Selasa, 17 Oktober 2017 - 07:13:22 WIB
Pelaksanaan 2 Proyek Bandara Kuala Kurun, Diduga Tidak Sesuai KontrakKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 287 kali

Baca Juga:Rehab Empat SDN di Kecamatan Wonoayu Berjalan LancarPeresmian Kantor dan Launching e-KTP Kec Bunguran Timur Layani Masyarakat Secara ProfesionalPengawasan BPOM Dinilai LemahRaskin di Mancak Kab Serang Diduga Marak Penyelewengan

Meski dikawal TP4D Kejaksaan Negeri Kuala Kurun. Tak menjamin proyek tersebut,
dilaksanakan dengan benar dan sesuai kontrak.

Kuala Kurun, Jaya Pos

Meskipun kegiatan sejumlah proyek di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dikawal Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kuala Kurun. Namun, tak menjamin proyek tersebut, dilaksanakan dengan benar dan sesuai kontrak.

Buktinya, 2 (dua) paket proyek Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Kelas III Kuala Kurun. Berupa rehabilitasi gedung administrasi senilai Rp 1.025.000.000,00- dikerjakan kontraktor pelaksana, CV. Teknik Karya Engineering, Pusat Palangka Raya. Dan renovasi gedung terminal, yang dikerjakan oleh CV. Indah Raya, Pusat Palangka Raya senilai Rp 2.525.000.000,00-
Kedua proyek tersebut, pelaksanaannya diduga tidak sesuai kontrak, sebab ada item pekerjaan yang tidak dilaksanakan. Yaitu, berupa pembangunan sarana Direksi Keet. Padahal di lokasi terpampang spanduk bertulisan, “Proyek Ini Dikawal Kejaksaan Gunung Mas, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Secara teknis, pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan dapat berhasil dengan baik, apabila waktu dan kualitas atau mutu dikelola dengan baik. Salah satu sarana untuk dapat mengelola proyek dengan baik, adalah tersedianya tempat bagi pe­ngawas proyek dan kontraktor, yaitu Direksi Keet.
Adapun Direksi Keet, adalah tempat untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian pekerjaan, administrasi proyek, tempat majang gambar skedul, gambar bestek, kurva S, dan lain-lain. Dimana pembangunan Direksi Keet termasuk pada pekerjaan persiapan dan dikerjakan sebelum pekerjaan inti dilaksanakan, dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dengan tidak adanya Direksi Keet tersebut, selain dapat diduga tidak sesuai kontrak. Kontraktor pelaksanajuga dinilai tidak transparan terhadap kegiatan proyek .

Anehnya lagi, Fajar yang mengaku sebagai pengawas barang mengatakan, kedua proyek tersebut semuanya dikerjakan oleh, H.Jainuri seorang pengusaha jasa konstruksi di Palangka Raya. Dan Direksi Keet proyek tersebut memang tidak ada. “Kalau Direksi Keet memang tidak ada, tapi untuk lebih jelas lagi silahkan ditanya denganpihak Kejaksaan, karena proyek ini­dikawal TP4D,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, Koswara, SH,MH yang dikonfirmasi Jaya Pos melalui Kasubag Pembinaan, Alfret R.I.Talompo,SH mengatakan, bahwa pihaknya hanya mendampingi dan tidak hubungan dengan pekerjaan tersebut. Jadi, keliru kalau Kejaksaan dijadikan bemper. “Secara normative pekerjaan itukan ada disana, yang punya gawean itu kan mereka, Kejaksaan inikan cuma mendampingi. Jadi, kalau Kejaksaan dijadikan bemper keliru itu, karena yang kerja kan mereka, masa disuruh tanya Kejaksaan,” ujar, Alfret R.I.Tompolo, SH di ruang kerjanya, Rabu (12/10).

Adapun TP4D ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya, tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh. Sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Institusi Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal. (Mandau)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50610)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (41265)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13887)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13381)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13014)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12281)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8350)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (6429)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (5795)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5574)
Bedah JayaposPT PLN (Persero) Riau Memasang Jaringan Arus Listrik Asal JadiRiau, Beberapa anggota masyarakat kembali lagi mempertayakan sudah sejauh mana pertanggung jawaban ...


Tersangka Jansaiman Saragih Menguasai Asset GBI ICC Rayon 11 Pekanbaru Kasus Penebangan Pohon Jati Milik PTPN 2 Tandem MengambangDirut Rumah Sakit Diduga Pungli, Massa Berunjuk RasaAnggaran DD Desa Cimanis- Sobang Pantas DiauditCatut Nama Emil Dardak Akun FB Pencari Sumbangan DipolisikanTipu Nasabah, Developer KSU Penyang Sangkalemu DipolisikanDamparit Kabupaten Barru Sul-Sel Diduga Tidak Sesuai Bestek
Laporan KhususBupati Emil Dardak Sambut Baik Lawatan Danrem 081/DSJ MadiunDitengah kesibukan kerjanya, Emil Dardak meluangkan waktu bersilaturahmi dan menjalin komunikasi dengan ...


TMMD Reg 103 Wilayah Kodim 0736/ Batang, Percepat Pembangunan Wilayah dan Masyarakat Pemkab Gumas Gelar Bursa Inovasi Desa 20182019, Seluruh Kegiatan di OPD Gumas Terintegrasi Secara OnlineUsai Dilantik, Fadly Amran dan Asrul Resmi Jabat Walikota dan Wakil Walikota Padang PanjangPemkab Gumas Rakor Pilkades Serentak 2018HUT OKI Jadi Energi Tuntaskan PembangunanPemko Tanjungbalai Menerima Kedatangan Kafilah MTQN XXVII Asal Kepri di Bandara Kuala Namu