Selasa, 14 Agustus 2012 - 07:29:26 WIB
Rehab Samsat Rancaekek Diduga Salahi Bestek dan SPPKategori: Jawa Barat - Dibaca: 363 kali

Baca Juga:DPC PPP Berikan 100 Bingkisan Sembako Kepada Masyarakat Mengungkap Aktor Intelektual Pemalsuan Dokumen Honorer K-2 Elisadikin NababanPemeriksaan Siti Hartati Murdaya Setelah LebaranKuasa Hukum Maya Supira Laporkan Penyidik Polres Kab Tanjab Barat ke Polda Jambi

Bandung, Jaya Pos

Dewasa ini daerah Rancaekek mulai berkembang dan tingkat kepadatan penduduk semakin meningkat. Dampaknya, jumlah kendaraan pun terus meningkat. Untuk menjawab tantangan tersebut, Samsat Rancaekek merehab gedung samsat yang sudah tidak memadai lagi.
Rehab itu ditaksir memakan biaya Rp 700 juta, yang dilaksanakan oleh CV RVL dan konsultan pengawas dari CV AND. Jangka waktu untuk perbaikan adalah lima bulan terhitung saat (9/6).

Saat ini, dari pengamatan Jaya Pos, pelaksanaan pembangunan “amburadul”. Bahkan tidak sedikit pengunjung samsat mengatakan gunjingannya. Di lokasi, saat ini tidak terdapat papan nama yang menunjukan sedang dalam perbaikan, proyeksi KIT bahkan pagar pengaman hanya terbuat dari bilik bambu.

Menurut sumber di lapangan menduga ada penyimpangan pelaksanaan dari bestek dan Surat Perjanjian Pemborongan (SPP), misalnya, adukan untuk pondasi dengan menggunakan pasir merah yang terlihat speri pasir urug dan semen yang hanya ditabur begitu saja tanpa melalui spesi (campuran adukan) yang seharusnya berkomposisi 1:4 atau 1:6, begitu pula hasil cor beton pada bobokan hasilnya nampak kurang rapi.

Salah seorang pensiunan karyawan Cipta Karya yang kebetulan sedang mengurus surat-surat kendaraan di Samsat Rancaekek yang enggan menyebutkan jati dirinya, mengomentari soal rehab gedung Samsat Rancaekek.

“Pengawasan dituntut ekstra ketat. Setiap tahapan, beton betulang harus berdasarkan Peraturan Beton Bertulang (PBI) dan K yang diizinkan, yaitu 225. Penulangan beton bertulang harus sangat dominan sebagai kolom-kolom dan ring balok untuk menahan kekuatan, kedalaman tanah pun harus di perhitungkan,” katanya.

KAUPP Samsat Rancaekek Drs H Dadang Warsono, M.Si, kepada Jaya Pos mengungkapkan, tahapan demi tahapan akan dilakukan pengawsan ekstra ketat. Bahkan, kata Dadang, kepada konsultan pengawas agar pengawas yang kurang jeli untuk segera di ganti.

Dadang yang dikenal pekerja keras di kalangan Samsat, yang merupakan manajer perpajakan belum tentu menguasai bidang bangunan. Maka dengan tegas, Dadang akan didampingi pengawas ahli saat melakukan pengawasan.

“Seharusnya direksi-direksi kit dibuat dan gambar proyek ditempelkan, termasuk time schedule, sehingga target 5 bulan bisa diketahui bobot prosentase kemajuan pekerjaan. Hal ini akan terlambat bila melihat tenaga kerja kurang professional. Tentu saja masyarakat yang mengurus surat-surat kendaraan di samsat penuh harap, nilai Rp 700 juta itu bukan uang sedikit, dan uang itu dari uang rakyat, maka selayaknya kualitas dan kuantitas harus sempurna,” tambah Dadang. ND


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59698)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (52464)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51552)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (15040)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14309)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (14133)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13849)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13356)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (12403)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9328)
Bedah JayaposEksekusi bergaya premanisme, Hendra Laporkan ACC Finance ke BPSK Bukittinggi Bukittinggi, Jaya Pos Karena merasa dirugikan, Hendra Sutoto (39) melaporkan peristiwa yang dialaminya 3 ...


Kasus Tanah Kas Desa RancaudikTerkait Izin Tambang Pasir Laut Galesong, Diduga Antara Pengusaha dan Oknum di Dinas ESDM Ada KonspiBobroknya Pengerjaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya, Hitungan Bulan Sudah RetakPenangkapan Kasus Narkoba Oleh Polres Pangkep Diduga Tidak Prosedural Dan RekayasaPembangunan Wisma Haji Lanjutan DipertanyakanPembangunan Gedung Produksi Kabupaten Dharmasraya Diduga Tidak Sesuai RABDenpom Pekanbaru Menertibkan Perjudian di Tapung
Laporan KhususPemdes Sukaramai Jalin Kerjasama Dengan Praktisi Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Tentang PerikaKampar, Jaya Pos Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukaramai menjalin kerjasama dengan pegiat/praktisi pelatihan ...


Ketua PWI OKU Tutup Acara Penyuluhan Bahasa Indonesia dan Melantik PWI PeduliPolsek Jatisari Adakan Sosialisasi Di PKBM Tunas Baru DPRD Muba Setujui Perubahan R-APBD TA 2019DPRD Minta Pemkab Muba Fokus Tingkatkan PADEka Kartika Lantik Anggota DPRD Provinsi Kepri45 Anggota DPRD Muba Periode 2019-2024 Resmi Dilantik50 Anggota DPRD Subang Periode 2019-2024 Dilantik