Minggu, 22 April 2018 - 05:39:16 WIB
Polsek Kualuh Hulu Diduga Tangkap Lepas Pemain JudiKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 118 kali

Baca Juga:Kapolda SU Ajak Masyarakat Tidak Gunakan Petasan dan Kembang Api Saat LebaranTim Safari Ramadhan Kunjungi Mesjid Al-IkhlasMemasuki Bulan Puasa Kendaraan Roda Emat Dilakukan PengujianSalah Satu Panorama Tugu di Samosir

Labura, Jaya Pos

Beberapa hari belakangan ini masyarakat selalu melaporkan keberadaan judi kartu di Desa Sukarame Baru yang semakin marak. Bahkan permainan judi kartu dilakukan hingga pagi hari di beberapa warung. Sehingga ada desakan dari masyarakat yang meminta aparat Polsek Kualuh Hulu untuk turun untuk membubarkan atau mengamankan para pemain judi kartu itu. Masyarakat mendesak agar para penjudi itu diproses sesuai dengan ketentuan hokum, untuk memberikan efek jerah kepada warga lainnya.

Hari Jumat (13/04-2018) sekira pukul 01.00 WIB dini hari, Unit luar Reskrim Kualuh Hulu mendatangi lokasi warung perjudian. Namun ketika itu pemainnya pindah kesebuah rumah karyawan PT .J Surya Sakti, Desa Sukarame Baru. Tanpa membuang waktu anggota Polsek Kualuh Hulu langsung menggerebek rumah yang diduga digunakan tempat perjudian. Saat itu aparat mengamankan tiga orang oknum pimpinan perusahaan perkebunan itu sendiri yang nota bene penghuni rumah itu. Serta seorang Satpam di pos kebun itu yang saat itu bertugas.

Ketiga oknum yang diduga pemain judi kartu itu antara lain HM sebagai Kepala Tata Usaha dan merangkap pelaksana Manajer, PT sebagai control pengawas di kebun itu, NM sebagai mandor 1 dibawa ke Mako Polsek Kualuh Hulu beserta barang bukti berupa kartu dan sejumlah uang yang diamankan satu malam di sel Polsek Kualuh Hulu.

Esok harinya sekitar pukul 09.00 WIB pagi nampak beberapa staf dan pegawai PT J. Surya Sakti Sukarame Baru datang ke Polsek Kualuh Hulu. Berdasarkan informasi yang didapat mereka dating untuk mengurusa agar para oknum itu dapat dilepaskan. Beberapa jam kemudian mereka dilepaskan setelah dilakukan pemerikasaan keterangan sebagai diduga tersangka oleh juru periksa atau penyidik pembantu.

Beberapa media mencoba mengkonfirmasi perihal tersebut ke pihak Polsek Kualuh Hulu dari juru periksa/penyidik pembantu. Dan aparat tersebut menyuruh wartawan untuk menjumpai Kanit Reskrim. Kemudian setelah dijumpai Kanit Reskrim, para awak media diarahkan ke Kapolsek. Kemudian para media ingin menjumpai Kapolsek namun tidak ditemukan keberadaannya. Sehingga para mediapun mencoba mau klarifikasi kepada ketiga oknum tersebut. Ternyata mereka buru buru masuk mobil dan pergi meninggalkan Mapolsek Kualuh Hulu.

Beberapa jawaban Polsek Kualuh Hulu melalui Ka­nit Reskrim bahwa kasus itu dikategorikan sebagai pe­langgaran atas pasal 303 Bis KUHP menjadi alternatif dari pasal 303 KUHP.

Pasal 303 Bis KUHP (1) diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah: 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303. Pasal 303 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling ba­nyak dua puluh lima juta rupiah.

Dengan berbagai warna jawaban dari oknum beberapa Polsek Kualuh Hulu menjelaskan bahwa mereka tidak bisa ditahan karena mereka dituduhkan pasal 303 Bis KUHP namun bisa dilanjut dan bisa tidak dilanjut ke pengadilan. Media pun mendesak aparat hukum melalui Kapolda Sumutera Utara agar menegakkan hukum sesuai ketentuan bukan kemauan dari pihak yang berwajib.

Ketika sesorang laki laki mendatangin Mapolsek Kualuh Hulu dan bertemu dengan Kapolsek Kualuh Hulu, RS terjadi cecok mulut karena Polsek Kualuh Hulu seolah olah menyalahkan informasi dari masyarakat itu kurang tepat karena mereka main judi di sebuah rumah bukan di warung. Lalu si pria itu dengan suara tegas menjawab apakah itu tidak salah kalau perjudian itu dilakukan di sebuah rumah karyawan. Dengan dibangunnya wacana mereka main judi kartu sambil leklekan, apakah ada tertulis pengecualian kalau leklekan bisa main judi kartu.

