Jumat, 16 Maret 2018 - 06:36:14 WIB
Pemkab Sidoarjo dan Mojokerto Dituding Melawan HukumKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 318 kali

Baca Juga:Kewenangan RW dan RT Kelurahan Sei Lekop Meresahkan Masyarakat SetempatSDN 21 Desa Parit Keladi Direhab TotalPT Ciomas Unit Sidoarjo Diduga Produksi Makanan HaramWarga Leuwicingcin Dambakan Jembatan Penyeberangan Permanen

Sidoarjo, Jaya Pos

Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, melalui Balai Besar Wilayah Sungai Brantas memiliki kegiatan PPK Penyedia Air Baku 1 Jln Menur no 123 (Kantor PPKPAB 1) Surabaya dengan nama pekerjaan pembangunan long storage untuk air baku di Kabupaten Sidoarjo yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto. Paket pekerjaan itu memiliki tanggal kontrak 20 Oktober 2017 dengan waktu pelaksanaan 786 hari kalender.

Proyek itu menggunakan sumber dana APBN tahun anggaran 2017 -2019 dengan nilai kontrak Rp 366.705.650.000 (incl PPn ). Pekerjaan itu dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana, PT Nindya Jaya, KSO yang merupakan gabungan antara PT Nindya Karya (Persero) dan PT Rudy Jaya yang beralamat di Jalan Trenggilis Tengah No 6 Surabaya.

Adanya proyek dari Kementrian PU memiliki dampak hilangnya tanah kas desa di Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo dari luas keseluruhan 4,9 Ha, yang 2,9 Ha saat ini tidak bisa dikelola oleh desa. Karena telah digali dan ditanami beton oleh PT Nindya Jaya KSO, setelah pasirnya dikeruk dan diangkut dengan armada yang berlogo NJ.

Tanah bersertifikat atas nama Pemerintah Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo ini jadi kubangan kontruksi. Hal ini jelas merugikan Pemerintah Desa Tarik akibat belum adanya tanah penganti sebagaimana diamanatkan oleh Undang–Undang no 2 tahun 2012 tentang pemgadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Hal serupa juga terjadi pada Desa Kwatu, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto hanya luasnya saja yang berbeda.

Tanah kas Desa Kwatu yang saat ini telah dikeruk dan ditanami kontruksi beton adalah seluas 0,5 ha dari total luas tanah yang bersurat Leter C desa seluas 6,9 Ha.

“Jangankan untuk pengganti lahan, penggantian tanaman padi di tanah kas desa yang kebetulan dikelola oleh kepala desa saja sampai saat ini belum diganti. Begitu juga lapangan sepak bola yang dijadikan direksi kid dengan perjanjian sewa sampai detik inipun belum dibayar,” tegas H.Khosim, Kepala Desa Kwatu.

Atas hilangnya dan terancam hilangnya puluhan hektar tanah kas desa di 5 desa seluas 32 ha ini, Kasmu”in, Ketua LSM CePAD Indonesia saat diwawancarai harian Jaya Pos di kantornya di bilangan Gelora Delta Sidoarjo, Rabu (14/3) mengatakan, “Pemkab Sidoarjo maupun Pemkab Mojokerto dalam hal ini tidak hanya lalai tapi dapat dikategorikan telah melawan hukum dengan tidak mengadakan tanah untuk tanah penganti di kelima desa tersebut, ini unsur melawan hukumya,” tegasnya.

“Dengan demikian Pemkab Sidoarjo maupun Pemkab Mojokerto dalam hal ini Bupati kedua pemerintah ini secara melawan hukum telah mengajari desa–desa di wilayahnya untuk tidak mematuhi hukum dalam hal ini adalah Undang–Undang no 2 tahun 2012,” jelas Cak In kepada Jaya Pos.

Masih menurut Kasmu’in, dengan tidak menyediakan lahan penganti Bupati Sidoarjo dan Bupati Mojokerto telah menyalah gunakan kewenagannya dengan tidak berbuat sesuatu dengan kewenangan yang dimilikinya dan ini jelas menguntungkan PT yang mengerjakan proyek ini ini unsur melawan hukumnya dan terkait dengan kerugian Negara.

Dalam hal ini negara jelas rugi karena minimal di dua desa yang jadi korban awal sebagai tumbal dari proyek ini telah kehilangan PAD (Pendapatan Asli Desa) mereka akan tetapi untuk menghitung detail kerugian negara harus di hitung oleh akuntan publik yang kredibel baik dari kalangan akademisi maupun unsur lain yang punya kapabilitas memadai.

Jadi telah ada unsur melawan hukumya adalah telah nyata yakni melanggar atau diduga melanggar undang –undang tersebut diatas. Dan kerugian negaranya telah ada dengan demikian sebenarnya penegak hokum harus cepat tanggap dengan memulai proses penyelidikan untuk menghindari kerugian negara lebih banyak lagi. Mengingat lahan TKD yang bakal jadi tumbal akibat diterjang proyek ini masih puluhan hektar lagi.(Zein)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50370)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13454)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12783)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8009)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5335)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (4892)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (4570)Dua Siswa Kelas 3 SMKN Tutur Dikeluarkan, Disuruh Buat Pernyataan Pengunduran Diri (3945)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (3797)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (3616)
Bedah JayaposProgram PPLP di Dispora Jatim Jadi Ajang Korupsi ?Surabaya, JAYAPOS - Pemusatan Pelatihan Pelajar Provinsi Jawa Timur (PPLP) digulirkan sejak tahun ...


Kades Mekar Sari-Panimbang Diduga Manipulasi Data BSPS Kaum MiskinDana DAK Rehab, RKB dan Perpustakaan Sekolah Diduga Dipungli Hingga Ratusan Juta RupiahPerusakan Pagar Beton Diperintah Oleh TerdakwaPenggunaan Anggaran Pendidikan PAUD Mantan Pjs Mekar Jaya Diduga Tidak TransparanPungli di CV BB Travel Catut Nama Polres Penyidik Dilapor Ke Propam Polda KaltengPedestrian Merr-Kalidami Senilai Rp 3 Milyar Terkesan Asal JadiGalian C Desa Treman Kabupaten Minut Diduga Tidak Mengantongi Izin
Laporan KhususBuka Pekan Koperasi, Walikota Jabarkan Tiga Komponen ReformasiPekan koperasi yang digagas oleh DKUM Kota Depok ini mengusung tema koperasi bergerak bersama untuk ekonomi ...


Wagub Berikan Jawaban pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi SumselBupati OKI Minta Polisi Tindak Tegas Pembakaran LahanSrikandi Pasegeran Multi Peran di TMMDSembako Malam Disalurkan Kepada Warga Sasaran TMMD BanjarnegaraPeringatan Harganas XXV Tahun 2018, Bupati Irdinansyah Peroleh Tanda Kehormatan Manggala Karya KencaSuport Ibu-ibu Karanggondang Luar Biasa "Tak Ragu Langsir Material"Pemprov Jambi Dukung Pelestarian Olahraga Tradisional dan Liga Santri