Sabtu, 31 Maret 2018 - 07:19:50 WIB
Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo TerciuKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 50749 kali

Baca Juga:Konsumen Kecewa Dengan Pelayanan Karyawan BAF RantauprapatCV. CGV Perbaiki Fisik Proyek Rabat Beton di MHS KetapangGelapkan Uang 14 Milyar, Ketua MISSI Diseret ke Meja HijauLanal Tarempa Lakukan Penangkapan Kepada Sejumlah Pengebom Ikan

Sidoarjo, Jaya Pos

Telah menjadi tradisi yang rutin di setiap tahunya di seluruh jajaran pemerintah baik pemerintah mulai dari pemerintah pusat dengan APBNnya yang dilaksanakan jajaran Kementerian dan lembaga pemerintah provinsi dengan APBD 1 nya Pemerintah Kabupaten atau kota dengan APBD2nya sampai yang terendah pemerintah desa dengan APBDeSnya ini semua bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan masyarakat Indonesia tak terkecuali Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam edisi kali ini tim Jaya Pos menemukan adanya kejanggalan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sidoarjo dalam kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi. Dalam kegiatan ini ada sepuluh paket kegiatan yang nilainya rata rata pada kisaran 350 juta di sepuluh lokasi yang berbeda dan tersebar di beberapa kecamatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Adapun sepuluh desa yang jadi lokasi antara lain di Desa Klopo Sepuluh, Jenggot, Sambung Rejo, Plumbungan, Wonoplintahan, Kedungkembar, Kedungsumur dan tiga desa lainya yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dirasa janggal. Pasalnya ada beberapa kejadian yang tidak sesuai dengan regulasi dan cenderung hanya menuruti kontraktor yang kalah lelang secara elektronik melalui LPSE Kab Sidoarjo, Unit Layanan Pengadaan.

Tersiarnya kabar tersebut diatas beredar laus di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukinman Kabupaten Sidoarjo dan diamini beberapa kontraktor atu penyedia jasa yang mengikuti lelang di Unit Layanan Pengadaan yang melelangkan semua kegitan pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, semua layanan lelang pengadaan barang dan jasa baik di lingkungan dinas lembaga dan BUMD lainya wajib diselenggarakan lewat lembaga ini. “Ini mutlak hukumnya” tegas salah seorang kontraktor yang tidak mau namanya dikorankan.

Menurut salah satu kontraktor ada dua paket pekerjaan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sidoarjo (Perkimsi) setelah lelang selesai dan masa sanggah telah berlalu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendapat sanggahan dari salah satu kontraktor yang kalah dalam lelang dan melayangkan surat sanggah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo yaitu Sambungrejo dan Wonoplintahan.

Atas kejadian tersebut Ketua LSM WAR (Wadah Aspirasi Rakyat), Kamis (29/3) saat ditemui di kantornya mengatakan, “Memang benar kewenangan penentuan pemenang penyedia jasa perlu persetujuan PPK (Pejabat Pembuat Komitment) akan tetapi kewenangan penentuan pemenang yang telah melalui tahap evaluasi baik administrasi maupun verifikasi kelengkapan tenaga ahli kelengkapan alat dan lain sebagainya adalah kewenangan pejabat ULP.

Jadi apabila ada sanggahan proses lelang yang dirasa curang dan atau menyimpang maka jadi kewenagan pejabat ULP dan apabila disanggah ke dinas berarti penyanggah sama sekali tidak mengerti regulasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik apalagi masa sanggah telah lewat,” tegas Ir Didik Wahono SH Msi.

Lebih jauh Bung Didik mengatakan bahwa perencanaan di dinas ini juga terindikasi copy paste terbukti baik gambar maupun RAB dan BOQ serta HPS dari PPK. amburadul (Zein)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (55716)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50749)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14039)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13525)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13187)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12466)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8511)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (7318)Sudah 4 Bulan Pegawai Kejaksaan RI Tidak Dapat Dana Remunerasi (6433)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (6227)
Bedah JayaposKontrak Kerja Sudah Habis Pengerjaan Puskesmas Palembayan Masih LanjutAgam, Jaya Pos Proyek pembangunan Puskesmas Palembayan di Kab. Agam Sumbar, sudah menjadi gonjang ganjing ...


Diduga Terlibat Proyek, LSM Penjara Desak KKP Periksa Sejumlah Anggota DPRD Kota ManadoCV Linang Jaya Diduga Kirim Material Tak Sesuai RAB Ke 30 Penerima Program RTLH Di Desa LabuanDinas PUPR Kab Sidoarjo Bidang Pengairan Diduga Lakukan Mark UpPembangunan USB SDN Babat 2 Kecamatan Legok Beraroma KorupsiDiduga Proyek Pembangunan Pasar Cibaliung, Gunakan Besi BekasProyek NUSP-2 ADB Loan Rp 5,9 M di Kapuas Berbau KKNKades Tanjung Diduga Selewengkan Keuangan Desa Ratusan Juta Rupiah
Laporan KhususDesa Kendalrejo Gunakan Dana Desa Untuk Tingkatkan PembangunanTrenggalek, Jaya Pos Program pemerintah melalui Dana Desa serta Alokasi Dana Desa yang langsung diterima ...


APBD Tanah Datar 2019 DisepakatiHari Jadi Bantaeng Ke-764 Gubernur Sulsel Bantu Bantaeng 26 MBakti PUPR Bangun Infrastruktur Mempersatukan BangsaLurah Bahu : Sidak Bagi Pendatang Berdomisili di WilayahnyaPengawasan APK Bersama Stakeholder Untuk Pemilu 2019Bupati Canangkan Gerakan Banyumas MembacaBanjir di Buaran DPU Tangsel Sigap Tangani Laporan Warga