Selasa, 31 Juli 2012 - 07:00:54 WIB
Walikota Sibolga Dalang Pengemplangan Solar IlegalKategori: Sumatera Utara - Dibaca: 452 kali

Baca Juga:Tidak Peduli dan Cemarkan Lingkungan, Karyawan dan Masyarakat Demo PT Allegrindo ke DPRD SimalungunOknum KPU Kab Kubu Raya Selingkuhi Istri AparatTipu Rekan Bisnis Rp 7,9 Miliar Yu Feng Terancam 4 Tahun PenjaraPemko Depok Diminta Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan

Sibolga, Jaya Pos

Lembaga Swadaya Masya­rakat Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrat (LSM Gemawasbi) Provinsi Sumatera Utara melalui suratnya nomor 004/MP-LSM.Gemawasbi/Provsu/VII/2012 mendesak Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) untuk menetapkan status hukum Walikota Sibolga, HM Syarfi Hutauruk yang diduga menjadi dalang dari pembelian, pengangkutan, penimbunan dan penjualan/niaga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar secara illegal, terstruktur, sistemik dan masiv di Kota Sibolga.

Kebijakan Walikota melegalkan para nelayan tradisional membeli BBM solar ke SPBU telah dimanfaatkan oleh para sejumlah oknum di luar nelayan.

LSM Gemawasbi menilai, penanganan kasus tersebut terkesan lambat dan tebang pilih. “Kita telah melaporkan kasus tersebut pada Kapoldasu pada tanggal tanggal 9 Januari 2012. Pada tanggal 14 Maret 2012 tim Ditreskrimsus Poldasu telah melakukan penangkapan terhadap saudara Mei Fadly Siregar yang diduga sebagai pengemplang. Namun, hingga saat ini belum ada pengembangan kasus tersebut sehingga tidak ada penambahan tersangka,” Ujar Direktur LSM Gemawasbi, Peniel SB Sitorus di Sibolga.

Sitorus lebih jauh mengatakan, ruang waktu bagi institusi penegak hukum untuk mengungkap kasus tersebut secara menyeluruh sudah lebih dari pada cukup. Sebab, sejak pihaknya melakukan pelaporan hingga berita ini dilansir telah berlangsung selama enam bulan.

Tapi pihak Poldasu belum berhasil menambah dan melakukan tindakan bagi para tersangka bahkan belum memeriksa Walikota Sibolga yang menjadikan para pengemplang leluasa beraksi dengan menggunakan payung hukum yang diterbitkan Walikota.   

Menurut Sitorus, status hukum para terlapor sangat diperlukan guna adanya kepastian hukum sehimgga peran masing masing pihak diketahui. Kinerja pihak Poldasu dinilai terkesan hanya mampu menangkap dan menjadikan Mei Fadly Siregar sebagai kambing hitam alias tumbal. Sedangkan pihak yang paling bertanggung jawab dalam permasalahan tersebut adalah Walikota Sibolga.

Dengan adanya keputusan bersama Muspida Kota Sibolga di ruang kerja Walikota Sibolga pada tanggal 6 Juli 2011 telah mele­gal­kan para nelayan tradisonal membeli BBM solar ke SPBU. tim


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59700)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52465)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51552)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15040)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14310)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14133)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13851)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13359)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12415)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9332)
Bedah JayaposEksekusi bergaya premanisme, Hendra Laporkan ACC Finance ke BPSK Bukittinggi Bukittinggi, Jaya Pos Karena merasa dirugikan, Hendra Sutoto (39) melaporkan peristiwa yang dialaminya 3 ...


Kasus Tanah Kas Desa RancaudikTerkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di Tapung
Laporan KhususPemdes Sukaramai Jalin Kerjasama Dengan Praktisi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tentang PerikaKampar, Jaya Pos Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukaramai menjalin kerjasama dengan pegiat/praktisi pelatihan ...


Ketua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliPolsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 Dilantik