Selasa, 31 Juli 2012 - 05:07:39 WIB
Pemko Depok Diminta Tingkatkan Kualitas Pengelolaan KeuanganKategori: Depok - Dibaca: 471 kali

Baca Juga:Developer Perumahan Ciptaningati Bohongi KonsumenDi Bulan Ramadhan 2 Lokalisasi Tetap BeroperasiKPK Diminta Usut Dana Bansos RKB Di Disdik Kabupaten SimalungunOknum Dishub Lampura Diduga Selewengkan Dana Retribusi Terminal Tipe A Simpang Propau

Depok, Jaya Pos

Pemerintah Kota (Pemko) Depok diminta meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan keuangan daerah. Pasalnya, pemerintah asuhan Nur Mahmudi Ismail baru bisa menghabiskan anggaran dan belum melakukan pembukuan secara baik.

Pemerintah juga harus melakukan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan berupa output, outcome, impact maupun benefit sesuai dengan yang diharapkan masyarakat Kota Depok. “Kami masih menemukan kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian internal di lingkup organisasi Pemerintah Kota Depok. DPRD Kota Depok berharap  agar kualitas manajemen pengelolaan keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Depok terus ditingkatkan,” kata anggota Badan Keuangan DPRD Kota Depok, Siswanto.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan, DPRD telah melakukan tiga paripurna secara maraton yakni:  Paripurna DPRD Kota Depok soal Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2011,  Paripurna Penyampian LPJ Wali Kota Depok, dan Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap penyampaian LPJ Wali Kota.

“Semuanya dipimpin langsung Ketua DPRD dan wakil-wakilnya. Tapi, permintaan kita agar pemerintah meningkatkan laporan keuangan belum juga berjalan dengan baik. Kita minta permintaan itu ditanggapi serius oleh wali kota. Jangan main-main lagi,” tegas Siswanto.

Siswanto mengingatkan, Peraturan Pemerintah (PP) No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diisyaratkan bahwa APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait pendapatan maupun belanja daerah.

Dia melanjutkan, beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah. Antara lain : pertama, pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Kedua, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD. Ketiga, semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukan dalam APBD dan dilakukan prosesnya melalui rekening kas umum daerah.  “Bila berkaca dari semua itu, maka kualitas laporan keuangan daeran belum memadai,” kata dia.

Menurutnya, dalam melakukan pembahasan dan pengkajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2011 ini, Badan Anggaran DPRD Kota Depok mengacu pada beberapa Peraturan antara lain : PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PP No.8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan beberapa peraturan lainnya.

Dengan harapan agar dapat memperoleh informasi yang transparan dan akuntabel. “Adapun pentingnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam setiap tahun anggaran  adalah merupakan “alat kontrol” sejauhmana pelaksanaan disiplin anggaran serta usaha Pemerintah dalam menjalankan Perda tentang APBD,” ungkap Siswanto.

Sementara itu, Wali Kota Nur Mahmudi menyambut baik saran dan masukan yang disampaikan Badan Anggaran DPRD Kota Depok. Masukan tersebut, kata Nur Mahmudi, bakal dijadikan sebagai bahan penyempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta laporan pertanggungjawaban APBD pada tahun berikutnya sehingga akan dapat dicapai sesuai target yang lebih maksimal lagi. “Kita berkomitmen untuk bekerja secara optimal, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan kemajuan kota Depok,” kata dia.

Ketua DPRD Kota Depok, Rintis Yanto menuturkan bahwa setelah melalui proses pembahasan yang intensif antara Badan Anggaran DPRD Kota Depok dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Depok serta seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Depok telah menyelesaikan tugasnya dengan baik sehingga akhirnya DPRD menetapkan Keputusan tentang persetujuan terhadap Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Tahun Anggaran 2011.

“Atas nama pimpinan Dewan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada saudara-saudara yang duduk dalam keanggotaan Badan Anggaran serta rekan-rekan eksekutif atas kerjasamanya yang baik,” tandasnya.Joko Warihnyo


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerWalikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (66762)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (60963)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (52724)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (18451)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (16292)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (15556)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (15270)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (14965)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (14726)Diduga Mabuk, Tarian Gemulai Siswi SMAN 1 Mojosari Mojokerto Viral (10937)
Bedah JayaposMurkayani S, Terdakwa Penipuan CPNS Dituntut 2 Tahun 6 Bulan PenjaraPekanbaru, Jaya Pos Kasus penipuan yang menjerat Murkayani yang sudah berlangsung 6 tahun lalu, yaitu pada ...


Diduga Gunakan Dana Desa FiktifDiduga Honor Pencegahan Karhutla Tahun 2019 di Ketapang DisunatKejati Babel Usut Dugaan Penyimpangan Pembelian Biji TimahProyek Jl Pelang-Batu Tajam Ketapang Rp 56,4 M Terindikasi Gagal MutuKejari Kabupaten Bandung Setor Uang Pengganti Perkara Tipikor ke Kas NegaraDiduga Lakukan Pungli, Kepala Desa Dan Panitia PTSL Dilaporkan Ke Kejari PandeglangDiduga Belum Kantongi IMB, Pembangunan Tower Pemancar Dari Ratelindo Berjalan Mulus
Laporan KhususKPP Pratama Bukittinggi Bersinergi dengan Pemko PadangpanjangPadangpanjang, Jaya Pos Walikota Padangpanjang Fadly Amran BBA Datuak Paduko Malano menerima tamu dari ...


Desa Sukamulya Maju Dan Berkembang Pesat Berkat Kepemimpinan H. NawawiOrmas LACAK Mengajak Masyarakat Mengawal Terus Anggaran Negara Dalam Pemberantasan KorupsiKerajinan Ijuk Panumbangan Tembus Pasar Tanah AirKesakralan Gunung Pusuk Buhit Perlu DipertahankanDPRD Muba Tanggapi Audiensi Baznas MubaSiap Tanggap Bencana, Kodim 0711 Pemalang Menamam Rumput VertiverPemkab Gumas Gelar Forum Konsultasi Publik Penyempurnaan Rancangan RKPD 2021