Rabu, 18 Oktober 2017 - 07:13:14 WIB
Tutupi Indikasi Persekongkolan Tender, ULP Ketapang Manipulasi Data?Kategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 143 kali

Baca Juga:Rehab Empat SDN di Kecamatan Wonoayu Berjalan LancarPeresmian Kantor dan Launching e-KTP Kec Bunguran Timur Layani Masyarakat Secara ProfesionalPengawasan BPOM Dinilai LemahRaskin di Mancak Kab Serang Diduga Marak Penyelewengan

Ketapang, Jaya Pos

Pasca pemberitaan Jaya Pos pada 2 edisi lalu, terkait indikasi persekongkolan 15 paket tender proyek APBD tahun 2017 di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar, ternyata untuk menutupi borok, dimana Pokja 5 ULP Ketapang secara diam-diam melakukan manipulasi data pada aplikasi SPSE di Website LPSE Kabupaten Ketapang. Hal tersebut terungkap setelah Jaya Pos Biro Ketapang melakukan cross check di lapangan.

Beberapa sampling paket merupakan indikasi serta bukti bahwa Pokja 5 ULP Ketapang telah melakukan manipulasi pada sistem pelelangan proyek di Kabupaten Ketapang tahun 2017. Sampling 1 pada paket proyek “Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Revitalisasi Pasar Rangga Sentap Kec Delta Pawan”, pemenang tender CV PK.

Pada paket ini sebelum diberitakan, Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) tidak diupload oleh Pokja 5 hingga status lelang selesai. Menurut tahapan yang sudah terjadwal, seharusnya BAHP tersebut telah diupload oleh Pokja 5 pada tanggal 24 Mei 2017, namun secara diam-diam mengupload BAHP paket tersebut pada tanggal 27 September 2017 pukul 14.50 wib.

Kemudian sampling 2 pada paket proyek “Pengadaan Bahan dan Reagen Untuk Laboratorium”, pemenang tender PT DCW. Hal serupa terjadi pada paket ini, kemudian 12 paket lainnya juga terjadi hal yang sama.

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) merupakan resume dari semua proses lelang proyek pemerintah secara elektronik, peraturan di dalam Standar Dokumen Lelang Secara Elektronik yang diadopsi dari Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mewajibkan BAHP diupload pada aplikasi SPSE sebelum tahap penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah lelang, surat penunjukan penyedia barang/jasa hingga tahap penandatanganan kontrak.

Dokumen BAHP wajib tayang pada aplikasi SPSE dan bisa didownload oleh para peserta lelang. BAHP bisa diupload oleh ketua atau sekretaris pokja, karena keduanya sama-sama memegang password pada user Pokja tersebut.

Sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Ketapang Nomor 96/BLP-B/2017 Tanggal 7 Februari 2017, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Peme­rintah Kabupaten Ketapang. Pada lampiran SK tersebut, Armen Sahlan SE merupakan Ketua Pokja 5.

Pada sampling 1, Jaya Pos pernah melakukan konfirmasi kepada Armen Sahlan SE, dirinya memberikan jawaban tertulis melalui surat, yang isinya antara lain mengatakan bahwa tidak tayangnya BAHP disebabkan karena kesalahan sistem. Namun belakangan, permasalahan yang sama terjadi pada belasan paket lain yang dilelang oleh Pokja 5.

Hingga berita ini diturunkan, Jaya Pos akan berkoordinasi dengan pihak Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Ketapang. (Hardi)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50665)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (49054)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13943)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13435)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13086)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12353)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8426)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (6916)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (5990)Sudah 4 Bulan Pegawai Kejaksaan RI Tidak Dapat Dana Remunerasi (5944)
Bedah JayaposDiduga Jadi Ajang Cari Untung, Sanimas Cigondang Pantas Laporkan KejatiPandeglang, Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia diharapkan segera mengambil sikap atas terjadinya ...


Pekerjaan Drainase di Kejayan Dinilai Kurang Baik, Warga Minta Adanya PerbaikanLSM FPR: Kades Perdana Harus Segera Ditindak TegasPembangunan Stasiun Uji Bus Kementerian Pertanian Memakai Material Tidak SNIProgram PAMSIMAS Desa Langensari Menuai MasalahAbaikan Syarat Dokumen Kontrak, PJU Jagir Wonokromo Asal PasangDiduga Korupsi DD Kades Cimanis Sobang Akan DipolisikanSaluran Type 11 Kesatrian Diduga Dicurangi, CV Kibar Indonesia Persada Harus Tanggung Jawab
Laporan KhususTim Wasev Mabes TNI Apresiasi Hasil TMMD Reguler ke 103 Kodim 0376/Batang di Desa DurenomboBatang, Tim Wasev dari Staf PJO (Penanggung Jawab Operasi) Mabes TNI Brigjen TNI Yulius Selvanus ...


Pasilog Bersama Anggota Satgas TMMD Membuat Jamban SehatTNI Batang Membangun Desa Dengan HatiWakil Ketua TP-PKK Sumsel Lakukan Kunjungan Kerja dan Silaturahmi ke TP-PKK Kabupaten PALIPrajurit Satgas TMMD Juga Pandai MemasakBeginilah Penampakan Rumah Tuyeri yang Sudah Dibangun Satgas TMMDKUA PPAS APBD Kota Padang Panjang Resmi DitandatanganiTiga Fraksi DPRD Depok Beri Catatan Penting ke Pemkot