Sabtu, 10 Maret 2018 - 07:16:49 WIB
Pemkab Sidoarjo dan Mojokerto Dinilai Lalai Menyediakan Lahan Pengganti TKDKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 242 kali

Baca Juga:Bandar Sabu Status Tahanan MelahirkanAda Korupsi di Sudin Kesmas Jakarta BaratBUMN PPKS Unit Marihat Kangkangi Izin Galian C dan Perpres 54/2010Mantan Napi Korupsi Itu Kembali Beraksi

Sidoarjo, Jaya Pos

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, kegiatan PPK Penyedia Air Baku 1 Jl Menur No 123 (kantor PPKPAB 1) Surabaya dengan nama pekerjaan pembangunan long storage untuk air baku di Kabupaten Sidoarjo yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto tanggal kontrak 20 Oktober 2017, waktu pelaksanaan 786 hari kalender dengan sumber dana APBN TA 2017-2019 nilai kontrak Rp 366.705.650.000 (incl PPn) pelaksana PT Nindya Jaya, KSO merupakan gabungan perusahaan PT Nindya Karya (persero) dan PT Rudy Jaya yang beralamat di Jl Trenggilis Tengah No 6 Surabaya.

Terkait bakal hilangnya TKD (Tanah Kas Desa) yang akan segera dilakukan kegiatan kontruksi oleh kontraktor PT Nindya Jaya yang membangun long storage guna menampung air baku yang nantinya akan digunakan untuk menyediakan air bersih 65% bagi masyarakat di Sidoarjo dan 35% bagi masyarakat Mojokerto yang dilengkapi 3 pompa super besar di Mojokerto dan 5 pompa di Sidoarjo.

Hasil wawancara khusus Jaya Pos dengan Kepala Desa Kwatu H Khosim, juga Kepala Desa Luminggir Agus Irwanto dan Kepala Desa Ngimbangan Rudy Subagyo, Kamis (8/3) menyebutkan bahwa mereka yang terdampak langsung proyrek tersebut merasa sangat resah dan sangat tidak nyaman, pasalnya warga masyarakat terus-menerus mendesak untuk menanyakan nasib TKD yang terancam hilang akibat proyek ini.

Kepala Desa Kwatu mengatakan bahwa sejak semula atau sebelum proyek dimulai telah ada indikasi niat untuk menggarong kandungan pasir yang ada di tanah kas desa tersebut. Itu diketahui Kepala Desa Kwatu seusai sosialisasi di BBWS Brantas tahun 2016.

Terpisah, Ketua LSM WAR Didik Wahono SH MSi yang dikonfirmasi Jaya Pos di Polda Jatim, Kamis (8/3) mengatakan, dengan hilangnya Tanah Kas Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo seluas 2,9 ha, dan Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto seluas 0,5 ha, maka yang patut disalahkan dalam hal ini adalah Pemkab Sidoarjo dan Pemkab Mojokerto.

Didik lebih jauh mengatakan, sebagaimana diatur dalam Undang–Undang No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum khususnya beberapa pasal yang mengatur hal tersebut seperti pasal 3, 4, 5 dan 9 serta pasal 46 ayat 1 dan 2 lebih detail pasal 48 ayat 2 yang berbunyi: instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 1 yang berbunyi: lembaga pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah setelah: (a) Memberikan ganti kerugian pada pihak yang berhak dan pelepasan hak sebgaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 2 huruf A telah dilaksanakan.

Sementara Kepala Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo H Sultoni kepada Jaya Pos mengatakan bahwa Tanah Kas Desa Tarik telah jadi kubangan dan ini jelas–jelas merugikan warga desa sehingga menyebabkan masyarakat beropini tidak baik terhadap kepala, bahkan berkembang fitnah di masyarakat yang pada intinya memojokkan kepala desa yang disebut telah mendapat sesuatu hingga diam saja. Tapi, sumpah demi Allah, itu fitnah mas,” tegas H Sultoni.

Lain hal PPK PAB 1 yang dihubungi via telepon seluler melalui pelaksana tiknis Zainudin, sama sekali tidak me­respon konfirmasi wartawan. (ZEIN)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50370)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13454)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12783)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8009)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5335)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (4892)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (4574)Dua Siswa Kelas 3 SMKN Tutur Dikeluarkan, Disuruh Buat Pernyataan Pengunduran Diri (3947)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (3797)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (3616)
Bedah JayaposProgram PPLP di Dispora Jatim Jadi Ajang Korupsi ?Surabaya, JAYAPOS - Pemusatan Pelatihan Pelajar Provinsi Jawa Timur (PPLP) digulirkan sejak tahun ...


Kades Mekar Sari-Panimbang Diduga Manipulasi Data BSPS Kaum MiskinDana DAK Rehab, RKB dan Perpustakaan Sekolah Diduga Dipungli Hingga Ratusan Juta RupiahPerusakan Pagar Beton Diperintah Oleh TerdakwaPenggunaan Anggaran Pendidikan PAUD Mantan Pjs Mekar Jaya Diduga Tidak TransparanPungli di CV BB Travel Catut Nama Polres Penyidik Dilapor Ke Propam Polda KaltengPedestrian Merr-Kalidami Senilai Rp 3 Milyar Terkesan Asal JadiGalian C Desa Treman Kabupaten Minut Diduga Tidak Mengantongi Izin
Laporan KhususBuka Pekan Koperasi, Walikota Jabarkan Tiga Komponen ReformasiPekan koperasi yang digagas oleh DKUM Kota Depok ini mengusung tema koperasi bergerak bersama untuk ekonomi ...


Wagub Berikan Jawaban pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi SumselBupati OKI Minta Polisi Tindak Tegas Pembakaran LahanSrikandi Pasegeran Multi Peran di TMMDSembako Malam Disalurkan Kepada Warga Sasaran TMMD BanjarnegaraPeringatan Harganas XXV Tahun 2018, Bupati Irdinansyah Peroleh Tanda Kehormatan Manggala Karya KencaSuport Ibu-ibu Karanggondang Luar Biasa "Tak Ragu Langsir Material"Pemprov Jambi Dukung Pelestarian Olahraga Tradisional dan Liga Santri