Senin, 02 Oktober 2017 - 05:46:11 WIB
Pelanggaran Bangunan Meningkat Ada Apa Dengan Irbanko Jakarta TimurKategori: Jakarta - Dibaca: 47 kali

Baca Juga:Perusakan Papan Nama Kantor Pengacara, Polsek Medan Baru dan Polresta Medan Diminta ProfesionalHasil Bumi Melimpah, Warga Lempuing Gelar Selamatan Bumi Forum Masyarakat Panei Demo Minta PTPN IV Bertanggungjawab Terhadap Sawah MerekaLecehkan Pedum BOS, SMPN 1 Labuan Legalkan Jual Buku LKS

Jakarta, Jaya Pos

Saat ini, kalangan masyarakat meminta kehadiran Kasudin Cipta Karya, Penataan Kota dan Pertanahan (Citata) Kota Administrasi Jakarta Timur, Gentur bersama jajarannya segera melaksanakan sidak (inspeksi mendadak), terkait bangunan Rumah Toko (Ruko) 4 lantai di Jl Sodong Raya RT 06 RW 015 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur, dimana bangunan tersebut diduga tanpa dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dimana IMB Rumah Tinggal yang digunakan No: 44/8.1C.0/31.75.02/1.785.51/2017, tanggal 17 Februari 2017, IPTB: -, class: C, dan No IMB: 45/8.1C.0/31.75.02/1.785.51/2017, tanggal 17 Februari 2017, IPTB: 193/8.15/31/1.711/2015, class: C diduga berasal dari bangunan Cluster 5 unit, yang lokasinya berada tepat di belakang ruko tersebut pembangunannya baru saja rampung.

Bila dalam pelaksanaan sidak terbukti bangunan melanggar Perda dan Pergub, maka selain IMB bangunan dicabut, fisik bangunan juga harus dibongkar.

Hal ini dimaksudkan untuk memberi efek jera terhadap pemilik, sekaligus untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov DKI Jakarta.
Menurut sumber, pembangunan yang dilaksanakan tersebut jelas telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 7 Tahun 2010, tentang Bangunan Gudung dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ), dimana lokasi pembangunan masuk dalam sub zona 01.039.R5 (KDB 60%, KLB 1,20, KB 2), dengan tipe Kopel, serta Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta No 72 tahun 2013, pasal 7 yang menyebutkan, bangunan rumah tinggal 3 lantai wajib menyediakan sumur resapan dan menyediakan ruang terbuka hijau, yang disiapkan secara utuh dari total luas persil dan menanaminya dengan tanaman peneduh tanpa perkerasan.
Terkait hal tersebut, Kepala Seksi (Kasie) Dinas Cipta Karya, Penataan Kota dan Pertanahan (Citata) Kecamatan Pulogadung Ester Sitorus, ketika disambangi di kantornya untuk dikonfirmasi sedang tidak berada di tempat. Salah seorang staf, Hartono mengatakan, pimpinannya sedang tidak berada di tempat.

Menurut Hartono, terkait bangunan di Jl Sodong tersebut sudah diperiksa pihak Inspektorat Pembantu Wilayah Kota (Irbanko) Jakarta Timur. “Ibu sedang ke lapangan. Itu sudah diperiksa pihak Inspektorat, lagian pelanggarannya hanya GSB saja,” sebut Hartono, di kantornya, beberapa waktu lalu.

Sehingga dengan masih bercokolnya bangunan yang disinyalir tanpa IMB ini, ba­nyak kalangan mempertanyakan kinerja aparat Irbanko Kota Administrasi Jakarta Timur. Itu bukan tanpa alasan dan bukan rahasia umum lagi, dimana pihak Irbanko Jakarta Timur sedang melakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum di Sektor Dinas Cipta Karya, Penataan Kota dan Pertanahan Kecamatan Pulo Gadung.

Bahkan belum lama ini, menurut sumber, Irbanko Jakarta Timur juga telah memeriksa beberapa orang dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Pulo Gadung. Ironisnya, pemeriksaan yang dilaksanakan tersebut tidak serta merta menghentikan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta, seperti Perda No 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, Perda No 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) dan Pergub No 72 tahun 2013, serta tegaknya Peraturan Gubernur (Pergub) DKI No 128/2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Ironinya, kendati pemeriksaan oleh Irbanko telah dilakukan, pelaksanaan pembangunan terus berlangsung, meskipun diketahui beberapa waktu lalu sempat terlihat benner merah (segel) terpampang di lokasi tersebut.

