Kamis, 28 September 2017 - 07:26:49 WIB
Terkait Layanan Informasi, Lembaga Publik Harus Paham ProsedurKategori: Tangerang - Dibaca: 42 kali

Baca Juga:Alex Kalah Telak di Pilkada DKI, Ical Bisa Keos Juga Pada Pilpres 2014Tangkap Dalang Pemalsuan Surat dan Stempel Ketua DPRD TaptengBendungan Sidoan Rusak ParahKetua PN Ranai, Suktiono : Nasib PN Perikanan Ranai Masih Menunggu Keputusan MA

Tangerang, Jaya Pos

Komisi Informasi menghimbau lembaga yang ingin mendapat informasi dari badan publik untuk melengkapi persyaratan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2014 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Sejatinya setiap warga negara baik itu kelompok maupun lembaga berhak mendapat informasi dari badan publik. Hal tersebut dijamin oleh undang-undang asalkan permohonan memenuhi syarat yang ditentukan.

Hal ini kembali ditegaskan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten, mengingat masih ada masyarakat dan lembaga yang belum memahami regulasi yang berlaku. Padahal aturan tersebut sangat jelas tertulis dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2014 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik sebagaimana yang sudah disebutkan diatas.

“Bagi lembaga publik yang ingin mengajukan permohonan informasi harus menyertakan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung keabsahan dari lembaga tersebut,” kata Ketua KIP Provinsi Banten Maskur SH MH kepada Pers, Rabu (13/9).

Dokumen tersebut, menurut Maskur, antara lain akta notaris lembaga permohonan, Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan dokumen keabsahan lainnya. “Kalau dokumen -dokumen pendukung terkait keabsahan lembaga pemohon tidak disertakan maka badan publik berhak menolak permohonan informasi yang diajukan,” Maskur menambahkan.

Hal lain kata Maskur, jika surat permohonan informasi publik tidak ditandatangani ataupun tidak ada stempel basah oleh lembaga pemohon, maka badan publik berhak menolak permohonan lembaga tersebut.

Terkait dengan permohonan informasi yang dilayangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), Maskur mengatakan, surat Permohonan LSM GMAKS yang dilayangkan ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinyatakan tidak sah, lantaran tidak dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel basah.

“Kalau tidak ada tanda tangan dan stempel basah dari lembaga pemohon siapa yang mau bertanggungjawab? Badan Publik berhak untuk tidak menindaklanjuti surat permohonan tersebut,” pungkas Mastur.

Sementara, Sekretaris DPU Kota Tangsel Aris Kurniawan mengatakan, pihaknya terbuka menyajikan data untuk disampaikan ke publik. Hanya saja, lembaga yang ingin mengajukan permohonan tersebut harus memenuhi sejumlah kelengkapan. Bila tidak melengkapi, pihaknya tidak akan mengabulkan permohonan tersebut.

“Kita taat aturan. Silahkan yang mau data di PU, namun harus lengkap persyaratannya. Kalau sudah ada semua pasti kita berikan. Ini juga untuk kebaikan semua pihak. Tidak ada yang dirugikan,” imbuh­nya. (Fery)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (121670)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (90982)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (69678)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (50763)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (45936)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (45832)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (37607)Perusahaan Martua Sitorus Ngemplang Pajak Rp 7,2 Triliun? (33028)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (31756)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (24290)
Bedah JayaposPeningkatan Jalan di Desa Kali Pucang Diduga Tidak Sesuai SpekPasuruan, Jaya Pos Begitu banyak pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Pasuruan yang saat ini masih ...


Wabah Korupsi Diduga Melanda Desa PelemwatuPolres Bolmong Diminta Usut Tuntas Dugaan Pungli DDDiduga Banyak Item Hilang, Proyek 5,5 Milyar Layak Di SorotRekanan Dispora Diduga Curangi Proyek Lapangan Futsal, Kabid Lakukan PembiaranPengerjaan Trotoar Kota Padangpanjang Diduga Tidak Sesuai SpekProyek Pusyangatra Ditengarai Tidak Sesuai SpeckPemkab Siak Kebal Hukum Atau Tidak Mengerti Hukum
Laporan KhususDPA DP3AP2KB Dorong Anak Aktif Mengembangkan Minat dan KemampuanBogor, Jaya Pos Saat ini jumlah penduduk usia anak (dibawah 18 tahun) di Kabupaten Bogor cukup tinggi yaitu ...


FBBI Sumbangkan Buku ke SDN 106149 Bulu CinaPemkab Kampanyekan Program Gemar Makan IkanTingkatkan Potensi Wisata di Tatar Galuh Ciamis, Dispar Menggelar Rally Nyukcruk LemburCamat Cengkareng Gelar Jumling ke Wilayah KapukUntuk Kali Kedua Menteri Susi Dianugerahi Gelar Doktor Honoris Causa dari Undip SemarangDimeriahkan Penghafal 30 Juz, Kegiatan Wakaf 1.000 Hafidz di Istano Basa PagaruyungWakil Bupati Kabupaten Mukomuko Resmikan Pelaksanaan Karya Bhakti Kodim 0423/BU