Kamis, 15 Maret 2018 - 07:26:43 WIB
Warga Desa Kalensari Gerudug Kantor Kejari Subang Tuntut Kades DipecatKategori: Jawa Barat - Dibaca: 157 kali

Baca Juga:SDN 21 Desa Parit Keladi Direhab TotalPT Ciomas Unit Sidoarjo Diduga Produksi Makanan HaramWarga Leuwicingcin Dambakan Jembatan Penyeberangan PermanenBandar Sabu Status Tahanan Melahirkan

Subang, Jaya Pos

Ratusan pengunjuk rasa warga Desa Kalensari Kecamatan Compreng Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, menggerudug kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang, Senin lalu. Mereka mendesak Kajari agar segera mempropses kasus hukum Kepala Desanya H Sangkul yang sudah mengendap lebih dari setahun, tepatnya yang dilaporkan sejak 24 Januari 2017.

Mereka mengancam, bila Kajari Subang masih tidak menggubris aspirasi mereka, akan melakukan demo dengan pengerahan massa lebih besar lagi.
Massa yang menggunakan kendaraan roda empat diantaranya mobil colt bak terbuka yang dilengkapi sound sistem, datang ke kantor Kejari sekira pukul 09.30 WIB. Sejumlah orator secara bergiliran berorasi diatas kendaraan.

“Tegakan keadilan, usut tuntas dugaan korupsi di Desa Kalensari, tangkap koruptor, dana DD untuk membangun bukan untuk pribadi, pecat Kades Kalensari,” demikian suara pekik Korlap Nain dan Jana saat berdemo.

Sementara massa lainnya membentangkan sejumlah spanduk yang berisi hujatan terhadap kepala desanya yang dituding menyelewengkan keuangan desa dan menyalah­gunakan wewenangnya (abuse of power).

Sesaat kemudian, para perwakilan pendemo dipersilahkan memasuki gedung kejari untuk beraudensi. Mereka langsung diterima Kepala Kejari Subang Chandra Yahya Wello SH MH yang didampingi Kasi Pidsus Taufik Efendi SH.

Dalam kesimpulan audensi pihak Kejaksaan meminta waktu setidaknya satu bulan kedepan menangani kasus ini. Tak hanya itu pihak pengunjuk rasa juga diminta untuk melaporkan temuan data yang dianggap baru.

Menurut Nain, surat pengaduan yang dilayangkan ke Kejari Subang setahun lalu dengan tembusan KPK dan DPRD Subang, pada intinya mengungkap seputar tidakan culas Kades H Sangkul diantaranya dugaan penyalahgunaan wewenang seperti pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan yang bernuansa kolusi dan nepotisme.

Selain itu H Sangkul diduga korupsi keuangan desa TA 2017 baik bersumber dari pemerintah atasnya (Dana Desa, ADD, Banprov, BKUD/K dsb), maupun sumber pendapatan asli desa (urunan desa, sewa tanah kas desa), sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/desa hingga ratusan juta rupiah.

Modus operandi penggerogotan dana program, tambah Nain, dimana oknum Kades Kalensari ini meminta jatah langsung kepada TPKD (Panitia Pembangunan) sebesar 20% dari masing-masing besaran pagu sumber anggaran keseluruhan mencapai Rp 1,7 miliar lebih, terdiri Dana Desa Rp 853.887.550, ADD Rp 614.979.700, BKUD/K (Tahap-I dan II) sebesar Rp 114.386.772, dan Banprov Rp 150.000.000.

Sementara tindakan mal- administrasi modus operan­dinya menggunakan jurus pembuatan kwitansi dan nota bodong, mark up harga barang, pembengkakan volume, dan HOK.

Masih kata Nain yang diamini Jana, kasus teranyar tindakan tidak terpuji yang dilakukan Kades H Sangkul adalah melakukan pungli terkait pembuatan sertifikat massal melalui program Redistribusi. Peserta program dikutip sebesar Rp 1 juta/bidang. “Sementara Desa Kalensari pada program redistribusi tahun 2018 mendapat quota seba­nyak 600 bidang,” pungkas­nya.

Terkait program pembuatan sertifikat massal, Ka Kanwil Badan Pertnahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat Sri Mujitono mewanti-wanti, agar aparat BPN kabupaten/kota dan aparat desa tidak melakukan pungutan yang memberatkan warga/peserta program. Bahkan seyogy­anya bisa gratis bagi warga tak mampu, melalui subsidi pemerintah daerah, ataupun kebijakan kepala desa.

“Warga yang ikut program pembuatan sertifikat massal dibebaskan dari biaya pengukuran, biaya panitia, biaya pendaftaran dan transportasi petugas ukur, kecuali dibebani biaya materai, patok dan biaya warkah dari desa,” ujar Sri Mujitono di kantor BPN Kab Bandung, (3/3/2018).

Menanggapi adanya unjukrasa itu, fungsionaris DPD Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) RI Kab Subang Eswanto saat dihubungi Jaya Pos (6/3), pengaduan masyarakat melalui aksi unjuk rasa itu sama artinya dengan pengawasan masyarakat.

Sesuai PP No 12/2017, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib menindaklanjuti setelah terpenuhi semua unsur laporan. APIP dan aparat penegak hukum melakukan koordinasi dalam menangani laporan atau pengaduan setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data, lalu hasil koordinasi itu dituangkan dalam berita acara.

Jika berdasarkan hasil koordinasi ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjutnya diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan. Sedangkan bila ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum. “Jadi tidak ada alasan, laporan masyarakat diendapkan sepanjang terpenuhi semua unsur laporan,” tandas Eswanto.(@bh)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50370)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13454)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12783)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8009)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5335)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (4892)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (4573)Dua Siswa Kelas 3 SMKN Tutur Dikeluarkan, Disuruh Buat Pernyataan Pengunduran Diri (3947)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (3797)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (3616)
Bedah JayaposProgram PPLP di Dispora Jatim Jadi Ajang Korupsi ?Surabaya, JAYAPOS - Pemusatan Pelatihan Pelajar Provinsi Jawa Timur (PPLP) digulirkan sejak tahun ...


Kades Mekar Sari-Panimbang Diduga Manipulasi Data BSPS Kaum MiskinDana DAK Rehab, RKB dan Perpustakaan Sekolah Diduga Dipungli Hingga Ratusan Juta RupiahPerusakan Pagar Beton Diperintah Oleh TerdakwaPenggunaan Anggaran Pendidikan PAUD Mantan Pjs Mekar Jaya Diduga Tidak TransparanPungli di CV BB Travel Catut Nama Polres Penyidik Dilapor Ke Propam Polda KaltengPedestrian Merr-Kalidami Senilai Rp 3 Milyar Terkesan Asal JadiGalian C Desa Treman Kabupaten Minut Diduga Tidak Mengantongi Izin
Laporan KhususBuka Pekan Koperasi, Walikota Jabarkan Tiga Komponen ReformasiPekan koperasi yang digagas oleh DKUM Kota Depok ini mengusung tema koperasi bergerak bersama untuk ekonomi ...


Wagub Berikan Jawaban pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi SumselBupati OKI Minta Polisi Tindak Tegas Pembakaran LahanSrikandi Pasegeran Multi Peran di TMMDSembako Malam Disalurkan Kepada Warga Sasaran TMMD BanjarnegaraPeringatan Harganas XXV Tahun 2018, Bupati Irdinansyah Peroleh Tanda Kehormatan Manggala Karya KencaSuport Ibu-ibu Karanggondang Luar Biasa "Tak Ragu Langsir Material"Pemprov Jambi Dukung Pelestarian Olahraga Tradisional dan Liga Santri