Sabtu, 14 Juli 2012 - 06:31:38 WIB
Tangkap Dalang Pemalsuan Surat dan Stempel Ketua DPRD TaptengKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 399 kali

Baca Juga:Bendungan Sidoan Rusak ParahKetua PN Ranai, Suktiono : Nasib PN Perikanan Ranai Masih Menunggu Keputusan MAFaisal Basri Batubara Lebih Kuat Dari Koalisi Golkar, PPP dan PDSRapat Pleno Rekapitulasi dan Perhitungan Suara di Kelurahan Kedaung Kaliangke Berjalan Lancar

Pandan-Tapteng, Jaya Pos

Kepolisian Resor Tapanuli Tengah (Polres Tapteng) didesak bekerja optimal untuk mengungkap secara transparan serta segera menangkap dalang pemalsuan surat dan stempel Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya, kasus dugaan tindak pidana berakibat kerugian negara sebesar Rp 200.000.000 itu agar secepatnya memiliki kepastian hukum.

Dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam pasal 266 subs 263 dan/atau pasal 254 ayat (1) Jo pasal 55, 56 KUHPidana yang dilaporkan Ketua DPRD Tapteng, Sintong Gultom nomor: LP/627/VI/2012 SPKT II tanggal 01 Juni 2012 dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Tapteng, H Djamaluddin Pohan dan Sekretaris Dewan Tapteng, Singwani Siregar saat ini telah ditangani pihak Polres Tapteng.

Pengungkapan, penangkapan dan pemberian sanksi tegas pada dalang kasus dugaan pemalsuan surat dan stempel ketua lembaga wakil rakyat Tapteng tersebut sangat penting guna memberikan efek jera pada aktor intelektual yang menunggangi para legislator demi kepentingan politiknya. Dengan ditangkapnya aktor intelektual atas kasus tersebut sangat diyakini perseteruan para wakil rakyat dapat terselesaikan.

Demikian kata Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, Ahmad Kennedy Manullang kepada Jaya Pos belum lama ini. Manullang menilai, dalih pengkebirian hak hak wakil rakyat seperti pemotongan biaya perjalanan dinas para legislator yang dituding dilakukan Sintong Gultom hingga berujung pada mosi tidak percaya merupakan topeng belaka. Selain sulit dibuktikan secara hukum, dugaan tindak pidana itu juga menjadi hal aneh. Karena kepemimpinan Sintong Gultom telah berlangsung dua tahun, namun kasus tersebut baru terungkap konon disaat LKPJ perdana Bupati Tapteng, Bonaran Situmeang hendak disahkan.

Orang dewasa meminta sesuai kebutuhannya. Anak anak meminta sesuai dengan seleranya. Menurut Manullang, demikian pepatah popular menggambarkan situasi kepentingan politik para legislator akhir akhir ini di gedung wakil rakyat Tapteng. Perseteruan dalam rapat paripurna, Kamis (22/3) lalu oleh penyandang gelar “Yang Mulia” itu semakin memperjelas implementasi pernyataan Guru Bangsa, KH Abdulrahmas Wahid (Gusdur-Alm) “DPR seperti anak Taman Kanak Kanak (TK)” sehingga berakibat LKPJ Bonaran Situmeang tahun 2011 cacat hukum.

Menjadi pertanyaan besar, apa kepentingan para legislator sehingga terkesan ngotot alias memaksakan diri mengesahkan LKPJ mantan pengacara koruptor, Anggodo Widjayanto itu? Apakah telah terjadi simbiosis mutualiasma (saling ketergantungan) secara politik sehingga kepentingan rakyat khususnya masyarakat Tapteng terabaikan? Sebab, patut diduga proses pengesahan LKPJ perdana Bonaran Situmeang tidak sesuai mekanisme dan/atau tata tertib lembaga wakil rakyat itu.

Manullang berpendapat, seharusnya para politisi kebanggaan masyarakat Tapteng tersebut harus berani intropeksi diri dan memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat sehingga tidak larut dalam konflik internal. Sudah saatnya para legislator melepaskan kepentingan pribadi serta bersinergis dengan Pemkab Tapteng yang dinahkodai Bonaran Situmeang bersama Sukran Tanjung untuk membangun Tapteng ke arah yang lebih baik demi kepentingan rakyat khususnya masyarakat Tapteng. JP/SG-86


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59089)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50947)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14252)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (13816)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13718)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13399)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13353)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12701)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8738)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8257)
Bedah JayaposKetua NCW Lahat Dapat Surat Balasan Terkait Dugaan Korupsi di PUPR Senilai Rp24 MNCW desak KPK agar secepatnya memproses kasus dugaan korupsi senilai Rp 24 miliar yang dilaporkan melalui ...


RSI Siti Hajar Tidak Profesional Dalam Menangani PasienPolemik Pengiriman 2.493 Ton Zirkon Oleh PT Putraprima Mineral MandiriDiduga Gelapkan Dana Nasabah, PT PNM Unit Amurang Dilaporkan Ke Polda SulutMencuri Kabel Milik PT OKI Pulp and Papers Mills, Sarmadin Ditangkap PolisiMantan Camat Merapi Timur Diduga Terlibat Pembuatan Surat Tanah FiktifDrainase Desa Rimba Beringin Rusak Diduga Pembangunan Asal JadiRealisasi APBD Membengkak, Biaya Perjalanan Dinas 2017 Terindikasi Korupsi ?
Laporan KhususPenilaian Dasawisma Aster II "Optimis Raih Juara"Padang Panjang, Jaya Pos Dasawisma Aster II berhasil menjadi nominator Kelompok Dasawisma Berprestasi ...


Fachrori: Kita Berupaya Maksimal Wujudkan Program Pembangunan 30 Ribu Massa Akan Ramaikan Gelaran Generasi Muda Cinta Lalu Lintas di Provinsi JambiFachrori Rapat Bersama Mentan Bicarakan Penguatan Harga Karet dan PanganHasil Evaluasi SAKIP Pemkab Gunung Mas Raih Predikat BPerbub Baru: Gaji PTT di Gumas Diatas UMKBupati Gumas Lantik 59 Kades Terpilih Periode 2018-2024Jiwa Rela Berkorban R Joko Kaiman Perlu Diteladani