Selasa, 06 Maret 2018 - 07:10:01 WIB
Kasus Ijazah Palsu STT Setia, Korban Demo Minta Terdakwa Segera DitahanKategori: Jakarta - Dibaca: 297 kali

Baca Juga:Diduga Korupsi DAK Rp 17 M, Polres Geledah Disdik Kabupaten KetapangOknum Pejabat UPI Lego Dua Belas Ton Kertas Jawaban UNSejumlah Bangunan PNPM-MP Amanah Rusak dan Tidak TerpakaiJembatan Gantung Lubuk Sarik Terancam Ambruk

Jakarta, Jaya Pos

Sidang lanjutan kasus dugaan ijazah palsu dengan terdakwa Matheus Mangentang dan terdakwa Ernawaty Simbolon di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (28/2) dengan agenda mendengarkan tanggapan Jaksa atas esepsi Kuasa Hukum terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Handri dalam menanggapi esepsi Kuasa Hukum terdakwa Matheus Mangentang dan terdakwa Ernawaty Simbolon, menyatakan bahwa Kuasa Hukum telah keliru dalam menilai surat dakwaan. “Dalam kenyataanya surat dakwaan telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHAP. Dan esepsi kuasa hukum tidak bisa diterima,” ujar Handri.

Untuk itu Handri memohon agar majelis hakim menyatakan menolak esepsi (keberatan) kuasa hukum terdakwa untuk seluruhnya. Bahwa surat dakwaan JPU telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHAP.

Namun di luar persidangan diwarnai dengan adanya aksi dari korban yang menerima ijazah palsu meminta agar kedua terdakwa segera ditahan.

Menurut kuasa hukum pelapor, Sabar Ompo Sunggu mengaku khawatir apabila para terdakwa tidak segera ditahan, akan mempengaruhi kliennya. “Seharusnya hakim tidak perlu ragu-ragu untuk menahan terdakwa, karena sudah memenuhi unsur objektif, maupun unsur subjektif,” ujar Sabar Ompo.

Sabar menambahkan, unsur subjektif disini adalah potensi untuk mempengaruhi klien ada. “Karena pernah klien kami dipengaruhi dan ada sebagian yang sudah mencabut dan sebagian lagi tidak jadi dicabut,” bebernya.

Unsur objektifnya bahwa perkara ini ancaman penjaranya di atas 5 tahun yakni 10 tahun dan dendanya 1 miliar, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. “Jadi, kami sangat kecewa dengan tidak ditahannya para terdakwa. Korbannya 654 orang dan yang melapor ada tiga perwakilan yang lain menyusul,” pungkas­nya.@d2


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59194)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51030)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (18581)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14355)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13800)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13501)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13426)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12799)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8819)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8772)
Bedah JayaposGerombolan Pencuri TBS Dan Berondolan Kelapa Sawit PTPN III Aek Nabara Semakin BeringasLabuhanbatu,  Jaya Pos Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  Pemantau Kinerja Aparatur Negara ...


Tiga Proyek Senilai Rp 4,2 M Bermasalah, Inspektorat Ketapang Tunggu Perintah Bupati Selain Tidak Difungsikan, Bangunan Pasar Pollung Diduga Mengandung Tanah GambutJaka Marhaen SH : Keterpurukan Hukum di Mata Masyarakat Pencari KeadilanPersoalan Letak Tanah Poktan KCS dan Kebun Milik K Handoko, Seharusnya Urusan Dokumen di Desa BumbunPenyidik Polresta Bukittinggi Terkesan Tidak Profesional, Dua Kali Jaksa Tolak SPDP TersangkaKurang Etis Terhadap Wartawan, Forum Wartawan OKI Sesalkan Sikap Bupati IskandarKoordinator BPP Kecamatan Kamang Magek Diduga Kerahkan Massa Ketika Wartawan Lakukan Investigasi Ten
Laporan KhususDialog Dengan Penerima Bansos PKH dan BPNT Di Bangka Belitung, Ini Pesan Presiden Joko WidodoKhusus untuk Kota Pangkalpinang, Mensos menjelaskan Bansos Tahap I sebesar Rp. 5.081.825.000, di peruntukkan ...


Disdukcapil PALI Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tingkatkan Kualitas Pelayanan AdmindukBupati PALI Resmikan Fungsi Gedung SD10 KIM Bangka Ikuti Kegiatan Pemberdayaan Tingkat ProvinsiKejari Kabupaten Bandung Tingkatkan Pelayanan Dan Siap Menuju WBK Dan WBBMBupati Labusel Buka Acara Sosialisasi E-Perizinan DPRD Depok Paripurnakan Hasil ResesDuet Irdinansyah Zuldafri Bertabur Prestasi