Sabtu, 10 Maret 2018 - 07:16:49 WIB
Pemkab Sidoarjo dan Mojokerto Dinilai Lalai Menyediakan Lahan Pengganti TKDKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 320 kali

Baca Juga:Bandar Sabu Status Tahanan MelahirkanAda Korupsi di Sudin Kesmas Jakarta BaratBUMN PPKS Unit Marihat Kangkangi Izin Galian C dan Perpres 54/2010Mantan Napi Korupsi Itu Kembali Beraksi

Sidoarjo, Jaya Pos

Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, kegiatan PPK Penyedia Air Baku 1 Jl Menur No 123 (kantor PPKPAB 1) Surabaya dengan nama pekerjaan pembangunan long storage untuk air baku di Kabupaten Sidoarjo yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto tanggal kontrak 20 Oktober 2017, waktu pelaksanaan 786 hari kalender dengan sumber dana APBN TA 2017-2019 nilai kontrak Rp 366.705.650.000 (incl PPn) pelaksana PT Nindya Jaya, KSO merupakan gabungan perusahaan PT Nindya Karya (persero) dan PT Rudy Jaya yang beralamat di Jl Trenggilis Tengah No 6 Surabaya.

Terkait bakal hilangnya TKD (Tanah Kas Desa) yang akan segera dilakukan kegiatan kontruksi oleh kontraktor PT Nindya Jaya yang membangun long storage guna menampung air baku yang nantinya akan digunakan untuk menyediakan air bersih 65% bagi masyarakat di Sidoarjo dan 35% bagi masyarakat Mojokerto yang dilengkapi 3 pompa super besar di Mojokerto dan 5 pompa di Sidoarjo.

Hasil wawancara khusus Jaya Pos dengan Kepala Desa Kwatu H Khosim, juga Kepala Desa Luminggir Agus Irwanto dan Kepala Desa Ngimbangan Rudy Subagyo, Kamis (8/3) menyebutkan bahwa mereka yang terdampak langsung proyrek tersebut merasa sangat resah dan sangat tidak nyaman, pasalnya warga masyarakat terus-menerus mendesak untuk menanyakan nasib TKD yang terancam hilang akibat proyek ini.

Kepala Desa Kwatu mengatakan bahwa sejak semula atau sebelum proyek dimulai telah ada indikasi niat untuk menggarong kandungan pasir yang ada di tanah kas desa tersebut. Itu diketahui Kepala Desa Kwatu seusai sosialisasi di BBWS Brantas tahun 2016.

Terpisah, Ketua LSM WAR Didik Wahono SH MSi yang dikonfirmasi Jaya Pos di Polda Jatim, Kamis (8/3) mengatakan, dengan hilangnya Tanah Kas Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo seluas 2,9 ha, dan Desa Kwatu Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto seluas 0,5 ha, maka yang patut disalahkan dalam hal ini adalah Pemkab Sidoarjo dan Pemkab Mojokerto.

Didik lebih jauh mengatakan, sebagaimana diatur dalam Undang–Undang No 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum khususnya beberapa pasal yang mengatur hal tersebut seperti pasal 3, 4, 5 dan 9 serta pasal 46 ayat 1 dan 2 lebih detail pasal 48 ayat 2 yang berbunyi: instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 1 yang berbunyi: lembaga pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan tanah setelah: (a) Memberikan ganti kerugian pada pihak yang berhak dan pelepasan hak sebgaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 2 huruf A telah dilaksanakan.

Sementara Kepala Desa Tarik Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo H Sultoni kepada Jaya Pos mengatakan bahwa Tanah Kas Desa Tarik telah jadi kubangan dan ini jelas–jelas merugikan warga desa sehingga menyebabkan masyarakat beropini tidak baik terhadap kepala, bahkan berkembang fitnah di masyarakat yang pada intinya memojokkan kepala desa yang disebut telah mendapat sesuatu hingga diam saja. Tapi, sumpah demi Allah, itu fitnah mas,” tegas H Sultoni.

Lain hal PPK PAB 1 yang dihubungi via telepon seluler melalui pelaksana tiknis Zainudin, sama sekali tidak me­respon konfirmasi wartawan. (ZEIN)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (58981)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50855)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14143)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13626)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13294)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12576)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8608)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (7703)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (7464)Sudah 4 Bulan Pegawai Kejaksaan RI Tidak Dapat Dana Remunerasi (6619)
Bedah JayaposGawat! Polisi Diduga Tangkap LepasPekanbaru,Jaya Pos Masyarakat Palamboyan, Kecamatan Tapung membeberkan adanya pe­nangkapan oleh ...


Proyek Pasar Rakyat Namang Diduga BermasalahLelang Proyek Kementerian PU Diduga Terjadi Praktik KKNDikonfirmasi Soal RTLH, Kadis Perkim Banten Jawabnya NgibulPerbaikan Bahu Jalan Link 157,158,160,162,163,164,165 Dikorupsi ?Mantan Kadis Kopumdag Dan Direktur CV Umrah Utama Dijebloskan Ke LapasBappeda Kab. Mojokerto Diduga Kuat Terlibat Penyelewengan Dan Pemalsuan Data Keuangan NegaraMafia Tanah Beraksi Di Bukit Timah Dumai, Jual Lahan Milik M Muhiddin
Laporan KhususBidang Intelijen Kejari Kabupaten Bandung Mendapatkan Penghargaan Terbaik di Wilkum Kejati JabarKab Bandung, Jaya Pos Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menjadi yang terbaik dibidang intelijen untuk ...


Unit Bisnis TAM PDAM Tirtawening Layani Warga Bandung 24 JamDanrem 071/Wijayakusuma Kunjungan Kerja Sambil Olahraga dan Mempererat SilatuhamiAwal Tahun, Padang Panjang Juarai Kategori Kota Kecil Smart CityCapaian 6 Misi Pembangunan Meningkat, Fachrori Ajak Semua Pihak Bersinergi Membangun JambiNatal Sagala Raja Bere Ibebere, Boru Dihadiri DPRD Deli Serdang Rosmawati Sitanggang SHPersit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 071 Ikuti Donor Darah Hari Juang Kartika 2018Mayjen TNI Mochamad Effendi Resmi Jabat Pangdam IV/Diponegoro