Senin, 12 Maret 2018 - 07:02:13 WIB
Pemdes Ciseureuheun-Cigeulis Diduga Langgar Perbup No 81 Tahun 2016Kategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 321 kali

Baca Juga:PT Ciomas Unit Sidoarjo Diduga Produksi Makanan HaramWarga Leuwicingcin Dambakan Jembatan Penyeberangan PermanenBandar Sabu Status Tahanan MelahirkanAda Korupsi di Sudin Kesmas Jakarta Barat

Pandeglang, Jaya Pos

Pemerintahan Desa (Pemdes) Cisereuheun Kecamatan Cigeulis, diduga telah melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Pandeglang No 81 Tahun 2016 tentang perangkat desa.

Pasalnya ada beberapa kejanggalan dalam pengangkatan aparat desa dan diketahui salah satu aparat desa merangkap jabatan di desa tersebut. Antara lain Ahyadi yang sekarang mempunyai tugas sebagai Kaur Pemerintahan namun ternyata masih tercatat di struktur BPD selaku sekretaris.

Hal tesebut disampaikan Otong S selaku anggota LSM Laskar Siliwangi saat ditemui di kediamanya, Minggu (4/3). “Saya melihat ada dugaan kuat pelanggaran Perbup No 81 tahun 2016 yang dilakukan oleh panitia tim penjaringan dan penyaringan peserta calon perangkat desa pada waktu itu. Ini sudah terlihat jelas dengan tercatatnya nama Ahyadi pada lembar penerimaan penghasilan tetap/tunjangan yang saya pegang,” ungkapnya.

Bahkan menurut dia, bukan hanya Ahyadi yang masih tercatat sebagai Sekretaris BPD, nama Sopandi SPdi juga masih tercatat dalam daftar nama-nama BPD yang didapat dari Ketua Forum BPD Kecamatan Cigeulis. “Ini sudah jelas ada dugaan pelanggaran perbup, sebab setahu saya pada saat salah satu peserta yang mencalonkan diri untuk ikut dalam seleksi aparat desa, salah satu persyaratan pengangkatan aparat desa, itu tidak merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota BPD dan harus ada izin tertulis dari bupati, seperti tertuang dalam Perbup No 81 tahun 2016 pasal 4, ayat (4) dan pasal 12,” imbuhnya.

Sementara itu, Ahyadi saat dikonfirmasi via telepon, mengaku baru mengetahui namanya masih tercatat dalam lembar penerimaan siltap/tunjangan sebagai sekretaris BPD. “Saya baru tahu kalau nama saya masih tercantum di lembar penerimaan siltap/tunjangan sebagai sekretaris BPD. Sebelum mendaftarkan diri untuk ikut seleksi perangkat desa, saya sudah membuat surat pengunduran diri selaku sekretaris BPD dan sudah saya serahkan ke Ketua BPD. Kalau memang seperti itu saya juga merasa dirugikan, nama saya masih tercatat sebagai sekretaris BPD,” jelasnya.

Sampai saat berita ini ditulis, Yayat selaku Ketua BPD belum memberikan hak jawabnya.  Sungguh ironis kejadian demi kejadian yang terjadi di pemerintahan Desa Ciseureuheun. Sebelumnya terdengar kabar tentang dugaan pungli bantuan rastra dan sekarang terjadi juga adanya kejanggalan dalam pengakatan aparat desa yang dinilai oleh sejumlah pihak cacat secara administrasi, belum lagi adanya kabar tentang anggaran BUMdes tahun 2017 yang tidak jelas peruntukannya.

Dalam hal ini pihak kecamatan dan aparat penegak hukum agar lebih respon dalam menindaklanjuti kejadian-kejadian tentang buruknya kinerja Pemerintahan Desa Ciseureuheun. Bagaimana mau melayani masyarakat, di dalam tubuh pemerintahan desa Ciseureuheun sendiri saja sudah dalam keadaan kronis?(Yan)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (55160)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50743)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14030)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13517)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13180)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12454)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8505)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (7290)Sudah 4 Bulan Pegawai Kejaksaan RI Tidak Dapat Dana Remunerasi (6411)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (6210)
Bedah JayaposCV Linang Jaya Diduga Kirim Material Tak Sesuai RAB Ke 30 Penerima Program RTLH Di Desa LabuanPandeglang, Jaya Pos Desa Labuan, Kecamatan Labuan merupakan salah satu desa yang mendapatkan Program Rumah ...


Dinas PUPR Kab Sidoarjo Bidang Pengairan Diduga Lakukan Mark UpPembangunan USB SDN Babat 2 Kecamatan Legok Beraroma KorupsiDiduga Proyek Pembangunan Pasar Cibaliung, Gunakan Besi BekasProyek NUSP-2 ADB Loan Rp 5,9 M di Kapuas Berbau KKNKades Tanjung Diduga Selewengkan Keuangan Desa Ratusan Juta RupiahProyek Jalan Hotmix Desa Medalsari - Saketi Terkesan DitutupiBPK Diminta Audit Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Perbatasan Tutur Arah Malang
Laporan KhususHari Jadi Bantaeng Ke-764 Gubernur Sulsel Bantu Bantaeng 26 MBantaeng, Jaya Pos Pada tanggal 7 Desember 2018, seluruh masyarakat Bantaeng bersuka cita menyambut kembali ...


Bakti PUPR Bangun Infrastruktur Mempersatukan BangsaLurah Bahu : Sidak Bagi Pendatang Berdomisili di WilayahnyaPengawasan APK Bersama Stakeholder Untuk Pemilu 2019Bupati Canangkan Gerakan Banyumas MembacaBanjir di Buaran DPU Tangsel Sigap Tangani Laporan WargaTanah Datar Gelar Festival Pesona Minang KabauDPRD Sumsel Gelar Rapat Paripurna Ke-LI (51)