Sabtu, 19 Mei 2018 - 07:37:30 WIB
Bantuan Keuangan Khusus Senilai Rp 2 M Jadi Ajang Bancakan (Bag 3)Kategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 119 kali

Baca Juga:Banjir Bandang di Aceh Tenggara, 6 Orang Hilang dan 50 Rumah RusakJalin Silahturahmi, Kementerian Lingkungan Hidup Adakan Buka Puasa Bersama Dengan Yatim PiatuBarang Bukti Dari Korlantas di BukaSesuai Spesifikasi Pelaksanaan Kerja, Rehabilitasi Bendungan Irigasi Koto Kandis Dilakukan

Mojokerto, Jaya Pos

Desa Kuto Girang adalah salah satu desa di Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto pada tahun anggaran 2016 mengajukan pembangunan jalan rabat beton di Dusun Mendek dan 2 dusun lainnya. Dan pada awal tahun 2017 disetujui mendapat bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto di Satuan Kerja Sekretaris Daerah (Setda Kab) Senilai Rp 2 miliar.

Sayangnya, bantuan keuangan yang bertujuan untuk membangun infrastruktur desa (jalan desa) dikelola secara sembarangan dan terindikasi dijadikan ajang bagi–bagi oleh oknum Kepala Desa Didik dan kroninya.

Menyoroti hal ini, LSM Wadah Aspirasi Rakyat (WAR) mendapati fakta bahwa pembangunan jalan rabat beton yang bersumber dana dari bantuan keuangan desa diduga merugikan negara sampai Rp 672 juta.

Selain itu, setelah dijadikan ajang bagi-bagi uang rakyat oleh Kepala Desa Kuto Girang mulai dari Polo (kepala dusun) sampai Camat Ngoro Hidayat, terungkap juga bahwa itikat awalnya kurang baik (mensrea) dari kepala desa, itu dapat dideteksi dari pengambilan dana untuk pembangunan jalan rabat beton, begitu uang masuk ke rekening bendahara desa, kadesnya langsung mengajak bendahara untuk mengambil uang tersebut ke Bank Jatim. “Sehingga semua dikuasai oleh kepala desa,” ungkap salah satu tokoh masyarakat setempat.

Semua pengeluaran proyek pembangunan jalan rabat beton, lanjutnya dikoordinir oleh kepala desa, sehingga Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD) sama sekali tidak difungsiukan. Ini dimaksudkan bertujuan agar pengeluaran proyek jalan tidak diketahui oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat desa, apalagi papan proyek kegiatan sama sekali tidak dipasang dengan maksud menutupi kegiatan tersebut dari pantauan masyarakat.

Ketua LSM WAR Ir Didik Wahono SH MSi yang dimintai komentar, (17/5) terkait dugaan korupsi di Desa Kuto Girang mengemukakan, ada dua hal yang dilaporkan pihaknya ke aparat hukum, pertama melaporkan terjadinya korupsi dalam pembangunan jalan yang diduga merugikan negara hingga Rp 672 juta dan kedua bahwa Kepala Desa Kuto Girang juga diduga menjual asset desa kepada salah satu pabrik di desa tersebut, yaitu berupa saluran irigasi desa seluas kurang lebih 1800 m2.

“Kepala desa diduga telah menerima uang ratusan juta rupiah terkait asset desa yang dikuasai oleh salah satu perusahaan yang saat ini sedang melaksanakan pembangunan pabrik,” sebutnya.(ZEIN)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (50469)Proyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (18678)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13556)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12869)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (8132)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5423)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (5176)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (4413)Dua Siswa Kelas 3 SMKN Tutur Dikeluarkan, Disuruh Buat Pernyataan Pengunduran Diri (4069)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (3684)
Bedah JayaposDugaan Pungli Program Redis di Kecamatan Sobang, LSM Setempat Siap Laporkan ke Aparat HukumPandeglang, JAYAPOS - Terkait dugaan pungutan liar (pungli) Program Redistibusi yang sedang berjalan ...


Futsal Pogot Samping Balai RW Asal Jadi, Penyelenggara Dispora BungkamKebakaran Jenggot, Kadis PUTR Kabupaten Agam Marah-Marah Pemasangan Lampu PJU Darmo Terindikasi DikorupsiDiduga Tanpa IMB, Pembangunan Pasar Rao-Rao Tetap DilanjutkanTPM P3TGAI Desa Banyubiru Tertutup Pada WartawanAnggota DPRD Geram, Bangun Drainase Tidak Sesuai HarapanKejati Minta Tindak PT Citra Indah Lestari, Proyek Rp 4 M di Kapuas Terindikasi Tak Sesuai Kontrak
Laporan KhususRapat Paripurna DPRD Tanah Datar Terkait APBDTanah Datar, JAYAPOS - Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanah Datar tahun 2017 ...


Publikasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Semester I Tahun 2018Bupati Heri Amalindo Lepas Rombongan Karnaval HUT RI Ke-73Detik-Detik Proklamasi HUT Kemerdekaan RI di Muara Enim BerkumandangBangun Kesehatan, Padangpanjang Canangkan GermasRibuan Manusia Menari Maumere di Penutupan TMMD BanjarnegaraMengenang Sejarah Aceh di Pameran Aceh Story ExpoPangdam Diponegoro Bangun Jembatan Sutabrata Desa Sawangan