Sabtu, 16 Desember 2017 - 07:34:24 WIB
Bendungan Karalloe Senilai 518 M Tidak Selesai PPK dan Kontraktor Enggan KomentarKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 326 kali

Baca Juga:BPK Diminta Audit Pelaksanaan OPRM, Habiskan Dana Puluhan Miliar Pelaksanaan OPRM Tidak MaksimalHari Ini, KPU Bahas Parpol Peserta Pemilu 2014Anggaran Dari APBD, MD Sirojul Mu`taalimin di Bangun Asal JadiNHKBP Duren Sawit ( Putra) dan Naposo Pardos Kali Malang (Putri) Juara I Futsal NABAJA CUP III 2012

Makassar, Jaya Pos

Mega proyek konstruksi pembangunan Bendungan Karalloe, yang menelan anggaran sebesar Rp 518 miliar lebih, akhirnya tidak kunjung selesai dibangun tepat waktu.

Proyek yang bersumber dari dana APBN Kementerian PUPR ini, mulai dilaksankan sejak Desember 2013, dan sesuai jadwal serta kontrak yang ditanda tangani antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta kontraktor pelaksana, proyek tersebut berakhir masa kontraknya tanggal 28 Desember 2017.

Berdasarkan dokumen kontrak yang didapat Jaya Pos, proyek berbandrol lebih dari setengah triliun ini, saat proses tender dilaksanakan tahun 2013 lalu, PT Nindya Karya Divisi V ditetapkan sebagai pemenang lelang, dengan nilai penawaran harga sebesar Rp 518.220.000.000.

Setelah melalui proses, akhirnya pada tanggal 17 Desember 2013 PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk pelaksanaan pembangunan Bendungan Karalloe Kabupaten Gowa, yang ditunjukkan kepada General Manager PT Nindya Karya (Persero) Divisi V, yang beralamatkan di Jl Lamadukelleng No 28 Makassar, dan pada tanggal 18 Desember 2017, ditandatangani surat perjanjian yang disebut kontrak.

Setelah SPPBJ dan surat perjanjian/kontrak dibuat, selanjutnya PPK membuat Surat Perintah Kerja (SPK) pada tanggal 20 Desember 2017, disusul dengan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) pada tanggal yang sama. Penandatanganan surat perjanjian/kontrak pada proyek ini, ditandatangani oleh Abd Rachman Rasjid SST MT selaku PPK dengan Firmansyah ST selalu General Manager PT Nindya Karya (Persero) Divisi V.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja yang ditandatangani antara PPK dan GM PT Nindya Karya (Persero) Divisi V Firmansyah ST, jika waktu penyelesaian pekerjaan, berlangsung selama 1.470 hari kalender, dan berlaku mulai tanggal 20 Desember 2013 sampai 28 Desember 2017.

Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya Jaya Pos, sejak awal pembangunan proyek Bendungan Karalloe, berbagai masalah yang krusial mewarnai jalannya proyek ini, utamanya soal pembebasan lahan yang hingga saat ini masih belum terselesaikan.

Sumber yang namanya enggan dikorankan mengatakan, dikarenakan banyaknya masalah yang timbul dalam proyek ini, maka hampir semua pejabat di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang (BBWSPJ) Provinsi Sulawesi Selatan. “Khususnya yang terlibat langsung dengan proyek ini diganti, mulai Kepala Satker hingga PPK dan Staf dibawanya,” tutur sumber.

Lebih lanjut menurut sumber, sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terhadap proyek Bendungan Karalloe ini, karena dapat dipastikan proyek yang menggunakan uang rakyat ini sarat dengan berbagai penyimpangan, dan tidak akan mungkin selesai pada Desember 2017 sesuai kontrak.

Sementara PPK dalam proyek Pembangunan Bendungan Karalloe, saat dimintai konfirmasi tertulis terkait kegiatan proyek dimaksud, sama sekali tidak merespon surat klarifikasi dan konfirmasi yang dilayangkan Jaya Pos.

Hal yang sama juga terjadi pada GM PT Nindya Karya (Persero) Divisi V. sejak Jaya Pos mengirim surat konfirmasi tertulis tertanggal 7 Desember 2017, Firmansyah selalu General Manager justru memilih diam tidak mau menjawab surat klarifikasi dan konfirmasi yang dilayangkan. (JK)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (55157)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50743)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14030)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13517)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13180)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12454)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8505)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (7289)Sudah 4 Bulan Pegawai Kejaksaan RI Tidak Dapat Dana Remunerasi (6411)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (6210)
Bedah JayaposCV Linang Jaya Diduga Kirim Material Tak Sesuai RAB Ke 30 Penerima Program RTLH Di Desa LabuanPandeglang, Jaya Pos Desa Labuan, Kecamatan Labuan merupakan salah satu desa yang mendapatkan Program Rumah ...


Dinas PUPR Kab Sidoarjo Bidang Pengairan Diduga Lakukan Mark UpPembangunan USB SDN Babat 2 Kecamatan Legok Beraroma KorupsiDiduga Proyek Pembangunan Pasar Cibaliung, Gunakan Besi BekasProyek NUSP-2 ADB Loan Rp 5,9 M di Kapuas Berbau KKNKades Tanjung Diduga Selewengkan Keuangan Desa Ratusan Juta RupiahProyek Jalan Hotmix Desa Medalsari - Saketi Terkesan DitutupiBPK Diminta Audit Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Perbatasan Tutur Arah Malang
Laporan KhususHari Jadi Bantaeng Ke-764 Gubernur Sulsel Bantu Bantaeng 26 MBantaeng, Jaya Pos Pada tanggal 7 Desember 2018, seluruh masyarakat Bantaeng bersuka cita menyambut kembali ...


Bakti PUPR Bangun Infrastruktur Mempersatukan BangsaLurah Bahu : Sidak Bagi Pendatang Berdomisili di WilayahnyaPengawasan APK Bersama Stakeholder Untuk Pemilu 2019Bupati Canangkan Gerakan Banyumas MembacaBanjir di Buaran DPU Tangsel Sigap Tangani Laporan WargaTanah Datar Gelar Festival Pesona Minang KabauDPRD Sumsel Gelar Rapat Paripurna Ke-LI (51)