Rabu, 23 Mei 2018 - 04:27:22 WIB
Komnas PAN Subang Gugat Sertifikat HGB PT.Central Georgente NusantaraKategori: Bedah Jaya Pos - Dibaca: 589 kali

Baca Juga:Pencegahan Kebakaran Gagal, Korupsinya Berhasil , Gubernur DKI Didesak Copot Kadis DamkarHotman Paris dan Indra Sahnun Hina Denny, ILC Terancam DihentikanJembatan Suramadu MaduraBatugantung PARAPAT SUMATERA UTARA

Subang, Jaya Pos

Sidang gugatan perbuatan melawan hukum atas terbitnya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), dengan Penggugat, Komnas PAN dan Tergugat-I PT. Central Georgente Nusantara dan Tergugat-II PT. Perkebunan XIII (Persero) Rabu lalu (9/5) digelar di Pengadilan Negeri Subang dengan majelis hakim yang dipimpin Eko Sudjatmiko,SH.

Namun jalannya persida­ngan hanya berlangsung sebentar. Pasalnya, para pihak yang dipanggil tidak hadir baik Tergugat-I (PT.Central Georgente Nusantara/CGN), Tergugat-II PT.Perkebunan XIII (Persero), turut Tergugat-I (Pemkab Subang), turut Terugat-II ( DPRD Subang), turut Tergugat-III (BPN Kab Subang), Tergugat-IV (Kemendagri RI ), turut Tergugat-V (Kementan RI).

Hanya turut Tergugat-II yang terlihat hadir, itupun diwakili pihak Setwan, makanya ditolak oleh majelis hakim karena bukan merupakan representasi DPRD.

Ketua Komite Nasio­nal Penyelamat Aset Negara (KOMNAS PAN) Kab.Subang Yudi seusai mengikuti jalannya sidang saat dihubungi Jaya Pos menegaskan se­tiap sertifikiat apapun jenisnya harus jelas alas haknya atau harus jelas warkahnya.

Berdasarkan dokumen yang dimiliki Komnas PAN, Sertifikat HGB No.535,969 dan 1098 atas nama Tergugat-I (PT. CGN) berada pada hamparan lahan Eigendom Verponding masih atas nama Njimas Entjeh Siti Aminah (Genam Osah) alias Justina Reigent John Hendry Van Bloomestein, yang kemudian diambil oleh negara dan digunakan untuk kepentingan dan menjadi aset Pemerintah Daerah (Kepentingan Umum), bukan diterbitkan haknya untuk kepentingan Tergugat-II.

Eigendom Verponding (hak kepemilikan) sendiri lanjut Yudi, merupakan produk hukum zaman penjajahan Hindia Belanda namun diakui oleh konstitusi negara RI yaitu UUPA No.5 tahun 1960.

Bila merujuk pada dokumen yang ada di Komnas PAN, Sertifikat HGB PT. Central Georgente Nusantara patut diduga perolehannya sarat kejanggalan. Bahkan mestinya di lahan itu diperuntukkan proyek industri tekstil, namun tidak pernah ada. Yang terjadi di lahan itu kini disewa-sewakan kepada pihak/orang lain

Untuk menyikapi fenomena ini, masih kata Yudi maka untuk mendapatkan keadilan dan adanya kepastian hukum, baik PT. CGN dan pihak yang mengklaim memiliki Eigendom Verponding oleh Komnas PAN digiring ke pengadilan agar memperoleh jawaban secara yuridis.

Disinggung keberadaan BUMN (PTP.VIII), menurut Yudi dinilai telah mengangkangi tatanan hukum yang berlaku. Semenjak 2002 masa berlaku HGUnya habis, namun PTP VIII masih tetap menguasai lahan, kendati banyak lahan yang diterlantarkan. “Apakah kewajiban pajaknya dibayar PTP.VIII, dikemanakan hasil produksi tanamanya,?” ujarnya penuh tanya.

Pergerakan Komnas PAN ke depan, ingin mendorong agar Pemkab Subang mau mengimplementasikan Program Reforma Agraria, sebagaimana Nawa Citanya Presiden RI Jokowi.

“Sangat disayangkan banyak Sumber Daya Alam (SDA) yang belum dikelola secara maksimal. Jika Subang ingin gemah ripah lohjinawi, tanah/lahan Ex HGU PTP VIII yang melimpah seyogyanya bisa dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai sumber mata pencaharian seperti diamantkan di Psl 33 UUD,” pungkasnya. (@BH)


0 Komentar













Isi Komentar :
Nama :
Komentar:
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 



TerpopulerProyek Kawasan Wisata Penataran Blitar Abaikan Spek Kadis dan Satker Disbudpar Lempar Tanggung Jawab (59364)Kejanggalan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Sidoarjo Terciu (51240)Walikota Tanjungbalai Hadiri Seminar Nasional Yang Diselenggarakan Pusat Kajian Selat Malaka USU Me (32886)Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kab Pasuruan, Realisasi Drainase di Desa Rejosari Kecamatan (14714)Perempuan Misterius Titip Bayi, Gegerkan Warga Kolelet Picung (14005)BPPT MoU Dengan Pemkab Natuna Kaji Pemanfaatan Teknologi Guna Mendukung Percepatan Pembangunan Dae (13841)Sepasang Kekasih Tewas Di Hotel Kisaran (13597)Kejahatan Freddie Tan, Menjual Aset Triliunan Milik Pemprov DKI Jakarta (13009)Sintong Gultom Bubarkan Rapat Banmus DPRD Setiran Bonaran Situmeang (9891)Perselingkuhan Antar Kepsek Akhirnya Terbongkar (9017)
Bedah JayaposWarga Huntara Korban Tsunami Keluhkan Air Bersih dan ListrikTidak hanya soal air bersih saja yang menjadikan penyebab kesulitan di Huntara, lampu penerangpun bagian dari ...


Bobroknya Sikap Oknum Pegawai Bank BNI BukittinggiRekanan Chevron Diduga Gunakan BBM BersubsidiSHM Ganda Diduga Dilakukan oleh Oknum Pegawai BPN Kota PekanbaruGus Irawan Yang Merekomondasikan, Abdul Karim Yang Kerjakan, Nilai Proyek Tidak Tahu Berapa ?Bangunan Pompanisasi Di Desa Gendro Mangkrak dan Perlu di AuditRS MMC Jambi Diduga Curangi Gaji Karyawan, Lebaran Terancam Tidak Terima THR Proyek U-ditch Dukuh Menanggal III Terindikasi dicurangi Pejabat Pemeriksa, Dinas Tutup Mata?
Laporan KhususPemkab Ciamis Pastikan Jalan Buniseuri-Jalatrang DihotmixCiamis, Jaya Pos Persoalan rencana pengaspalan hotmix jalan kabupaten lintas Buniseuri-Jalatrang yang ...


Lakukan Reformasi Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota, Naikan Pendapatan dan Pembangunan ApartemenPemkab Humbahas Raih WTP dari BPK RI Perwakilan SumutPatik Dalam Kehidupan Batak Safari Ramadan Wabub Bantaeng Sampaikan Pentingnya BersilaturrahimDPRD Sampaikan Rekomendasi Terhadap LKPj Walikota Tahun 2018DPRD Subang Gelar Rapat Paripurna LKPJ Bupati Tahun 2018 Pemkab OKI Gelar Safari Ramadhan