Senin, 16 Oktober 2017 - 07:14:43 WIB
445 Mesin Parkir Jadi Mubazir, Ada Politik Dibalik Pengadaan ?Kategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 29 kali

Baca Juga:Pengawasan BPOM Dinilai LemahRaskin di Mancak Kab Serang Diduga Marak PenyelewenganTim Kejagung Sita Dokumen Dinas PPKAD Siantar Terkait Dugaan Korupsi APBD TA 2010Mau Cari Untung, Kepsek Sakaring SPd Membangun Sekolah Asal-Asalan dan Menyalahi Bestek

Capaian pendapatan retribusi mesin yang dipasang di 57 ruas jalan dan pengerahan 700 juru parkir itu tidak seperti yang
diharapkan.

Bandung, Jaya Pos

Sebanyak 445 unit mesin parkir elektronik di kota Bandung diindikasikan tak bermanfaat alias mubazir. Hal ini tampak dari capaian pendapatan retribusi mesin yang dipasang di 57 ruas jalan dan pengerahan 700 juru parkir itu tidak seperti yang diharapkan. Baik masyarakat pengguna parkir maupun juru parkir ma­sih enggan menggunakan alat canggih buatan Swedia itu.

Sumber Jaya Pos menyebut ada kekeliruan manajemen dalam pelaksanaan perubahan pembayaran retribusi parkir dari cara lama dengan uang cash menjadi cara elektronik dengan menggunakan e-Money.

“Seharusnya disiapkan dulu BLUD (Badan Layanan Umum Daerah-red.) agar ada wadah yang dapat mengelola keuangan secara otonom. Bukan belanja modal dengan menganggarkan dari APBD sampai Rp. 56 miliar tapi dengan cara lelang investasi. Kalau tidak salah dulu sebelum Kadishub diganti desainnya lelang investasi. Dengan pembagian hasil 70 : 30. 70 % untuk investor dan 30 % untuk BLUD. Tapi entah mengapa Kadishub pengganti justru menganggarkan dan menjadi belanja modal. Bisa saja ada kekuatan politik merubah rencana lelang investasi menjadi penganggaran melalui APBD. Kalau lelang investasi uang Pemkot bisa aman karena menggunakan dana pihak investor. Seharusnya dihindarkan melakukan spekulasi dengan cara swakelola yang 100 % menggunakan uang negara dalam hal ini Pemkot Bandung”, ungkap sumber tersebut.

Masih kata sumber, ada indikasi pengoperasian mesin parkir seharga Rp 125 juta/unit itu akan sia-sia mengingat pelaksanaannya tidak bertahap dan diikuti edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat pengguna.

“Pelaksanaan serentak dan seperti yang perencanaannya tergesa-gesa berpotensi pengoperasian alat canggih itu sia-sia, akhirnya akan jadi barang rongsokan. Walaupun TP4D (Tim Pe­ngawalan, Pengamanan Pe­­me­rintahan dan Pemba­ngunan Daerah) dari kejaksaan dilibatkan untuk mensupervisi pengadaannya, kondisi ini tetap akan membuat masuk­nya penyidik karena berpotensi merugikan negara dengan jumlah tidak kecil. “Kalau sudah menjadi masalah hukum pasti semua saling tuding dan enggan untuk bertanggungjawab”, paparnya.

Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Didi Riswandi mengakui pendapatan dari mesin parkir belum memuaskan. “Saya akui memang pendapatan dari mesin parkir baru mencapai Rp 200 juta/bulan. Kita sedang berupaya untuk melakukan perubahan dan sedang mempersiapkan BLUD agar pengelolaan keuangan­nya otonom. Di Jakarta BLUD mengelola perparkiran dan pendapatan mesin parkir justru sangat jauh dibandingkan sistem uang cash”, kata Didi kepada Jaya Pos di ruang kerjanya, belum lama ini.

Dipaparkan Didi, awalnya lelang investasi, investor mengajukan 70:30. Namun setelah ada pemenang, pada saat persiapan kerjasama perubahan Perwal yang isinya perubahan tarif parkir. “Pengajuan asumsi penawaran mereka awalnya Rp 5 ribu/jam ternyata yang disetujui hanya Rp 3 ribu. Menurut mereka kurang fisible, tambah lagi ada zoning yang mereka asumsikan semuanya kota lebih mahal,” ujarnya.@LF


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (9951)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (3041)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (1853)Komentari Kasus e-KTP, Andar: Abraham Samad Itu 'Omdo' (1691)Pandangan Umum Fraksi PDIP, PAN, dan RNB Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Depok TA 2018 (1115)Sutadi SH dan Oknum Polres Ketapang Diduga Bobol Rumah Walet Milik Akim (995)PT Jembatan Nusantara Melakukan Pembohongan Terhadap Pelamar Pekerjaan (841)10,8 Miliar Proyek Pembangunan Jembatan Ulim Dikerjakan Asal Jadi (585)Endorsement Operational Level Untuk Kelas III dan IV Merugikan Pelaut (528)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (501)
Bedah JayaposProyek Rehabilitasi Jembatan Terkesan Asal Jadi, BPKP Diminta Turun TanganKalau mengacu pada papan informasi pekerjaan seharusnya jembatan sudah selesai dan bisa dimanfaatkan oleh ...


Pengusaha Nakal Berkeliaran Memburuh Proyek Di Kabupaten DharmasrayaSoal Kasus Lampu Jalan di Maros, Kompolnas Minta Klarifikasi Kepada Kapolri10,8 Miliar Proyek Pembangunan Jembatan Ulim Dikerjakan Asal JadiAPBDes Katimoho Terindikasi DikorupsiBendungan Karalloe Senilai 518 M Tidak Selesai PPK dan Kontraktor Enggan KomentarTangani Sengketa Tanah Damang Tewah Turun LapanganPT EBB Supply Puluhan Ribu Ton Solar Perhari ke Penambang di Sei Kahayan
Laporan KhususTNI Peduli Atas Penderitaan Seorang Anak Purwokerto, Jaya Pos Pria Muhammad Dian berusia 10 tahun, penderita polio, putra dari ibu Mahyuni dan bapak ...


BOB Berikan Bantuan Mesin Pengolah Pakan Ikan Kepada Warga Desa KasikanDPRD Muba Sambut Baik Inisiatif Pemkab MubaPemkab Muba Sampaikan Raperda Tentang Pinjaman Daerah Kepada DPRDDinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Depok Gelar Workshop B2SAMemperkenalkan Lebih Dini Budaya Batak Pada Anak-Anak Melalui Natal STM SarohaWaiting List Keberangkatan Jamaah Haji Kabupaten Ciamis Sudah Mencapai 2030Menggali Monumen Quo Lijn, Tim Pusat Sejarah Kepolisian Melakukan Penelitian