Senin, 06 Agustus 2012 - 07:02:37 WIB
BUMN PPKS Unit Marihat Kangkangi Izin Galian C dan Perpres 54/2010Kategori: Sumatera Utara - Dibaca: 501 kali

Baca Juga:Mantan Napi Korupsi Itu Kembali BeraksiDiduga Korupsi DAK Rp 17 M, Polres Geledah Disdik Kabupaten KetapangOknum Pejabat UPI Lego Dua Belas Ton Kertas Jawaban UNSejumlah Bangunan PNPM-MP Amanah Rusak dan Tidak Terpakai

- Izin Belum Keluar, Langsung Beroperasi

Simalungun, Jaya Pos

Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) unit Marihat adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berlokasi di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara yang diduga telah melakukan penambangan Galian C secara liar.

Selain itu, mengenai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh PPKS unit Marihat diduga telah melanggar peraturan yang berlaku di negara ini.

Dalam hal melakukan penambangan galian C jenis batu padas misalnya, pihak PPKS dengan seenaknya melakukan penambangan liar tanpa melihat ekosistem lingkungan termasuk aliran sungai sehingga diduga mengkangkangi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.

Penambangan Galian C dilakukan menggunakan alat berat jenis ekskavator diduga juga tidak memiliki izin dari pihak terkait seperti, Dinas Pengairan Sumber Daya Air (PSDA) serta BLH dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Simalungun.

Bahkan, izin penambangan belum keluar, namun pekerjaan penambangan galian C sudah dikerjakan, sehingga ekosistem sungai rusak akibat penambangan liar yang mereka lakukan.

Jelas, Pemkab Simalungun sangat dirugikan atas langkah yang dilakukan oleh PPKS ini. “Selain tidak dikenakan pajak retribusi juga tidak dikenakan biaya pengurusan izin yang seharusnya wajib mereka (PPKS/red) penuhi,” beber S Harahap ketika dimintai tanggapannya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh PPKS unit Marihat ini..

Harahap yang juga menjabat sebagai Bidang Hukum DPC Koswari Siantar/Simalungun mengomentari pengadaan barang dan jasa yang mereka lakukan dengan cara swakelola maupun tender diduga sarat dengan penyimpangan dan korupsi.

Seperti pada pekerjaan rabat jalan beton di sekitar areal perumahan staf di PPKS unit Marihat. Pada proyek pengerjaan rabat jalan beton tidak memakai plank proyek dan memakai besi beton bekas serta jalan aspal yang lama tidak dilakukan pembongkaran oleh pihak rekanan yang mengerjakan proyek ini, sehingga kwalitasnya sangat diragukan.

Mengenai pemakaian besi beton bekas diduga ada indikasi mark up. Dalam hal ini, pihak PPKS Marihat diduga sudah mengkangkangi Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Negara.

“Kepada pihak penegak hukum dari Kejaksaan Negeri Simalungun dan Polres Simalungun sudah bisa melakukan klarifikasi terhadap PPKS unit Marihat mengenai kasus ini, dan dengan sesegera mungkin DPC Koswari Siantar/Simalungun akan membuat pengaduan secara resmi ke Kejaksaan Negeri Simalungun mengenai hal ini,” ungkapnya.

Siregar, salah seorang Kasi di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Simalungun, ketika ditanya mengenai masalah ini, menyatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan izin dari pihak terkait seperti PSDA, BLH dan Distamben. “Anehnya, mereka tetap saja melakukan penambangan. Ini jelas sudah merupakan suatu pelanggaran dan pihak PPKS Marihat bisa dikenakan pidana bila pihak Pemkab Simalungun menuntut hal ini kepada penegak hukum,” ungkapnya.

Ditambahkan, prosedur izinnya adalah dari kecamatan yang mengeluarkan rekomendasi perizinan ke PSDA lalu ke BLH dan seterusnya ke Dinas Pertambangan dan Energi. “Baru pihak Pemkab Simalungun melakukan peninjauan ke lokasi penambangan untuk melihat apakah mereka layak mendapatkan izin penambangan,” terangnya.

Asisten SDM PPKS unit Marihat, Arfiansyah ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, mengatakan agar ditanyakan saja langsung ke Humas. Sementara Humas PPKS Marihat, Suwito M mengatakan bahwa semua perizinan pertambangan galian C nya sudah diurus oleh Camat Kecamatan Siantar, Sabmenta Pasaribu dan semua biayanya juga sudah diserahkan kepada pajabat tersebut. “Mengenai pengadaan barang dan jasa yang ada di lingkungan PPKS unit Marihat, nanti kita bicarakan,” ujarnya singkat.SS


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59540)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51403)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (42868)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14885)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14168)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13994)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13731)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13181)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (10935)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9166)
Bedah JayaposPekerjaan Bersumber DD di Desa Boddi Kecamatan Mandalle Terkesan AmburadulPangkep, Jaya Pos Pekerjaan Jalan Singkai terkesan amburadul alias asal-asalan. Pekerjaan yang menggunakan ...


Pungli di Lapas Kapuas Resahkan NapiMerek U-Ditch Bercampur Pek Saluran Pumpungan 3 Menyimpang Dinas Lakukan PembiaranDiduga Persulit Warga Mengurus Dokumen, Andar: Copot Lurah dan Kasie Pemerintahan Kelurahan RawamangDiduga Zonasi Kearipan Lokal Garut Labrak Permendikbud No 14 Tahun 2018Proses NUPTK Diwarnai PungliEmbung Pembawa MautProyek Jalan Siduk Ketapang Rp 42 Miliar Diduga Menyimpang
Laporan KhususPemerintah Segera Cairkan DAK Nonfisik Jenis Baru Tahun 2019Karawang, Jaya Pos Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan menyalurkan Dana Alokasi Khusus ...


Bupati Ketapang Pimpin Upacara Pembukaan TMMD 105 Adat Suku BatakJelang Pemecahan Rekor Dunia Menyelam Massal di ManadoWabup Mojokerto Berangkatkan Jalan Santai Hari Keluarga Nasional XXVI Tahun 2019Sekda : SOPD Gumas Diharapkan Capai Target APBD 2019Ratusan Peserta ICGE dari Berbagai Negara Hadir di Kota Padang PanjangWakil Ketua I DPRD Imbau OPD Terkait Ikuti Pembahasan KUA dan PPAS TA 2020