Selasa, 31 Juli 2012 - 05:32:43 WIB
Tidak Peduli dan Cemarkan Lingkungan, Karyawan dan Masyarakat Demo PT Allegrindo ke DPRD SimalungunKategori: Sumatera Utara - Dibaca: 489 kali

Baca Juga:Oknum KPU Kab Kubu Raya Selingkuhi Istri AparatTipu Rekan Bisnis Rp 7,9 Miliar Yu Feng Terancam 4 Tahun PenjaraPemko Depok Diminta Tingkatkan Kualitas Pengelolaan KeuanganDeveloper Perumahan Ciptaningati Bohongi Konsumen

Simalungun, Jaya Pos

Ratusan massa yang terdiri dari buruh PT Allegrindo dan masyarakat sekitar mendatangi kantor DPRD Simalungun. Dengan menumpang truk dan puluhan sepedamotor, massa tiba di kantor DPRD.

Mereka datang membawa spanduk bertuliskan “Kembalikan Hak Kami, sebagai buruh dan berikan kepastian status kami di PT Allegrindo, PT Allegrindo harus tutup usahanya.” Dengan mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, secara bergantian massa menyampaikan orasinya. Selain orasi juga diselingi lagu perjuangan buruh dan mahasiswa.

Tidak lama kemudian, akhirnya Ketua DPRD Binton Tindaon SPd dan anggota DPRD lainnya datang menemui pengunjuk rasa. Koordinator Aksi Jhon Roysen Purba dan Rado Damanik dalam pernyataan sikapnya mengatakan bahwa timbulnya bibit penyakit akibat pencemaran udara yang terindikasi berasal dari PT Allegrindo.

Semenjak keberadaan PT Allegrindo di Urung Panei, populasi lalat dan nyamuk semakin banyak. Padahal, dahulu sebelum berdirinya Allegrindo ini tidak pernah terjadi, limbah PT Allegrindo mengakibatkan pemukiman di sekitarnya menjadi bau. “Padahal seperti kita ketahui bahwa Desa Urung Panei merupakan salah satu daerah lintasan menuju objek wisata Danau Toba, tidak ada kontribusi dari perusahaan tersebut kepada warga Desa Urung Panei, sementara menurut UU No 40 tahun 2005 tentang tentang CSR bahwa setiap perusahaan wajib memberikan 1% keuntungan perusahaan kepada masyarakat sekitar,” katanya.

Menurut Rado, PT Allegrindo telah banyak melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya dalam pasal 66 point 2 huruf c tentang perlidungan upah dan syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggungjawab perusahaan.

Sementara dalam pasal 66 ayat 1 setiap pekerja atau buruh mempunyai hak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja maupun moral kesusilaan. “Selama ini pekerja tidak diberikan masker, sarung tangan dan kelengkapan lainnya. Kalau begini terus kami minta PT Allegrindo ditutup saja, pemkab harus berani mencabut izin usahanya untuk kepentingan masyarakat banyak, jika tidak berani kami akan menutup paksa,” tegasnya.

Rado mengancam akan melaporkan PT Allegrindo ke Kementerian Lingkungan Hidup karena ulah perusahaan tersebut yang diduga membuang limbah kotoran ternak serta bangkai ternak babi yang mati ke Danau Toba. “Dalam waktu dekat, kami akan terus melakukan penyelidikan untuk menemukan bukti konkrit, sehingga bisa segera dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kami menyesalkan banyaknya kepala daerah di sekitar Danau Toba yang terus mengkampanyekan kelestarian Danau Toba, sementara ada perusahaan yang mencoba mengotori air danau tersebut dibiarkan begitu saja, kalau permasalah ini tidak dituntaskan, kami akan sampaikan langsung ke Pak Boediona saat kedatangannya nantinya,” katanya.

Warga dan para pekerja akhirnya disuruh masuk keruangan rapat DPRD untuk membahas masalah keluhan masyarakat kepada PT Allegrindo, Dan dalam rapat antara masyarakat dan DPRD akhirnya mendapatkan jalan keluar yakni akhirnya DPRD Simalungun meminta waktu selama sebulan serta membentuk Panja untuk melakukan investigasi terhadap PT.Allegrindo serta keputusan bila PT.Allegrindo tidak bisa memutuskan keinginan warga dan pekerja maka DPRD akan meminta kepada pihak Pemkab Simalungun dan pihak terkait agar menutup usaha PT.Allegrindo, Diakhir rapat massa meneriakan” Tutup Allegrindo, Tutup Allegrindo dan usir dari Simalungun PT.Allegrindo.Hrp


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59698)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52464)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51552)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15040)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14309)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14133)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12403)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9328)
Bedah JayaposEksekusi bergaya premanisme, Hendra Laporkan ACC Finance ke BPSK Bukittinggi Bukittinggi, Jaya Pos Karena merasa dirugikan, Hendra Sutoto (39) melaporkan peristiwa yang dialaminya 3 ...


Kasus Tanah Kas Desa RancaudikTerkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di Tapung
Laporan KhususPemdes Sukaramai Jalin Kerjasama Dengan Praktisi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tentang PerikaKampar, Jaya Pos Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukaramai menjalin kerjasama dengan pegiat/praktisi pelatihan ...


Ketua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliPolsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 Dilantik