Rabu, 18 Oktober 2017 - 07:13:14 WIB
Tutupi Indikasi Persekongkolan Tender, ULP Ketapang Manipulasi Data?Kategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 169 kali

Baca Juga:Rehab Empat SDN di Kecamatan Wonoayu Berjalan LancarPeresmian Kantor dan Launching e-KTP Kec Bunguran Timur Layani Masyarakat Secara ProfesionalPengawasan BPOM Dinilai LemahRaskin di Mancak Kab Serang Diduga Marak Penyelewengan

Ketapang, Jaya Pos

Pasca pemberitaan Jaya Pos pada 2 edisi lalu, terkait indikasi persekongkolan 15 paket tender proyek APBD tahun 2017 di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar, ternyata untuk menutupi borok, dimana Pokja 5 ULP Ketapang secara diam-diam melakukan manipulasi data pada aplikasi SPSE di Website LPSE Kabupaten Ketapang. Hal tersebut terungkap setelah Jaya Pos Biro Ketapang melakukan cross check di lapangan.

Beberapa sampling paket merupakan indikasi serta bukti bahwa Pokja 5 ULP Ketapang telah melakukan manipulasi pada sistem pelelangan proyek di Kabupaten Ketapang tahun 2017. Sampling 1 pada paket proyek “Belanja Jasa Konsultan Perencanaan Revitalisasi Pasar Rangga Sentap Kec Delta Pawan”, pemenang tender CV PK.

Pada paket ini sebelum diberitakan, Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) tidak diupload oleh Pokja 5 hingga status lelang selesai. Menurut tahapan yang sudah terjadwal, seharusnya BAHP tersebut telah diupload oleh Pokja 5 pada tanggal 24 Mei 2017, namun secara diam-diam mengupload BAHP paket tersebut pada tanggal 27 September 2017 pukul 14.50 wib.

Kemudian sampling 2 pada paket proyek “Pengadaan Bahan dan Reagen Untuk Laboratorium”, pemenang tender PT DCW. Hal serupa terjadi pada paket ini, kemudian 12 paket lainnya juga terjadi hal yang sama.

Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) merupakan resume dari semua proses lelang proyek pemerintah secara elektronik, peraturan di dalam Standar Dokumen Lelang Secara Elektronik yang diadopsi dari Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mewajibkan BAHP diupload pada aplikasi SPSE sebelum tahap penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah lelang, surat penunjukan penyedia barang/jasa hingga tahap penandatanganan kontrak.

Dokumen BAHP wajib tayang pada aplikasi SPSE dan bisa didownload oleh para peserta lelang. BAHP bisa diupload oleh ketua atau sekretaris pokja, karena keduanya sama-sama memegang password pada user Pokja tersebut.

Sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Ketapang Nomor 96/BLP-B/2017 Tanggal 7 Februari 2017, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Peme­rintah Kabupaten Ketapang. Pada lampiran SK tersebut, Armen Sahlan SE merupakan Ketua Pokja 5.

Pada sampling 1, Jaya Pos pernah melakukan konfirmasi kepada Armen Sahlan SE, dirinya memberikan jawaban tertulis melalui surat, yang isinya antara lain mengatakan bahwa tidak tayangnya BAHP disebabkan karena kesalahan sistem. Namun belakangan, permasalahan yang sama terjadi pada belasan paket lain yang dilelang oleh Pokja 5.

Hingga berita ini diturunkan, Jaya Pos akan berkoordinasi dengan pihak Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Ketapang. (Hardi)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59090)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50947)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14252)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (13816)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13718)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13399)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13353)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12701)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8738)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8257)
Bedah JayaposKetua NCW Lahat Dapat Surat Balasan Terkait Dugaan Korupsi di PUPR Senilai Rp24 MNCW desak KPK agar secepatnya memproses kasus dugaan korupsi senilai Rp 24 miliar yang dilaporkan melalui ...


RSI Siti Hajar Tidak Profesional Dalam Menangani PasienPolemik Pengiriman 2.493 Ton Zirkon Oleh PT Putraprima Mineral MandiriDiduga Gelapkan Dana Nasabah, PT PNM Unit Amurang Dilaporkan Ke Polda SulutMencuri Kabel Milik PT OKI Pulp and Papers Mills, Sarmadin Ditangkap PolisiMantan Camat Merapi Timur Diduga Terlibat Pembuatan Surat Tanah FiktifDrainase Desa Rimba Beringin Rusak Diduga Pembangunan Asal JadiRealisasi APBD Membengkak, Biaya Perjalanan Dinas 2017 Terindikasi Korupsi ?
Laporan KhususPenilaian Dasawisma Aster II "Optimis Raih Juara"Padang Panjang, Jaya Pos Dasawisma Aster II berhasil menjadi nominator Kelompok Dasawisma Berprestasi ...


Fachrori: Kita Berupaya Maksimal Wujudkan Program Pembangunan 30 Ribu Massa Akan Ramaikan Gelaran Generasi Muda Cinta Lalu Lintas di Provinsi JambiFachrori Rapat Bersama Mentan Bicarakan Penguatan Harga Karet dan PanganHasil Evaluasi SAKIP Pemkab Gunung Mas Raih Predikat BPerbub Baru: Gaji PTT di Gumas Diatas UMKBupati Gumas Lantik 59 Kades Terpilih Periode 2018-2024Jiwa Rela Berkorban R Joko Kaiman Perlu Diteladani