Senin, 16 April 2018 - 08:15:23 WIB
Warga Berharap Optimalkan Pelayanan PelabuhanKategori: Kalimantan Barat - Dibaca: 139 kali

Baca Juga:Kendati Puasa, Pembongkaran Bangunan Bermasalah di Jakarta Pusat Tetap DilakukanSDN Gununghalu 2 Salah Gunakan Anggaran BSMKemenhub Bangun Dua Bandara Baru Disulteng, Tahap II Pembangunan Terminal Penumpang Bandara MutiaraKP3L Pontianak Lakukan Penertiban Truk Muatan

Ketapang, Jaya Pos

Sejumlah perwakilan ma­sya­rakat Kendawangan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, Senin, (9/4) mendatangi Kantor Pelabuhan Syahbandar Kendawangan guna mempertanyakan fungsi dan pelayanan administrasi di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Kendawangan. Kedatangan mereka langsung disambut Kepala UPP Kendawangan, Herbert EP.Marpaung beserta staff di aula kantor tersebut dan selanjutnya digelar dialog.

Dalam pertemuan tersebut Muhammad Karya, perwakilan masyarakat meminta Kepala Pelabuhan Syahbandar Kendawangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan publik tidak mengedepankan emosi dan arogansi kepemimpinan terutama dalam pelayanan administrasi pelabuhan. Karena pada hakikatnya masyarakat sendiri sudah mengerti dan memahami serta mau mengikuti aturan yang berlaku.

Namun apabila ada perizinan dan surat menyurat atau ada dokumen yang bermasalah hendaknya dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga tidak mengganggu aktivitas pelayanan kapal pada setiap agen pelayaran. Untuk itu Karya berharap ada solusi terbaik terkait perizinan dan surat menyurat kapal yang diageni oleh pihak pelayaran. Sehingga tidak ada lagi kesan dipersulit.

Pada kesempatan yang sama, Karya juga meminta fungsi pelabuhan sebagai moda transportasi dan ekonomi masyarakat dikelola secara maksimal. Dengan pengelolaan kegiatan tambahan untuk aktivitas bongkar muat seperti bongkar muat BBM, sembako dan material batu untuk infrastruktur jalan. Karena mengingat Pelabuhan Kendawangan dinilai layak untuk bongkar muat barang tersebut diatas.”Jangan terkesan Pelabuhan Kendawangan hanya menerima aktivitas bongkar muat untuk perusahaan tertentu saja,” ungkapnya.

Hal senada juga disampaikan Haji Syarif Abdullah salah satu tokoh masyarakat Kendawangan. Dalam dialog tersebut dia meminta pihak pelabuhan bijaksana dalam pelayanan administrasi dan dokumen kapal, agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat terlayani dengan baik. “Karena pada prinsipnya aturan akan terpenuhi ketika kebijakan diberlakukan dan kami siap mendukung kebijakan itu sepanjang untuk kepentingan hajat hidup orang banyak,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut Kepala UPP Kelas III Kendawangan, Herbert EP.Marpaung meminta kepada masyarakat juga pihak agen pelayaran untuk memahami betul aturan dan hukum yang berlaku terkait perizinan dan surat menyurat kapal. Disebutkanya ada beberapa kapal dari 27 kapal yang surat sertifikat kapalnya sudah mati dan habis masa berlakunya.

Sehingga perlu diadakan perpanjangan surat tersebut. Namun ditambahkan Herbert, perpanjangan surat sertifikat itu bukan menjadi kewenangan pihak Pelabuhan Kendawangan dan ini inti dari permasalahan termasuk juga surat dok kapal itu juga harus terpenuhi. Dan ini harus dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang karena ini semua demi keselamatan pelayaran itu sendiri. Namun demikian pihaknya juga akan berusaha tetap membantu dalam pengurusan surat menyurat tersebut demi kelancaran pelayanan administrasi perkapalan.

Herbert juga tak menampik jika ada sedikit miskomunikasi dalam pelayananya dengan masyarakat. Namun diharapkan masyarakat juga mengerti kondisi yang tengah dihadapinya.

Sementara itu terkait permintaan masyarakat dalam pengelolaan Pelabuhan Kendawangan untuk aktivitas kegiatan bongkar muat BBM pihaknya tidak merasa keberatan. Sepanjang perizinan dan aturanya diberlakukan terutama dari aspek keselamatan kerja dan harus disediakan alat pemadam kebakaran, baik dari penyalur maupun penerima BBM sebagai bentuk proteksi dan savety kerja.

Begitu juga dengan kapal muat sembako yang mau bongkar di Pelabuhan Kendawangan tidak ada larangan sepanjang itu barang legal namun untuk bongkar material batu.

Menurut Herbert terlalu beresiko untuk dermaga pelabuhan karena dermaga Pelabuhan Kendawangan tidak didesain untuk beban yang terlalu berat. Sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi pondasi dermaga itu sendiri. Dan kalaupun ada aktivitas bongkar batu akan diarahkan ke Pelabuhan Kediuk.

Dalam pertemuan dan dialog yang dihadiri perwakilan dan tokoh masyarakat Kendawangan itu turut hadir pula dari unsur Keamanan Laut (Kamla) Pos Kendawangan dan Satpol Air Kendawangan. (Efyus)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50370)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13454)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12783)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8009)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5335)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (4892)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (4573)Dua Siswa Kelas 3 SMKN Tutur Dikeluarkan, Disuruh Buat Pernyataan Pengunduran Diri (3947)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (3797)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (3616)
Bedah JayaposProgram PPLP di Dispora Jatim Jadi Ajang Korupsi ?Surabaya, JAYAPOS - Pemusatan Pelatihan Pelajar Provinsi Jawa Timur (PPLP) digulirkan sejak tahun ...


Kades Mekar Sari-Panimbang Diduga Manipulasi Data BSPS Kaum MiskinDana DAK Rehab, RKB dan Perpustakaan Sekolah Diduga Dipungli Hingga Ratusan Juta RupiahPerusakan Pagar Beton Diperintah Oleh TerdakwaPenggunaan Anggaran Pendidikan PAUD Mantan Pjs Mekar Jaya Diduga Tidak TransparanPungli di CV BB Travel Catut Nama Polres Penyidik Dilapor Ke Propam Polda KaltengPedestrian Merr-Kalidami Senilai Rp 3 Milyar Terkesan Asal JadiGalian C Desa Treman Kabupaten Minut Diduga Tidak Mengantongi Izin
Laporan KhususBuka Pekan Koperasi, Walikota Jabarkan Tiga Komponen ReformasiPekan koperasi yang digagas oleh DKUM Kota Depok ini mengusung tema koperasi bergerak bersama untuk ekonomi ...


Wagub Berikan Jawaban pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi SumselBupati OKI Minta Polisi Tindak Tegas Pembakaran LahanSrikandi Pasegeran Multi Peran di TMMDSembako Malam Disalurkan Kepada Warga Sasaran TMMD BanjarnegaraPeringatan Harganas XXV Tahun 2018, Bupati Irdinansyah Peroleh Tanda Kehormatan Manggala Karya KencaSuport Ibu-ibu Karanggondang Luar Biasa "Tak Ragu Langsir Material"Pemprov Jambi Dukung Pelestarian Olahraga Tradisional dan Liga Santri