Rabu, 23 Mei 2018 - 04:27:22 WIB
Komnas PAN Subang Gugat Sertifikat HGB PT.Central Georgente NusantaraKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 70 kali

Baca Juga:Pencegahan Kebakaran Gagal, Korupsinya Berhasil , Gubernur DKI Didesak Copot Kadis DamkarHotman Paris dan Indra Sahnun Hina Denny, ILC Terancam DihentikanJembatan Suramadu MaduraBatugantung PARAPAT SUMATERA UTARA

Subang, Jaya Pos

Sidang gugatan perbuatan melawan hukum atas terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), dengan Penggugat, Komnas PAN dan Tergugat-I PT. Central Georgente Nusantara dan Tergugat-II PT. Perkebunan XIII (Persero) Rabu lalu (9/5) digelar di Pengadilan Negeri Subang dengan majelis hakim yang dipimpin Eko Sudjatmiko,SH.

Namun jalannya persida­ngan hanya berlangsung sebentar. Pasalnya, para pihak yang dipanggil tidak hadir baik Tergugat-I (PT.Central Georgente Nusantara/CGN), Tergugat-II PT.Perkebunan XIII (Persero), turut Tergugat-I (Pemkab Subang), turut Terugat-II ( DPRD Subang), turut Tergugat-III (BPN Kab Subang), Tergugat-IV (Kemendagri RI ), turut Tergugat-V (Kementan RI).

Hanya turut Tergugat-II yang terlihat hadir, itupun diwakili pihak Setwan, makanya ditolak oleh majelis hakim karena bukan merupakan representasi DPRD.

Ketua Komite Nasio­nal Penyelamat Aset Negara (KOMNAS PAN) Kab.Subang Yudi seusai mengikuti jalannya sidang saat dihubungi Jaya Pos menegaskan se­tiap sertifikiat apapun jenisnya harus jelas alas haknya atau harus jelas warkahnya.

Berdasarkan dokumen yang dimiliki Komnas PAN, Sertifikat HGB No.535,969 dan 1098 atas nama Tergugat-I (PT. CGN) berada pada hamparan lahan Eigendom Verponding masih atas nama Njimas Entjeh Siti Aminah (Genam Osah) alias Justina Reigent John Hendry Van Bloomestein, yang kemudian diambil oleh negara dan digunakan untuk kepentingan dan menjadi aset Pemerintah Daerah (Kepentingan Umum), bukan diterbitkan haknya untuk kepentingan Tergugat-II.

Eigendom Verponding (hak kepemilikan) sendiri lanjut Yudi, merupakan produk hukum zaman penjajahan Hindia Belanda namun diakui oleh konstitusi negara RI yaitu UUPA No.5 tahun 1960.

Bila merujuk pada dokumen yang ada di Komnas PAN, Sertifikat HGB PT. Central Georgente Nusantara patut diduga perolehannya sarat kejanggalan. Bahkan mestinya di lahan itu diperuntukkan proyek industri tekstil, namun tidak pernah ada. Yang terjadi di lahan itu kini disewa-sewakan kepada pihak/orang lain

Untuk menyikapi fenomena ini, masih kata Yudi maka untuk mendapatkan keadilan dan adanya kepastian hukum, baik PT. CGN dan pihak yang mengklaim memiliki Eigendom Verponding oleh Komnas PAN digiring ke pengadilan agar memperoleh jawaban secara yuridis.

Disinggung keberadaan BUMN (PTP.VIII), menurut Yudi dinilai telah mengangkangi tatanan hukum yang berlaku. Semenjak 2002 masa berlaku HGUnya habis, namun PTP VIII masih tetap menguasai lahan, kendati banyak lahan yang diterlantarkan. “Apakah kewajiban pajaknya dibayar PTP.VIII, dikemanakan hasil produksi tanamanya,?” ujarnya penuh tanya.

Pergerakan Komnas PAN ke depan, ingin mendorong agar Pemkab Subang mau mengimplementasikan Program Reforma Agraria, sebagaimana Nawa Citanya Presiden RI Jokowi.

“Sangat disayangkan banyak Sumber Daya Alam (SDA) yang belum dikelola secara maksimal. Jika Subang ingin gemah ripah lohjinawi, tanah/lahan Ex HGU PTP VIII yang melimpah seyogyanya bisa dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai sumber mata pencaharian seperti diamantkan di Psl 33 UUD,” pungkasnya. (@BH)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerKejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (36871)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (13338)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (12715)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (7889)Mandi Seperti Manusia Petugas Yakin Bonita Adalah Harimau 'Jadi-Jadian' (5237)Tujuh Komoditas Unggulan Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur (4483)Dua Siswa Kelas 3 SMKN Tutur Dikeluarkan, Disuruh Buat Pernyataan Pengunduran Diri (3809)PT IIGF Adakan Baksos di Desa Telajung (3549)Pengusaha Ayam Goreng Karawaci Rugi Rp 28 Juta (3472)Proyek KA di Sulsel Membawa Petaka, Danyon Zipur Jadi Tersangka (3401)
Bedah JayaposKorupsi Di Disdik Jabar ? Asep Suhanggan : Saya Punya Saudara JaksaBANDUNG, JAYA POS – Dengan anggaran gemuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat rentan ...


Warga Desa Indrajaya Komplain Pengerjaan JalanProyek Baja Ringan SMPN 9 Purwakarta Diduga Asal-asalan, Disdik Segera Tegur PemborongPengawasan Dinas Lemah, Inspeksi Tanggul Urukan Pantai Kenjeran (Bronjong) Asal JadiProyek Rp 14 M Lebih Kawalan TP4D Kajati Kalteng Terindikasi Tak Sesuai KontrakProgram BSPS Tahun 2017, Diduga Langgar Peraturan Kemen PUPRProyek Irigasi Banda Usang Di Siguhung Terkesan AmburadulApotik Intan Farma Diduga Jual Obat Diatas HET, Imodium Dijual Rp 145 Ribu, Apotik Lain Rp 91 Ribu
Laporan KhususPT Semen Baturaja (Persero) Tbk. ...


Jelang Lebaran, Harga Stabil di Mendobarat dan MerawangPemkab Mojokerto Kembali Pertahankan Gelar WTPPT Inalum Bagikan Paket Sembako Gratis kepada WargaPelantikan Pejabat Tinggi Pratama Kabupaten Samosir DigelarBupati Dan Ketua TP- PKK Tanjab Barat, Bagikan Zakat MalPUBLIKASI KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018WTP Ke Enam Anugerah Terindah Bagi Kabupaten Tanah Datar