Selasa, 13 Maret 2018 - 05:55:52 WIB
Pembebasan Lahan Jalur Kereta Api Di Maros Mulai Menuai MasalahKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 228 kali

Baca Juga:SDN 21 Desa Parit Keladi Direhab TotalPT Ciomas Unit Sidoarjo Diduga Produksi Makanan HaramWarga Leuwicingcin Dambakan Jembatan Penyeberangan PermanenBandar Sabu Status Tahanan Melahirkan

Permasalahan terjadi dikarenakan adanya gambar dan titik lokasi lahan, yang telah berubah
dari yang telah disepakati oleh masyarakat.

Maros, Jaya Pos

Pembebasan lahan untuk jalur pembangunan rel kereta api di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, mulai menuai kritikan serta protes, dari warga Maros. Sebagian warga menilai adanya dugaan permainan praktek yang tidak terpuji, dalam pe­netapan lokasi lahan yang akan dibebaskan.

Lahan yang akan dibebaskan, mulai me­nuai masalah, dikarenakan adanya gambar dan titik lokasi lahan, yang telah berubah dari yang telah disepakati oleh masyarakat.

Menurut warga masyarakat di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros kepada Jaya Pos, saat ini mulai muncul konflik di tengah masyarakat, “Dikarenakan adanya oknum tertentu dari pihak Satker Perkeretaapian, yang merubah titik gambar lokasi lahan yang akan dibebaskan, tanpa ada koordinasi dengan warga,” ungkap warga yang enggan ditulis namanya tersebut, Kamis (8/3).

“Beberapa hari yang lalu, muncul gambar atau peta yang baru yang, dan tidak sesuai lagi dengan yang telah ditetapkan dari awal pada tahun 2017 lalu. Jika hal ini benar adanya, maka sebaiknya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta pihak Satker Perkeretaapian yang bertanggung jawab dalam masalah pembebasan lahan ini, harus bisa menjelaskan secara detail kepada warga, sehingga tidak ada masalah dikemudian hari, yang dapat menimbulkan konflik,” tegas warga tersebut.

“Kami telah menandatangani surat persetujuan pembebasan lahan, guna pembangunan jalur kereta api dimaksud, dan telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKP2) Pemrov Sulsel pada bulai Mei 2017 lalu, serta lokasi yang akan dibebaskan masuk dalam area lahan milik warga. Akan tetapi pada awal Maret 2018, masyarakat dikecewakan dengan adanya gambar petah yang baru, yang muncul, serta tidak sesuai dengan yang telah disepakati lebih awal cetus warga. Jika hal ini benar adanya, maka kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah, juga Satker Perkeretaapian tegas warga. Melihat adanya ketidak beresan dan mulai menuainya masalah dalam pembebasan lahan ini, akhirnya warga masyararakat, melaporkan hal ini kepada pihak LSM Pekan 21, guna meminta pendampingan, untuk memperjuangkan hak mereka,” ujar warga tersebut. 

Hal tersebut dibenarkan oleh Sekretaris LSM Pekan 21 Amir Kadir, saat dikonfirmasi Jaya Pos, Kamis lalu. Menurutnya, masyarakat mencurigai, adanya oknum tertentu yang bermain, dibalik perubahan peta lokasi, lahan yang akan dibebaskan serta telah disepakati sebelumnya. Apa bila hal ini benar adanya terjadi, maka aparat penegak hukum, harus mengusut permasalahan ini. (JK/AH)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59194)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51030)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (18581)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14355)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13800)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13501)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13426)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12799)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8819)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (8772)
Bedah JayaposGerombolan Pencuri TBS Dan Berondolan Kelapa Sawit PTPN III Aek Nabara Semakin BeringasLabuhanbatu,  Jaya Pos Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)  Pemantau Kinerja Aparatur Negara ...


Tiga Proyek Senilai Rp 4,2 M Bermasalah, Inspektorat Ketapang Tunggu Perintah Bupati Selain Tidak Difungsikan, Bangunan Pasar Pollung Diduga Mengandung Tanah GambutJaka Marhaen SH : Keterpurukan Hukum di Mata Masyarakat Pencari KeadilanPersoalan Letak Tanah Poktan KCS dan Kebun Milik K Handoko, Seharusnya Urusan Dokumen di Desa BumbunPenyidik Polresta Bukittinggi Terkesan Tidak Profesional, Dua Kali Jaksa Tolak SPDP TersangkaKurang Etis Terhadap Wartawan, Forum Wartawan OKI Sesalkan Sikap Bupati IskandarKoordinator BPP Kecamatan Kamang Magek Diduga Kerahkan Massa Ketika Wartawan Lakukan Investigasi Ten
Laporan KhususDialog Dengan Penerima Bansos PKH dan BPNT Di Bangka Belitung, Ini Pesan Presiden Joko WidodoKhusus untuk Kota Pangkalpinang, Mensos menjelaskan Bansos Tahap I sebesar Rp. 5.081.825.000, di peruntukkan ...


Disdukcapil PALI Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tingkatkan Kualitas Pelayanan AdmindukBupati PALI Resmikan Fungsi Gedung SD10 KIM Bangka Ikuti Kegiatan Pemberdayaan Tingkat ProvinsiKejari Kabupaten Bandung Tingkatkan Pelayanan Dan Siap Menuju WBK Dan WBBMBupati Labusel Buka Acara Sosialisasi E-Perizinan DPRD Depok Paripurnakan Hasil ResesDuet Irdinansyah Zuldafri Bertabur Prestasi