Rabu, 14 Juni 2017 - 08:52:25 WIB
PT Impian Jaya Ancol Diduga Abaikan UU KIPKategori: Jakarta - Dibaca: 121 kali

Baca Juga:Akibat Ulah Spekulan BBM Solar Langka di KakapSejumlah SDN di Pandeglang Gelar Acara Kenaikan Kelas dan Pelepasan Siswa Kelas VIEmpat Parpol Pendukung Jokowi Beralih ke Fauzi BowoDi Bawah Kendali Bonaran Situmeang Keuangan Tapteng Diduga Merugi Rp 2,4 M

Jakarta, Jaya Pos

Kuasa Hukum PT Impian Jaya Ancol sepertinya tidak tahu ada undang-undang (UU) tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hal ini mencuat ketika Rika Lestari dan Wina selaku pihak yang mewakili PT Impian Jaya Ancol dalam Sidang Sengketa Informasi 8 Juni 2017 di Gedung KIP DKI Jakarta.

Sidang sengketa informasi Nomor: 0011/IV/KIP-DKI-PS/­2017 antara WartaOne sebagai pemohon melawan PT Taman Impian Jaya Ancol sebagai termohon digelar di Ruang Sidang Kantor Komisi Informasi Publik DKI Jakarta Kamis, (8/6).

Media merupakan corong yang memiliki fungsi melakukan kontrol sosial. Karena Transparansi merupakan salah satu pilar dalam Good Governance. “Adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembuatan kebijakan dapat menjadi entry point bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sehingga dapat melakukan check and balance terhadap jalannya pemerintahan.” terang Dharma Leksana STh MSi selaku kuasa hukum pemohon media investigasi WartaOne dalam persidangan.

“Terwujudnya Good and Clean Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, aspiratif, bersih, terbuka, bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,” lanjutnya kepada awak media usai persidangan di depan gedung kantor Komisi Informasi Jalan Awaludin 2 Tanah Abang Jakarta Pusat.

Pers Nasional, lanjutnya mempunyai hak mencari, memperoleh, menyimpan, menyebarluaskan gagasan dan informasi serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum guna mendorong keadilan dan kebenaran.

“Sampai dengan saat sidang ini digelar dalam persidangan sengketa informasi, kami tetap belum mendapatkan informasi terkait surat permohonan kami terhadap PT Impian Jaya Ancol. Oleh sebab itu kami melaporkan sengketa informasi ini ke Komisi Informasi DKI untuk mendapatkan keadilan informasi yang saya yakini sangat berguna bagi kepentingan masyarakat,” paparnya.

Hadir dalam persidangan Rika Lestari yang mengaku selaku Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol dan Wina selaku kuasa hukum PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA). Pada persidangan perdana ini pihak PT PJA mengutus kedua orang pegawainya, namun rupanya mereka tidak mengetahui tata cara persidangan dengan baik, sehingga pada sidang perdana mereka tidak dapat membuktikan aspek legalnya di persidangan karena tidak membawa surat kuasa.

Bahkan merupakan suatu hal yang ironis, sebagai seorang kuasa hukum tidak tahu mengenai Undang Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik seperti diakuinya dalam persidangan. “Apakah ibu berdua mengetahui Undang Undang KIP?” tanya Komisioner.
“Terus terang saya katakan, saya tidak tahu mengenai Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Pak,” katanya kepada Komisioner Komisi Informasi Publik saat ditanyakan kapasitasnya hadir mewakili PT PJA dalam sidang sengketa informasi, apakah kuasa hukum mengetahui UU KIP.

“Jadi saya beritahu bahwa ada namanya Undang Undang KIP, Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. Nanti dasar apa ibu akan tahu mengapa saat ini duduk bersengketa di persidangan ini. Itulah dasar dari konstitusi dari republik ini. Kalo enggak, ngapain ibu duduk jadi termohon di kursi persidangan ini, harus punya dasar,” ujarnya.

“Kalau memang demikian pada sidang berikutnya, ibu harus membawa surat kuasa dari PT PJA untuk memenuhi aspek legal standing dari persidangan ini. Terus diharapkan hadir sesuai dengan jadwal sidang, sebab dalam surat undangan jam satu,” ujarnya yang mengkritik keterlambatan ibu-ibu ini dating di persidangan.

Secara legal standing dalam mekanisme yang diatur oleh Perki No 1 Tahun 2013 pihak WartaOne sebagai pemohon sudah benar, namun dalam surat permohonan informasi publik memang diakui ada kekeliruan dalam menujukkan surat tersebut kepada PT PJA yang rupanya tidak bisa diralat yaitu tetap ditujukan kepada PT Impian Jaya Ancol. Sehingga nanti dalam sidang berikutnya informasi itu akan tetap dimohonkan kepada PT Impian Jaya Ancol sesuai dengan fakta surat-menyurat yang telah dilakukan.

Sidang berikutnya akan dilanjutkan pada Kamis, 15 Juni 2017 pukul 13.00 WIB di ruang persidangan yang telah ditentukan.

Secara terpisah, Dharma Leksana selaku pemohon informasi tetap berharap bahwa Right To Know (Hak Untuk Tahu) terhadap informasi informasi publik harus terus diperjuangkan, karena transparansi merupakan modal dasar bagi tumbuh dan berkembangnya demokrasi di negara ini.(Mus)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (18811)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13261)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12657)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (7799)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5164)Dua Siswa Kelas 3 SMKN Tutur Dikeluarkan, Disuruh Buat Pernyataan Pengunduran Diri (3697)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (3505)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (3333)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (2819)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (2755)
Bedah JayaposKomnas PAN Subang Gugat Sertifikat HGB PT.Central Georgente NusantaraSubang, Jaya Pos Sidang gugatan perbuatan melawan hukum atas terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), ...


6 Bulan Tidak Ditindaklanjuti Kejagung Koleksi Laporan Pengaduan?Poktan Penerima Program Kedelai Keluhkan Kualitas BenihPutusan Merasa Tidak Adil, Penggugat Curahkan Kemarahannya Pada HakimBantuan Keuangan Khusus Senilai Rp 2 M Jadi Ajang Bancakan (Bag 3)Bantuan Keuangan Khusus Senilai Rp 2 Milyar Jadi Ajang Bancakan (bag 2)Sering Dilalui Truk Tanah Milik PT Basuki, Jalan Menuju Kompleks Perkantoran Parbaba Rusak ParahDiduga Gunakan Ijazah Palsu, Kadus Dipecat
Laporan KhususStudy KomparasiAcara Study Komparasi dari DPRD Kabupaten Minaha Utara Provinsi Sulawesi Utara diterima dan dipimpin oleh ...


Kegiatan Ketahanan Pangan NasionalKegiatan Peningkatan Kapasitas TP-PKKPisah Sambut Dandim 0307/Tanah Datar, Sekaligus Penyambutan Komandan Secata B dan Ketua PA PadangpanJelang Ramadhan, Harga Bahan Pokok di Depok Masih Stabil Bupati Labuhanbatu Apresiasi Pelaksanaan Isra Mi'raj Yang Diprakarsai Oleh Kodim 0209/LBBupati Instruksikan Warga Pungut Sampah di Deli SerdangKautsar Sarankan Bangun Monumen Reformasi, Walikota: Lokasinya di Banda Aceh