Minggu, 20 Agustus 2017 - 05:12:43 WIB
Proyek Jalan Nasional dan Jembatan AmburadulKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 70 kali

Baca Juga:Sidang Kasus Perusakan di PN Siantar Sering Dipimpin Hakim Tunggal, Diminta Agar Dilaporkan ke KYKades Sukaraja Akui Memalsukan Tanda Tangan dan Cap RWSMK Teknologi Plus Padjadjaran Kota Sukabumi Siap Menampung 600 Peserta Didik BaruKasus Korupsi Pengadaan Al-Quran Nazar di Tubuh Beringin

Pekanbaru, Jaya Pos

Berita perkembangan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan yang telah selesai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga di SNVT Satuan Kerja Wilayah 1 PPK 1 pada tahun anggaran 2014 hingga 2016 di Provinsi Riau beberapa minggu lalu, ternyata terindikasi adanya tindakan penyalahgunaan wewenang. Sehingga menimbulkan dugaan adanya tindak pidana korupsi di beberapa proyek yang telah dilaksanakan belum lama ini.

Seperti yang sudah dikabarkan oleh Jaya Pos beberapa minggu yang lalu, proyek yang berada di antara Kota Dumai dan Kabupaten Rohil, Provinsi Riau, berupa pembangunan infrastruktur jalan nasional dan jembatan telah menuai masalah. Dimana objek persoalan tersebut terjadinya pembangunan infrastruktur yang tidak optimal alias progres pekerjaan yang tidak mencapai 100 persen.

Perihal itu sebelumnya sudah dipaparkan oleh Sekretaris LSM Fortaran Provinsi Riau, Iwan Halawa bahwa, persoalan proyek tersebut sudah valid dan kini sudah dilaporkan. Sehingga memungkinkan agar penegak hukum dapat menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh pihaknya.

“Kami akan menunggu kebersamaan turun ke lokasi dengan penegak hukum untuk bersama sama mengawal proyek yang sudah terlaksana pada tahun 2014 dan 2016 walaupun sebatas koordinasi, karena kegiatan proyek yang berada di Dumai- Rohil itu diduga kuat sarat penyimpangannya dan ini sudah lama berlarut larut didiamkan”. ujar Iwan baru baru ini.

Menurut Iwan, surat tembusan laporan yang dilayangkan bukan kepada penegak hukum saja tapi kepada beberapa lembaga pemeriksa keuangan yang ada di Riau maupun di pusat. “Akan kita layangkan nanti surat ke BPKP, Inspektorat Kementrian PUPR, ahli konstruksi agar dapat di uji laboratorium terkait mutunya”. ungkapnya lagi.

Kemudian, Ketua Umum LSM IPKS3 Ri Ir Ganda Mora angkat bicara. Ia mempertanyakan dana rutin proyek untuk pemeliarahaan tersebut, karena seharusnya dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang sudah rusak pasca usai dibangun.”Kalau proyek infrastruktur yang telah selesai dikerjakan kan ada dana rutin pemeliarahaannya. Seharusnya pejabat terkait mendesak rekanan untuk memperbaiki pembangunan jalan yang sudah mulai rusak itu. Agar, masyarakat tidak menilai buruk program pemerintah yang sudah dicapaikan selama ini,”. tukasnya.

Sementara, Rudisman ST, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 1) untuk Wilayah 1 Provinsi Riau sempat membalas media ini melalui pesan singkat Whattsap. Dalam isi balasan tersebut, Rudisman meminta waktu ketemu agar dapat menjelaskan informasi secara detail.”Selamat pagi pak, mohon maaf ya pak saya dalam satu bulan belakangan ini sering di lapangan sangat jarang sekali masuk kantor.

Jadi semua surat yang masuk kadang kadang gk sampai ke ruangan kemudian via WA (Whatssap) juga kadang kadang mengatas namakan yang ini, itu dan gk jelas jadi saya mohon maaf karena kita belum ketemu ya begini jadinya. Mudah mudahan kita bisa ketemu jadi tidak ada kesimpangsiuran informasi,” demikian isi pesan singkatnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2014 anggaran proyek jalan nasional di Satuan Kerja Wilayah 1 di PPK 1 Kementrian Bina Marga ini mencapai total Rp 64.235.965.000. Kemudian pada tahun anggaran 2015, Pemerintah gelontorkan kembali anggaran yang bersumber dana APBN itu mencapai Rp 72.553.473.000 ditambah lagi anggaran tahun 2016 dengan total Rp 80 Milyar lebih.

Anggaran ini hanya untuk satu PPK saja yang berwenang pada jalan nasional di wilayah Provinsi Riau mulai dari ruas Dumai- Rohil batas Sumut. Meskipun Kementerian Bina Marga menganggarkan proyek infrastruktur untuk jalan dengan nilai puluhan miliar tiap tahun ke Provinsi Riau. Namun dampak hasil pekerjaannya belum memuaskan bagi masyarakat banyak.(Hombing)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (121378)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (90824)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (59239)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (49757)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (45722)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (45278)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (37351)Perusahaan Martua Sitorus Ngemplang Pajak Rp 7,2 Triliun? (32800)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (31465)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (23823)
Bedah JayaposPT Karya Res Lisbet Mineral Diduga Loloskan Circon Ilegal Gunakan Dokumen AspalPT Karya ResLisbet Mineral ini, diduga telah menyalahgunakan dokumen pertambangan, karena beroperasi ...


15 Paket Proyek T.A 2017 Di Ketapang Terindikasi Persekongkolan TenderDianggap Tidak Berfungsi, Nama TP4D Kejati Sulsel Dihapus Dari Papan Proyek100 M Dana APBD Katingan di Bank BTN Raib?26 M Bangun Peningkatan Puskesmas/RSU di Kec. Merlung Dinilai MubazirEmpat Perusahan Siap Cairkan Uang Proyek Spandek Tanpa TenderPeningkatan Jalan Kp.Gardu-Kp.Cibayana Kab.Tangerang Diduga Tak Sesuai RabProyek Perbaikan Atap dan Interior Dinas PKPP Provinsi Sulsel Diduga Sarat Kongkalikong
Laporan KhususEnam Kali WTP, Kabupaten OKI Terima Penghargaan dari Presiden Kayuagung, Jaya Pos Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian ...


Idris Abdul Somad : Alhamdulillah Depok Kembali Meraih Penghargaan dari PresidenWakil Bupati Natuna Hadiri Wisuda ke IV TPQ Desa SepempangFery Pemda Natuna Tiba di Pelabuhan PenagiPengamen Jalanan Menjamur di Kota CiamisRadio Smooth FM Ajukan Permohonan Perpanjangan Izin SiaranPemkot Depok Berikan Bantuan Langsung Kepada 457 RTLHBupati Pastikan Proyek Rp 17,9 M Lancar