Sabtu, 11 November 2017 - 10:01:40 WIB
Polres Bolmong Diminta Usut Tuntas Dugaan Pungli DDKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 52 kali

Baca Juga:Deddy Kusdinar Akan Menyeret Andi Mallarangeng Jadi TersangkaBonaran Situmeang Lecehkan PendukungnyaFoke dan Istri Optimis Rakyat Akan Dukung Dirinya di Putaran KeduaMau Mendapat Untung Besar Kontraktor Kerja Asal Jadi, Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Tertidur

Bolmong, Jaya Pos
Kepolisian Resort (Polres) Bolaang Mongondow (Bolmong) yang dinahkodai AKBP Ganny F Siahaan diminta dengan tegas agar dapat mengusut tuntas adanya dugaan pungutan liar (pungli) terhadap para kepala desa (kades) yang menerima Dana Desa Bolmong.
Desakan tersebut salah satunya disampaikan langsung oleh sumber berinisial JM warga Desa Dumoga Kecamatan Dumoga Barat, saat bersuah dengan Jaya Pos, pekan kemarin di kediamannya. “Saya meminta Polres Bolmong segera melidik kasus pungli penerimaan dana desa yang ada di Kecamatan Dumoga Utara,” kata JM.
JM mantan kades tersebut, menuturkan berdasarkan pengakuan yang disampaikan kades aktif yang tak mau namanya ditulis mengatakan, kebenaran soal adanya pungutan liar yang mana setiap kades penerima dana desa harus menyetorkan uang sebesar Rp 5 juta kepada camat, dan persoalan ini sudah merupakan bukti yang harus ditanggapi secara serius oleh pihak Polres Bolmong. “Jadi, apa yang disampaikan, adalah sebuah pembuktian bahwa benar telah terjadi pungli. Untuk itu saya meminta polres menjadikan itu sebagai dasar dalam penyelidikan dan lidik, kalau perlu agar memanggil Camat Dumoga Utara tersebut,” katanya.
JM mengatakan, kasus tersebut tidak bisa didiamkan begitu saja oleh aparat penegak hukum, harus mengusutnya secara tuntas supaya ada efek jera bagi para pelaku pungli di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Seperti diberitakan Jaya Pos sebelumnya, setiap kepala desa (sangadi) penerima dana desa yang tersebar di Kecamatan Dumoga Utara yang terdiri dari 16 desa, kades harus menyetorkan uang kepada oknum camat sebesar Rp 5 juta.
Camat Dumoga Utara, I Ketut Kolag saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, pekan kemarin mengatakan bahwa teman-teman camat yang lain, terang-tera­ngan ada meminta tapi tidak diberitakan.
Di tempat terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Bolmong melalui, Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (Lakri) Hengky Kaunang, berharap ini pintu masuk bagi pihak kepolisian Polres Bolmong untuk memanggil oknum camat tersebut guna dimintai krarifikasi, siapa-siapa saja camat-camat yang terang-terangan meminta uang DD kepada kades.
“Apabila Polres Bolmong lamban dalam mengusutnya, kami atas nama Lakri akan membawa persoalan ini ke Polda bahkan ke Mabes Polri, karena ini suatu pelangaran hukum,” tantang Kaunang.
“Ya, pelaku pungli tidak hanya dijerat dengan pasal KUHP. Pelaku juga bisa dijerat dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apalagi, jika merupakan ASN, akan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara, bahkan kalau perlu bisa diberhentikan sebagai ASN, karena Presiden RI Joko Widodo sangat jelas, tidak ada tempat bagi pelaku pungli,” tegas Kaunang.
Kaunang juga menyebut, ada ancaman hukuman lebih besar lagi yakni Pasal 12 e UU Tipikor. Pungli itu juga bisa dikatakan sebagai korupsi, karena ada Pasal 12 e dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara.(Heng)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerMembongkar Proyek Permai Grup (Bag 1), PT AJ Dapat Jatah Rp 35 M di Kementerian Perhubungan (121670)Komisi IX DPR RI dan Menteri Kesehatan Agar Meninjau Kembali Pembangunan Rumah Sakit Internasional (90982)Bayi Hasil Hubungan Gelap Dibuang di WC Sekitar Kabah ( Nestapa Pahlawan Devisa di Negeri Orang Bgn (69679)SMPN 2 Pasar Kemis Butuh Ruang Kelas Baru (50763)PP Amanatul Ummah Tidak Penuhi Janjinya Pada Wali Murid (45936)Diduga Peras Pengusaha Toko Material dan Toko Emas, PPATK Diminta Audit Harta Pejabat KPP Pratama Ko (45832)Tanah Milik H.Amiruddin Pase Jadi Ajang Kejahatan Koneksitas Hakim Dan Penyidik Kepolisian (37607)Perusahaan Martua Sitorus Ngemplang Pajak Rp 7,2 Triliun? (33028)Ibunda Ajeng Mamamia Dimejahijaukan (31756)Sudah Tiga Jenderal Polisi Pembawa Gerbong Terbelit Kasus (24290)
Bedah JayaposSertifikat Ganda Di Lahan Proyek Nasional MamminasataPembebasan lahan milik warga di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, untuk pembangunan jalan pada proyek ...


Peningkatan Jalan di Desa Kali Pucang Diduga Tidak Sesuai SpekWabah Korupsi Diduga Melanda Desa PelemwatuPolres Bolmong Diminta Usut Tuntas Dugaan Pungli DDDiduga Banyak Item Hilang, Proyek 5,5 Milyar Layak Di SorotRekanan Dispora Diduga Curangi Proyek Lapangan Futsal, Kabid Lakukan PembiaranPengerjaan Trotoar Kota Padangpanjang Diduga Tidak Sesuai SpekProyek Pusyangatra Ditengarai Tidak Sesuai Speck
Laporan KhususDPA DP3AP2KB Dorong Anak Aktif Mengembangkan Minat dan KemampuanBogor, Jaya Pos Saat ini jumlah penduduk usia anak (dibawah 18 tahun) di Kabupaten Bogor cukup tinggi yaitu ...


FBBI Sumbangkan Buku ke SDN 106149 Bulu CinaPemkab Kampanyekan Program Gemar Makan IkanTingkatkan Potensi Wisata di Tatar Galuh Ciamis, Dispar Menggelar Rally Nyukcruk LemburCamat Cengkareng Gelar Jumling ke Wilayah KapukUntuk Kali Kedua Menteri Susi Dianugerahi Gelar Doktor Honoris Causa dari Undip SemarangDimeriahkan Penghafal 30 Juz, Kegiatan Wakaf 1.000 Hafidz di Istano Basa PagaruyungWakil Bupati Kabupaten Mukomuko Resmikan Pelaksanaan Karya Bhakti Kodim 0423/BU