Sabtu, 14 Juli 2012 - 06:31:38 WIB
Tangkap Dalang Pemalsuan Surat dan Stempel Ketua DPRD TaptengKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 321 kali

Baca Juga:Bendungan Sidoan Rusak ParahKetua PN Ranai, Suktiono : Nasib PN Perikanan Ranai Masih Menunggu Keputusan MAFaisal Basri Batubara Lebih Kuat Dari Koalisi Golkar, PPP dan PDSRapat Pleno Rekapitulasi dan Perhitungan Suara di Kelurahan Kedaung Kaliangke Berjalan Lancar

Pandan-Tapteng, Jaya Pos

Kepolisian Resor Tapanuli Tengah (Polres Tapteng) didesak bekerja optimal untuk mengungkap secara transparan serta segera menangkap dalang pemalsuan surat dan stempel Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya, kasus dugaan tindak pidana berakibat kerugian negara sebesar Rp 200.000.000 itu agar secepatnya memiliki kepastian hukum.

Dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam pasal 266 subs 263 dan/atau pasal 254 ayat (1) Jo pasal 55, 56 KUHPidana yang dilaporkan Ketua DPRD Tapteng, Sintong Gultom nomor: LP/627/VI/2012 SPKT II tanggal 01 Juni 2012 dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Tapteng, H Djamaluddin Pohan dan Sekretaris Dewan Tapteng, Singwani Siregar saat ini telah ditangani pihak Polres Tapteng.

Pengungkapan, penangkapan dan pemberian sanksi tegas pada dalang kasus dugaan pemalsuan surat dan stempel ketua lembaga wakil rakyat Tapteng tersebut sangat penting guna memberikan efek jera pada aktor intelektual yang menunggangi para legislator demi kepentingan politiknya. Dengan ditangkapnya aktor intelektual atas kasus tersebut sangat diyakini perseteruan para wakil rakyat dapat terselesaikan.

Demikian kata Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Ahmad Kennedy Manullang kepada Jaya Pos belum lama ini. Manullang menilai, dalih pengkebirian hak hak wakil rakyat seperti pemotongan biaya perjalanan dinas para legislator yang dituding dilakukan Sintong Gultom hingga berujung pada mosi tidak percaya merupakan topeng belaka. Selain sulit dibuktikan secara hukum, dugaan tindak pidana itu juga menjadi hal aneh. Karena kepemimpinan Sintong Gultom telah berlangsung dua tahun, namun kasus tersebut baru terungkap konon disaat LKPJ perdana Bupati Tapteng, Bonaran Situmeang hendak disahkan.

Orang dewasa meminta sesuai kebutuhannya. Anak anak meminta sesuai dengan seleranya. Menurut Manullang, demikian pepatah popular menggambarkan situasi kepentingan politik para legislator akhir akhir ini di gedung wakil rakyat Tapteng. Perseteruan dalam rapat paripurna, Kamis (22/3) lalu oleh penyandang gelar “Yang Mulia” itu semakin memperjelas implementasi pernyataan Guru Bangsa, KH Abdulrahmas Wahid (Gusdur-Alm) “DPR seperti anak Taman Kanak Kanak (TK)” sehingga berakibat LKPJ Bonaran Situmeang tahun 2011 cacat hukum.

Menjadi pertanyaan besar, apa kepentingan para legislator sehingga terkesan ngotot alias memaksakan diri mengesahkan LKPJ mantan pengacara koruptor, Anggodo Widjayanto itu? Apakah telah terjadi simbiosis mutualiasma (saling ketergantungan) secara politik sehingga kepentingan rakyat khususnya masyarakat Tapteng terabaikan? Sebab, patut diduga proses pengesahan LKPJ perdana Bonaran Situmeang tidak sesuai mekanisme dan/atau tata tertib lembaga wakil rakyat itu.

Manullang berpendapat, seharusnya para politisi kebanggaan masyarakat Tapteng tersebut harus berani intropeksi diri dan memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat sehingga tidak larut dalam konflik internal. Sudah saatnya para legislator melepaskan kepentingan pribadi serta bersinergis dengan Pemkab Tapteng yang dinahkodai Bonaran Situmeang bersama Sukran Tanjung untuk membangun Tapteng ke arah yang lebih baik demi kepentingan rakyat khususnya masyarakat Tapteng. JP/SG-86


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (50806)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50680)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13959)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13442)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13097)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12364)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8447)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (7024)Sudah 4 Bulan Pegawai Kejaksaan RI Tidak Dapat Dana Remunerasi (6134)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (6026)
Bedah JayaposPungli Marak di Pengujian Gedebage, Kir "Bungkus" Menjadi-JadiBandung, Praktik pungutan liar (pungli) di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Gedebage, Kota ...


Diduga Jadi Ajang Cari Untung, Sanimas Cigondang Pantas Laporkan KejatiPekerjaan Drainase di Kejayan Dinilai Kurang Baik, Warga Minta Adanya PerbaikanLSM FPR: Kades Perdana Harus Segera Ditindak TegasPembangunan Stasiun Uji Bus Kementerian Pertanian Memakai Material Tidak SNIProgram PAMSIMAS Desa Langensari Menuai MasalahAbaikan Syarat Dokumen Kontrak, PJU Jagir Wonokromo Asal PasangDiduga Korupsi DD Kades Cimanis Sobang Akan Dipolisikan
Laporan KhususIni Dia Pesan Walikota Depok di Hari Pahlawan !Depok, Walikota Depok Mohammad Idris menegaskan, tema Hari Pahlawan kali ini adalah ...


Tim Wasev Mabes TNI Apresiasi Hasil TMMD Reguler ke 103 Kodim 0376/Batang di Desa DurenomboPasilog Bersama Anggota Satgas TMMD Membuat Jamban SehatTNI Batang Membangun Desa Dengan HatiWakil Ketua TP-PKK Sumsel Lakukan Kunjungan Kerja dan Silaturahmi ke TP-PKK Kabupaten PALIPrajurit Satgas TMMD Juga Pandai MemasakBeginilah Penampakan Rumah Tuyeri yang Sudah Dibangun Satgas TMMDKUA PPAS APBD Kota Padang Panjang Resmi Ditandatangani