Senin, 16 Oktober 2017 - 07:14:43 WIB
445 Mesin Parkir Jadi Mubazir, Ada Politik Dibalik Pengadaan ?Kategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 99 kali

Baca Juga:Pengawasan BPOM Dinilai LemahRaskin di Mancak Kab Serang Diduga Marak PenyelewenganTim Kejagung Sita Dokumen Dinas PPKAD Siantar Terkait Dugaan Korupsi APBD TA 2010Mau Cari Untung, Kepsek Sakaring SPd Membangun Sekolah Asal-Asalan dan Menyalahi Bestek

Capaian pendapatan retribusi mesin yang dipasang di 57 ruas jalan dan pengerahan 700 juru parkir itu tidak seperti yang
diharapkan.

Bandung, Jaya Pos

Sebanyak 445 unit mesin parkir elektronik di kota Bandung diindikasikan tak bermanfaat alias mubazir. Hal ini tampak dari capaian pendapatan retribusi mesin yang dipasang di 57 ruas jalan dan pengerahan 700 juru parkir itu tidak seperti yang diharapkan. Baik masyarakat pengguna parkir maupun juru parkir ma­sih enggan menggunakan alat canggih buatan Swedia itu.

Sumber Jaya Pos menyebut ada kekeliruan manajemen dalam pelaksanaan perubahan pembayaran retribusi parkir dari cara lama dengan uang cash menjadi cara elektronik dengan menggunakan e-Money.

“Seharusnya disiapkan dulu BLUD (Badan Layanan Umum Daerah-red.) agar ada wadah yang dapat mengelola keuangan secara otonom. Bukan belanja modal dengan menganggarkan dari APBD sampai Rp. 56 miliar tapi dengan cara lelang investasi. Kalau tidak salah dulu sebelum Kadishub diganti desainnya lelang investasi. Dengan pembagian hasil 70 : 30. 70 % untuk investor dan 30 % untuk BLUD. Tapi entah mengapa Kadishub pengganti justru menganggarkan dan menjadi belanja modal. Bisa saja ada kekuatan politik merubah rencana lelang investasi menjadi penganggaran melalui APBD. Kalau lelang investasi uang Pemkot bisa aman karena menggunakan dana pihak investor. Seharusnya dihindarkan melakukan spekulasi dengan cara swakelola yang 100 % menggunakan uang negara dalam hal ini Pemkot Bandung”, ungkap sumber tersebut.

Masih kata sumber, ada indikasi pengoperasian mesin parkir seharga Rp 125 juta/unit itu akan sia-sia mengingat pelaksanaannya tidak bertahap dan diikuti edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat pengguna.

“Pelaksanaan serentak dan seperti yang perencanaannya tergesa-gesa berpotensi pengoperasian alat canggih itu sia-sia, akhirnya akan jadi barang rongsokan. Walaupun TP4D (Tim Pe­ngawalan, Pengamanan Pe­­me­rintahan dan Pemba­ngunan Daerah) dari kejaksaan dilibatkan untuk mensupervisi pengadaannya, kondisi ini tetap akan membuat masuk­nya penyidik karena berpotensi merugikan negara dengan jumlah tidak kecil. “Kalau sudah menjadi masalah hukum pasti semua saling tuding dan enggan untuk bertanggungjawab”, paparnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Riswandi mengakui pendapatan dari mesin parkir belum memuaskan. “Saya akui memang pendapatan dari mesin parkir baru mencapai Rp 200 juta/bulan. Kita sedang berupaya untuk melakukan perubahan dan sedang mempersiapkan BLUD agar pengelolaan keuangan­nya otonom. Di Jakarta BLUD mengelola perparkiran dan pendapatan mesin parkir justru sangat jauh dibandingkan sistem uang cash”, kata Didi kepada Jaya Pos di ruang kerjanya, belum lama ini.

Dipaparkan Didi, awalnya lelang investasi, investor mengajukan 70:30. Namun setelah ada pemenang, pada saat persiapan kerjasama perubahan Perwal yang isinya perubahan tarif parkir. “Pengajuan asumsi penawaran mereka awalnya Rp 5 ribu/jam ternyata yang disetujui hanya Rp 3 ribu. Menurut mereka kurang fisible, tambah lagi ada zoning yang mereka asumsikan semuanya kota lebih mahal,” ujarnya.@LF


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (121670)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (90982)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (69677)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (50763)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (45936)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (45832)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (37607)Perusahaan Martua Sitorus Ngemplang Pajak Rp 7,2 Triliun? (33028)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (31755)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (24289)
Bedah JayaposPeningkatan Jalan di Desa Kali Pucang Diduga Tidak Sesuai SpekPasuruan, Jaya Pos Begitu banyak pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Pasuruan yang saat ini masih ...


Wabah Korupsi Diduga Melanda Desa PelemwatuPolres Bolmong Diminta Usut Tuntas Dugaan Pungli DDDiduga Banyak Item Hilang, Proyek 5,5 Milyar Layak Di SorotRekanan Dispora Diduga Curangi Proyek Lapangan Futsal, Kabid Lakukan PembiaranPengerjaan Trotoar Kota Padangpanjang Diduga Tidak Sesuai SpekProyek Pusyangatra Ditengarai Tidak Sesuai SpeckPemkab Siak Kebal Hukum Atau Tidak Mengerti Hukum
Laporan KhususDPA DP3AP2KB Dorong Anak Aktif Mengembangkan Minat dan KemampuanBogor, Jaya Pos Saat ini jumlah penduduk usia anak (dibawah 18 tahun) di Kabupaten Bogor cukup tinggi yaitu ...


FBBI Sumbangkan Buku ke SDN 106149 Bulu CinaPemkab Kampanyekan Program Gemar Makan IkanTingkatkan Potensi Wisata di Tatar Galuh Ciamis, Dispar Menggelar Rally Nyukcruk LemburCamat Cengkareng Gelar Jumling ke Wilayah KapukUntuk Kali Kedua Menteri Susi Dianugerahi Gelar Doktor Honoris Causa dari Undip SemarangDimeriahkan Penghafal 30 Juz, Kegiatan Wakaf 1.000 Hafidz di Istano Basa PagaruyungWakil Bupati Kabupaten Mukomuko Resmikan Pelaksanaan Karya Bhakti Kodim 0423/BU