Selasa, 17 Oktober 2017 - 07:13:22 WIB
Pelaksanaan 2 Proyek Bandara Kuala Kurun, Diduga Tidak Sesuai KontrakKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 43 kali

Baca Juga:Rehab Empat SDN di Kecamatan Wonoayu Berjalan LancarPeresmian Kantor dan Launching e-KTP Kec Bunguran Timur Layani Masyarakat Secara ProfesionalPengawasan BPOM Dinilai LemahRaskin di Mancak Kab Serang Diduga Marak Penyelewengan

Meski dikawal TP4D Kejaksaan Negeri Kuala Kurun. Tak menjamin proyek tersebut,
dilaksanakan dengan benar dan sesuai kontrak.

Kuala Kurun, Jaya Pos

Meskipun kegiatan sejumlah proyek di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dikawal Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kuala Kurun. Namun, tak menjamin proyek tersebut, dilaksanakan dengan benar dan sesuai kontrak.

Buktinya, 2 (dua) paket proyek Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Kelas III Kuala Kurun. Berupa rehabilitasi gedung administrasi senilai Rp 1.025.000.000,00- dikerjakan kontraktor pelaksana, CV. Teknik Karya Engineering, Pusat Palangka Raya. Dan renovasi gedung terminal, yang dikerjakan oleh CV. Indah Raya, Pusat Palangka Raya senilai Rp 2.525.000.000,00-
Kedua proyek tersebut, pelaksanaannya diduga tidak sesuai kontrak, sebab ada item pekerjaan yang tidak dilaksanakan. Yaitu, berupa pembangunan sarana Direksi Keet. Padahal di lokasi terpampang spanduk bertulisan, “Proyek Ini Dikawal Kejaksaan Gunung Mas, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Secara teknis, pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan dapat berhasil dengan baik, apabila waktu dan kualitas atau mutu dikelola dengan baik. Salah satu sarana untuk dapat mengelola proyek dengan baik, adalah tersedianya tempat bagi pe­ngawas proyek dan kontraktor, yaitu Direksi Keet.
Adapun Direksi Keet, adalah tempat untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian pekerjaan, administrasi proyek, tempat majang gambar skedul, gambar bestek, kurva S, dan lain-lain. Dimana pembangunan Direksi Keet termasuk pada pekerjaan persiapan dan dikerjakan sebelum pekerjaan inti dilaksanakan, dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dengan tidak adanya Direksi Keet tersebut, selain dapat diduga tidak sesuai kontrak. Kontraktor pelaksanajuga dinilai tidak transparan terhadap kegiatan proyek .

Anehnya lagi, Fajar yang mengaku sebagai pengawas barang mengatakan, kedua proyek tersebut semuanya dikerjakan oleh, H.Jainuri seorang pengusaha jasa konstruksi di Palangka Raya. Dan Direksi Keet proyek tersebut memang tidak ada. “Kalau Direksi Keet memang tidak ada, tapi untuk lebih jelas lagi silahkan ditanya denganpihak Kejaksaan, karena proyek ini­dikawal TP4D,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, Koswara, SH,MH yang dikonfirmasi Jaya Pos melalui Kasubag Pembinaan, Alfret R.I.Talompo,SH mengatakan, bahwa pihaknya hanya mendampingi dan tidak hubungan dengan pekerjaan tersebut. Jadi, keliru kalau Kejaksaan dijadikan bemper. “Secara normative pekerjaan itukan ada disana, yang punya gawean itu kan mereka, Kejaksaan inikan cuma mendampingi. Jadi, kalau Kejaksaan dijadikan bemper keliru itu, karena yang kerja kan mereka, masa disuruh tanya Kejaksaan,” ujar, Alfret R.I.Tompolo, SH di ruang kerjanya, Rabu (12/10).

Adapun TP4D ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya, tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh. Sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Institusi Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal. (Mandau)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (10050)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (3041)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (1853)Komentari Kasus e-KTP, Andar: Abraham Samad Itu 'Omdo' (1691)Pandangan Umum Fraksi PDIP, PAN, dan RNB Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Depok TA 2018 (1115)Sutadi SH dan Oknum Polres Ketapang Diduga Bobol Rumah Walet Milik Akim (997)PT Jembatan Nusantara Melakukan Pembohongan Terhadap Pelamar Pekerjaan (844)10,8 Miliar Proyek Pembangunan Jembatan Ulim Dikerjakan Asal Jadi (586)Endorsement Operational Level Untuk Kelas III dan IV Merugikan Pelaut (534)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (504)
Bedah JayaposPT MRIA Harus Bertanggung Dalam Kasus Yang Menyeret Danyon Zipur 8 SMG Jadi TersangkaMakassar, Jaya Pos Kasus keterlibatan Danyon Zipur 8 SMG yang terlibat dalam peledakan bukit (blasting), ...


Proyek Rehabilitasi Jembatan Terkesan Asal Jadi, BPKP Diminta Turun TanganPengusaha Nakal Berkeliaran Memburuh Proyek Di Kabupaten DharmasrayaSoal Kasus Lampu Jalan di Maros, Kompolnas Minta Klarifikasi Kepada Kapolri10,8 Miliar Proyek Pembangunan Jembatan Ulim Dikerjakan Asal JadiAPBDes Katimoho Terindikasi DikorupsiBendungan Karalloe Senilai 518 M Tidak Selesai PPK dan Kontraktor Enggan KomentarTangani Sengketa Tanah Damang Tewah Turun Lapangan
Laporan KhususPerantau Asal Samosir Merintis Obyek Wisata di KampungSamosir, Jaya Pos Sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi bahwa Samosir adalah salah satu tempat kunjungan ...


TNI Peduli Atas Penderitaan Seorang Anak BOB Berikan Bantuan Mesin Pengolah Pakan Ikan Kepada Warga Desa KasikanDPRD Muba Sambut Baik Inisiatif Pemkab MubaPemkab Muba Sampaikan Raperda Tentang Pinjaman Daerah Kepada DPRDDinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Depok Gelar Workshop B2SAMemperkenalkan Lebih Dini Budaya Batak Pada Anak-Anak Melalui Natal STM SarohaWaiting List Keberangkatan Jamaah Haji Kabupaten Ciamis Sudah Mencapai 2030