Selasa, 07 Agustus 2012 - 07:22:18 WIB
Lelang Dinas Pertamanan DKI Jakarta Terindikasi KKNKategori: Jakarta - Dibaca: 419 kali

Baca Juga:Tender Disdik Sibolga Dikondisikan, Panitia Tak Kunjung Umumkan Pemenang LelangProyek PLN Resahkan Warga Desa Pal SembilanPetani Tembakau Dirgahayu Butuh Perhatian PemkabGemuruh Mesin PLTU 2 Banten Labuan Kejutkan Warga Saat Berbuka Puasa

Jakarta, Jaya Pos

Ketua Bidang Politik DPP LSM Pijar Keadilan, MG Sormin, meminta Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk memeriksa lelang Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, yang terindikasi telah melakukan persekongkolan dengan beberapa rekanan tertentu.

Pasalnya, ketua lelang diduga kuat telah menyalahgunakan wewenang dalam penentuan pemenang tender proyek pekerjaan.

Hal tersebut menjadi sorotan para kontraktor rekanan, maupun kontrol sosial yang mengamati proses lelang yang dilaksanakan. Seperti pelaksanaan lelang proyek yang berlokasi di Pagelarang dan Cilangkap dengan pagu anggaran 2,8 miliar, pemenangnya disilang dengan pemenang proyek di jalan Sepat Pasar Minggu.

Dalam satu tender, peserta tender dapat dimenangkan, namun, pada tender yang lain dikalahkan, dengan alasan kekurangan KD tidak mencukupi dan menggunakan kelengkapan syarat dan administrasi perusahaan yang sama.

Berdasarkan hasil pantauan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Pijar Keadilan, kejadian yang sama juga terjadi pada pelaksanaan lelang proyek pekerjaan di lokasi Tanah Kusir, Kebayoran Lama, dengan melakukan silang pemenang yang sangat layak dipertanyakan.

Pun berdasarkan data dan hasil pantauan LSM Pijar Keadilan, ada dua rekanan ketua lelang Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta, Putut, berinisial RD dan Spyg yang selalu dibina dan diberikan prioritas sebagai pemenang tender.

Lebih lanjut Sormin mengatakan, berdasarkan temuan pihaknya, terdapat salah satu perusahaan pemenang tender yang mengantongi 6 paket pekerjaan. Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. “Pelanggaran terhadap undang-undang ini, diancam pidana denda serendah-rendahnya 5 miliar dan setinggi-tingginya 25 miliar,” paparnya.

Atas temuan tersebut, jelas dan terang, penilaian penentuan pemenang tender oleh ketua lelang hanya berdasarkan wewenang yang dimilikinya, dapat dikenakan tindak pidana Pasal 3 UU No 31 Jo UU No 20 Tahun 2001, tentang penyalahgunaan wewenang. Rap


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59646)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51494)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (49391)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14977)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14258)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14075)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13805)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13302)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (11856)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9274)
Bedah JayaposMaladministrasi Pelayanan Mutasi Kendaraan di Samsat Kota Bekasi Semakin ParahBekasi, Jaya Pos Pelayanan mutasi kendaraan di Samsat Kota Bekasi sarat dengan maladministrasi, dimana ...


Punya Beking di Kejagung, Pejabat Masih "Kutip" KontraktorPengelolaan DAK 64 Miliar, Disdik Ketapang Diduga Berkubang di Pusaran KKNTender Dibatalkan, Ada Tekanan Dahsyat ?Proyek Talud Pengaman Pantai Pering Diduga Tidak Sesuai SpekAPBDes Pademonegoro Diduga Masuk Kantong KadesRealisasi APBDes Sidokepung Kecamatan Buduran Tidak TransparanLahan Pertanian Milik Pemprov Jatim Disewakan di Kecamatan Tutur, Uangnya Kemana ?
Laporan KhususAmryatul Anam dan Melan Puspitasari Terpillih Menjadi Pradana Ambalan Pandu-KunthiJawa Tengah, Jaya Pos Amryatul Anam dan Melan Puspitasari terpilih menjadi Pradana Ambalan Pandu-Kunthi pada ...


Sekang Dewek Nggo Dewek Volly Pantai, Staf Teritorial JuaraBupati Tasikmalaya: Teruslah Berkreasi, Berkarya Dalam Gerakan PramukaRaperda Perubahan APBD 2019 Disahkan20 Anggota DPRD Kota Padang Panjang Dilantik dan DisumpahIlyas Panji Alam Sholat Idul Adha di Masjid An-NurPUBLIKASI KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BOGOR TAHUN 2019Bertemu di IPDN, Bupati Bantaeng Bincang Akrab dengan Wapres