Sabtu, 16 Desember 2017 - 07:34:24 WIB
Bendungan Karalloe Senilai 518 M Tidak Selesai PPK dan Kontraktor Enggan KomentarKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 79 kali

Baca Juga:BPK Diminta Audit Pelaksanaan OPRM, Habiskan Dana Puluhan Miliar Pelaksanaan OPRM Tidak MaksimalHari Ini, KPU Bahas Parpol Peserta Pemilu 2014Anggaran Dari APBD, MD Sirojul Mu`taalimin di Bangun Asal JadiNHKBP Duren Sawit ( Putra) dan Naposo Pardos Kali Malang (Putri) Juara I Futsal NABAJA CUP III 2012

Makassar, Jaya Pos

Mega proyek konstruksi pembangunan Bendungan Karalloe, yang menelan anggaran sebesar Rp 518 miliar lebih, akhirnya tidak kunjung selesai dibangun tepat waktu.

Proyek yang bersumber dari dana APBN Kementerian PUPR ini, mulai dilaksankan sejak Desember 2013, dan sesuai jadwal serta kontrak yang ditanda tangani antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta kontraktor pelaksana, proyek tersebut berakhir masa kontraknya tanggal 28 Desember 2017.

Berdasarkan dokumen kontrak yang didapat Jaya Pos, proyek berbandrol lebih dari setengah triliun ini, saat proses tender dilaksanakan tahun 2013 lalu, PT Nindya Karya Divisi V ditetapkan sebagai pemenang lelang, dengan nilai penawaran harga sebesar Rp 518.220.000.000.

Setelah melalui proses, akhirnya pada tanggal 17 Desember 2013 PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan pembangunan Bendungan Karalloe Kabupaten Gowa, yang ditunjukkan kepada General Manager PT Nindya Karya (Persero) Divisi V, yang beralamatkan di Jl Lamadukelleng No 28 Makassar, dan pada tanggal 18 Desember 2017, ditandatangani surat perjanjian yang disebut kontrak.

Setelah SPPBJ dan surat perjanjian/kontrak dibuat, selanjutnya PPK membuat Surat Perintah Kerja (SPK) pada tanggal 20 Desember 2017, disusul dengan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) pada tanggal yang sama. Penandatanganan surat perjanjian/kontrak pada proyek ini, ditandatangani oleh Abd Rachman Rasjid SST MT selaku PPK dengan Firmansyah ST selalu General Manager PT Nindya Karya (Persero) Divisi V.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja yang ditandatangani antara PPK dan GM PT Nindya Karya (Persero) Divisi V Firmansyah ST, jika waktu penyelesaian pekerjaan, berlangsung selama 1.470 hari kalender, dan berlaku mulai tanggal 20 Desember 2013 sampai 28 Desember 2017.

Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya Jaya Pos, sejak awal pembangunan proyek Bendungan Karalloe, berbagai masalah yang krusial mewarnai jalannya proyek ini, utamanya soal pembebasan lahan yang hingga saat ini masih belum terselesaikan.

Sumber yang namanya enggan dikorankan mengatakan, dikarenakan banyaknya masalah yang timbul dalam proyek ini, maka hampir semua pejabat di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) Provinsi Sulawesi Selatan. “Khususnya yang terlibat langsung dengan proyek ini diganti, mulai Kepala Satker hingga PPK dan Staf dibawanya,” tutur sumber.

Lebih lanjut menurut sumber, sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terhadap proyek Bendungan Karalloe ini, karena dapat dipastikan proyek yang menggunakan uang rakyat ini sarat dengan berbagai penyimpangan, dan tidak akan mungkin selesai pada Desember 2017 sesuai kontrak.

Sementara PPK dalam proyek Pembangunan Bendungan Karalloe, saat dimintai konfirmasi tertulis terkait kegiatan proyek dimaksud, sama sekali tidak merespon surat klarifikasi dan konfirmasi yang dilayangkan Jaya Pos.

Hal yang sama juga terjadi pada GM PT Nindya Karya (Persero) Divisi V. sejak Jaya Pos mengirim surat konfirmasi tertulis tertanggal 7 Desember 2017, Firmansyah selalu General Manager justru memilih diam tidak mau menjawab surat klarifikasi dan konfirmasi yang dilayangkan. (JK)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerDinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (10050)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (3041)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (1853)Komentari Kasus e-KTP, Andar: Abraham Samad Itu 'Omdo' (1691)Pandangan Umum Fraksi PDIP, PAN, dan RNB Terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Kota Depok TA 2018 (1115)Sutadi SH dan Oknum Polres Ketapang Diduga Bobol Rumah Walet Milik Akim (997)PT Jembatan Nusantara Melakukan Pembohongan Terhadap Pelamar Pekerjaan (844)10,8 Miliar Proyek Pembangunan Jembatan Ulim Dikerjakan Asal Jadi (586)Endorsement Operational Level Untuk Kelas III dan IV Merugikan Pelaut (532)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (504)
Bedah JayaposPT MRIA Harus Bertanggung Dalam Kasus Yang Menyeret Danyon Zipur 8 SMG Jadi TersangkaMakassar, Jaya Pos Kasus keterlibatan Danyon Zipur 8 SMG yang terlibat dalam peledakan bukit (blasting), ...


Proyek Rehabilitasi Jembatan Terkesan Asal Jadi, BPKP Diminta Turun TanganPengusaha Nakal Berkeliaran Memburuh Proyek Di Kabupaten DharmasrayaSoal Kasus Lampu Jalan di Maros, Kompolnas Minta Klarifikasi Kepada Kapolri10,8 Miliar Proyek Pembangunan Jembatan Ulim Dikerjakan Asal JadiAPBDes Katimoho Terindikasi DikorupsiBendungan Karalloe Senilai 518 M Tidak Selesai PPK dan Kontraktor Enggan KomentarTangani Sengketa Tanah Damang Tewah Turun Lapangan
Laporan KhususPerantau Asal Samosir Merintis Obyek Wisata di KampungSamosir, Jaya Pos Sejak dicanangkan oleh Presiden Jokowi bahwa Samosir adalah salah satu tempat kunjungan ...


TNI Peduli Atas Penderitaan Seorang Anak BOB Berikan Bantuan Mesin Pengolah Pakan Ikan Kepada Warga Desa KasikanDPRD Muba Sambut Baik Inisiatif Pemkab MubaPemkab Muba Sampaikan Raperda Tentang Pinjaman Daerah Kepada DPRDDinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Depok Gelar Workshop B2SAMemperkenalkan Lebih Dini Budaya Batak Pada Anak-Anak Melalui Natal STM SarohaWaiting List Keberangkatan Jamaah Haji Kabupaten Ciamis Sudah Mencapai 2030