Senin, 02 Oktober 2017 - 05:46:11 WIB
Pelanggaran Bangunan Meningkat Ada Apa Dengan Irbanko Jakarta TimurKategori: Jakarta - Dibaca: 19 kali

Baca Juga:Perusakan Papan Nama Kantor Pengacara, Polsek Medan Baru dan Polresta Medan Diminta ProfesionalHasil Bumi Melimpah, Warga Lempuing Gelar Selamatan Bumi Forum Masyarakat Panei Demo Minta PTPN IV Bertanggungjawab Terhadap Sawah MerekaLecehkan Pedum BOS, SMPN 1 Labuan Legalkan Jual Buku LKS

Jakarta, Jaya Pos

Saat ini, kalangan masyarakat meminta kehadiran Kasudin Cipta Karya, Penataan Kota dan Pertanahan (Citata) Kota Administrasi Jakarta Timur, Gentur bersama jajarannya segera melaksanakan sidak (inspeksi mendadak), terkait bangunan Rumah Toko (Ruko) 4 lantai di Jl Sodong Raya RT 06 RW 015 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung Kota Administrasi Jakarta Timur, dimana bangunan tersebut diduga tanpa dilengkapi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Dimana IMB Rumah Tinggal yang digunakan No: 44/8.1C.0/31.75.02/1.785.51/2017, tanggal 17 Februari 2017, IPTB: -, class: C, dan No IMB: 45/8.1C.0/31.75.02/1.785.51/2017, tanggal 17 Februari 2017, IPTB: 193/8.15/31/1.711/2015, class: C diduga berasal dari bangunan Cluster 5 unit, yang lokasinya berada tepat di belakang ruko tersebut pembangunannya baru saja rampung.

Bila dalam pelaksanaan sidak terbukti bangunan melanggar Perda dan Pergub, maka selain IMB bangunan dicabut, fisik bangunan juga harus dibongkar.

Hal ini dimaksudkan untuk memberi efek jera terhadap pemilik, sekaligus untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov DKI Jakarta.
Menurut sumber, pembangunan yang dilaksanakan tersebut jelas telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 7 Tahun 2010, tentang Bangunan Gudung dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta No 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ), dimana lokasi pembangunan masuk dalam sub zona 01.039.R5 (KDB 60%, KLB 1,20, KB 2), dengan tipe Kopel, serta Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta No 72 tahun 2013, pasal 7 yang menyebutkan, bangunan rumah tinggal 3 lantai wajib menyediakan sumur resapan dan menyediakan ruang terbuka hijau, yang disiapkan secara utuh dari total luas persil dan menanaminya dengan tanaman peneduh tanpa perkerasan.
Terkait hal tersebut, Kepala Seksi (Kasie) Dinas Cipta Karya, Penataan Kota dan Pertanahan (Citata) Kecamatan Pulogadung Ester Sitorus, ketika disambangi di kantornya untuk dikonfirmasi sedang tidak berada di tempat. Salah seorang staf, Hartono mengatakan, pimpinannya sedang tidak berada di tempat.

Menurut Hartono, terkait bangunan di Jl Sodong tersebut sudah diperiksa pihak Inspektorat Pembantu Wilayah Kota (Irbanko) Jakarta Timur. “Ibu sedang ke lapangan. Itu sudah diperiksa pihak Inspektorat, lagian pelanggarannya hanya GSB saja,” sebut Hartono, di kantornya, beberapa waktu lalu.

Sehingga dengan masih bercokolnya bangunan yang disinyalir tanpa IMB ini, ba­nyak kalangan mempertanyakan kinerja aparat Irbanko Kota Administrasi Jakarta Timur. Itu bukan tanpa alasan dan bukan rahasia umum lagi, dimana pihak Irbanko Jakarta Timur sedang melakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum di Sektor Dinas Cipta Karya, Penataan Kota dan Pertanahan Kecamatan Pulo Gadung.

Bahkan belum lama ini, menurut sumber, Irbanko Jakarta Timur juga telah memeriksa beberapa orang dari Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kecamatan Pulo Gadung. Ironisnya, pemeriksaan yang dilaksanakan tersebut tidak serta merta menghentikan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta, seperti Perda No 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, Perda No 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) dan Pergub No 72 tahun 2013, serta tegaknya Peraturan Gubernur (Pergub) DKI No 128/2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Ironinya, kendati pemeriksaan oleh Irbanko telah dilakukan, pelaksanaan pembangunan terus berlangsung, meskipun diketahui beberapa waktu lalu sempat terlihat benner merah (segel) terpampang di lokasi tersebut.

