Kamis, 28 September 2017 - 07:26:49 WIB
Terkait Layanan Informasi, Lembaga Publik Harus Paham ProsedurKategori: Tangerang - Dibaca: 169 kali

Baca Juga:Alex Kalah Telak di Pilkada DKI, Ical Bisa Keos Juga Pada Pilpres 2014Tangkap Dalang Pemalsuan Surat dan Stempel Ketua DPRD TaptengBendungan Sidoan Rusak ParahKetua PN Ranai, Suktiono : Nasib PN Perikanan Ranai Masih Menunggu Keputusan MA

Tangerang, Jaya Pos

Komisi Informasi menghimbau lembaga yang ingin mendapat informasi dari badan publik untuk melengkapi persyaratan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2014 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Sejatinya setiap warga negara baik itu kelompok maupun lembaga berhak mendapat informasi dari badan publik. Hal tersebut dijamin oleh undang-undang asalkan permohonan memenuhi syarat yang ditentukan.

Hal ini kembali ditegaskan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten, mengingat masih ada masyarakat dan lembaga yang belum memahami regulasi yang berlaku. Padahal aturan tersebut sangat jelas tertulis dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2014 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik sebagaimana yang sudah disebutkan diatas.

“Bagi lembaga publik yang ingin mengajukan permohonan informasi harus menyertakan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung keabsahan dari lembaga tersebut,” kata Ketua KIP Provinsi Banten Maskur SH MH kepada Pers, Rabu (13/9).

Dokumen tersebut, menurut Maskur, antara lain akta notaris lembaga permohonan, Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan dokumen keabsahan lainnya. “Kalau dokumen -dokumen pendukung terkait keabsahan lembaga pemohon tidak disertakan maka badan publik berhak menolak permohonan informasi yang diajukan,” Maskur menambahkan.

Hal lain kata Maskur, jika surat permohonan informasi publik tidak ditandatangani ataupun tidak ada stempel basah oleh lembaga pemohon, maka badan publik berhak menolak permohonan lembaga tersebut.

Terkait dengan permohonan informasi yang dilayangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), Maskur mengatakan, surat Permohonan LSM GMAKS yang dilayangkan ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinyatakan tidak sah, lantaran tidak dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel basah.

“Kalau tidak ada tanda tangan dan stempel basah dari lembaga pemohon siapa yang mau bertanggungjawab? Badan Publik berhak untuk tidak menindaklanjuti surat permohonan tersebut,” pungkas Mastur.

Sementara, Sekretaris DPU Kota Tangsel Aris Kurniawan mengatakan, pihaknya terbuka menyajikan data untuk disampaikan ke publik. Hanya saja, lembaga yang ingin mengajukan permohonan tersebut harus memenuhi sejumlah kelengkapan. Bila tidak melengkapi, pihaknya tidak akan mengabulkan permohonan tersebut.

“Kita taat aturan. Silahkan yang mau data di PU, namun harus lengkap persyaratannya. Kalau sudah ada semua pasti kita berikan. Ini juga untuk kebaikan semua pihak. Tidak ada yang dirugikan,” imbuh­nya. (Fery)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50354)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13445)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12779)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8004)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5325)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (4815)Dua Siswa Kelas 3 SMKN Tutur Dikeluarkan, Disuruh Buat Pernyataan Pengunduran Diri (3941)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (3739)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (3612)Pengusaha Ayam Goreng Karawaci Rugi Rp 28 Juta (3526)
Bedah JayaposPenggunaan Anggaran Pendidikan PAUD Mantan Pjs Mekar Jaya Diduga Tidak TransparanPandeglang, JAYAPOS - Hj Murtiningsih SE, mantan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Mekar Jaya ...


Pungli di CV BB Travel Catut Nama Polres Penyidik Dilapor Ke Propam Polda KaltengPedestrian Merr-Kalidami Senilai Rp 3 Milyar Terkesan Asal JadiGalian C Desa Treman Kabupaten Minut Diduga Tidak Mengantongi IzinProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung JawabKinerja PPDP KPU Way Kanan DipertanyakanSatpol PP Kota Tanjungbalai Tertibkan PKL Berdagang di TrotoarDishub Labuhanbatu Lakukan Sidak di Empat Dermaga Penyeberangan
Laporan KhususSembako Malam Disalurkan Kepada Warga Sasaran TMMD BanjarnegaraBanjarnegara, JAYAPOS - Bantuan paket sembako dari Kodim 0704 Banjarnegara yang sebelumnya ...


Peringatan Harganas XXV Tahun 2018, Bupati Irdinansyah Peroleh Tanda Kehormatan Manggala Karya KencaSuport Ibu-ibu Karanggondang Luar Biasa "Tak Ragu Langsir Material"Pemprov Jambi Dukung Pelestarian Olahraga Tradisional dan Liga SantriBerkah TMMD Bagi Pedagang TernakPembangunan Drainase di Lokasi TMMD Reg 102 DikebutRehab RTLH di Lokasi TMMD Reg 102 PasegeranBupati Lantik Direktur dan Badan Pengawas PDAM Tirta Bahalap Kuala Kurun