Kamis, 28 September 2017 - 07:26:49 WIB
Terkait Layanan Informasi, Lembaga Publik Harus Paham ProsedurKategori: Tangerang - Dibaca: 214 kali

Baca Juga:Alex Kalah Telak di Pilkada DKI, Ical Bisa Keos Juga Pada Pilpres 2014Tangkap Dalang Pemalsuan Surat dan Stempel Ketua DPRD TaptengBendungan Sidoan Rusak ParahKetua PN Ranai, Suktiono : Nasib PN Perikanan Ranai Masih Menunggu Keputusan MA

Tangerang, Jaya Pos

Komisi Informasi menghimbau lembaga yang ingin mendapat informasi dari badan publik untuk melengkapi persyaratan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2014 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Sejatinya setiap warga negara baik itu kelompok maupun lembaga berhak mendapat informasi dari badan publik. Hal tersebut dijamin oleh undang-undang asalkan permohonan memenuhi syarat yang ditentukan.

Hal ini kembali ditegaskan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten, mengingat masih ada masyarakat dan lembaga yang belum memahami regulasi yang berlaku. Padahal aturan tersebut sangat jelas tertulis dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2014 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik sebagaimana yang sudah disebutkan diatas.

“Bagi lembaga publik yang ingin mengajukan permohonan informasi harus menyertakan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung keabsahan dari lembaga tersebut,” kata Ketua KIP Provinsi Banten Maskur SH MH kepada Pers, Rabu (13/9).

Dokumen tersebut, menurut Maskur, antara lain akta notaris lembaga permohonan, Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan dokumen keabsahan lainnya. “Kalau dokumen -dokumen pendukung terkait keabsahan lembaga pemohon tidak disertakan maka badan publik berhak menolak permohonan informasi yang diajukan,” Maskur menambahkan.

Hal lain kata Maskur, jika surat permohonan informasi publik tidak ditandatangani ataupun tidak ada stempel basah oleh lembaga pemohon, maka badan publik berhak menolak permohonan lembaga tersebut.

Terkait dengan permohonan informasi yang dilayangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), Maskur mengatakan, surat Permohonan LSM GMAKS yang dilayangkan ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinyatakan tidak sah, lantaran tidak dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel basah.

“Kalau tidak ada tanda tangan dan stempel basah dari lembaga pemohon siapa yang mau bertanggungjawab? Badan Publik berhak untuk tidak menindaklanjuti surat permohonan tersebut,” pungkas Mastur.

Sementara, Sekretaris DPU Kota Tangsel Aris Kurniawan mengatakan, pihaknya terbuka menyajikan data untuk disampaikan ke publik. Hanya saja, lembaga yang ingin mengajukan permohonan tersebut harus memenuhi sejumlah kelengkapan. Bila tidak melengkapi, pihaknya tidak akan mengabulkan permohonan tersebut.

“Kita taat aturan. Silahkan yang mau data di PU, namun harus lengkap persyaratannya. Kalau sudah ada semua pasti kita berikan. Ini juga untuk kebaikan semua pihak. Tidak ada yang dirugikan,” imbuh­nya. (Fery)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50610)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (41255)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13887)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13381)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13014)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12281)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8350)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (6429)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (5795)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5574)
Bedah JayaposPT PLN (Persero) Riau Memasang Jaringan Arus Listrik Asal JadiRiau, Beberapa anggota masyarakat kembali lagi mempertayakan sudah sejauh mana pertanggung jawaban ...


Tersangka Jansaiman Saragih Menguasai Asset GBI ICC Rayon 11 Pekanbaru Kasus Penebangan Pohon Jati Milik PTPN 2 Tandem MengambangDirut Rumah Sakit Diduga Pungli, Massa Berunjuk RasaAnggaran DD Desa Cimanis- Sobang Pantas DiauditCatut Nama Emil Dardak Akun FB Pencari Sumbangan DipolisikanTipu Nasabah, Developer KSU Penyang Sangkalemu DipolisikanDamparit Kabupaten Barru Sul-Sel Diduga Tidak Sesuai Bestek
Laporan KhususBupati Emil Dardak Sambut Baik Lawatan Danrem 081/DSJ MadiunDitengah kesibukan kerjanya, Emil Dardak meluangkan waktu bersilaturahmi dan menjalin komunikasi dengan ...


TMMD Reg 103 Wilayah Kodim 0736/ Batang, Percepat Pembangunan Wilayah dan Masyarakat Pemkab Gumas Gelar Bursa Inovasi Desa 20182019, Seluruh Kegiatan di OPD Gumas Terintegrasi Secara OnlineUsai Dilantik, Fadly Amran dan Asrul Resmi Jabat Walikota dan Wakil Walikota Padang PanjangPemkab Gumas Rakor Pilkades Serentak 2018HUT OKI Jadi Energi Tuntaskan PembangunanPemko Tanjungbalai Menerima Kedatangan Kafilah MTQN XXVII Asal Kepri di Bandara Kuala Namu