Sabtu, 11 Agustus 2012 - 08:35:09 WIB
Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran SitumeangKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 3061 kali

Baca Juga:Pungutan Liar Pendidikan Makin Marak di Kota BandungPengedar Ganja 0,5 Kg dan Sabu, Ditangkap Sat Narkoba Tanjungbalai Ditempat TerpisahDisinyalir Jual Bangku, Inspektorat dan Kejaksaan Diminta Periksa PPDB SMPN 12 Kota Tangerang8 Atlet Penyandang Cacat Asal Dumai Wakili Riau pada Peparnas XIV 2012

-Jamaluddin Pohan Tantang Kapolres Tapteng.

Pandan-Tapteng, Jaya Pos

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Parovinsi Sumatera Utara, Sintong Gultom,  membubarkan Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Tapteng.

Pasalnya, rapat para legislator bertempat di lantai satu gedung wakil rakyat yang disinyalir disetir Bupati Tapteng, Bonaran Situmeang.
Kenapa tidak..? Rapat para wakil rakyat untuk membahas rapat paripurna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tapteng tahun 2011 dan hasil audit BPK-RI berbuntut disklemer, serta 4 rancangan peraturan daerah (Ranperda) tahun 2012 tidak sesuai dengan Putusan Pimpinan DPRD Tapteng No. 12/KPTS/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang  Pembagian Tugas Pimpinan DPRD Tapteng.

“Agenda hari ini jelas tidak ada, namun setelah saya masuk kantor dan saya tanya Sekwan (Singwani Siregar -Red) ada rapat Banmus hari ini untuk mengagendakan paripurna LKPD dan hasil audit BPK serta 4 Ranperda. Saya bilang sama Sekwan, kok saya tidak tau selaku ketua, sekwan menjawab, yang menandatangani undang bukan saya tapi Jamal.” Ujar Sintong Gultom seraya menirukan jawaban Sekwan saat konferensi pers di ruang kerjanya.

Ketua DPRD Tapteng itu lanjut mengatan, ”Saya bilang, sesuai SK KPPS tahun 2010 bahwa Pimpinan telah membagi tugas yaitu, koordinator Banmus adalah Ibu Sondang Berliana Hutagalung dan koordinator Banggar adalah Bapak Jamaluddin Pohan. Sedangkan saya selaku Ketua DPRD otomatis menjadi ketua di kedua badan itu.

Berhubung rapat Banmus itu tidak saya tau,  dan Ibu Sondang selaku koordinator Banmus juga tidak tau, makanya rapat tersebut saya nyatakan illegal dan semua yang dihasilkan dari rapat yang dilakukan Jamaluddin Pohan cacat hukum.
“Karena sesuai aturan, yang mengundang rapat adalah saya selaku Ketua di kedua koordinator itu bukan Jamaluddn Pohan.” tandasnya.

Sintong Gultom mengakui, dirinya sangat kecewa atas kinerja Polres Tapteng yang terkesan lambat dalam penanganan/proses hukum  terkait laporan pemalsuan stempel Ketua DPRD Tapteng hingga diduga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 1, 1 M lebih.

Konon akibat pemalsuan stempel tersebut disinyalir ada oknum legislator telah menerima dana tapi tidak berangkat ke Bali.
Ironisnya, belum memiliki kepastian/konon berkekuatan hukum tetap, Djamaluddin Pohan kembali memalsukan stempel DPRD Tapteng yang dibuktikan pada stempel surat undangan Banmus tersebut.

“Seperti kita ketahui bersama, salah satu dibalik kisruh di DPRD Tapteng adalah penggandaan stempel yang saat ini telah ditangani Polres. Sedangkan stempel asli saya minta kembali untuk dipakai agar kegiatan di lembaga ini tidak pakum, sedangkan stempel yang digandakan menjadi barang bukti di Polres. Namun, kita jadi heran justru keluar lagi stempel baru,” pungkasnya.

Sebelum rapat Banmus yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Tapteng, Jamaluddin Pohon dibuka pada pukul 11.00 WIB, Ketua DPRD Tapteng, Sintong Gultom mempertanyakan tentang legalitas rapat tersebut.

Berhubung oknum Wakil Ketua DPRD Tapteng itu tidak bisa meyakinkan Sintong Gultom atas legalitas rapat dan penggunaan stempel DPRD Tapteng sesuai surat Kepala Biro Organisasi Kemendagri RI nomor: 061/2937/SJ tanggal 3 Agustus 2012, Ketua DPRD Tapteng yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Tapteng dan dikenal tegas itu langsung membubarkan rapat Banmus karena dinilai illegal.

Jamaluddin Pohan yang bertindak sebagai pimpinan Banmus langsung melakukan skors. Delapan dari dua belas legislator anggota Banmus seperti, Hariono Nainggolan, Mangatur Marpaung, M. Thoib Hutagalung, Abusalim Hutabarat, Hasbun Manik, Rusli Simanjuntak, Pangihutan Sitohang dan Parmulaan Saruksuk beranjak menuju Gedung Buna Graha Kantor Bupati Tapteng guna melanjutkan rapat Banmus versi yang dikenal sebagai kelompok 17 dan disinyalir disetir oleh dan untuk kepentingan politik Bonaran Situmeang.

Sebab, dalam rangka meloloskan LKPJ tahun 2011 mantan pengacara koruptor, Anggodo Widjoyo yang cacat hukum serta dihadiahi disklemer itu diperlukan dukungan politik dari legislatif.

Menjadi pertanyaan, apa kepentingan atau motivasi para legislator mengenyampingkan tupoksinya sebagai legislasi dan pengawasan, konon terkesan terbalik menjadi diawasi eksekutif. (JP/SG-86)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (36871)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13338)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12715)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (7889)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5237)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (4483)Dua Siswa Kelas 3 SMKN Tutur Dikeluarkan, Disuruh Buat Pernyataan Pengunduran Diri (3809)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (3549)Pengusaha Ayam Goreng Karawaci Rugi Rp 28 Juta (3472)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (3401)
Bedah JayaposKorupsi Di Disdik Jabar ? Asep Suhanggan : Saya Punya Saudara JaksaBANDUNG, JAYA POS – Dengan anggaran gemuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat rentan ...


Warga Desa Indrajaya Komplain Pengerjaan JalanProyek Baja Ringan SMPN 9 Purwakarta Diduga Asal-asalan, Disdik Segera Tegur PemborongPengawasan Dinas Lemah, Inspeksi Tanggul Urukan Pantai Kenjeran (Bronjong) Asal JadiProyek Rp 14 M Lebih Kawalan TP4D Kajati Kalteng Terindikasi Tak Sesuai KontrakProgram BSPS Tahun 2017, Diduga Langgar Peraturan Kemen PUPRProyek Irigasi Banda Usang Di Siguhung Terkesan AmburadulApotik Intan Farma Diduga Jual Obat Diatas HET, Imodium Dijual Rp 145 Ribu, Apotik Lain Rp 91 Ribu
Laporan KhususPT Semen Baturaja (Persero) Tbk. ...


Jelang Lebaran, Harga Stabil di Mendobarat dan MerawangPemkab Mojokerto Kembali Pertahankan Gelar WTPPT Inalum Bagikan Paket Sembako Gratis kepada WargaPelantikan Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten Samosir DigelarBupati Dan Ketua TP- PKK Tanjab Barat, Bagikan Zakat MalPUBLIKASI KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018WTP Ke Enam Anugerah Terindah Bagi Kabupaten Tanah Datar