Sabtu, 14 Juli 2012 - 06:31:38 WIB
Tangkap Dalang Pemalsuan Surat dan Stempel Ketua DPRD TaptengKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 529 kali

Baca Juga:Bendungan Sidoan Rusak ParahKetua PN Ranai, Suktiono : Nasib PN Perikanan Ranai Masih Menunggu Keputusan MAFaisal Basri Batubara Lebih Kuat Dari Koalisi Golkar, PPP dan PDSRapat Pleno Rekapitulasi dan Perhitungan Suara di Kelurahan Kedaung Kaliangke Berjalan Lancar

Pandan-Tapteng, Jaya Pos

Kepolisian Resor Tapanuli Tengah (Polres Tapteng) didesak bekerja optimal untuk mengungkap secara transparan serta segera menangkap dalang pemalsuan surat dan stempel Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya, kasus dugaan tindak pidana berakibat kerugian negara sebesar Rp 200.000.000 itu agar secepatnya memiliki kepastian hukum.

Dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam pasal 266 subs 263 dan/atau pasal 254 ayat (1) Jo pasal 55, 56 KUHPidana yang dilaporkan Ketua DPRD Tapteng, Sintong Gultom nomor: LP/627/VI/2012 SPKT II tanggal 01 Juni 2012 dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Tapteng, H Djamaluddin Pohan dan Sekretaris Dewan Tapteng, Singwani Siregar saat ini telah ditangani pihak Polres Tapteng.

Pengungkapan, penangkapan dan pemberian sanksi tegas pada dalang kasus dugaan pemalsuan surat dan stempel ketua lembaga wakil rakyat Tapteng tersebut sangat penting guna memberikan efek jera pada aktor intelektual yang menunggangi para legislator demi kepentingan politiknya. Dengan ditangkapnya aktor intelektual atas kasus tersebut sangat diyakini perseteruan para wakil rakyat dapat terselesaikan.

Demikian kata Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Ahmad Kennedy Manullang kepada Jaya Pos belum lama ini. Manullang menilai, dalih pengkebirian hak hak wakil rakyat seperti pemotongan biaya perjalanan dinas para legislator yang dituding dilakukan Sintong Gultom hingga berujung pada mosi tidak percaya merupakan topeng belaka. Selain sulit dibuktikan secara hukum, dugaan tindak pidana itu juga menjadi hal aneh. Karena kepemimpinan Sintong Gultom telah berlangsung dua tahun, namun kasus tersebut baru terungkap konon disaat LKPJ perdana Bupati Tapteng, Bonaran Situmeang hendak disahkan.

Orang dewasa meminta sesuai kebutuhannya. Anak anak meminta sesuai dengan seleranya. Menurut Manullang, demikian pepatah popular menggambarkan situasi kepentingan politik para legislator akhir akhir ini di gedung wakil rakyat Tapteng. Perseteruan dalam rapat paripurna, Kamis (22/3) lalu oleh penyandang gelar “Yang Mulia” itu semakin memperjelas implementasi pernyataan Guru Bangsa, KH Abdulrahmas Wahid (Gusdur-Alm) “DPR seperti anak Taman Kanak Kanak (TK)” sehingga berakibat LKPJ Bonaran Situmeang tahun 2011 cacat hukum.

Menjadi pertanyaan besar, apa kepentingan para legislator sehingga terkesan ngotot alias memaksakan diri mengesahkan LKPJ mantan pengacara koruptor, Anggodo Widjayanto itu? Apakah telah terjadi simbiosis mutualiasma (saling ketergantungan) secara politik sehingga kepentingan rakyat khususnya masyarakat Tapteng terabaikan? Sebab, patut diduga proses pengesahan LKPJ perdana Bonaran Situmeang tidak sesuai mekanisme dan/atau tata tertib lembaga wakil rakyat itu.

Manullang berpendapat, seharusnya para politisi kebanggaan masyarakat Tapteng tersebut harus berani intropeksi diri dan memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat sehingga tidak larut dalam konflik internal. Sudah saatnya para legislator melepaskan kepentingan pribadi serta bersinergis dengan Pemkab Tapteng yang dinahkodai Bonaran Situmeang bersama Sukran Tanjung untuk membangun Tapteng ke arah yang lebih baik demi kepentingan rakyat khususnya masyarakat Tapteng. JP/SG-86


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59567)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51426)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (44031)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14911)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14186)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14014)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13754)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13213)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11114)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9192)
Bedah JayaposPengelolaan Dana Pokir Desa Bojongkeding Diduga Sarat KKNSubang, Jaya Pos Kultur perilaku korup birokrasi di negeri ini kian hari semakin kompleks dan parah. Korupsi ...


Kantor Terbengkalai Rapat Malah Digelar di Rumah KadesAnggaran Pembelian Kendaraan Roda 4 Diduga Mark Up, Kades Ciawi Berdalih Sisa Lebihnnya DisilpakanGetwien Menduga Ada Pihak Sengaja Rekayasa Kasus Menantunya Untuk Cari NamaKetua BPD Bukit Kemuning Tuding Kades Gelapkan DDKangkangi Izin, Aktivitas Mall Matahari dan Gedung Novita Pertaruhkan Nyawa Pengunjung UNTIRTA Pertanyakan Tanah Hibah Yang Diberikan Pemkab PandeglangPekerjaan Bersumber DD di Desa Boddi Kecamatan Mandalle Terkesan Amburadul
Laporan KhususZAF International Semakin Diminati MasyarakatDepok, Jaya Pos ZAF International merupakan lembaga pendidikan yang berkomitmen dengan pengembangan Sumber ...


Pembangunan Tanggul Banjir Blok Pulo Direspon Positif MasyarakatApri Terima Satyalencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Wapres JKBupati OKI Buka Gerak PKK dan BBGRM XVI Rencana Proyek RSUD di Pantura Capai Rp 500 MTMMD, Wujud Nyata Kemanunggalan TNI-RakyatBupati Tanjab Barat Pimpin Rapat Persiapan HUT RI Ke 74 dan Tanjab Barat Ke 54Pemerintah Segera Cairkan DAK Nonfisik Jenis Baru Tahun 2019