Kamis, 26 April 2018 - 04:57:33 WIB
Pelebaran Jalan Rantepao-Palopo Senilai 141,6 M BermasalahKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 122 kali

Baca Juga:Ingin Kawin Lagi, Oknum Polisi Polairud Polres Pangkep Palsukan Akta CeraiTidak Punya Malu, Oknum Pegawai Pos Mengklaim Lahan yang Bukan MilikinyaPenyelundupan Solar Subsidi Gunakan Tangki SilumanKapolda SU Ajak Masyarakat Tidak Gunakan Petasan dan Kembang Api Saat Lebaran

Seharusnya proyek ini sudah berakhir pada Desember 2017 lalu, hingga memasuki tahun 2018,
pekerjaan belum rampung 100 persen, serta kualitas pekerjaan yang kurang begitu baik.

Rantepao, Jaya Pos

Proyek pelebaran jalan Rantepao-Palopo, yang dikerjakan sejak November 2015 (MYC) hingga 2017 dengan menggunakan dana APBN murni, menuai sorotan tajam. Proyek yang menelan anggaran lebih dari Rp 141,6 miliar ini, dianggap bermasalah oleh banyak kalangan.

Seharus­nya proyek ini sudah berakhir pekerjaannya pada Desember 2017 lalu, namun hingga memasuki tahun 2018, pekerjaan juga belum rampung 100 persen, serta kualitas pekerjaan yang kurang begitu baik.

Ir Frans Teodorus, salah seorang warga Rantepao kepada Jaya Pos mengemukakan, seharusnya ada sanksi tegas yang diambil oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Sulawesi Selatan, terhadap kontraktor pelaksana, bukan sebaliknya terjadi pembiaran. “Jika kita mengacu pada waktu pelaksanaan pekerjaan selama 750 hari kalender, maka proyek tersebut dilaksanakan dengan waktu selama dua tahun 1 bulan, mengacu pada tanggal kontrak 2 November 2015, dan harus berakhir pada 2 Desember 2017. Namun yang terjadi hingga memasuki bulan April 2018, proyek ini belum juga rampung,” ungkapnya ketika dikonfirmasi di Makassar, Rabu (18/4).

Karenanya, kata dia, ini jelas sudah terjadi pelanggaran, sebaiknya pihak PPK serta Satker menjelaskannya secara terbuka dan bertanggung jawab kepada publik. “Satu hal lagi yang menjadi perhatian kami, banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis serta kualitas pekerjaan yang kurang baik,” tegas Frans.

Selama dua tahun, Frans mengaku melintas pada lokasi proyek tersebut, banyak menemukan kualitas pekerjaan yang tidak sesuai, sehingga patut diduga proyek pelebaran jalan ini bermasalah. “Ini bukan anggaran kecil ya, sehingga jika kita berbicara kualitas dan mutu pekerjaan, maka hal tersebut harus sesuai dengan besaran anggaran yang digunakan,” tandas­nya.

Di lain pihak, aktivis mahasiswa dan LSM yang peduli dengan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara, sangat menyesalkan kualitas proyek jalan yang sedemikian buruk. “Kami akan melakukan aksi dalam waktu dekat, untuk meminta pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR agar mengambil langkah tegas dalam penyelesaian proyek tersebut,” tutur Bahar, salah seorang aktivis mahasiswa, kepada koran ini, Kamis (19/4).

Sementara, PPK 07 (Koridor BTS Kota Makale-BTS Kota Palopo dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasio­nal Toraja Utara) Wahidah, yang hendak dikonfirmasi justru sedang berada di Jakarta. Dihubungi melalui smart phonenya, pejabat dimaksud mengaku dirinya baru bisa kembali ke Makassar pada Senin depan.

Saat ditanya kapan waktu kontrak pekerjaan proyek tersebut berakhir,Wahidah mengatakan, kontraknya sudah berakhir pada Februari lalu. Proyek Pelebaran jalan ini dikerjakan oleh perusahan plat merah milik pemerintah yakni PT WK.(JK)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50469)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (18735)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13556)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12870)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8132)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5423)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (5177)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (4414)Dua Siswa Kelas 3 SMKN Tutur Dikeluarkan, Disuruh Buat Pernyataan Pengunduran Diri (4069)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (3684)
Bedah JayaposDugaan Pungli Program Redis di Kecamatan Sobang, LSM Setempat Siap Laporkan ke Aparat HukumPandeglang, JAYAPOS - Terkait dugaan pungutan liar (pungli) Program Redistibusi yang sedang berjalan ...


Futsal Pogot Samping Balai RW Asal Jadi, Penyelenggara Dispora BungkamKebakaran Jenggot, Kadis PUTR Kabupaten Agam Marah-Marah Pemasangan Lampu PJU Darmo Terindikasi DikorupsiDiduga Tanpa IMB, Pembangunan Pasar Rao-Rao Tetap DilanjutkanTPM P3TGAI Desa Banyubiru Tertutup Pada WartawanAnggota DPRD Geram, Bangun Drainase Tidak Sesuai HarapanKejati Minta Tindak PT Citra Indah Lestari, Proyek Rp 4 M di Kapuas Terindikasi Tak Sesuai Kontrak
Laporan KhususRapat Paripurna DPRD Tanah Datar Terkait APBDTanah Datar, JAYAPOS - Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 ...


Publikasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Semester I Tahun 2018Bupati Heri Amalindo Lepas Rombongan Karnaval HUT RI Ke-73Detik-Detik Proklamasi HUT Kemerdekaan RI di Muara Enim BerkumandangBangun Kesehatan, Padangpanjang Canangkan GermasRibuan Manusia Menari Maumere di Penutupan TMMD BanjarnegaraMengenang Sejarah Aceh di Pameran Aceh Story ExpoPangdam Diponegoro Bangun Jembatan Sutabrata Desa Sawangan