Sabtu, 10 Maret 2018 - 07:16:49 WIB
Pemkab Sidoarjo dan Mojokerto Dinilai Lalai Menyediakan Lahan Pengganti TKDKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 282 kali

Baca Juga:Bandar Sabu Status Tahanan MelahirkanAda Korupsi di Sudin Kesmas Jakarta BaratBUMN PPKS Unit Marihat Kangkangi Izin Galian C dan Perpres 54/2010Mantan Napi Korupsi Itu Kembali Beraksi

Sidoarjo, Jaya Pos

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, kegiatan PPK Penyedia Air Baku 1 Jl Menur No 123 (kantor PPKPAB 1) Surabaya dengan nama pekerjaan pembangunan long storage untuk air baku di Kabupaten Sidoarjo yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto tanggal kontrak 20 Oktober 2017, waktu pelaksanaan 786 hari kalender dengan sumber dana APBN TA 2017-2019 nilai kontrak Rp 366.705.650.000 (incl PPn) pelaksana PT Nindya Jaya, KSO merupakan gabungan perusahaan PT Nindya Karya (persero) dan PT Rudy Jaya yang beralamat di Jl Trenggilis Tengah No 6 Surabaya.

Terkait bakal hilangnya TKD (Tanah Kas Desa) yang akan segera dilakukan kegiatan kontruksi oleh kontraktor PT Nindya Jaya yang membangun long storage guna menampung air baku yang nantinya akan digunakan untuk menyediakan air bersih 65% bagi masyarakat di Sidoarjo dan 35% bagi masyarakat Mojokerto yang dilengkapi 3 pompa super besar di Mojokerto dan 5 pompa di Sidoarjo.

Hasil wawancara khusus Jaya Pos dengan Kepala Desa Kwatu H Khosim, juga Kepala Desa Luminggir Agus Irwanto dan Kepala Desa Ngimbangan Rudy Subagyo, Kamis (8/3) menyebutkan bahwa mereka yang terdampak langsung proyrek tersebut merasa sangat resah dan sangat tidak nyaman, pasalnya warga masyarakat terus-menerus mendesak untuk menanyakan nasib TKD yang terancam hilang akibat proyek ini.

Kepala Desa Kwatu mengatakan bahwa sejak semula atau sebelum proyek dimulai telah ada indikasi niat untuk menggarong kandungan pasir yang ada di tanah kas desa tersebut. Itu diketahui Kepala Desa Kwatu seusai sosialisasi di BBWS Brantas tahun 2016.

Terpisah, Ketua LSM WAR Didik Wahono SH MSi yang dikonfirmasi Jaya Pos di Polda Jatim, Kamis (8/3) mengatakan, dengan hilangnya Tanah Kas Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo seluas 2,9 ha, dan Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto seluas 0,5 ha, maka yang patut disalahkan dalam hal ini adalah Pemkab Sidoarjo dan Pemkab Mojokerto.

Didik lebih jauh mengatakan, sebagaimana diatur dalam Undang–Undang No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum khususnya beberapa pasal yang mengatur hal tersebut seperti pasal 3, 4, 5 dan 9 serta pasal 46 ayat 1 dan 2 lebih detail pasal 48 ayat 2 yang berbunyi: instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 1 yang berbunyi: lembaga pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah setelah: (a) Memberikan ganti kerugian pada pihak yang berhak dan pelepasan hak sebgaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 2 huruf A telah dilaksanakan.

Sementara Kepala Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo H Sultoni kepada Jaya Pos mengatakan bahwa Tanah Kas Desa Tarik telah jadi kubangan dan ini jelas–jelas merugikan warga desa sehingga menyebabkan masyarakat beropini tidak baik terhadap kepala, bahkan berkembang fitnah di masyarakat yang pada intinya memojokkan kepala desa yang disebut telah mendapat sesuatu hingga diam saja. Tapi, sumpah demi Allah, itu fitnah mas,” tegas H Sultoni.

Lain hal PPK PAB 1 yang dihubungi via telepon seluler melalui pelaksana tiknis Zainudin, sama sekali tidak me­respon konfirmasi wartawan. (ZEIN)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50600)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (38102)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13869)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13369)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13003)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12266)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8329)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (6319)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (5732)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5561)
Bedah JayaposDirut Rumah Sakit Diduga Pungli, Massa Berunjuk RasaJambi, Pertemuan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Anggota DPR RI yang berlangsung di Kantor ...


Anggaran DD Desa Cimanis- Sobang Pantas DiauditCatut Nama Emil Dardak Akun FB Pencari Sumbangan DipolisikanTipu Nasabah, Developer KSU Penyang Sangkalemu DipolisikanDamparit Kabupaten Barru Sul-Sel Diduga Tidak Sesuai Bestek Masyarakat Kayuagung Tuntut PT Waskita Perbaiki Jalan RusakHibah Pemprov Jatim 2016 Terindikasi Mark Up Warga GeramOknum Dinas Sosial Agam Diduga Menjual Kapal Boat Bantuan
Laporan Khusus2019, Seluruh Kegiatan di OPD Gumas Terintegrasi Secara OnlineKuala Kurun, Di tahun 2019 mendatang, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Pemkab Gumas) menyiapkan ...


Usai Dilantik, Fadly Amran dan Asrul Resmi Jabat Walikota dan Wakil Walikota Padang PanjangPemkab Gumas Rakor Pilkades Serentak 2018HUT OKI Jadi Energi Tuntaskan PembangunanPemko Tanjungbalai Menerima Kedatangan Kafilah MTQN XXVII Asal Kepri di Bandara Kuala NamuAlat Berat Dalam Pra TMMD Reguler Ke 103 di Desa Duren OmboJaya Baru dan Lueng Bata Juara II dan III Baiturrahman Juara Cerdas Cermat KIG 2018Pemkab Bersama Masyarakat Rayakan HUT Indramayu Ke 491