Sabtu, 11 November 2017 - 10:01:40 WIB
Polres Bolmong Diminta Usut Tuntas Dugaan Pungli DDKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 34 kali

Baca Juga:Deddy Kusdinar Akan Menyeret Andi Mallarangeng Jadi TersangkaBonaran Situmeang Lecehkan PendukungnyaFoke dan Istri Optimis Rakyat Akan Dukung Dirinya di Putaran KeduaMau Mendapat Untung Besar Kontraktor Kerja Asal Jadi, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Tertidur

Bolmong, Jaya Pos
Kepolisian Resort (Polres) Bolaang Mongondow (Bolmong) yang dinahkodai AKBP Ganny F Siahaan diminta dengan tegas agar dapat mengusut tuntas adanya dugaan pungutan liar (pungli) terhadap para kepala desa (kades) yang menerima Dana Desa Bolmong.
Desakan tersebut salah satunya disampaikan langsung oleh sumber berinisial JM warga Desa Dumoga Kecamatan Dumoga Barat, saat bersuah dengan Jaya Pos, pekan kemarin di kediamannya. “Saya meminta Polres Bolmong segera melidik kasus pungli penerimaan dana desa yang ada di Kecamatan Dumoga Utara,” kata JM.
JM mantan kades tersebut, menuturkan berdasarkan pengakuan yang disampaikan kades aktif yang tak mau namanya ditulis mengatakan, kebenaran soal adanya pungutan liar yang mana setiap kades penerima dana desa harus menyetorkan uang sebesar Rp 5 juta kepada camat, dan persoalan ini sudah merupakan bukti yang harus ditanggapi secara serius oleh pihak Polres Bolmong. “Jadi, apa yang disampaikan, adalah sebuah pembuktian bahwa benar telah terjadi pungli. Untuk itu saya meminta polres menjadikan itu sebagai dasar dalam penyelidikan dan lidik, kalau perlu agar memanggil Camat Dumoga Utara tersebut,” katanya.
JM mengatakan, kasus tersebut tidak bisa didiamkan begitu saja oleh aparat penegak hukum, harus mengusutnya secara tuntas supaya ada efek jera bagi para pelaku pungli di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Seperti diberitakan Jaya Pos sebelumnya, setiap kepala desa (sangadi) penerima dana desa yang tersebar di Kecamatan Dumoga Utara yang terdiri dari 16 desa, kades harus menyetorkan uang kepada oknum camat sebesar Rp 5 juta.
Camat Dumoga Utara, I Ketut Kolag saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, pekan kemarin mengatakan bahwa teman-teman camat yang lain, terang-tera­ngan ada meminta tapi tidak diberitakan.
Di tempat terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Bolmong melalui, Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (Lakri) Hengky Kaunang, berharap ini pintu masuk bagi pihak kepolisian Polres Bolmong untuk memanggil oknum camat tersebut guna dimintai krarifikasi, siapa-siapa saja camat-camat yang terang-terangan meminta uang DD kepada kades.
“Apabila Polres Bolmong lamban dalam mengusutnya, kami atas nama Lakri akan membawa persoalan ini ke Polda bahkan ke Mabes Polri, karena ini suatu pelangaran hukum,” tantang Kaunang.
“Ya, pelaku pungli tidak hanya dijerat dengan pasal KUHP. Pelaku juga bisa dijerat dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apalagi, jika merupakan ASN, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara, bahkan kalau perlu bisa diberhentikan sebagai ASN, karena Presiden RI Joko Widodo sangat jelas, tidak ada tempat bagi pelaku pungli,” tegas Kaunang.
Kaunang juga menyebut, ada ancaman hukuman lebih besar lagi yakni Pasal 12 e UU Tipikor. Pungli itu juga bisa dikatakan sebagai korupsi, karena ada Pasal 12 e dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.(Heng)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (10050)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (3041)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (1853)Komentari Kasus e-KTP, Andar: Abraham Samad Itu 'Omdo' (1691)Pandangan Umum Fraksi PDIP, PAN, dan RNB Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Depok TA 2018 (1115)Sutadi SH dan Oknum Polres Ketapang Diduga Bobol Rumah Walet Milik Akim (997)PT Jembatan Nusantara Melakukan Pembohongan Terhadap Pelamar Pekerjaan (844)10,8 Miliar Proyek Pembangunan Jembatan Ulim Dikerjakan Asal Jadi (586)Endorsement Operational Level Untuk Kelas III dan IV Merugikan Pelaut (534)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (504)
Bedah JayaposPT MRIA Harus Bertanggung Dalam Kasus Yang Menyeret Danyon Zipur 8 SMG Jadi TersangkaMakassar, Jaya Pos Kasus keterlibatan Danyon Zipur 8 SMG yang terlibat dalam peledakan bukit (blasting), ...


Proyek Rehabilitasi Jembatan Terkesan Asal Jadi, BPKP Diminta Turun TanganPengusaha Nakal Berkeliaran Memburuh Proyek Di Kabupaten DharmasrayaSoal Kasus Lampu Jalan di Maros, Kompolnas Minta Klarifikasi Kepada Kapolri10,8 Miliar Proyek Pembangunan Jembatan Ulim Dikerjakan Asal JadiAPBDes Katimoho Terindikasi DikorupsiBendungan Karalloe Senilai 518 M Tidak Selesai PPK dan Kontraktor Enggan KomentarTangani Sengketa Tanah Damang Tewah Turun Lapangan
Laporan KhususPerantau Asal Samosir Merintis Obyek Wisata di KampungSamosir, Jaya Pos Sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi bahwa Samosir adalah salah satu tempat kunjungan ...


TNI Peduli Atas Penderitaan Seorang Anak BOB Berikan Bantuan Mesin Pengolah Pakan Ikan Kepada Warga Desa KasikanDPRD Muba Sambut Baik Inisiatif Pemkab MubaPemkab Muba Sampaikan Raperda Tentang Pinjaman Daerah Kepada DPRDDinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Depok Gelar Workshop B2SAMemperkenalkan Lebih Dini Budaya Batak Pada Anak-Anak Melalui Natal STM SarohaWaiting List Keberangkatan Jamaah Haji Kabupaten Ciamis Sudah Mencapai 2030