Senin, 06 Agustus 2012 - 07:07:30 WIB
Ada Korupsi di Sudin Kesmas Jakarta BaratKategori: Jakarta - Dibaca: 399 kali

Baca Juga:BUMN PPKS Unit Marihat Kangkangi Izin Galian C dan Perpres 54/2010Mantan Napi Korupsi Itu Kembali BeraksiDiduga Korupsi DAK Rp 17 M, Polres Geledah Disdik Kabupaten KetapangOknum Pejabat UPI Lego Dua Belas Ton Kertas Jawaban UN

Jakarta, Jaya Pos

Plt Kepala Suku Dinas Kesehatan Masyarakat (Sudin Kesmas) Kota Admistrasi Jakarta Barat dan jajaran panitia lelang pengadaan barang dan jasa, diduga terindikasi korupsi dengan modus perbuatan ‘dugaan menerima suap’ dari rekanan perusahaan binaan, hingga merugikan Negara puluhan miliar rupiah. Namun, Walikota Jakarta Barat hanya berpangku tangan dan tutup mata serta lempar batu sembunyi tangan atas permainan itu.

Lemahnya sistem pengawasan kepada Pegawai Negri Sipil (PNS) dan pejabat teras berdampak kesewenang-wenangan dalam mengambil keputusan dan kerap diduga melakukan perbuatan KKN.

Kasudin tersebut telah dilaporkan LSM-ABRI (ABDILESTARI) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat terkait dugaan penyelewengan  anggaran Rp 9 miliar dari APBD 2011, yang tadinya akan digunakan untuk pembangunan Puskesmas Kembangan menjadi Puskesmas Rawat Inap di Jalan Topaz Raya Blok F II No 3 Meruya Utara, Kecamatan Kembangan. Lalu, dugaan perbuatan KKN panitia pengadaan barang dan jasa pada anggaran Rp 8,6 miliar, rekening : 5.2.3.26.01 APBD 2012 yaitu pembangunan atau perluasan Puskesmas Kecamatan Kalideres menjadi Puskesmas Rawat Inap di Jalan Satu Maret, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.

Menurut Ketum LSM-ABRI, Benyamin Pelawi di kantornya di Cengkareng Indah, Rabu (1/7), Burhanuddin selaku Walikota Jakarta Barat hanya dapat melakukan pencitraan melalui media, bukan melakukan pencitraan langsung dengan masyarakat, sehingga wajar saja penilayan Adipura dari lima wilayah Provinsi DKI Jakarta hanya Jakarta Barat mendapatkan penilayan raport merah terkait PNS, Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD dan Unit Kerja Perangkat Daerah UKPD di jajaran Pemkot Jakarta Barat, tidak bekerja secara optimal menjalankan fungsinya.

“Terlebih pada Sudin Kesehatan Masyarakat yang jelas-jelas sudah melakukan kerugian keuangan negara miliaran rupiah pada pembangunan Puskesmas Kembangan pada tahun 2011. Ironisnya, modus yang sama dilakukan oleh oknum di Sudin Kesmas yaitu pada pembangunan Puskesmas Kalideres menjadi Puskemas Rawat Inap, yang diduga kuat jajaran panitia lelang telah merekayasa pemenang lelang yaitu PT Betania Prima yang beralamat di rumah tinggal di Jalan Tambra III, No. 1, RT 004/008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur yang dimenangkan dengan pawaran Rp 7,946 miliar,” katanya.

Dugaan korupsi yang dilakukan panitia lelang, yaitu pada pengumuman  panitia lelang Sudin Kesmas yakni syarat untuk mengukuti lelang pembangunan Kalideres salahsatunya yaitu Badan Usaha Perusahaan harus sedang aktif atau berlaku, namun panitia lelang mengingkari RKS pengumuman lelang yaitu berani memenangkan PT Betania Prima yang sedang memperpanjang perinan badan usaha dan dua tahun terakhir tidak melakukan laporan pajak atau pembayaran pajak, nihil.

“Hal itu teruangkap melalui LPJK. Bukan hanya itu, pada dokumen penjelasan SUP rekapitulasi panitia lelang tidak mencamtumkan volume sehingga perusahaan di luar binaan tidak dapat melakukan penawaran sehingga perbutan KKN berjamaah di Sudin Kesmas dapat berjalan mulus. Namun yang disayangkan, pemberitaan media bukan dijadikan barometer dan bahan evaluasi, tapi  malah berbuat arogan yaitu oknum staf Sudin Kesmas yang diterkenal bersikap seperti preman pasar yang suka menggertak insan Pers dan LSM yang ingin menanyakan proyek pembangunan Kalideres.

Sehingga kuat dugaan, oknum Prans talah bekerjasama dengan PT Betania Prima dan tidak menutup kemungkinan dana suap ratusan juta rupiah telah dibagi-bagi kepada seluruh jajaran panitia lelang melalui Prans yang diterima dari PT Betania Prima untuk memenangkan lelang tersebut,” terangnya.

Jika hal itu benar dilakukan oleh oknum tersebut, tambahnya, sungguh memalukan dan sudah mencemari PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan UU Tipikor.

“Disayangkan, Burhanuddin selaku Walikota Jakarta Barat belum berbuat apapun sampai saat ini. Oleh karena itu, kami minta aparat hukum segera bertindak untuk menangkap pelakuknya,” ujarnya. Rohman


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59296)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51159)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (26985)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14483)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13909)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13610)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13524)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12917)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9291)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8932)
Bedah JayaposDiduga Korupsi, Siswa Tuntut Kepsek SMAN 3 Tapung Segera DipecatPekanbaru, Jaya Pos Dalam aksi mogok belajar, siswa SMA N 3 Tapung meminta agar Aldela dipecat dari ...


Peserta Pemilu dan Tim Quick Count Kecewa, Pintu Sekretariat PPK Labuan DigembokDugaan Korupsi Anggaran Publikasi Humas Pemkab Bangka BaratDiduga Kurir Sabu Bergentayangan Di Daerah Sungai SembilanKorban Tsunami Alami Kerugian, Petinggi Balai TN Ujungkulon Terkesan Lakukan PembiaranKinerja BLP2A Kota Surabaya Layak Di Sorot Terkait Aset Kendaraan dan Kepemilikan BPKBGubernur Sulut Patut Tinjau Kinerja Kadis Kominfo Jety PuluDiduga DD Ganggaeng Tahun 2018 Tak Direalisasi, Kecamatan Picung Ambil Jurus
Laporan KhususPemkab Samosir Raih WTP Kali KeduaSamosir, Jaya Pos Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ...


Kalteng Qualiti Expo 2019: Pemkab Gumas Akan Promosi Tahura Lapak JaruBupati OKU Melaunching Angkutan Perkotaan Bus Rapid Transit Makna Nama Raja Uti Bagi Orang BatakPemkab Bina Ukhuwah Islamiyah Semangat Persatuan Menuju PALI Serasi NiaLurah Baru Menjadi Semangat Baru Bagi Kelurahan Pondok Cabe IlirSekda: Jabatan Pegawai Sesuai Kompetensi Lahirkan Pemerintahan Yang BaikPemkab Tangerang Peduli Pola Hidup Bersih Dan Sehat Di Pondok Pesantren