Terkait itu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Irbanko Kota Administrasi Jakarta Timur Deden, ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pemeriksaan oleh pihaknya. “Memang itu sedang dipro­ses. Tetapi untuk lebih jelasnya, tim pemeriksa yang lebih mengetahui sejauhmana kasus tersebut berjalan,” tandasnya.

Menyikapi hal ini, Direktur Eksekutif Government Agains Corruption and Discrimination (GACD) Andar Situmorang SH ML, yang dihubungi Jaya Pos melalui telepon genggamnya mengemukakan, kasus seperti ini patut mendapat perhatian serius dari Gubernur DKI Jakarta, untuk segera ditindaklanjuti.

Bang Andar-sapaan ak­rab­nya menegaskan, sejak pemerintahan Jokowi-Ahok hingga Ahok-Djarot dan sekarang Djarot di DKI Jakarta, segala bentuk pelanggaran, baik bangunan yang tidak memiliki izin (IMB), melanggar IMB atau bangunan tidak sesuai izin yang diperoleh, dan pelanggaran lainnya adalah merupakan tindakan yang bertentangan dan perda sehingga harus segara dibongkar dan pemilikinya didenda.

Sehingga dirinya sangat menyayangkan ada ruko 4 lantai di Jl Sodong Raya RT 06 RW 015 Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo Gadung tidak dieksekusi (dibongkar) meskipun sudah dispatikan melakukan pelanggaran aturan yang ada. “Ya, jika benar tidak memiliki izin, seharusnya segara ditindak,” tegasnya.

Dirinya juga sangat menyesalkan sikap Irbanko Jaktim yang terkesan lamban dalam menangani kasus ini. “Irbanko itu adalah lembaga profesional, sehingga kapasitasnya sebagai inspektorat harus benar-benar mampu mengawasi penyelenggaraan pembangunan di wilayah tugasnya,” sebutnya.
Andar pun meminta masalah ini tidak berlarut-larut, perda soal bangunan di DKI harus ditegakkan, dan tidak boleh ada pilih kasih dalam setiap melakukan penindakan. (Siahaan)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (4677)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (2991)Komentari Kasus e-KTP, Andar: Abraham Samad Itu 'Omdo' (1659)Pandangan Umum Fraksi PDIP, PAN, dan RNB Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Depok TA 2018 (1085)Sutadi SH dan Oknum Polres Ketapang Diduga Bobol Rumah Walet Milik Akim (660)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (605)PT Jembatan Nusantara Melakukan Pembohongan Terhadap Pelamar Pekerjaan (468)Proyek Jalan Siduk-Ketapang Rp 27 M Diduga Bermasalah (337)Diabetes, Ancaman Yang Harus Diwaspadai (297)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (289)
Bedah JayaposAPBDes Katimoho Terindikasi DikorupsiGresik, Jaya Pos APBDes Desa Katimoho Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Jawa Timur jadi sorotan. Pasalnya ...


Bendungan Karalloe Senilai 518 M Tidak Selesai PPK dan Kontraktor Enggan KomentarTangani Sengketa Tanah Damang Tewah Turun LapanganPT EBB Supply Puluhan Ribu Ton Solar Perhari ke Penambang di Sei KahayanRehab Sekolah Di Pandeglang Diduga Rawan PenyimpanganBPN Maros Akan Panggil Pemilik Sertifikat Ganda Pada Lahan Proyek Mamminasata Pekerjaan Jalan Pasirkadu-Perdana Dikeluhkan WargaPT. MAJI Diduga Serobot Lahan Kelompok Tani Karya Mandiri
Laporan KhususDinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Depok Gelar Workshop B2SADepok, Jaya Pos Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok mengelar acara Workshop penyusunan ...


Memperkenalkan Lebih Dini Budaya Batak Pada Anak-Anak Melalui Natal STM SarohaWaiting List Keberangkatan Jamaah Haji Kabupaten Ciamis Sudah Mencapai 2030Menggali Monumen Quo Lijn, Tim Pusat Sejarah Kepolisian Melakukan PenelitianSiapkan Aparatur Transportasi Handal, Padang Panjang Teken MoU dengan STTDPemkab Mukomuko Memperingati Maulid Nabi Mudammad SAW 1439 H/2017 MImbau Pemkab/Pemkot Ingatkan Masyarakat Lakukan Pencegahan KebakaranPengembangan Pemasaran Melalui Online