Minggu, 20 Agustus 2017 - 05:12:43 WIB
Proyek Jalan Nasional dan Jembatan AmburadulKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 18 kali

Baca Juga:Sidang Kasus Perusakan di PN Siantar Sering Dipimpin Hakim Tunggal, Diminta Agar Dilaporkan ke KYKades Sukaraja Akui Memalsukan Tanda Tangan dan Cap RWSMK Teknologi Plus Padjadjaran Kota Sukabumi Siap Menampung 600 Peserta Didik BaruKasus Korupsi Pengadaan Al-Quran Nazar di Tubuh Beringin

Pekanbaru, Jaya Pos

Berita perkembangan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan yang telah selesai dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga di SNVT Satuan Kerja Wilayah 1 PPK 1 pada tahun anggaran 2014 hingga 2016 di Provinsi Riau beberapa minggu lalu, ternyata terindikasi adanya tindakan penyalahgunaan wewenang. Sehingga menimbulkan dugaan adanya tindak pidana korupsi di beberapa proyek yang telah dilaksanakan belum lama ini.

Seperti yang sudah dikabarkan oleh Jaya Pos beberapa minggu yang lalu, proyek yang berada di antara Kota Dumai dan Kabupaten Rohil, Provinsi Riau, berupa pembangunan infrastruktur jalan nasional dan jembatan telah menuai masalah. Dimana objek persoalan tersebut terjadinya pembangunan infrastruktur yang tidak optimal alias progres pekerjaan yang tidak mencapai 100 persen.

Perihal itu sebelumnya sudah dipaparkan oleh Sekretaris LSM Fortaran Provinsi Riau, Iwan Halawa bahwa, persoalan proyek tersebut sudah valid dan kini sudah dilaporkan. Sehingga memungkinkan agar penegak hukum dapat menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh pihaknya.

“Kami akan menunggu kebersamaan turun ke lokasi dengan penegak hukum untuk bersama sama mengawal proyek yang sudah terlaksana pada tahun 2014 dan 2016 walaupun sebatas koordinasi, karena kegiatan proyek yang berada di Dumai- Rohil itu diduga kuat sarat penyimpangannya dan ini sudah lama berlarut larut didiamkan”. ujar Iwan baru baru ini.

Menurut Iwan, surat tembusan laporan yang dilayangkan bukan kepada penegak hukum saja tapi kepada beberapa lembaga pemeriksa keuangan yang ada di Riau maupun di pusat. “Akan kita layangkan nanti surat ke BPKP, Inspektorat Kementrian PUPR, ahli konstruksi agar dapat di uji laboratorium terkait mutunya”. ungkapnya lagi.

Kemudian, Ketua Umum LSM IPKS3 Ri Ir Ganda Mora angkat bicara. Ia mempertanyakan dana rutin proyek untuk pemeliarahaan tersebut, karena seharusnya dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang sudah rusak pasca usai dibangun.”Kalau proyek infrastruktur yang telah selesai dikerjakan kan ada dana rutin pemeliarahaannya. Seharusnya pejabat terkait mendesak rekanan untuk memperbaiki pembangunan jalan yang sudah mulai rusak itu. Agar, masyarakat tidak menilai buruk program pemerintah yang sudah dicapaikan selama ini,”. tukasnya.

Sementara, Rudisman ST, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 1) untuk Wilayah 1 Provinsi Riau sempat membalas media ini melalui pesan singkat Whattsap. Dalam isi balasan tersebut, Rudisman meminta waktu ketemu agar dapat menjelaskan informasi secara detail.”Selamat pagi pak, mohon maaf ya pak saya dalam satu bulan belakangan ini sering di lapangan sangat jarang sekali masuk kantor.

Jadi semua surat yang masuk kadang kadang gk sampai ke ruangan kemudian via WA (Whatssap) juga kadang kadang mengatas namakan yang ini, itu dan gk jelas jadi saya mohon maaf karena kita belum ketemu ya begini jadinya. Mudah mudahan kita bisa ketemu jadi tidak ada kesimpangsiuran informasi,” demikian isi pesan singkatnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2014 anggaran proyek jalan nasional di Satuan Kerja Wilayah 1 di PPK 1 Kementrian Bina Marga ini mencapai total Rp 64.235.965.000. Kemudian pada tahun anggaran 2015, Pemerintah gelontorkan kembali anggaran yang bersumber dana APBN itu mencapai Rp 72.553.473.000 ditambah lagi anggaran tahun 2016 dengan total Rp 80 Milyar lebih.

Anggaran ini hanya untuk satu PPK saja yang berwenang pada jalan nasional di wilayah Provinsi Riau mulai dari ruas Dumai- Rohil batas Sumut. Meskipun Kementerian Bina Marga menganggarkan proyek infrastruktur untuk jalan dengan nilai puluhan miliar tiap tahun ke Provinsi Riau. Namun dampak hasil pekerjaannya belum memuaskan bagi masyarakat banyak.(Hombing)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (10050)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (3041)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (1853)Komentari Kasus e-KTP, Andar: Abraham Samad Itu 'Omdo' (1691)Pandangan Umum Fraksi PDIP, PAN, dan RNB Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Depok TA 2018 (1115)Sutadi SH dan Oknum Polres Ketapang Diduga Bobol Rumah Walet Milik Akim (997)PT Jembatan Nusantara Melakukan Pembohongan Terhadap Pelamar Pekerjaan (844)10,8 Miliar Proyek Pembangunan Jembatan Ulim Dikerjakan Asal Jadi (586)Endorsement Operational Level Untuk Kelas III dan IV Merugikan Pelaut (534)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (504)
Bedah JayaposPT MRIA Harus Bertanggung Dalam Kasus Yang Menyeret Danyon Zipur 8 SMG Jadi TersangkaMakassar, Jaya Pos Kasus keterlibatan Danyon Zipur 8 SMG yang terlibat dalam peledakan bukit (blasting), ...


Proyek Rehabilitasi Jembatan Terkesan Asal Jadi, BPKP Diminta Turun TanganPengusaha Nakal Berkeliaran Memburuh Proyek Di Kabupaten DharmasrayaSoal Kasus Lampu Jalan di Maros, Kompolnas Minta Klarifikasi Kepada Kapolri10,8 Miliar Proyek Pembangunan Jembatan Ulim Dikerjakan Asal JadiAPBDes Katimoho Terindikasi DikorupsiBendungan Karalloe Senilai 518 M Tidak Selesai PPK dan Kontraktor Enggan KomentarTangani Sengketa Tanah Damang Tewah Turun Lapangan
Laporan KhususPerantau Asal Samosir Merintis Obyek Wisata di KampungSamosir, Jaya Pos Sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi bahwa Samosir adalah salah satu tempat kunjungan ...


TNI Peduli Atas Penderitaan Seorang Anak BOB Berikan Bantuan Mesin Pengolah Pakan Ikan Kepada Warga Desa KasikanDPRD Muba Sambut Baik Inisiatif Pemkab MubaPemkab Muba Sampaikan Raperda Tentang Pinjaman Daerah Kepada DPRDDinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Depok Gelar Workshop B2SAMemperkenalkan Lebih Dini Budaya Batak Pada Anak-Anak Melalui Natal STM SarohaWaiting List Keberangkatan Jamaah Haji Kabupaten Ciamis Sudah Mencapai 2030