Senin, 05 Februari 2018 - 07:55:24 WIB
Kuasa Hukum Jonru : Saksi Ahli Yang Dihadirkan Jaksa Tidak KompetenKategori: Jakarta - Dibaca: 152 kali

Baca Juga:Manajemen SMKN 53 Jakarta Gelar Tatap Muka Dengan Orang Tua SiswaWisata Budaya Sianjur Mula-Mula Pusuk Buhit SamosirPasca Ramadhan Samsat Jaksel Berikan Pelayanan MaksimalWalikota Sibolga Dalang Pengemplangan Solar Ilegal

Jakarta, Jaya Pos

Sidang lanjutan ujaran kebencian di media sosial dengan terdakwa Jon Riah Ukur alias Jonru Ginting kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (1/2) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dua saksi ahli yang dihadirkan Jaksa akan menguatkan dakwaannya dalam persidangan tersebut. Kedua saksi ahli tersebut juga pernah bersaksi dalam persidangan untuk kasus serupa dengan terdakwa Buni Yani.

Kedua orang itu adalah ahli digital forensik dari Polda Metro Jaya, Saji Purwanto dan ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Effendi Saragih.
Persidangan hingga larut malam merupakan kelanjutan dari sidang (30/1) lalu yang dibatalkan karena ketidakhadiran dua saksi. Dan Saksi Hendra Yulianti isteri Jonru juga dibatalkan karena menolak memberikan kesaksian.

Menurut Djudju Purwantoro, Kuasa Hukum Jonru, “Persidangan hari ini atas kesaksian dari saksi ahli Dr Efendi Saragih bahwa kita menganggap sangat tidak kompeten. Karena sebelumnya saksi ahli backgroundnya akademisi dan desertasinya hukum perdata jadi ya menurut kami saksi tidak kompeten,” ujarnya kepada wartawan seusai sidang.

“Jadi apa yang kami konfirmasi tentang pemahaman didakwakan Jonru tentang pasal 28 tentang UU ITE sa­ngat tidak memahami betul hanya dikatakan sebagai delik formal tidak memerlukan sebab akibat suatu kegiatan dan tidak terlalu penting. seperti apa frase ya seperti itulah delik pidana,” terang Djuju.

Lanjutnya, saksi kedua Saji Purwanto dari ahli digital forensik yang nota bene dari lembaga Kepolisian karena hanya Polri yang memiliki sesuai dengan ISO dan kita menganggap tidak indvendent karena tidak ada pembanding.”Dan paling penting yang kami tanyakan saksi ahli menggali alat bukti dan kita minta alat bukti yang disajikan sesuai pasal 6 UU ITE tahun 2016 harus bisa diakses dan di pertanggungjawabkan sesuai dengan UU ITE,” ujarnya.

“Ternyata JPU tidak bisa membuka dan membuktikan itu jadi dasar pembuktian kami menganggap tidak sah karena screen shoot tidak melalui foto. Kami meminta juga Kepada Majelis Hakim agar memanggil untuk hadir Qurais Sihab agar lebih clear untuk menanyakan apakah keberatan atau tidak atas apa yang disangkakan tersebut dan termasuk Akbar Faisal yang sering dikaitkan de­ngan menyebabkan adanya laporan ini,” tutup Djuju.(@D2)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50468)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (18678)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13556)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12868)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8131)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5422)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (5175)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (4412)Dua Siswa Kelas 3 SMKN Tutur Dikeluarkan, Disuruh Buat Pernyataan Pengunduran Diri (4069)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (3684)
Bedah JayaposDugaan Pungli Program Redis di Kecamatan Sobang, LSM Setempat Siap Laporkan ke Aparat HukumPandeglang, JAYAPOS - Terkait dugaan pungutan liar (pungli) Program Redistibusi yang sedang berjalan ...


Futsal Pogot Samping Balai RW Asal Jadi, Penyelenggara Dispora BungkamKebakaran Jenggot, Kadis PUTR Kabupaten Agam Marah-Marah Pemasangan Lampu PJU Darmo Terindikasi DikorupsiDiduga Tanpa IMB, Pembangunan Pasar Rao-Rao Tetap DilanjutkanTPM P3TGAI Desa Banyubiru Tertutup Pada WartawanAnggota DPRD Geram, Bangun Drainase Tidak Sesuai HarapanKejati Minta Tindak PT Citra Indah Lestari, Proyek Rp 4 M di Kapuas Terindikasi Tak Sesuai Kontrak
Laporan KhususRapat Paripurna DPRD Tanah Datar Terkait APBDTanah Datar, JAYAPOS - Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 ...


Publikasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Semester I Tahun 2018Bupati Heri Amalindo Lepas Rombongan Karnaval HUT RI Ke-73Detik-Detik Proklamasi HUT Kemerdekaan RI di Muara Enim BerkumandangBangun Kesehatan, Padangpanjang Canangkan GermasRibuan Manusia Menari Maumere di Penutupan TMMD BanjarnegaraMengenang Sejarah Aceh di Pameran Aceh Story ExpoPangdam Diponegoro Bangun Jembatan Sutabrata Desa Sawangan