Selasa, 17 Oktober 2017 - 07:50:58 WIB
Vonis Kapas Ketua Pengadilan Negeri PangkalpinangKategori: Kepulauan Babel - Dibaca: 45 kali

Baca Juga:Rehab Empat SDN di Kecamatan Wonoayu Berjalan LancarPeresmian Kantor dan Launching e-KTP Kec Bunguran Timur Layani Masyarakat Secara ProfesionalPengawasan BPOM Dinilai LemahRaskin di Mancak Kab Serang Diduga Marak Penyelewengan

Bangka Belitung.Jaya Pos

Sungguh ironis dan Patut untuk di curigai dalam amar putusan Majelis Hakim yang hanya mengganjar hukuman 2 bulan 20 hari kurungan penjara bagi ke tiga terdakwa perkara pupuk palsu masing-masing yaitu Edi Wem alias Akon, Handrianto Tjong alias Ahan dan Suk Liang alias Aleng.

Rasa keadilan masyarakat Provinsi Bangka Belitung khususnya para petani seakan-akan di abaikan dan tak di indahkan lagi oleh Mejelis Hakim yang diketuai langsung Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang.

Apakah dalam Musyawarah Mejelis, Hakim dalam hal ini memutuskan perkara pupuk palsu sudah tidak memiliki hati nurani lagi untuk memihak kepada petani, dan apakah benar Mejelelis Hakim yang terhormat ini juga sudah tidak peka lagi  akan rasa bagaimana pelik nya penderitaan petani akibat dari perbuatan para terdakwa perkara pupuk palsu ?

Menyikapi vonis kapas para terdakwa perkara pupuk palsu oleh majelis hakim yang berdasarkan keadilan ini, Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Surono yang merupakan Ketua Majelis Hakim perkara pupuk palsu ketika ditemui Jurnalist Jaya Pos dikantor nya ( 16/10 ) kemarin terkesan enggan menanggapi vonis ringan para  terdakwa pupuk palsu, hanya sedikit berkomentar yaitu kasus pupuk sudah putus dan selanjutnya silahkan temui humas.

" Ya sudah putus ,,. singkat Surono  Ketua Majelis perkara pupuk palsu sembari menyarankan kepada Jurnalist Jaya Pos Untuk menanyakan hal ini ke humas.

Ditempat yang sama, Iwan Gunawan selaku Humas Pengadilan Negeri Pangkalpinang mengatakan, perkara pupuk palsu yang diketuai Pak Surono selaku Ketua Majelis dan Anggota Maju Purba serta Ibu Diah ini sudah diputuskan 2/3 dari tuntutan 5 bulan pada hari Kamis ( 12/10 ) minggu lalu.

Dijelaskan nya, ringannya putusan perkara pupuk palsu terhadap para terdakwa merupakan kewenangan Majelis Hakim.

" Itu kewenangan Majelis bisa berat,bisa ringan bisa pun bebas " jelas Iwan.

Dikatakan Iwan, tidak ada hal yang spesial bagi para terdakwa pupuk palsu meskipun  jadwal sidang terbilang cepat hanya berselang dua hari.

" Tidak ada yang spesial walaupun jadwal sidang berselang dua hari ".ungkap Iwan

Disinggung Jurnalist Jaya Pos apakah benar ada aliran dana yang di duga mengalir ke Majelis Hakim sebesar 500 juta dari para terdakwa pupuk palsu untuk meringankan putusan , Iwan yang saat itu menjawab, dirinya selaku Humas menegaskan tidak ada aliran dana dari para terdakwa perkara pupuk dan kalau pun ada aliran dana tersebut silahkan dibukti kan dan dilaporkan walau pun putusan ringan, ujar Iwan dengan jawaban terbata bata.

" Tidak Tahu itu,tidak ada,yakin  sepengetahuan saya tidak ada walaupun putusan nya ringan kalau pun ada saya tegaskan silah kan bukti kan dan laporkan ". tegas Iwan.

Sekedar diketahui terdakwa perkara pupuk palsu  dijerat dengan Pasal 60 ayat 1 huruf f dan i UU RI No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang ancaman pidananya 5 tahun penjara dan denda Rp250 juta serta dijerat juga Pasal 62 ayat 1 jo Pasal 8 ayat 1 huruf a dan e UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman kurungan penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 2 miliar.

Putusan yang sangat jauh dari memihak para petani ini oleh Majelis Hakim yang diketuai Surono terhadap para terdakwa pupuk palsu hanya di vonis 2 bulan 20 hari. ( Oby )

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (9951)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (3041)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (1853)Komentari Kasus e-KTP, Andar: Abraham Samad Itu 'Omdo' (1691)Pandangan Umum Fraksi PDIP, PAN, dan RNB Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Depok TA 2018 (1115)Sutadi SH dan Oknum Polres Ketapang Diduga Bobol Rumah Walet Milik Akim (995)PT Jembatan Nusantara Melakukan Pembohongan Terhadap Pelamar Pekerjaan (841)10,8 Miliar Proyek Pembangunan Jembatan Ulim Dikerjakan Asal Jadi (585)Endorsement Operational Level Untuk Kelas III dan IV Merugikan Pelaut (528)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (501)
Bedah JayaposProyek Rehabilitasi Jembatan Terkesan Asal Jadi, BPKP Diminta Turun TanganKalau mengacu pada papan informasi pekerjaan seharusnya jembatan sudah selesai dan bisa dimanfaatkan oleh ...


Pengusaha Nakal Berkeliaran Memburuh Proyek Di Kabupaten DharmasrayaSoal Kasus Lampu Jalan di Maros, Kompolnas Minta Klarifikasi Kepada Kapolri10,8 Miliar Proyek Pembangunan Jembatan Ulim Dikerjakan Asal JadiAPBDes Katimoho Terindikasi DikorupsiBendungan Karalloe Senilai 518 M Tidak Selesai PPK dan Kontraktor Enggan KomentarTangani Sengketa Tanah Damang Tewah Turun LapanganPT EBB Supply Puluhan Ribu Ton Solar Perhari ke Penambang di Sei Kahayan
Laporan KhususTNI Peduli Atas Penderitaan Seorang Anak Purwokerto, Jaya Pos Pria Muhammad Dian berusia 10 tahun, penderita polio, putra dari ibu Mahyuni dan bapak ...


BOB Berikan Bantuan Mesin Pengolah Pakan Ikan Kepada Warga Desa KasikanDPRD Muba Sambut Baik Inisiatif Pemkab MubaPemkab Muba Sampaikan Raperda Tentang Pinjaman Daerah Kepada DPRDDinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Depok Gelar Workshop B2SAMemperkenalkan Lebih Dini Budaya Batak Pada Anak-Anak Melalui Natal STM SarohaWaiting List Keberangkatan Jamaah Haji Kabupaten Ciamis Sudah Mencapai 2030Menggali Monumen Quo Lijn, Tim Pusat Sejarah Kepolisian Melakukan Penelitian