Kamis, 15 Maret 2018 - 07:26:43 WIB
Warga Desa Kalensari Gerudug Kantor Kejari Subang Tuntut Kades DipecatKategori: Jawa Barat - Dibaca: 277 kali

Baca Juga:SDN 21 Desa Parit Keladi Direhab TotalPT Ciomas Unit Sidoarjo Diduga Produksi Makanan HaramWarga Leuwicingcin Dambakan Jembatan Penyeberangan PermanenBandar Sabu Status Tahanan Melahirkan

Subang, Jaya Pos

Ratusan pengunjuk rasa warga Desa Kalensari Kecamatan Compreng Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, menggerudug kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang, Senin lalu. Mereka mendesak Kajari agar segera mempropses kasus hukum Kepala Desanya H Sangkul yang sudah mengendap lebih dari setahun, tepatnya yang dilaporkan sejak 24 Januari 2017.

Mereka mengancam, bila Kajari Subang masih tidak menggubris aspirasi mereka, akan melakukan demo dengan pengerahan massa lebih besar lagi.
Massa yang menggunakan kendaraan roda empat diantaranya mobil colt bak terbuka yang dilengkapi sound sistem, datang ke kantor Kejari sekira pukul 09.30 WIB. Sejumlah orator secara bergiliran berorasi diatas kendaraan.

“Tegakan keadilan, usut tuntas dugaan korupsi di Desa Kalensari, tangkap koruptor, dana DD untuk membangun bukan untuk pribadi, pecat Kades Kalensari,” demikian suara pekik Korlap Nain dan Jana saat berdemo.

Sementara massa lainnya membentangkan sejumlah spanduk yang berisi hujatan terhadap kepala desanya yang dituding menyelewengkan keuangan desa dan menyalah­gunakan wewenangnya (abuse of power).

Sesaat kemudian, para perwakilan pendemo dipersilahkan memasuki gedung kejari untuk beraudensi. Mereka langsung diterima Kepala Kejari Subang Chandra Yahya Wello SH MH yang didampingi Kasi Pidsus Taufik Efendi SH.

Dalam kesimpulan audensi pihak Kejaksaan meminta waktu setidaknya satu bulan kedepan menangani kasus ini. Tak hanya itu pihak pengunjuk rasa juga diminta untuk melaporkan temuan data yang dianggap baru.

Menurut Nain, surat pengaduan yang dilayangkan ke Kejari Subang setahun lalu dengan tembusan KPK dan DPRD Subang, pada intinya mengungkap seputar tidakan culas Kades H Sangkul diantaranya dugaan penyalahgunaan wewenang seperti pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan yang bernuansa kolusi dan nepotisme.

Selain itu H Sangkul diduga korupsi keuangan desa TA 2017 baik bersumber dari pemerintah atasnya (Dana Desa, ADD, Banprov, BKUD/K dsb), maupun sumber pendapatan asli desa (urunan desa, sewa tanah kas desa), sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/desa hingga ratusan juta rupiah.

Modus operandi penggerogotan dana program, tambah Nain, dimana oknum Kades Kalensari ini meminta jatah langsung kepada TPKD (Panitia Pembangunan) sebesar 20% dari masing-masing besaran pagu sumber anggaran keseluruhan mencapai Rp 1,7 miliar lebih, terdiri Dana Desa Rp 853.887.550, ADD Rp 614.979.700, BKUD/K (Tahap-I dan II) sebesar Rp 114.386.772, dan Banprov Rp 150.000.000.

Sementara tindakan mal- administrasi modus operan­dinya menggunakan jurus pembuatan kwitansi dan nota bodong, mark up harga barang, pembengkakan volume, dan HOK.

Masih kata Nain yang diamini Jana, kasus teranyar tindakan tidak terpuji yang dilakukan Kades H Sangkul adalah melakukan pungli terkait pembuatan sertifikat massal melalui program Redistribusi. Peserta program dikutip sebesar Rp 1 juta/bidang. “Sementara Desa Kalensari pada program redistribusi tahun 2018 mendapat quota seba­nyak 600 bidang,” pungkas­nya.

Terkait program pembuatan sertifikat massal, Ka Kanwil Badan Pertnahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Barat Sri Mujitono mewanti-wanti, agar aparat BPN kabupaten/kota dan aparat desa tidak melakukan pungutan yang memberatkan warga/peserta program. Bahkan seyogy­anya bisa gratis bagi warga tak mampu, melalui subsidi pemerintah daerah, ataupun kebijakan kepala desa.

“Warga yang ikut program pembuatan sertifikat massal dibebaskan dari biaya pengukuran, biaya panitia, biaya pendaftaran dan transportasi petugas ukur, kecuali dibebani biaya materai, patok dan biaya warkah dari desa,” ujar Sri Mujitono di kantor BPN Kab Bandung, (3/3/2018).

Menanggapi adanya unjukrasa itu, fungsionaris DPD Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) RI Kab Subang Eswanto saat dihubungi Jaya Pos (6/3), pengaduan masyarakat melalui aksi unjuk rasa itu sama artinya dengan pengawasan masyarakat.

Sesuai PP No 12/2017, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib menindaklanjuti setelah terpenuhi semua unsur laporan. APIP dan aparat penegak hukum melakukan koordinasi dalam menangani laporan atau pengaduan setelah terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data, lalu hasil koordinasi itu dituangkan dalam berita acara.

Jika berdasarkan hasil koordinasi ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjutnya diserahkan kepada APIP untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai administrasi pemerintahan. Sedangkan bila ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum. “Jadi tidak ada alasan, laporan masyarakat diendapkan sepanjang terpenuhi semua unsur laporan,” tandas Eswanto.(@bh)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50600)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (38102)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13869)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13369)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13003)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12266)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8329)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (6319)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (5732)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5561)
Bedah JayaposDirut Rumah Sakit Diduga Pungli, Massa Berunjuk RasaJambi, Pertemuan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Anggota DPR RI yang berlangsung di Kantor ...


Anggaran DD Desa Cimanis- Sobang Pantas DiauditCatut Nama Emil Dardak Akun FB Pencari Sumbangan DipolisikanTipu Nasabah, Developer KSU Penyang Sangkalemu DipolisikanDamparit Kabupaten Barru Sul-Sel Diduga Tidak Sesuai Bestek Masyarakat Kayuagung Tuntut PT Waskita Perbaiki Jalan RusakHibah Pemprov Jatim 2016 Terindikasi Mark Up Warga GeramOknum Dinas Sosial Agam Diduga Menjual Kapal Boat Bantuan
Laporan Khusus2019, Seluruh Kegiatan di OPD Gumas Terintegrasi Secara OnlineKuala Kurun, Di tahun 2019 mendatang, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Pemkab Gumas) menyiapkan ...


Usai Dilantik, Fadly Amran dan Asrul Resmi Jabat Walikota dan Wakil Walikota Padang PanjangPemkab Gumas Rakor Pilkades Serentak 2018HUT OKI Jadi Energi Tuntaskan PembangunanPemko Tanjungbalai Menerima Kedatangan Kafilah MTQN XXVII Asal Kepri di Bandara Kuala NamuAlat Berat Dalam Pra TMMD Reguler Ke 103 di Desa Duren OmboJaya Baru dan Lueng Bata Juara II dan III Baiturrahman Juara Cerdas Cermat KIG 2018Pemkab Bersama Masyarakat Rayakan HUT Indramayu Ke 491