan, Anas di Ujung TandukIbu boru Sitorus di Kabanjahe: Satu Demi Satu Rongsokan Kupungut Demi Anak-AnakkuCatatan dari Negeri Nan Bertuah Miskin di Negeri Nan Kaya

Jakarta, Jaya Pos

Ir Arofah Ghozali mengajukan laporan kepada Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia terkait tingkah laku beberapa hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri (PN), diantaranya Hakim Ketua Wiwik Suhartono SH MH, Hakim Anggota Jhon Tony Hutauruk SH MH dab Hakim Anggota Eko Sugianto SH MH, dalam perkara putusan Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST, yang tidak objektif dengan pelanggaran pedoman perilaku hakim. Selain itu, Arofah juga mengadukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkahma Agung Republik Indonesia, Bidang Pengawasan.

Saksi Jecky Juhannes Salindeho dan Arofah Ghozali dalam perkara No 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST, dengan alasan majelis hakim dalam perkara PKPU No 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST antara Lay Herdiyanto sebagai pemohon PKPU terhadap PT Multi Structure sebagai termohon PKPU telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum acara.

Dalam putusan PKPU No 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST yang diputus pada tanggal 24 Mei 2017 pada halaman 18 sampai dengan halaman 20 dari 28 lembar halaman pertimbangan Majelis Hakim menghilangkan saksi Jecky Juhannes Salindeho (tidak memuat keterangan saksi) yang telah menghadiri sidang pada tanggal 22 Mei 2017 dan memberikan keterangan dibawah sumpah.

Begitu juga dengan keterangan saksi Ir Arofah Ghozali yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah tidak pernah mengatakan bahwa PT Multi Structure pernah mengadakan sewa alat dari PT Hidup Barunadan Ir Lay Herdiyanto, sebagaimana termuat dalam halaman 19 dari 28 lembar halaman putusan PKPU No 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST, begitu juga setelah diteliti hal 24 dan halaman 25 dari 28 lembar halaman putusan tersebut.

"Adalah jelas mengandung ketidak benaran dan mengada-ada karena kantor cabang PT Multi Structure di Banda Aceh tidak ada, ini membuktikan bahwa majelis hakim adalah tidak objektif, tidak profesional, tidak jujur dan adil dalam penerapan hukum acara", ujar Advokat Senior Gelora Tarigan SH MH di PN/Niaga Jakarta Pusat.

Pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mencantumkan saksi Jecky Juhannes Salindeho di dalam putusan No 66/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST, sedangkan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah adalah suatu kesalahan berat, apalagi didalam pertimbangannya pada halaman 24 dan halaman 25 dari 28 lembar halaman, menyatakan bahwa termohon harus bertanggung jawab terhadap hutang PT Multi Structure cabang Banda Aceh, sedangkan PT Multi Structure cabang Banda Aceh tidak ada.

Maka Putusan ini adalah suatu yang tidak dapat dilaksanakan. “Oleh karena itu Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan Hakim Pengawas harus memanggil majelis hakim tersebut untuk menanyakan alasan apa yang membuat dalam pertimbangannya tidak mencantumkan saksi Jecky Juhannes Salindeho dan menyebut PT Multi Structure mempunyai cabang di Banda Aceh padahal tidak ikut serta,” ujarnya.

Ditambahkan, untuk itu majelis hakim tersebut harus diberi sanksi dan dilaporkan ke Komisi Yudisial dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Pengawasan, karena kesalahannya dalam melaksanakan tugas peradilan harus dipertanggungjawabkan karena telah merugikan pihak lain, dimana setiap hakim harus berperilaku adil dan jujur serta menghindari tindakan yang tercela.

Lebih lanjut kata Gelora Tarigan, advokad senior juga dosen praktek pidana di Universitas 17 Agustus 1945, bahwa putusan PKPU tidak ada upaya hukum lain.(Herman)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (4500)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (2989)Komentari Kasus e-KTP, Andar: Abraham Samad Itu 'Omdo' (1659)Pandangan Umum Fraksi PDIP, PAN, dan RNB Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Depok TA 2018 (1080)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (604)PT Jembatan Nusantara Melakukan Pembohongan Terhadap Pelamar Pekerjaan (441)Proyek Jalan Siduk-Ketapang Rp 27 M Diduga Bermasalah (328)Wujud Sinergitas TNI Polri, Polsek Wates Makan bersama dengan 70 Anggota TNI (283)Diabetes, Ancaman Yang Harus Diwaspadai (273)Ratusan Pekarya KSO Demo PT BBP (238)
Bedah JayaposBendungan Karalloe Senilai 518 M Tidak Selesai PPK dan Kontraktor Enggan KomentarMakassar, Jaya Pos Mega proyek konstruksi pembangunan Bendungan Karalloe, yang menelan anggaran sebesar Rp ...


Tangani Sengketa Tanah Damang Tewah Turun LapanganPT EBB Supply Puluhan Ribu Ton Solar Perhari ke Penambang di Sei KahayanRehab Sekolah Di Pandeglang Diduga Rawan PenyimpanganBPN Maros Akan Panggil Pemilik Sertifikat Ganda Pada Lahan Proyek Mamminasata Pekerjaan Jalan Pasirkadu-Perdana Dikeluhkan WargaPT. MAJI Diduga Serobot Lahan Kelompok Tani Karya MandiriPeningkatan Jalan Kebonagung Kemangsen Menyimpang
Laporan KhususMemperkenalkan Lebih Dini Budaya Batak Pada Anak-Anak Melalui Natal STM SarohaJakarta, Jaya Pos Perayaan Natal Parsahutaon STM Saroha Kedaung Kali Mati Jakarta Barat, Sabtu (9/12/2017) ...


Waiting List Keberangkatan Jamaah Haji Kabupaten Ciamis Sudah Mencapai 2030Menggali Monumen Quo Lijn, Tim Pusat Sejarah Kepolisian Melakukan PenelitianSiapkan Aparatur Transportasi Handal, Padang Panjang Teken MoU dengan STTDPemkab Mukomuko Memperingati Maulid Nabi Mudammad SAW 1439 H/2017 MImbau Pemkab/Pemkot Ingatkan Masyarakat Lakukan Pencegahan KebakaranPengembangan Pemasaran Melalui OnlinePublikasi Kinerja Setda Kabupaten Bogor Semester II Tahun 2017