Jumat, 16 Juni 2017 - 08:06:54 WIB
Maskur Anang Diduga Korban Kriminalisasi PT WKSKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 143 kali

Baca Juga:400 Gram Sabu Berhasil Diamankan Sat Narkoba TanjungbalaiKebobrokan Pembangunan Gedung VIP Bandara Surtan Syarif II PekanbaruAkibat Ulah Spekulan BBM Solar Langka di KakapSejumlah SDN di Pandeglang Gelar Acara Kenaikan Kelas dan Pelepasan Siswa Kelas VI

Jambi, Jaya Pos

Puluhan anggota Aliansi Demokrasi Indonesia (ADI) melakukan unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri (PN) Jambi pada Selasa (6/6). Pengunjuk rasa prihatin melihat ulah PT Wira Karya Sakti (WKS) yang diduga telah mengkrimi nalisasi Maskur Anang bin Kemas Anang Muhammad, yang masuk penjara dua kali terkait persengketaan lahan dengan PT WKS tahun 2011 dan 2012.

Menurut Amir, Korlap ADI, pihak PT WKS telah menyalahgunakan Surat Menteri Kehutanan Nomor 1198/Menhut-IV/1997 tanggal 7 Oktober 1997, kemudian dimanipulasi menjadi SK Nomor 277/Menhut-II/2004 Tanggal 2 Agustus 2004. Dalam satu bulan kemudian dimanipulasi kembali menjadi SK Nomor 346/Menhut-II/2004 Tanggal 10 September 2004 dipergunakan oleh PT WKS untuk menindas, menganiaya dan memfitnah Maskur Anang.

Surat Menteri Kehutanan di atas tersebut dipergunakan untuk merampas hak atas tanah Maskur Anang, dimana yang didasarkan keyakinan surat tersebut adalah ilegal atau palsu, dengan terbuktinya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI dan Mahkamah Agung RI.

Disebutkan Amir dalam orasinya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 34/PUU-IX/2011 dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No 45/PUU-IX/2012, diperkuat oleh Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 21 PK/PID/2015 tanggal 13 Juli 2015 yang membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 277/Menhut-II/2004 tanggal 2 Agustus 2004 tentang penunjukan Areal Penggunaan Lahan (APL) pada izin lokasi perkebunan PT Ricky Kurniawan Kertapersada No 280 Tahun 2002.

Fakta itu sesuai pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tanggal 22 Januari 2016 kepada Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa areal PT Rickim Mas Jaya dan PT Rickimas Rizky Putra seluas kurang lebih 6.695 Ha sampai dengan seluas kurang lebih 8.120 Ha pada huruf b, yang diakui dan dikuasai PT WKS secara tidak sah, tidak termasuk dalam surat Keputusan Menteri Kehutanan RI tersebut.

“Sehingga diduga kuat memenuhi unsur pasal 385 dan pasal 406 KUHPidana dan fitnah, memenuhi unsur pasal 242, pasal 317, pasal 310 dan pasal 311 KUHPidana (vide) Putusan Pengadilan Negeri Jambi No 51/Pdt.G/2012/PNJBI pada halaman 24,” ujar Amir.

Aliansi Demokrasi Indonesia ini juga menduga laporan dan pemberi keterangan palsu oleh PT WKS kepada polisi pada tanggal 5 September 2003, kepada pelapor dituduh menjual lahan seluas kurang lebih 2.000 Ha atas izin lokasi Perkebunan No 280 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002.

Ini berlanjut pada tahun 2010 dalam Putusan PN Jambi No 102/Pid.B/2011/PN JBI Jo Putusan Mahkamah Agung RI No 1723 K/PID/2012 terbukti itu fitnah sesuai pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI No 21 PK/Pid/2015.

Dengan bergulirnya kasus dugaan kriminalisasi dan fitnah ini pihak korban akan melakukan gugatan perdata dan akan mengambil langkah hukum untuk membuat laporan ke Polda Jambi dan Mabes Polri. “Tegaknya hukum adalah harapan bagi setiap anak bangsa demi kelangsungan dan kejayaan bangsa dan negara,” tegas Amir. (Rizal/Mur)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (121145)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (90690)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (55554)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (48433)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (45608)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (44841)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (37240)Perusahaan Martua Sitorus Ngemplang Pajak Rp 7,2 Triliun? (32571)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (31283)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (23548)
Bedah JayaposBendahara P3A Kadu Kemis Karya Diduga Tidak DifungsikanPandeglang Jaya Pos Ust Armad, Bendahara Kelompok Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A), ‘Kadu ...


Insentif Guru Honorer K2 dan Non K2 Disunat 10%Proyek Jalan Nasional dan Jembatan AmburadulProyek Siluman Ala Disdik Kepulauan RiauKasup Korupsi Bupati Maros Terhenti, Tiga Petinggi Polri Akan Kembali DigugatMasyarakat Desa Kace Timur Bangka Pertanyakan LKPJ Tahun 2016Lemkira Tantang Polda Sulsel Untuk Menahan 7 Tersangka Proyek Pipa SPAM Proyek Amburadul Kok Dibilang Bagus Dan Sesuai
Laporan KhususBupati Muba Dodi Reza Alex: Teruslah Berbuat Untuk Kemajuan BangsaMuba, Jaya Pos Memaknai HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-72, ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) ...


HUT RI, Bersama Membangun NatunaHari Pramuka Nasional Bupati OKI Iskandar Dapat Lencana MelatiPeringatan HUT Ke-72 Kemerdekaan RI di OKU Penuh KhidmatPertama di Sumsel Pemkab Muba Luncurkan KSWPPiala Adipura Diarak Mengelilingi Kota Baturaja Kabupaten OkuKesepakatan RPJMD DitandatanganiMenristek Dikti Apresiasi Kepemimpinan Bupati Bantaeng