Selasa, 17 Oktober 2017 - 07:13:22 WIB
Pelaksanaan 2 Proyek Bandara Kuala Kurun, Diduga Tidak Sesuai KontrakKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 44 kali

Baca Juga:Rehab Empat SDN di Kecamatan Wonoayu Berjalan LancarPeresmian Kantor dan Launching e-KTP Kec Bunguran Timur Layani Masyarakat Secara ProfesionalPengawasan BPOM Dinilai LemahRaskin di Mancak Kab Serang Diduga Marak Penyelewengan

Meski dikawal TP4D Kejaksaan Negeri Kuala Kurun. Tak menjamin proyek tersebut,
dilaksanakan dengan benar dan sesuai kontrak.

Kuala Kurun, Jaya Pos

Meskipun kegiatan sejumlah proyek di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dikawal Tim Pengawal Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kejaksaan Negeri Kuala Kurun. Namun, tak menjamin proyek tersebut, dilaksanakan dengan benar dan sesuai kontrak.

Buktinya, 2 (dua) paket proyek Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, Kelas III Kuala Kurun. Berupa rehabilitasi gedung administrasi senilai Rp 1.025.000.000,00- dikerjakan kontraktor pelaksana, CV. Teknik Karya Engineering, Pusat Palangka Raya. Dan renovasi gedung terminal, yang dikerjakan oleh CV. Indah Raya, Pusat Palangka Raya senilai Rp 2.525.000.000,00-
Kedua proyek tersebut, pelaksanaannya diduga tidak sesuai kontrak, sebab ada item pekerjaan yang tidak dilaksanakan. Yaitu, berupa pembangunan sarana Direksi Keet. Padahal di lokasi terpampang spanduk bertulisan, “Proyek Ini Dikawal Kejaksaan Gunung Mas, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Secara teknis, pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan dapat berhasil dengan baik, apabila waktu dan kualitas atau mutu dikelola dengan baik. Salah satu sarana untuk dapat mengelola proyek dengan baik, adalah tersedianya tempat bagi pe­ngawas proyek dan kontraktor, yaitu Direksi Keet.
Adapun Direksi Keet, adalah tempat untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian pekerjaan, administrasi proyek, tempat majang gambar skedul, gambar bestek, kurva S, dan lain-lain. Dimana pembangunan Direksi Keet termasuk pada pekerjaan persiapan dan dikerjakan sebelum pekerjaan inti dilaksanakan, dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan. Sehingga dengan tidak adanya Direksi Keet tersebut, selain dapat diduga tidak sesuai kontrak. Kontraktor pelaksanajuga dinilai tidak transparan terhadap kegiatan proyek .

Anehnya lagi, Fajar yang mengaku sebagai pengawas barang mengatakan, kedua proyek tersebut semuanya dikerjakan oleh, H.Jainuri seorang pengusaha jasa konstruksi di Palangka Raya. Dan Direksi Keet proyek tersebut memang tidak ada. “Kalau Direksi Keet memang tidak ada, tapi untuk lebih jelas lagi silahkan ditanya denganpihak Kejaksaan, karena proyek ini­dikawal TP4D,” tuturnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, Koswara, SH,MH yang dikonfirmasi Jaya Pos melalui Kasubag Pembinaan, Alfret R.I.Talompo,SH mengatakan, bahwa pihaknya hanya mendampingi dan tidak hubungan dengan pekerjaan tersebut. Jadi, keliru kalau Kejaksaan dijadikan bemper. “Secara normative pekerjaan itukan ada disana, yang punya gawean itu kan mereka, Kejaksaan inikan cuma mendampingi. Jadi, kalau Kejaksaan dijadikan bemper keliru itu, karena yang kerja kan mereka, masa disuruh tanya Kejaksaan,” ujar, Alfret R.I.Tompolo, SH di ruang kerjanya, Rabu (12/10).

Adapun TP4D ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015. Antara lain dimaksudkan untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya, tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan yang perlu didukung dan dilaksanakan secara terencana dan sungguh-sungguh. Sehingga kegiatan pencegahan korupsi yang dilaksanakan oleh Institusi Kejaksaan Republik Indonesia dapat berlangsung dengan efektif dan optimal. (Mandau)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (121670)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (90982)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (69678)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (50763)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (45936)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (45832)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (37607)Perusahaan Martua Sitorus Ngemplang Pajak Rp 7,2 Triliun? (33028)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (31756)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (24290)
Bedah JayaposPeningkatan Jalan di Desa Kali Pucang Diduga Tidak Sesuai SpekPasuruan, Jaya Pos Begitu banyak pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Pasuruan yang saat ini masih ...


Wabah Korupsi Diduga Melanda Desa PelemwatuPolres Bolmong Diminta Usut Tuntas Dugaan Pungli DDDiduga Banyak Item Hilang, Proyek 5,5 Milyar Layak Di SorotRekanan Dispora Diduga Curangi Proyek Lapangan Futsal, Kabid Lakukan PembiaranPengerjaan Trotoar Kota Padangpanjang Diduga Tidak Sesuai SpekProyek Pusyangatra Ditengarai Tidak Sesuai SpeckPemkab Siak Kebal Hukum Atau Tidak Mengerti Hukum
Laporan KhususDPA DP3AP2KB Dorong Anak Aktif Mengembangkan Minat dan KemampuanBogor, Jaya Pos Saat ini jumlah penduduk usia anak (dibawah 18 tahun) di Kabupaten Bogor cukup tinggi yaitu ...


FBBI Sumbangkan Buku ke SDN 106149 Bulu CinaPemkab Kampanyekan Program Gemar Makan IkanTingkatkan Potensi Wisata di Tatar Galuh Ciamis, Dispar Menggelar Rally Nyukcruk LemburCamat Cengkareng Gelar Jumling ke Wilayah KapukUntuk Kali Kedua Menteri Susi Dianugerahi Gelar Doktor Honoris Causa dari Undip SemarangDimeriahkan Penghafal 30 Juz, Kegiatan Wakaf 1.000 Hafidz di Istano Basa PagaruyungWakil Bupati Kabupaten Mukomuko Resmikan Pelaksanaan Karya Bhakti Kodim 0423/BU