Beberapa awak media mengharapkan pihak Polri jangan pernah menyalahkan warga sebagai sumber informasi. Hanya saja pihak Polri pergunakan tenaga intel dan Reskrimnya untuk olah TKP dan mendalami laporan informasi warga. Karena kalau seperti yang terjadi Polsek Kualuh Hulu sangat disesalkan bahwa Kapolsek Kualuh Hulu diduga mengintimidasi warga pemberi informasi yang seharusnya mendapat ucapan terimakasih dan mendapat perlindungan dan merasahasiakan identitas informan.

Ketua Polmas Desa Sukarame Baru, Eysen Hawer Hutagaol SPd juga ketika dikonfirmasi di Mapolsek Kualuh Hulu mengatakan bahwa Undang–Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bab III tugas dan wewenang polisi pasal 13 huruf c “Memberikan perlindungan, pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 huruf c “Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang undangan dan pada pasal 15 huruf c “Mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat dan pasal 16 huruf a “Melakukan penangkapan,penahanan,penggeledahan,dan penyitaan.

Jadi tidak perlu pihak Polsek menyalahkan informan sebab tanpa ada informan bisa mengurangi keberhasilan Polri mengungkap sesuatu kejadian. Sebab disadari bahwa jumlah personil Polsek Kualuh Hulu masih sangat jauh dari jumlah yang dibutuhkan hukum untuk pelayanan jumlah penduduk kurang lebih 13 ribu penduduk di Kecamatan Kualuh Hulu dan Kualuh Selatan.

Sehingga dituntut kesadaran masyarakat untuk membantu tugas kepolisian dalam pemberian informasi baik deteksi dini maupun penanganan kasus dibidang memberikan keterangan dan bantuan informasi. Eysen menambahkan insan pers juga dilindungi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 bab II pasal 4 ;ayat 1. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak warga negara dan ayat 2.

Terhadap pers tidak dikenakan penyensoran,pembredelan atau pelarangan penyiaran dan ayat 3. Untuk menjamin kemederkaan pers, pers mempunyai hak mencari, memperoleh dan meyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat 4 dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak Tolak kemudian pada pasal 18 ayat 1 Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas pers pada pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500 juta.

Jadi media tidak perlu takut mencari,mengejar informasi dari pihak manapun karena sudah diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi pada pasal 4 ayat 1 setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan undang undang huruf d menyebarluaskan informasi publik sesuai peraturan perundang undangan dan pada ayat 3 setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik dan ayat 4 setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan kepengadilan apabila dalam memperoleh infromasi itu mendapat hambatan atau ke gagalan. dan harapan insan pers kepada Kapolsek baru nanti atau akan segera bertugas di Polsek Kualuh Hulu dapat segera mungkin melimpahkan berkas dan tersangkanya ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat melalui Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanpa tebang pilih.(A. Sagala)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50601)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (38347)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13872)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (13369)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13003)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (12266)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8331)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (6328)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (5745)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5562)
Bedah JayaposKasus Penebangan Pohon Jati Milik PTPN 2 Tandem MengambangBinjai, Kasus penebangan beberapa pohon jati diklaim masih masuk areal Kebun Tandem Hilir PTPN II ...


Dirut Rumah Sakit Diduga Pungli, Massa Berunjuk RasaAnggaran DD Desa Cimanis- Sobang Pantas DiauditCatut Nama Emil Dardak Akun FB Pencari Sumbangan DipolisikanTipu Nasabah, Developer KSU Penyang Sangkalemu DipolisikanDamparit Kabupaten Barru Sul-Sel Diduga Tidak Sesuai Bestek Masyarakat Kayuagung Tuntut PT Waskita Perbaiki Jalan RusakHibah Pemprov Jatim 2016 Terindikasi Mark Up Warga Geram
Laporan KhususPemkab Gumas Gelar Bursa Inovasi Desa 2018Kuala Kurun, Pemerintah Kabupa­ten Gunung Mas (Gumas) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat ...


2019, Seluruh Kegiatan di OPD Gumas Terintegrasi Secara OnlineUsai Dilantik, Fadly Amran dan Asrul Resmi Jabat Walikota dan Wakil Walikota Padang PanjangPemkab Gumas Rakor Pilkades Serentak 2018HUT OKI Jadi Energi Tuntaskan PembangunanPemko Tanjungbalai Menerima Kedatangan Kafilah MTQN XXVII Asal Kepri di Bandara Kuala NamuAlat Berat Dalam Pra TMMD Reguler Ke 103 di Desa Duren OmboJaya Baru dan Lueng Bata Juara II dan III Baiturrahman Juara Cerdas Cermat KIG 2018