Terkait itu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Irbanko Kota Administrasi Jakarta Timur Deden, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pemeriksaan oleh pihaknya. “Memang itu sedang dipro­ses. Tetapi untuk lebih jelasnya, tim pemeriksa yang lebih mengetahui sejauhmana kasus tersebut berjalan,” tandasnya.

Menyikapi hal ini, Direktur Eksekutif Government Agains Corruption and Discrimination (GACD) Andar Situmorang SH ML, yang dihubungi Jaya Pos melalui telepon genggamnya mengemukakan, kasus seperti ini patut mendapat perhatian serius dari Gubernur DKI Jakarta, untuk segera ditindaklanjuti.

Bang Andar-sapaan ak­rab­nya menegaskan, sejak pemerintahan Jokowi-Ahok hingga Ahok-Djarot dan sekarang Djarot di DKI Jakarta, segala bentuk pelanggaran, baik bangunan yang tidak memiliki izin (IMB), melanggar IMB atau bangunan tidak sesuai izin yang diperoleh, dan pelanggaran lainnya adalah merupakan tindakan yang bertentangan dan perda sehingga harus segara dibongkar dan pemilikinya didenda.

Sehingga dirinya sangat menyayangkan ada ruko 4 lantai di Jl Sodong Raya RT 06 RW 015 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung tidak dieksekusi (dibongkar) meskipun sudah dispatikan melakukan pelanggaran aturan yang ada. “Ya, jika benar tidak memiliki izin, seharusnya segara ditindak,” tegasnya.

Dirinya juga sangat menyesalkan sikap Irbanko Jaktim yang terkesan lamban dalam menangani kasus ini. “Irbanko itu adalah lembaga profesional, sehingga kapasitasnya sebagai inspektorat harus benar-benar mampu mengawasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah tugasnya,” sebutnya.
Andar pun meminta masalah ini tidak berlarut-larut, perda soal bangunan di DKI harus ditegakkan, dan tidak boleh ada pilih kasih dalam setiap melakukan penindakan. (Siahaan)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (121558)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (90934)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (63531)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (50531)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (45785)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (45618)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (37463)Perusahaan Martua Sitorus Ngemplang Pajak Rp 7,2 Triliun? (32919)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (31612)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (24049)
Bedah JayaposKades Stroke, BPD Pertanyakan Sikap Bupati SubangDesakan warga ini murni guna menciptakan kondusifitas pemerintahan dalam pelayanan terhadap warga dan ...


Tutupi Indikasi Persekongkolan Tender, ULP Ketapang Manipulasi Data?Pelaksanaan 2 Proyek Bandara Kuala Kurun, Diduga Tidak Sesuai Kontrak445 Mesin Parkir Jadi Mubazir, Ada Politik Dibalik Pengadaan ?Peningkatan Jalan Coban Blimbing-Wonosari Diduga Asal JadiHasil Kerjaan Amburadul Tanpa Referensi Dan Kemampuan Dasar PT Nasrip Indonesia Menang 3 PaketKanwil DJBC Riau dan Sumbar Musnahkan Barang Selundupan Senilai Rp13 M LebihDiduga Kongkalikong Antara Kontraktor dan Pejabat PU di Proyek Rigit Beton 6 M
Laporan KhususBerhasil Kendalikan Kaki Gajah Depok Raih PenghargaanDepok, Jaya Pos Pemerintah Kota (Pemkot) Depok meraih penghargaan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia ...


Tahapan Seleksi Sekda Memasuki Penulisan MakalahBadan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Tahun 2017Ketua Dewan Pimpin Paripurna Istimewa APBD-P 2017Inovasi Disbun Jatim Untuk Petani KakaoHUT Kabupaten Natuna Bupati Berikan Penghargaan Pada PegawaiJaksa Pangkalpinang Masuk SekolahPDAM Kab Melawi Peroleh Predikat WTP