Minggu, 20 Mei 2018 - 07:18:39 WIB
Putusan Merasa Tidak Adil, Penggugat Curahkan Kemarahannya Pada HakimKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 220 kali

Baca Juga:Batugantung PARAPAT SUMATERA UTARABanjir Bandang di Aceh Tenggara, 6 Orang Hilang dan 50 Rumah RusakJalin Silahturahmi, Kementerian Lingkungan Hidup Adakan Buka Puasa Bersama Dengan Yatim PiatuBarang Bukti Dari Korlantas di Buka

Hakim dinilai tidak adil dan tidak professional, akibatnya penggugat (Herman Yusuf) yang berprofesi sebagai wartawan itu merasa dirugikan oleh majelis hakim yang menangani perkara itu.

Jakarta, Jaya Pos

Pembacaan putusan perkara Herman Yusuf selaku penggugat melawan Soeseno Halim (tergugat I), Triadi Budi Setijono (tergugat II) dan Halim Purnama (tergugat Ill) diwarnai aksi protes keras oleh penggugat. Pasalnya, majelis hakim yang memberikan putusan yang dinilai tidak profesional/mandul dalam memberikan putusan sehingga merugikan Herman Yusuf. Putusan itu dinilai menciderai rasa keadilan masyarakat di negeri ini.

Proses persidangan itu terjadi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, Di Jalan Gajah Mada, (16/5/18) yang dipimpin oleh Majelis Hakim, Ketua: Mulyadi SH MH, anggot, Tugiyanto SH. MA, dan Salman SH MH.

Munculnya protes dari penggugat, karena hakim dinilai tidak adil dan tidak professional. Pasalnya, tergugat I (Soeseno Halim) yang tidak mengajukan jawaban dalam persidangan sesuai jadwal dan agenda yang ditetapkan serta disepakati. Namun kenyataannya jawaban ada dan diperkirakan majelis hakim memasukkan pada persida­ngan dengan agenda replik.

Akibatnya, penggugat (Herman Yusuf) yang berprofesi sebagai wartawan itu merasa dirugikan oleh majelis hakim yang menangani perkara itu. “Saya merasa kaget dan dirugikan dengan tindakan majelis hakim yang memasukkan jawaban tergugat I (satu) Suseno Halim pada saat membacakan putusan yang pada saat agenda jawaban tidak hadir dan memberikan jawaban, dan tergugat I (satu) memberikan jawaban pada saat acara duplik pada tanggal 21/2/2018, dan menyerahkan acara jawaban dan duplik, yang pada saat itu saya penggugat sudah protes dan keberatan. Padahal saya dengar salah satu hakim anggota suda memberitahukan kepada ketua majelis dengan suara berbisik, kita bisa melanggar hukum acara, tapi ketua majelis bilang ya kita terima saja kan kita tidak bisa menolak ucap majelis hakim Mulyadi, “ ujar Herman Yusuf.

“Dan saya disuruh ambil tapi saya menolak tapi salah satu anggota majelis bilang terima saja buat baca baca, tapi karena saya lihat acara duplik dan jawaban dengan tanggal yang sama dan sudah ditandatangi oleh ketua majelis saya terima buat bukti saya, dan saya juga pada saat acara jawaban sudah dibuat berita acara pada saat itu PP Eva sedang cuti nikah dan digabungkan dengan PP, Boby.dan saya minta berita acaranya. Majelis hakim benar benar berani kok jawab yang tidak ada dimasukan dalam putusan dan putusan ya aneh dibilang perkara yang sama dalam putusan, hakim majelis telah berlaku tidak adil terhadap saya. Bahkan saya menilai majelis hakim telah ada intervensi dan bertindak bagaikan penasihat hukum tergugat,” ujar Herman Yusuf usai persidangan.

Dalam perkara berikutnya terkait gugatan 560/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Ut. yang digugat masalah Akte Jual Beli sendiri, Hakim Mulyadi malah dalam putusan seolah membenarkan bahwa Akte Jual Beli (AJB) Kediri Sendi dibenarkan. Padahal dalam SEMA Mahkamah Agung Kuasa Mutlak saja tidak boleh.

