Minggu, 17 Desember 2017 - 06:38:54 WIB
APBDes Katimoho Terindikasi DikorupsiKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 747 kali

Baca Juga:BPK Diminta Audit Pelaksanaan OPRM, Habiskan Dana Puluhan Miliar Pelaksanaan OPRM Tidak MaksimalHari Ini, KPU Bahas Parpol Peserta Pemilu 2014Anggaran Dari APBD, MD Sirojul Mu`taalimin di Bangun Asal JadiNHKBP Duren Sawit ( Putra) dan Naposo Pardos Kali Malang (Putri) Juara I Futsal NABAJA CUP III 2012

Gresik, Jaya Pos

APBDes Desa Katimoho Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Jawa Timur jadi sorotan. Pasalnya Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) sekitar 2 miliar ini ditengarai jadi ajang bagi-bagi atau balas budi atas terpilihnya Rini sebagai Kepala Desa Katimoho, beberapa tahun lalu.

Setidaknya inilah yang disampaikan Budi yang mengaku sebagai warga Desa Katimoho ketika berbincang-bincang dengan Jaya Pos, beberapa waktu lalu. “Ini bagaimana mas, uang negara ko dijadikan ajang bancakan, cetus Budi.

Dari hasil investigasi yang dilakukan LSM WAR (Wadah Aspirasi Rakyat), menurut Ketua Umumnya Ir Didik Wahono SH MSi, bersama konsultan independen yang mau terjun langsung ke lokasi pekerjaan di Desa Katimoho menemukan beberapa pekerjaan yang ditengarai “dimarkup“ dalam perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan.

Dari hasil hitung–hitungan yang dilakukan konsultan beberapa pekerjaan ditengarai mengandung unsure mark up antara lain pembangunan Jembatan Katimoho yang berlokasi di RT 08 RW 03 dengan volume 2,2M x 6M atau sekitar 13,2M2 senilai Rp 22 juta dilaksanakan secara swakelola, selanjutnya pembangunan jembatan Katimoho di Rt 04 Rw 02 Volume 1,5 x 4,5M senilai Rp 8 juta dilaksanakan swakelola, pembangunan jembatan dusun Katimoho di RT 03 RW 01 senilai Rp 7 juta dilaksanakan secara swakelola, pembangunan drainase di Dusun Katimoho Rt 03 RW 01 dengan volume kegiatan 90 x 0,6M dan 17,5 x 0,9M senilaiRp 46 juta dilaksanakan secara swakelola, pembangunan jalan paving dusun Katimoho RT 03 Rw 01 dengan volume kegiatan 125M x 3M atau seluas 375M2 senilaiRp 70 juta dilaksanakan secara swakelola dan rehab polindes berlokasi di Dusun Dukuh Desa Katimoho dengan volume lebar 6m panjang 8 m atau sekitar 48m2 senilai Rp 82 juta.
Dari hasil estimasi hitung–hitungan sederhana yang dilakukan oleh konsultan independen ditemukan kelebihan bayar hamper sekitar 56%.

Menurut Ir Heryanto MT, dari hasil sampling 6 pekerjaan yang didatangi Jaya Pos dan tim memang terindikasi terjadi pembengkakan (mark up) harga. “Dari 6 paket kegiatan senilai Rp 235 juta dapat dipastikan uang negara hilang Rp 131.600.000,” ungkap Ir Hary kepada Jaya Pos, di kantornya, Kamis (14/12).

“Itu baru beberapa kegiatan di dusun Katimoho dan apabila di seluruh desa dihitung tidak mustahil akan ditemukan kerugian negara yang mencengangkan,” pungkas bung Hery.

Sementara Kepala Desa Katimoho yang hendak dikonfirmasi di kantor desa sedang tidak berada di tempat. Terpisah, Ir Didik Wahono SH MSi kepada Jaya Pos menegaskan hal itu tidak bisa dibiarkan, bila dalam beberapa paket kecil saja kerugian negara sudah demikian besar bagaimana bila dirinci keseluruhan.

“Ini jelas-jelas ada itikat tidak baik dari pengelola anggaran dan hal itu merupakan tanggungjawab kepala desa sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran,” pungkas bung Didik seraya menambahkan bahwa pihaknya tidak segan–segan melaporkan pihak–pihak yang dianggap paling bertanggungjawab atas terjadinya kebocoran anggaran di Desa Katimoho.(ZEIN)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (55157)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50743)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14030)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13517)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13180)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12454)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8505)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (7289)Sudah 4 Bulan Pegawai Kejaksaan RI Tidak Dapat Dana Remunerasi (6411)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (6210)
Bedah JayaposCV Linang Jaya Diduga Kirim Material Tak Sesuai RAB Ke 30 Penerima Program RTLH Di Desa LabuanPandeglang, Jaya Pos Desa Labuan, Kecamatan Labuan merupakan salah satu desa yang mendapatkan Program Rumah ...


Dinas PUPR Kab Sidoarjo Bidang Pengairan Diduga Lakukan Mark UpPembangunan USB SDN Babat 2 Kecamatan Legok Beraroma KorupsiDiduga Proyek Pembangunan Pasar Cibaliung, Gunakan Besi BekasProyek NUSP-2 ADB Loan Rp 5,9 M di Kapuas Berbau KKNKades Tanjung Diduga Selewengkan Keuangan Desa Ratusan Juta RupiahProyek Jalan Hotmix Desa Medalsari - Saketi Terkesan DitutupiBPK Diminta Audit Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Perbatasan Tutur Arah Malang
Laporan KhususHari Jadi Bantaeng Ke-764 Gubernur Sulsel Bantu Bantaeng 26 MBantaeng, Jaya Pos Pada tanggal 7 Desember 2018, seluruh masyarakat Bantaeng bersuka cita menyambut kembali ...


Bakti PUPR Bangun Infrastruktur Mempersatukan BangsaLurah Bahu : Sidak Bagi Pendatang Berdomisili di WilayahnyaPengawasan APK Bersama Stakeholder Untuk Pemilu 2019Bupati Canangkan Gerakan Banyumas MembacaBanjir di Buaran DPU Tangsel Sigap Tangani Laporan WargaTanah Datar Gelar Festival Pesona Minang KabauDPRD Sumsel Gelar Rapat Paripurna Ke-LI (51)