Kamis, 28 September 2017 - 07:26:49 WIB
Terkait Layanan Informasi, Lembaga Publik Harus Paham ProsedurKategori: Tangerang - Dibaca: 34 kali

Baca Juga:Alex Kalah Telak di Pilkada DKI, Ical Bisa Keos Juga Pada Pilpres 2014Tangkap Dalang Pemalsuan Surat dan Stempel Ketua DPRD TaptengBendungan Sidoan Rusak ParahKetua PN Ranai, Suktiono : Nasib PN Perikanan Ranai Masih Menunggu Keputusan MA

Tangerang, Jaya Pos

Komisi Informasi menghimbau lembaga yang ingin mendapat informasi dari badan publik untuk melengkapi persyaratan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2014 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Sejatinya setiap warga negara baik itu kelompok maupun lembaga berhak mendapat informasi dari badan publik. Hal tersebut dijamin oleh undang-undang asalkan permohonan memenuhi syarat yang ditentukan.

Hal ini kembali ditegaskan oleh Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Banten, mengingat masih ada masyarakat dan lembaga yang belum memahami regulasi yang berlaku. Padahal aturan tersebut sangat jelas tertulis dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2014 tentang keterbukaan informasi publik dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik sebagaimana yang sudah disebutkan diatas.

“Bagi lembaga publik yang ingin mengajukan permohonan informasi harus menyertakan dokumen-dokumen yang menjadi pendukung keabsahan dari lembaga tersebut,” kata Ketua KIP Provinsi Banten Maskur SH MH kepada Pers, Rabu (13/9).

Dokumen tersebut, menurut Maskur, antara lain akta notaris lembaga permohonan, Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumhan), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan dokumen keabsahan lainnya. “Kalau dokumen -dokumen pendukung terkait keabsahan lembaga pemohon tidak disertakan maka badan publik berhak menolak permohonan informasi yang diajukan,” Maskur menambahkan.

Hal lain kata Maskur, jika surat permohonan informasi publik tidak ditandatangani ataupun tidak ada stempel basah oleh lembaga pemohon, maka badan publik berhak menolak permohonan lembaga tersebut.

Terkait dengan permohonan informasi yang dilayangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS), Maskur mengatakan, surat Permohonan LSM GMAKS yang dilayangkan ke Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dinyatakan tidak sah, lantaran tidak dilengkapi dengan tanda tangan dan stempel basah.

“Kalau tidak ada tanda tangan dan stempel basah dari lembaga pemohon siapa yang mau bertanggungjawab? Badan Publik berhak untuk tidak menindaklanjuti surat permohonan tersebut,” pungkas Mastur.

Sementara, Sekretaris DPU Kota Tangsel Aris Kurniawan mengatakan, pihaknya terbuka menyajikan data untuk disampaikan ke publik. Hanya saja, lembaga yang ingin mengajukan permohonan tersebut harus memenuhi sejumlah kelengkapan. Bila tidak melengkapi, pihaknya tidak akan mengabulkan permohonan tersebut.

“Kita taat aturan. Silahkan yang mau data di PU, namun harus lengkap persyaratannya. Kalau sudah ada semua pasti kita berikan. Ini juga untuk kebaikan semua pihak. Tidak ada yang dirugikan,” imbuh­nya. (Fery)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (10050)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (3041)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (1853)Komentari Kasus e-KTP, Andar: Abraham Samad Itu 'Omdo' (1691)Pandangan Umum Fraksi PDIP, PAN, dan RNB Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Depok TA 2018 (1115)Sutadi SH dan Oknum Polres Ketapang Diduga Bobol Rumah Walet Milik Akim (997)PT Jembatan Nusantara Melakukan Pembohongan Terhadap Pelamar Pekerjaan (844)10,8 Miliar Proyek Pembangunan Jembatan Ulim Dikerjakan Asal Jadi (586)Endorsement Operational Level Untuk Kelas III dan IV Merugikan Pelaut (534)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (504)
Bedah JayaposPT MRIA Harus Bertanggung Dalam Kasus Yang Menyeret Danyon Zipur 8 SMG Jadi TersangkaMakassar, Jaya Pos Kasus keterlibatan Danyon Zipur 8 SMG yang terlibat dalam peledakan bukit (blasting), ...


Proyek Rehabilitasi Jembatan Terkesan Asal Jadi, BPKP Diminta Turun TanganPengusaha Nakal Berkeliaran Memburuh Proyek Di Kabupaten DharmasrayaSoal Kasus Lampu Jalan di Maros, Kompolnas Minta Klarifikasi Kepada Kapolri10,8 Miliar Proyek Pembangunan Jembatan Ulim Dikerjakan Asal JadiAPBDes Katimoho Terindikasi DikorupsiBendungan Karalloe Senilai 518 M Tidak Selesai PPK dan Kontraktor Enggan KomentarTangani Sengketa Tanah Damang Tewah Turun Lapangan
Laporan KhususPerantau Asal Samosir Merintis Obyek Wisata di KampungSamosir, Jaya Pos Sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi bahwa Samosir adalah salah satu tempat kunjungan ...


TNI Peduli Atas Penderitaan Seorang Anak BOB Berikan Bantuan Mesin Pengolah Pakan Ikan Kepada Warga Desa KasikanDPRD Muba Sambut Baik Inisiatif Pemkab MubaPemkab Muba Sampaikan Raperda Tentang Pinjaman Daerah Kepada DPRDDinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Depok Gelar Workshop B2SAMemperkenalkan Lebih Dini Budaya Batak Pada Anak-Anak Melalui Natal STM SarohaWaiting List Keberangkatan Jamaah Haji Kabupaten Ciamis Sudah Mencapai 2030