Sabtu, 11 November 2017 - 10:01:40 WIB
Polres Bolmong Diminta Usut Tuntas Dugaan Pungli DDKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 112 kali

Baca Juga:Deddy Kusdinar Akan Menyeret Andi Mallarangeng Jadi TersangkaBonaran Situmeang Lecehkan PendukungnyaFoke dan Istri Optimis Rakyat Akan Dukung Dirinya di Putaran KeduaMau Mendapat Untung Besar Kontraktor Kerja Asal Jadi, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Tertidur

Bolmong, Jaya Pos
Kepolisian Resort (Polres) Bolaang Mongondow (Bolmong) yang dinahkodai AKBP Ganny F Siahaan diminta dengan tegas agar dapat mengusut tuntas adanya dugaan pungutan liar (pungli) terhadap para kepala desa (kades) yang menerima Dana Desa Bolmong.
Desakan tersebut salah satunya disampaikan langsung oleh sumber berinisial JM warga Desa Dumoga Kecamatan Dumoga Barat, saat bersuah dengan Jaya Pos, pekan kemarin di kediamannya. “Saya meminta Polres Bolmong segera melidik kasus pungli penerimaan dana desa yang ada di Kecamatan Dumoga Utara,” kata JM.
JM mantan kades tersebut, menuturkan berdasarkan pengakuan yang disampaikan kades aktif yang tak mau namanya ditulis mengatakan, kebenaran soal adanya pungutan liar yang mana setiap kades penerima dana desa harus menyetorkan uang sebesar Rp 5 juta kepada camat, dan persoalan ini sudah merupakan bukti yang harus ditanggapi secara serius oleh pihak Polres Bolmong. “Jadi, apa yang disampaikan, adalah sebuah pembuktian bahwa benar telah terjadi pungli. Untuk itu saya meminta polres menjadikan itu sebagai dasar dalam penyelidikan dan lidik, kalau perlu agar memanggil Camat Dumoga Utara tersebut,” katanya.
JM mengatakan, kasus tersebut tidak bisa didiamkan begitu saja oleh aparat penegak hukum, harus mengusutnya secara tuntas supaya ada efek jera bagi para pelaku pungli di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Seperti diberitakan Jaya Pos sebelumnya, setiap kepala desa (sangadi) penerima dana desa yang tersebar di Kecamatan Dumoga Utara yang terdiri dari 16 desa, kades harus menyetorkan uang kepada oknum camat sebesar Rp 5 juta.
Camat Dumoga Utara, I Ketut Kolag saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, pekan kemarin mengatakan bahwa teman-teman camat yang lain, terang-tera­ngan ada meminta tapi tidak diberitakan.
Di tempat terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Bolmong melalui, Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (Lakri) Hengky Kaunang, berharap ini pintu masuk bagi pihak kepolisian Polres Bolmong untuk memanggil oknum camat tersebut guna dimintai krarifikasi, siapa-siapa saja camat-camat yang terang-terangan meminta uang DD kepada kades.
“Apabila Polres Bolmong lamban dalam mengusutnya, kami atas nama Lakri akan membawa persoalan ini ke Polda bahkan ke Mabes Polri, karena ini suatu pelangaran hukum,” tantang Kaunang.
“Ya, pelaku pungli tidak hanya dijerat dengan pasal KUHP. Pelaku juga bisa dijerat dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apalagi, jika merupakan ASN, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara, bahkan kalau perlu bisa diberhentikan sebagai ASN, karena Presiden RI Joko Widodo sangat jelas, tidak ada tempat bagi pelaku pungli,” tegas Kaunang.
Kaunang juga menyebut, ada ancaman hukuman lebih besar lagi yakni Pasal 12 e UU Tipikor. Pungli itu juga bisa dikatakan sebagai korupsi, karena ada Pasal 12 e dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.(Heng)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50354)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13445)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12779)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8004)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5325)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (4815)Dua Siswa Kelas 3 SMKN Tutur Dikeluarkan, Disuruh Buat Pernyataan Pengunduran Diri (3941)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (3739)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (3612)Pengusaha Ayam Goreng Karawaci Rugi Rp 28 Juta (3526)
Bedah JayaposPenggunaan Anggaran Pendidikan PAUD Mantan Pjs Mekar Jaya Diduga Tidak TransparanPandeglang, JAYAPOS - Hj Murtiningsih SE, mantan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Mekar Jaya ...


Pungli di CV BB Travel Catut Nama Polres Penyidik Dilapor Ke Propam Polda KaltengPedestrian Merr-Kalidami Senilai Rp 3 Milyar Terkesan Asal JadiGalian C Desa Treman Kabupaten Minut Diduga Tidak Mengantongi IzinProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung JawabKinerja PPDP KPU Way Kanan DipertanyakanSatpol PP Kota Tanjungbalai Tertibkan PKL Berdagang di TrotoarDishub Labuhanbatu Lakukan Sidak di Empat Dermaga Penyeberangan
Laporan KhususSembako Malam Disalurkan Kepada Warga Sasaran TMMD BanjarnegaraBanjarnegara, JAYAPOS - Bantuan paket sembako dari Kodim 0704 Banjarnegara yang sebelumnya ...


Peringatan Harganas XXV Tahun 2018, Bupati Irdinansyah Peroleh Tanda Kehormatan Manggala Karya KencaSuport Ibu-ibu Karanggondang Luar Biasa "Tak Ragu Langsir Material"Pemprov Jambi Dukung Pelestarian Olahraga Tradisional dan Liga SantriBerkah TMMD Bagi Pedagang TernakPembangunan Drainase di Lokasi TMMD Reg 102 DikebutRehab RTLH di Lokasi TMMD Reg 102 PasegeranBupati Lantik Direktur dan Badan Pengawas PDAM Tirta Bahalap Kuala Kurun