Senin, 12 Maret 2018 - 07:02:13 WIB
Pemdes Ciseureuheun-Cigeulis Diduga Langgar Perbup No 81 Tahun 2016Kategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 362 kali

Baca Juga:PT Ciomas Unit Sidoarjo Diduga Produksi Makanan HaramWarga Leuwicingcin Dambakan Jembatan Penyeberangan PermanenBandar Sabu Status Tahanan MelahirkanAda Korupsi di Sudin Kesmas Jakarta Barat

Pandeglang, Jaya Pos

Pemerintahan Desa (Pemdes) Cisereuheun Kecamatan Cigeulis, diduga telah melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Pandeglang No 81 Tahun 2016 tentang perangkat desa.

Pasalnya ada beberapa kejanggalan dalam pengangkatan aparat desa dan diketahui salah satu aparat desa merangkap jabatan di desa tersebut. Antara lain Ahyadi yang sekarang mempunyai tugas sebagai Kaur Pemerintahan namun ternyata masih tercatat di struktur BPD selaku sekretaris.

Hal tesebut disampaikan Otong S selaku anggota LSM Laskar Siliwangi saat ditemui di kediamanya, Minggu (4/3). “Saya melihat ada dugaan kuat pelanggaran Perbup No 81 tahun 2016 yang dilakukan oleh panitia tim penjaringan dan penyaringan peserta calon perangkat desa pada waktu itu. Ini sudah terlihat jelas dengan tercatatnya nama Ahyadi pada lembar penerimaan penghasilan tetap/tunjangan yang saya pegang,” ungkapnya.

Bahkan menurut dia, bukan hanya Ahyadi yang masih tercatat sebagai Sekretaris BPD, nama Sopandi SPdi juga masih tercatat dalam daftar nama-nama BPD yang didapat dari Ketua Forum BPD Kecamatan Cigeulis. “Ini sudah jelas ada dugaan pelanggaran perbup, sebab setahu saya pada saat salah satu peserta yang mencalonkan diri untuk ikut dalam seleksi aparat desa, salah satu persyaratan pengangkatan aparat desa, itu tidak merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota BPD dan harus ada izin tertulis dari bupati, seperti tertuang dalam Perbup No 81 tahun 2016 pasal 4, ayat (4) dan pasal 12,” imbuhnya.

Sementara itu, Ahyadi saat dikonfirmasi via telepon, mengaku baru mengetahui namanya masih tercatat dalam lembar penerimaan siltap/tunjangan sebagai sekretaris BPD. “Saya baru tahu kalau nama saya masih tercantum di lembar penerimaan siltap/tunjangan sebagai sekretaris BPD. Sebelum mendaftarkan diri untuk ikut seleksi perangkat desa, saya sudah membuat surat pengunduran diri selaku sekretaris BPD dan sudah saya serahkan ke Ketua BPD. Kalau memang seperti itu saya juga merasa dirugikan, nama saya masih tercatat sebagai sekretaris BPD,” jelasnya.

Sampai saat berita ini ditulis, Yayat selaku Ketua BPD belum memberikan hak jawabnya.  Sungguh ironis kejadian demi kejadian yang terjadi di pemerintahan Desa Ciseureuheun. Sebelumnya terdengar kabar tentang dugaan pungli bantuan rastra dan sekarang terjadi juga adanya kejanggalan dalam pengakatan aparat desa yang dinilai oleh sejumlah pihak cacat secara administrasi, belum lagi adanya kabar tentang anggaran BUMdes tahun 2017 yang tidak jelas peruntukannya.

Dalam hal ini pihak kecamatan dan aparat penegak hukum agar lebih respon dalam menindaklanjuti kejadian-kejadian tentang buruknya kinerja Pemerintahan Desa Ciseureuheun. Bagaimana mau melayani masyarakat, di dalam tubuh pemerintahan desa Ciseureuheun sendiri saja sudah dalam keadaan kronis?(Yan)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59194)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51030)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (18582)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14355)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13800)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13501)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13426)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12799)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8820)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8772)
Bedah JayaposGerombolan Pencuri TBS Dan Berondolan Kelapa Sawit PTPN III Aek Nabara Semakin BeringasLabuhanbatu,  Jaya Pos Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  Pemantau Kinerja Aparatur Negara ...


Tiga Proyek Senilai Rp 4,2 M Bermasalah, Inspektorat Ketapang Tunggu Perintah Bupati Selain Tidak Difungsikan, Bangunan Pasar Pollung Diduga Mengandung Tanah GambutJaka Marhaen SH : Keterpurukan Hukum di Mata Masyarakat Pencari KeadilanPersoalan Letak Tanah Poktan KCS dan Kebun Milik K Handoko, Seharusnya Urusan Dokumen di Desa BumbunPenyidik Polresta Bukittinggi Terkesan Tidak Profesional, Dua Kali Jaksa Tolak SPDP TersangkaKurang Etis Terhadap Wartawan, Forum Wartawan OKI Sesalkan Sikap Bupati IskandarKoordinator BPP Kecamatan Kamang Magek Diduga Kerahkan Massa Ketika Wartawan Lakukan Investigasi Ten
Laporan KhususDialog Dengan Penerima Bansos PKH dan BPNT Di Bangka Belitung, Ini Pesan Presiden Joko WidodoKhusus untuk Kota Pangkalpinang, Mensos menjelaskan Bansos Tahap I sebesar Rp. 5.081.825.000, di peruntukkan ...


Disdukcapil PALI Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tingkatkan Kualitas Pelayanan AdmindukBupati PALI Resmikan Fungsi Gedung SD10 KIM Bangka Ikuti Kegiatan Pemberdayaan Tingkat ProvinsiKejari Kabupaten Bandung Tingkatkan Pelayanan Dan Siap Menuju WBK Dan WBBMBupati Labusel Buka Acara Sosialisasi E-Perizinan DPRD Depok Paripurnakan Hasil ResesDuet Irdinansyah Zuldafri Bertabur Prestasi