Menanggapi protes Herman Yusuf tersebut, Mulyadi tampak tenang-tenang saja. “Kalau tidak terima dengan putusan majelis hakim, silakan ajukan banding,” kata majelis hakim Mulyadi. seakan akan majelis hakim menantangnya. Herman Yusuf seketika menjawab. “Ya saya banding, untuk mendapatkan keadilan di tingkat yang lebih tinggi. Saya yakin majelis hakim di sana (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) akan menangani perkara saya ini secara fair dan tidak ada intervensi”. tandasnya

Dalam perkara yang dipimpin oleh Hakim Mulyadi itu dalam putusan yang dibacakan, sebelumnya ditunda tiga kali, menolak seluruh gugatan (konvensi) Herman Yusuf. Alasan majelis karena perkara tersebut nebis in idem (pokok perkara sama diajukan/disidangkan dua kali). Yang satu atau gugatan Herman Yusuf perbuatan melawan hukum (PMH) sebelumnya terhadap Soeseno Halim telah dikabulkan PN Jakarta Utara, bahkan telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh karena itu pula, gugatan rekonvensi (balik) Soeseno Halim terhadap Herman Yusuf ditolak seluruhnya oleh majelis hakim pimpinan Mulyadi. Majelis melihat gugatan balik itu tidak berdasarkan hukum sehingga tidak dapat diterima.

Sementara itu, gugatan Triadi Budisetijono terhadap Herman Yusuf dan Soeseno Halim dalam kaitan kepemilikan atas sebidang tanah berikut bangunan di Perumahan Sunter Bisma, Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok (objek perkara sama), juga ditolak oleh majelis hakim yang sama pula. Alasan majelis, Triadi Budi Setijono tidak berhak menjual rumah yang dipersengketakan itu terhadap Herman Yusuf meskipun memegang surat kuasa menjual yang dibuat beberapa tahun lampau.

Ahli hukum, DR Gelora Tarigan SH MH menyatakan perkara perbuatan melawan hukum (PMH) berbeda dengan wanprestasi atau ingkar janji. Pengajar ilmu hukum di salah satu perguruan tinggi di Jakarta itu menyebutkan bahwa dalam PMH terdapat suatu tindakan yang melanggar hukum atas hak seseorang yang dalam hal ini Herman Yusuf. Sedangkan wanprestasi adalah suatu kesepakatan yang tidak dilaksanakan atau ingkar janji seseorang terhadap yang lainnya.

Atas dasar itu, kata Gelora yang juga Ketua Umum Gerakan Rakyat Sadar Hukum Indonesia (GRSHI) dan praktisi hukum, PMH tidak bisa di-nebis in idem-kan dengan wanprestasi. Atau sebaliknya yang dihukum wanprestasi pun tidak bisa pula di-nebis in idem-kan ke perkara PMH. “PMH dengan waprestasi jelas berbeda walaupun orang/subyek dan obyeknya sama. Jadi, putusan majelis hakim PN Jakarta Utara itu saya nilai keliru,” ujar Gelora.

Mengenai jawaban tergugat diterima di luar pengetahuan penggugat atau setelah penanganan perkara sudah dalam tahap duplik, menurut Gelora, juga bertentangan dengan hukum acara perdata. Jika hal semacam terjadi, maka majelis hakim tersebut dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melanggar hukum. “Kalau hukum acara (perdata) dilanggar hakim secara seenaknya, wah gawat penegakan hukum kita, pencari keadilan menjadi tidak tahu harus mencari keadilan ke mana lagi,” tutur Gelora.

Menurutnya, untuk menghindari majelis hakim bertindak secara sewenang-wenang dalam menangani perkara atau melanggar hukum acara (perdata) seyogyanya hakim dapat digugat atas perbuatan melanggar hukum acara. “Ini tentunya didasarkan adanya persamaan hak dan kedudukan di depan hukum. Juga demi penegakan hukum yang berkeadilan itu tentunya,” tegas DR.Gelora.Tarigan SH. MH.(Mus)

 


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59364)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51240)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (32880)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14714)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14005)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13841)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13597)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13009)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9891)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9017)
Bedah JayaposWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikTidak hanya soal air bersih saja yang menjadikan penyebab kesulitan di Huntara, lampu penerangpun bagian dari ...


Bobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR Proyek U-ditch Dukuh Menanggal III Terindikasi dicurangi Pejabat Pemeriksa, Dinas Tutup Mata?
Laporan KhususPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixCiamis, Jaya Pos Persoalan rencana pengaspalan hotmix jalan kabupaten lintas Buniseuri-Jalatrang yang ...


Lakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018 Pemkab OKI Gelar Safari Ramadhan